cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023" : 84 Documents clear
IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA (STUDI DI PT PETROKIMIA GRESIK) Wahyu Firmansyah Maarif
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Firmansyah Maarif, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: swahyuf@gmail.com Abstrak Badan usaha milik negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Proses implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut tidak lepas dari peran pekerja. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah perusahaan, namun juga memiliki peran sebagai pemangku kepentingan yang kedudukannya setara dengan perusahaan yang harus dipenuhi segala macam haknya utamanya terkait remunerasi dan kesejahteraan. Hubungan setara antara perusahaan dan pekerja tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan dengan pekerja di PT Petrokimia Gresik terdiri atas kebijakan skema remunerasi bagi pekerja serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja yang telah disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan/kewajaran. Hambatan berupa 5 hambatan strategis dan 98 hambatan teknis. Upaya mencegah hambatan didasarkan atas upaya preventif melalui LKS Bipartit dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan berdasarkan upaya represif melalui penyediaan aplikasi Petrostar, Mekanisme Keluh Kesah serta penerapan Peraturan Disiplin Karyawan. Kata Kunci: tata kelola perusahaan yang baik, hubungan kerja, hubungan industrial Abstract A State-Owned Enterprise is obliged to implement the principles of good corporate governance in the domain of a company of the enterprise of the state pursuant to the provision of the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (henceforth referred to as the Regulation of BUMN Minister) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUMN). The process of the implementation of good corporate governance is inseparable from the role of employees. Workers not only do instructions of the company they work at but they also serve as stakeholders that receive remuneration and welfare on equal footing with those of the company. The connection between the company and its employees also serves as the indicator in the implementation of the principles of good corporate governance in the domain of BUMN according to the Decree of the Secretary of BUMN Minister Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation in the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The research results reveal that the implementation of the principles of good corporate governance in this corporate relation between the company and its employees in the case of PT Petrokimia Gresik involves the policy of remuneration scheme for workers and the fulfillment of welfare rights for workers that have been adjusted to the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness. Furthermore, there are also five hindrances in the strategies and 98 technical hindrances. Preventive measures are taken through LKS Bipartite and the implementation of the Anti-Bribery Management System, while preventive measures take into account Petrostar application, grievance mechanism, and the implementation of Discipline for employees. Keywords: good corporate governance, work relations, industrial relations
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, SINGAPURA DAN INDIA) Rifelia Rachma Septiani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifelia Rachma Septiani, Yuliati, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rifeliarachmas@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan pengaturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia, yang tidak memberikan definisi mengenai frasa ”memperjualbelikan” maupun klasifikasi tindakan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan terkait perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan ideal untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia dimasa yang akan datang? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan peraturan ideal untuk mencegah perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasanya terdapat perbedaan terkait transplantasi dan ketentuan pidana tentang perdagangan organ tubuh manusia antara Indonesia, Singapura dan India. Peraturan ideal untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu perundang-undangan Indonesia perlu mengatur secara khusus mengenai klasifikasi tindakan yang termasuk dalam perdagangan organ tubuh manusia, serta dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di dunia siber, dan pembaharuan ketentuan mengenai transplantasi organ. Kata Kunci: perdagangan organ tubuh manusia, transplantasi, kesehatan Abstract This research investigates the incompleteness of regulation regarding human organ trade seen from the perspective of positive law in Indonesia, where the phrase ‘trade’ is not further defined or the classification of action regarding human organ trade is not provided. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: (1) How is the problem of human organ trade regulated in the positive law of Indonesia? (2) What is the ideal regulation to overcome human organ trade in the time to come? This research also identifies, analyzes, and discovers ideal regulations to avert human organ trade. With a normative method and statutory, comparative, and case approaches, this research reveals that there are differences in transplantation and criminal provisions regarding the human organ trade between Indonesia, Singapore, and India. The ideal measure to take to tackle this issue is to include the matter in the related statute related to the classification of action into human organ trade and there should be policies that deal with this trade taking place in the cyber world while amending the legal provision concerning organ transplantation also needs to be taken into account. Keywords: human organ trade, transplantation, health
IMPLEMENTASI PASAL 25 POJK NO. 23/POJK.05/2015 PADA PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PERIHAL POLIS STANDAR YANG DAPAT MERUGIKAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa) Fahrizam Pratama
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fahrizam Pratama, Sihabudin, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fahrizam@student.ub.ac.id Abstrak Latar belakang penelitian ini adalah adanya risiko-risiko khusus pada KBLBB yang tidak tercantum dalam PSAKBI sehingga dapat merugikan tertanggung dalam melakukan klaim. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (2) Apa faktor penghambat implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa, menggunakan data primer dan data sekunder, teknik memperoleh data dengan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Penulis mendapatkan jawaban dalam permasalahan dengan mengacu pada teori sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur. Bahwa hingga saat ini OJK belum memberikan rekomendasi kepada AAUI mengenai perubahan PSAKBI dengan menambahkan ketentuan mengenai KBLBB. Hal tersebut dikarenakan dari segi substansi, yakni adanya pertentangan dengan teori perjanjian, segi struktur, OJK masih harus menunggu feedback dari pihak terkait, dan segi kultur, yakni masyarakat yang menganggap asuransi kendaraan bermotor merupakan hal yang sukarela, sehingga mempengaruhi OJK dalam mendapatkan data yang komprehensif. Kata Kunci: implementasi, rekomendasi, kendaraan bermotor berbasis listrik berbasis baterai Abstract This research departed from the issues related to risks arising in KBLBB not set forth in PSAKBI, possibly harming the insured in filing claims. Departing from this problem, this research aims to investigate (1) the implementation of Article 25 of the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendation offered by the Financial Services Authority regarding the issue of standard policy that may harm the insured in the insurance of battery-powered electric vehicles, (2) the impeding factors in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendations offered by the authority concerned that may harm the party concerned, and (3) the measures taken to tackle the hindrances in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in the recommendations concerned. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research took place in the Financial Services Authority and Rama Satria Wibawa Insurance Company. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research, and they were further analyzed based on descriptive-qualitative techniques. The sample was collected using a purposive sampling technique. Referring to the theories of the legal system, substance, structure, and culture, this research reveals that to date the Financial Service Authority has not offered any recommendations to AAUI regarding the amendments in PSAKBI by adding the provisions concerning KBLBB simply because in terms of substantive matter, it contravenes the theory of agreement; in terms of the structure, the Financial Service Authority still has to wait for the feedback from the party concerned; and in terms of the culture, people still think that insurance for vehicles is optional, and this tendency hampers the authority from gaining comprehensive data. Keywords: implementation, recommendation, battery-powered electric vehicle
BATASAN KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP STATUS SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATORS) Ibrahim
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibrahim, Fachrizal Afandi, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ibrahim81101@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya batasan/standarisasi dalam Penghargaan keringanan pidana terhadap status Justice Collabolators sehingga hakim dalam memberikan penghargaan keringanan tersebut bersadarkan pada keyakinan hakim semata terkait dengan berapa hukuman yang tepat terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berstatus sebagai Justice Collaborators. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia? (2) Bagaimana formulasi dalam menentukan batasan keringanan penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborators di Indonesia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach), dan Konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Indonesia sudah memiliki pengaturan justice collabolators namun masih banyak hal yang perlu dirubah/ditambahkan, salah satunya perlu menambahkan batasan/standart keringanan pidana bagi Justice Collabolators. (2) Dalam menemukan formulasi pengaturan keringanan pidana bagi Justice Collabolators penulis merujuk pada hukum Negara italia yang selanjutnya diadopsi dengan penambahan Ayat dan huruf dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci: batasan, keringanan pidana, justice collaborators Abstract This research aims to investigate the problem regarding the scope/standardization of pardon linked to the status of justice collaborators, while this pardon is given by judges according to their belief in terms of the proper punishment imposed on a justice collaborator. Departing from this issue, this research investigates (1) how is this pardon given to justice collaborators regulated in Indonesia? (2) What formulation is given to determine the scope of the pardon given to justice collaborators in Indonesia? This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that (1) Indonesia has regulated justice collaborators but some provisions in the regulation need amending/or addition, where the scope/standard of pardon for justice collaborators needs to be added; (2) in terms of the formulation of the regulation regarding the pardon for justice collaborators, this research refers to the law in Italy that was adopted by adding a Paragraph and a letter in Law Number 31 of 2014 concerning Protection for Witnesses and Victims. Keywords: scope, pardon, justice collaborator
EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI DEMI KEPENTINGAN EKONOMI DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA PEKANBARU) Joacheem Teddy P. L. Tobing
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joacheem Teddy P. L. Tobing, Abdul Majid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: joacheemteddy@student.ub.ac.id Abstrak Dalam UUPA Nomor 35 Tahun 2014 sendiri dijelaskan bahwa bentuk hak-hak dan kewajiban dari anak harus bisa dipastikan untuk terpenuhi. Hal ini di dukung juga pada peraturan perundang-undangan lain yang membahas tentang hak anak seperti UU Ketenagakerjaan, dll. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang efektifitas bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau socio legal dengan pendekatan Sosiologi Hukum untuk mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Kemudian menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum efektifnya atau belum efisiennya bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan korban eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan atau faktor penghambat yang terjadi di Kota Pekanbaru sendiri. Dalam penelitian ini pun penulis sudah menuliskan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar dapat mencapai kata efektif atau efisien dalam penegakkan bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan korban eksploitasi demi kepentingan ekonomi itu sendiri. Kata Kunci: anak jalanan, efektifitas perlindungan hukum, eksploitasi ekonomi Abstract Child Protection Law Number 35 of 2014 asserts that the rights and responsibilities of children must be fulfilled, and this mandate is also supported by other regulations concerning children’s rights as in Law concerning Workforce and some others. This research was conducted to study the effectiveness of legal protection for street children with the help of the Sub-Regional Police Department of Pekanbaru. With empirical and socio-legal methods and a sociology-of-law approach, this research aims to reveal the causal factor of irrelevance between the expected public order and what happens in real life. With primary, secondary, and tertiary data, this research shows that the legal protection for street children as the victims of exploitation for economic interest is considered ineffective and inefficient because there are still some impeding factors in Pekanbaru City. In this research, the author highlights several matters that need to be improved for more effective and efficient implementation of legal protection for children as victims of exploitation for economic interest. Keywords: street children, effectiveness of legal protection, economic exploitation
ANALISIS PENGATURAN PENANGANAN PERKARA ECO-SLAPP PADA TAHAP PRA-AJUDIKASI DALAM MELINDUNGI PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Kiko Untoro
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kiko Untoro, Alfons Zakaria, Daru Adianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Kikountoro55@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menemukan urgensi pengaturan penanganan perkara Eco- SLAPP karena masih marak terjadi tindakan SLAPP yang dihadapi oleh pejuang lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendakatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi pengaturan penanganan perkara Eco-SLAPP adalah karena masih marak terjadi tindakan SLAPP yang dihadapi oleh pejuang lingkungan hidup. Walaupun dalam hukum positif Indonesia sudah diatur mengenai konsep Anti-SLAPP pada Pasal 66 UU PPLH, SK KMA No. 36 Tahun 2013 tentang Panduan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup oleh Kejaksaan Agung RI pada tahun 2022. Konsep Anti-SLAPP di negara Amerika dan Filipina memberikan perlindungan terhadap bentuk partisipasi publik dengan adanya ketentuan yang dapat menggugurkan perkara SLAPP sedini mungkin. Dalam tahap penyidikan Filipina dengan Anti-SLAPP Act-nya memiliki ketentuan yang dapat menggugurkan perkara SLAPP dengan mekanisme Motion for Determination dan pada tahap praperadilan Amerika dan Filipina memiliki mosi menggugurkan kasus yang bahkan Amerika memasukan perlindungan terhadap bentuk partisipasi publik dalam hukum acaranya. Pengaturan pada kedua negara tersebut dapat diadopsi dalam hukum positif Indonesia mengaturnya pada tingkat Undang-undang atau melakukan pembaharuan pada KUHAP Indonesia guna memaksimalkan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Kata Kunci: Eco-SLAPP, pengaturan penanganan Abstract This research aims to find out the urgency of the regulation in handling ECO-SLAPP cases considering that the conduct in SLAPP has been a trend faced by environmentalists. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were observed and analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that the urgency of the regulation regarding the handling of Eco-SLAPP cases is due to the trend of this conduct affecting environmentalists. The anti-SLAPP concept is governed under the positive law systems in Indonesia, particularly in Article 66 of Law concerning PPLH, SK KMA Number 36 of 2013 concerning the Guidelines of Environmental Case Handling and the Guidelines of Environmental Case Handling by the Attorney’s General Office of the Republic of Indonesia of 2022. To compare, the concept of Anti-SLAPP in both the US and the Philippines is intended to protect public participation under the provision that cancels SLAPP cases as early as possible. Under the investigation conducted by the Philippines according to its Act concerning Anti-SLAPP, provisions may cancel the case of SLAPP with the mechanism of Motion for Determination in each pre-trial stage in and the Philippines. The US, for example, in terms of this motion, includes the protection for public participation in its procedural law. the US The regulations in these two states can be adopted by the Positive Law in Indonesia, particularly to the statute, or amendments can be made in the Criminal Code Procedure in Indonesia to optimize the legal protection for environmentalists. Keywords: Eco-SLAPP, handling regulation
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN Aldiva Nurrizki Azhar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldiva Nurrizki Azhar, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldivaazhar@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasar perspektif keadilan yang salah satunya membahas terkait Tindak Pidana Korupsi dan kemudian menuai banyak kritik dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah memenuhi prinsip keadilan? (2) Bagaimana sistem pemidanaan yang sesuai perspektif keadilan dan seharusnya diberlakukan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan KUHP baru dalam korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang seharusnya diberlakukan bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukumnya yakni melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasannya keberadaan KUHP baru yang membahas tindak pidana korupsi belum memenuhi prinsip keadilan. Pemerintah seharusnya perlu membenahi pelaksanaan transparansi bagi penyelenggara negara di Indonesia dan menambahkan aturan baru yang lebih efektif seperti pemiskinan harta pelaku korupsi yang didapatkan dari perbuatan tindak pidana tersebut. Kata Kunci: tindak pidana korupsi, sanksi pemidanaan, keadilan Abstract This research studies the existence of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code according to the perspective of justice, related to corruption as a crime but it sparks criticism in society. Departing from this issue, this research investigates: (1) Does the sentencing against the corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code fulfill the principle of justice? (2) How is the system of sentencing relevant to the perspective of justice and how should it be applied in Indonesia? This research aims to analyze the existence of the New Penal Code regarding Corruption and to find the system of sentencing that should be imposed on corruptors. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The Legal materials consisted of primary and secondary data involving library research. The research results reveal that the new Penal Code governing corruption as a crime has not met the principle of justice since some sentencing has been degraded in some articles. The government, in this case, should maintain transparency for the state administrators in Indonesia by imposing administrative sanctions on state administrators manipulating their assets. The government should also add new and more effective rules, such as making the corruptors poor due to the crime committed. Keywords: corruption as crime, criminal sanctions, justice
HARMONISASI HUKUM PENATAAN KEWENANGAN DESA (ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA) M. Krishna Widyarsa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krishna Widyarsa, Ria Casmi Arrsa, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: krishnawidyarsa@student.ub.ac.id Abstrak Tulisan ini mengangkat isu yang berawal dari adanya dualisme pengaturan yang terjadi antara Kemendagri dan KemendesPDTT. Kedua kementerian tersebut sama-sama membuat aturan terkait penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dan saling bertentangan satu sama lain. Kemendagri melalui Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan KemendesPDTT melalui melalui PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi harmonisasi hukum dan merumuskan konsep harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilnya terdapat dualisme pengaturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara kedua kementerian sehingga terjadi disharmonisasi yang berujung pada konflik hukum. Dualisme yang terjadi mengenai detail daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kemudian mekanisme penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh bupati dan/atau walikota serta mengenai pungutan Desa. Dualisme pengaturan ini menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasinya. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Penulis menawarkan beberapa konsep yang dapat dilakukan dalam rangka harmonisasi hukum terhadap penataan Kewenangan Desa, diantaranya melalui harmonisasi kelembagaan, harmonisasi keuangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan (regulasi), serta harmonisasi sumber daya manusia. Kata Kunci: Kemendagri, KemendesPDTT, daerah tertinggal dan transmigrasi, penataan kewenangan desa Abstract This research departed from the dualism issue in the regulations of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration (KemendesPDTT). These two ministries set the regulations regarding village authority according to the rights of origin and local authority at a rural scale, while the regulation contravenes the other. The Kemendagri stipulated the Regulation of Kemendagri Number 44 of 2016 concerning the Village Authority and KemendesPDTT stipulated the Regulation of KemendesPDTT Number 1 of 2015 concerning the Guidelines of the Authority According to the Rights of Origin and the Local Authority at a rural scale. These two regulations need harmonization in the management of village authority. This research, therefore, aims to investigate the urgency of the harmonization of law and formulate the concept of the harmonization of law regarding the management of village authority by employing normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The research results reveal that there is a dualism of regulations, causing overlapping authorities, and this situation leads further to legal conflict. This dualism falls on the details of village authorities according to the rights of origin and the local authorities at a rural scale and also the mechanism of the management of village authority according to the rights of origin and local authorities at a rural scale by regents and/or mayors and matters regarding levies imposed on the village. This dualism has brought about a conflict in the implementation. Therefore, it is essential to start harmonization of law regarding the management of village authority. This research offers several concepts to support this harmonization in this case. These measures may involve institutional, financial, and statutory (regulatory) harmonization, and the harmonization of human resources. Keywords: the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Village, underdeveloped regions, and transmigration, the management of village authority
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR) Ghazi Abhyasa Athar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghazi Abhyasa Athar, Sudarsono, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ghaziaabhyasa@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas terkait permasalahan dalam implementasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar serta faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebagai metode penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosio-legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telak dilaksanakan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang. Dalam prosesnya, penyusunan RDTR telah melampaui jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, dari faktor hukum dimana peraturan perundang-undangan terkait tidak mengatur secara jelas, rinci dan eksplisit terkait bagaimana jika proses penyusunan dan penetapan RDTR di suatu daerah melebihi aturan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kedua, faktor penegak hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum dapat melaksanakan peranannya dengan baik. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menghadapi ketersedian SDM yang kurang memadai, data yang minim, kompleksitas perencanaan, dan kesenjangan antara besaran anggaran dengan luas wilayah yang harus disusun perencanaannya. Kata Kunci: pemerintah daerah, implementasi, rencana detail tata ruang Abstract This research aims to discuss the problem of the implementation of Detailed Spatial Planning in the District of Kanigoro, the Regency of Blitar by investigating, describing, and analyzing the implementation of the detailed spatial planning in the District of Kanigoro in the Regency of Blitar and impeding factors in the Regional Government in the setting of the detailed spatial planning. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. The research results reveal that this setting of the detailed spatial planning in the District of Kanigoro complies with Government Regulation Number 21 of 2021 concerning Spatial Planning Administration. However, this setting has exceeded the time limit regulated in the legislation due to three factors: First, in terms of the factor of law, the legislation does not specifically regulate the spatial planning setting that exceeds the time limit; second, law enforcers in the area of the district mentioned above have not duly executed their role; third, in terms of facilities and infrastructure, the local government of the Regency of Blitar is facing a shortage of human resources, planning issues, and a gap between the amount of funding and the width of the area whose spatial planning needs to be prepared. Keywords: regional government, implementation, detailed spatial planning preparation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PONZI DI INDONESIA Patrick Romero
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Patrick Romero, Faizin Sulistio, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: patrickromero35@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan yang terjadi akibat dari penipuan yang disebabkan dengan modus skema ponzi di Indonesia. Seiring berkembangnya dunia investasi secara global, kemudian terdapat beberapa metode-metode investasi yang ditawarkan, mulai dari investasi yang legal sampai modus skema investasi yang ilegal. Salah satu investasi ilegal yang sudah diakui di dunia adalah skema ponzi, skema ini di dalam kasusnya selalu mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap para korbannya, namun nyatanya regulasi di Indonesia terkait perlindungan kepada korban masih belum mengatur mengenai larangan investasi dengan skema ponzi ini secara jelas. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dengan Modus Skema Ponzi”, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang tidak memahami dan sadar terkait modus penipuan dengan skema ponzi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach, comparative approach dan conseptual approach. Penulis juga memberikan contoh yaitu didalam kasus First Travel yang menggunakan modus dengan skema ponzi yang belum menunjukan adanya keadlian yang berlaku bagi para korban yang mana pengembalian kerugian kepada korban tidak dilaksanakan dan dirampas oleh negara. Penelitan ini membahas mengenai upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat modus skema ponzi dan memberikan upaya hukum alternatif terkait skema ponzi. Kata Kunci: perlindungan hukum, penipuan, skema ponzi Abstract This research studies the legal protection for victims of the Ponzi scheme as fraud in Indonesia. Global investment development has brought in some investment methods, ranging from legal investment to those involving illicit schemes. The Ponzi scheme is one of the illicit investment methods, causing significant financial losses. However, regulations in Indonesia in terms of protection for the victims of this scheme have not banned the investment under this scheme and most people are not aware of it. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. This research takes the case of First Travel as an example of fraud involving a Ponzi scheme. In this case, victims have not seen justice coming up following the financial losses that the victims have to bear. It seems that the state has grabbed what should be the rights of the victims concerned. This research specifically discusses what legal measures have been taken by the government to guarantee the legal protection of the investors affected by this scheme and aims to offer alternative legal measures in this case. Keywords: legal protection, fraud, Ponzi scheme

Page 1 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue