cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020" : 27 Documents clear
UPAYA PEMBELI DALAM MENUNTUT PEMBATALAN DAN GANTI RUGI DARI PIHAK PENGEMBANG SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang). Anggia Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggia Pratiwi, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita SariFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: anggiapratiwi37@gmail.comABSTRAK perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru yang mana menghendaki efektif, sederhana, praktis dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama, yang sangat dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak. Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa dan yang opsional sifatnya. Kebebasan berkontrak yang merupakan sebuah landasan dasar suatu perjanjian, secara mutlak memberikan petunjuk bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang sama. Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan yang dialami. Salah satu diantaranya adalah adanya wanprestasi. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin menbahas upaya pihak pembeli yang dirugikan dalam sebuah proses perjanjian jual beli unit rumah yang akan dibangun oleh pihak pengembang PT. BP Kota Malang dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang, dengan cara membandingkan antara dua upaya penyelesaian yang berbeda dari kedua belah pihak pembeli. Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KORPORASI PAILIT ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGALIHKAN HARTA KEKAYAAN KORPORASI PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Karina Irianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karina Irianti, Budi Santoso Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang karinairianti29@gmail.com ABSTRAK Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang diawasi oleh hakim pengawas. Undang-Undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh hakim pengawas. Dalam hukum kepailitan dikenal beberapa istilah, salah satunya actio pauliana. Actio pauliana pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan istimewa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan debitur yang secara melanggar hukum telah berusaha mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur dan karya ilmiah hukum sertabahan hukum tersier untuk menjelaskan pengertian yang relevan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa actio pauliana merupakan salah satu pranata hukum untuk melindungi harta pailit yang berada di bawah kekuasaan pihak ketiga dan merugikan para kreditur pailit. Kata Kunci: Kepailitan, Actio Pauliana, Debitur, Kurator  ABSTRACT Law regulating bankruptcy involves general seizure of asset owned by the debtor facing bankruptcy supervised by a supervisory body. Law concerning Bankruptcy defines bankruptcy as a general seizure that also takes resolution by supervising judges. There are several terms in bankruptcy, one of which is called Actio Pauliana. This term is categorised as a special act done by the party whose interest is negatively affected by the asset transfer, partly or wholly, initiated by the debtor to another party. This research was conducted based on normative juridical research method with statute and case approaches. The analysis technique of legal materials involved primary and secondary material analyses, where the former involved statute and the latter was obtained from literature and legal scientific work. Tertiary material was obtained to help explain definition relevant to the discussion. The research result concludes that actio pauliana is one of legal structures intended to protect the asset of bankruptcy under the control of the third party and disadvantaging the bankrupt creditor. Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Debtor, Curator
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang) Nandaini Intan Damaiyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nandaini Intan Damaiyanti, Dr. Nurini Aprilianda,S.H., M.Hum. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nandainiintan29@gmail.com ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang serіng terjadі dan dіtemukan dі tengah masyarakat. Terdapat kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga уang menginсar anak-anak khususnya di Kоta Malang. Anak-anak tersebut membutuhkan perlindungan hukum уang dalam prakteknуa seharusnуa dapat menјamin kehidupan mereka untuk menјadi lebih baik. WCC Dian Mutiara merupakan lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan hukum tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, prоses, kendala, dan upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum уang diberikan pada anak kоrban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga оleh WCC Dian Mutiara. Jenis penelitian adalah уuridis empiris dengan pendekatan уuridis sоsiоlоgis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa WСС Dian Mutiara memiliki bentuk perlindungan hukum dalam bentuk program pelayanan masyarakat yang meliputi sosialisasi, diskusi, serta aktifitas kampanye dan advokasi kebijakan. Bentuk lainnya yaitu melalui penanganan kasus. Kendala dalam perlindungan hukum adalah berkaitan dengan pendataan kasus, pendampingan kоrban yang termasuk sulitnya perolehan alat bukti dan tidak kondusifnya kerјasama antar lembaga. Upaya mengatasi kendala yaitu melalui alоkasi sumber daуa manusia dan alternatif upaуa penanganan. Kata Kunci : Kekerasan seksual, anak, lingkup rumah tangga, perlindungan hukum.  ABSTRACT Sexual assault in children within domestic scope is a crime commonly found in society, where the cases occur within domestic scope in Malang. In such a case, children need legal protection that should be capable of guaranteeing a better life for them. Women Crisis Centre (hereinafter WCC) Dian Mutiara is a social agency focused on the provision of such a legal protection. This research is aimed to find out and analyse the form, process, obstacles, and measure taken to face any factors interrupting the provision of legal protection for children as the victims of sexual assault found in a domestic environment by WCC Dian Mutiara. This study employed empirical juridical method with socio-juridical approach, which concludes that WCC Dian Mutiara provides legal protection in the form of services given to people such as information provided for the society, discussion, campaign, and policy advocacy, or it may be given in another form such as case handling. However, there are several obstacles such as those related with case approach, accompaniment of the victims during legal process, including obstacles to collecting evidence and lack of cooperation among related agencies. Allocation of human resource and alternative measure are needed.   Keywords: sexual assault, children, domestic scope, legal protection
KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Mudharabah Go Fish Tuban PT Indonesia Berkah Mandiri No:005/IBM/PKS/V/2019 dengan Ir. Sardjono Santoso) Mohamad Azmy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Azmy, Ratih Dheviana Puru HT., Budi SantosoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya MalangEmail: mohamad.azmy13@gmail.comABSTRAKDi Indonesia sedang berkembang inovasi perjanjian kerja sama yaitu waralaba / franchise. Salah satu waralaba yang baru didirikan dan mulai berkembang di beberapa kota adalah PT Indonesia Berkah Mandiri dengan brand Go Fish. Go Fish merupakan sebuah restoran cepat saji. Terkait dengan pekerja yang menjadi pihak dalam penyelenggaraan waralaba, selain pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka penting untuk mendapat perlindungan hukum sebagai hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Sebagai waralaba baru yang berkembang, penyusunan perjanjian menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya terkait dengan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut sebagai wujud perlindungan bagi pekerja. Didalam perjanjian tersebut menggunakan frasa yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud seperti “Investasi atau Penanaman Modal”, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak – haknya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach ). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut dikualifikasikan sebagai perjanjian waralaba / franchise sebab adanya kesesuaian antara karakteristik waralaba dengan isi perjanjian Go Fish. Berkaitan dengan wujud perlindungan bagi pekerja, di dalam perjanjian Go Fish tidak menyebutkan tentang hak perlindungan bagi pekerja yang ikut dalam penyelenggaraan kerja sama waralaba sehingga dapat disimpulkan lemahnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.Kata Kunci : Konstruksi Hubungan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, Perlindungan Hukum ABSTRACT Cooperation agreement in franchise is growing in Indonesia. PT Indonesia Berkah Mandiri with Go Fish brand, a fast food restaurant, is one of franchises that can be found in Indonesia. In addition to protection provided for both franchisors and franchisees, the staff working in franchise companies also deserve protection for their rights as workers. As a new developing franchise, the company holds an agreement that attracts the author to look deeper into it, especially regarding construction of legal connection among parties involved in the agreement as part of protection provision for employees. The agreement used a phrase irrelevant to the objective and intention of the company “investment and capital investment”. This phrase has sparked ambiguity for employees in terms of obtaining their rights. This research employed grammatical interpretation to seek into the agreement further. The research learns that the agreement made is categorised as franchise agreement because it met what is required in the Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchise. Several Articles also imply that the employees work for PT. Indonesia Berkah Mandiri, and thus regulation concerning social security for workers in franchise companies is also required.   Keywords: agreement, franchise, capital investment, Mudharabah, social security  
ANALISIS YURIDIS PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT JAMINAN PENAHANAN ANAK Marintan Dyaz Pungkasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marintan Dyaz Pungkasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 e-mail : dyazmarintan@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Jaminan terkait penahanan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pilihan tersebut dilatar belakangi adanya pengaturan lebih lanjut terkait jaminan dalam hal penahanan anak dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini menimbulkan kekaburan yang bisa menyebabkan terhambatnya proses hukum dan tidak tercapainya keadilan. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai jaminan . Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan mengenai pengertian dan konsep jaminan terkait penahanan anak yakni jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang mana apabila terjadi wanprestasi dapat dinilai dengan uang atau benda maupun orang sebagai pihak ketiga yang timbul dari suatu perikatan hukum. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan hasil analisis pertanggungjawaban orangtua terkait jaminan penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dimana pertanggungjawaban orangtua disini berupa jaminan uang atau jaminan orang. Untuk Konstruksi yuridisnya, kriteria yang ditemukan selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang dan diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Analisis Yuridis , Jaminan, Penahanan Anak   ABSTRACT This research is aimed to find out bail posted to guarantee juvenile criminal regarding the regulation in Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. This research topic embarked from further regulation regarding the bail for juvenile criminal as enacted in Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012. This issue sparks ambiguity that could lead to slow legal process and hampering justice. This research was conducted based on normative juridical method with statute approach, which took into account the study of Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 compared to other laws concerning bail. The research result reveals that the bail is intended to guarantee the condition where responsibility can be met based on the values of money or object or a third party in case of breach of contract arising from a legal agreement. The second research problem is related to money or a person posted as a bail. In terms of juridical construction, the criteria are formulated into the form of Law and put into the explanatory part of the Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. Keywords: juridical analysis, bail, detention of young criminal
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS RISIKO GAGAL BAYAR DEBITUR DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS E-AGGREGATOR DI INDONESIA Puput Brenda Afriyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puput Brenda Afriyanti, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : puputbrenda@gmail.comAbstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis regulasi terkait penyelenggaraan usaha fintech berbasis e-aggregator sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan digital, khususnya kreditur terhadap risiko gagal bayar debitur, sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan juga masyarakat. Hal ini ditinjau dari belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan fintech e-aggregator sebagai pihak yang membantu masyarakat sebagai pengguna jasa dan lembaga jasa keuangan sebagai pihak ketiga yang menjual produk dan jasa keuangan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara TeknologiiFinansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjm Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital. Perlindungan hukum akan menjamin setiap penyelenggaraan usaha fintech yang menguntungkan setiap pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap debitur terhadap risiko gagal bayar debitur maka dapat mewujudkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha fintech di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Aggregator, Financial Techonology, Risiko Gagal Bayar   Abstract This research is aimed to study and analyse the regulation concerning the operation of e-aggregator-based fintech as a measure to provide legal protection for all parties involved in the ecosystem of e-money, especially over the risk of default faced by a debtor, which is significantly required by finance companies and also society. This research embarks from the fact that there are no regulations concerning the operation of e-aggregator fintech as an agency that helps people as service users and financial service institutions as the third party selling the products and financial services in related laws such as in the Regulation of Bank Indonesia Number 19/12/PBI/2017 concerning Financial Technology Enforcement, the Regulation of Board Members of Governor Number 19/15/PADG/2017 concerning Procedures of Registration, Information Delivery, and Supervision of Enforcement of Financial Technology, the Regulation of Financial Services Authority Number 13/POJK.02/2018 concerning Innovation of E-Finance. Legal protection guarantees enforcement in fintech as long as it is beneficial to all parties. With the clear regulation concerning legal protection for a creditor who faces the risk of default, it is expected that legal protection can be provided for the implementation of fintech in Indonesia. Keywords: legal protection, e-aggregator, financial technology, risk of default
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK TENTANG HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) ANAK SAH Afida Noor Aisya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afida Noor Aisya, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: afidaaisya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan peraturan tentang bagian mutlak (legitime portie) pada putusan nomor 69/PDT/2014/PTK. Pada putusan tersebut, terdapat penuntutan legitime portie yang dilanggar melalui surat wasiat yang isinya menyebutkan, bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewasiat hanya akan diwariskan kepada satu-satunya anak laki-laki dari 6 ahli waris sah yang ditinggalkan. Hasil dari pertimbangan hakim melahirkan keputusan bahwa legitime portie tidak dapat diberikan kepada penggugat (5 anak perempuan) dan isi dari surat wasiat tersebut tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu diteliti dasar pertimbangan yang digunakan hakim yang mengakibatkan legitime porie tersebut tidak dapat dikabulkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundung-undangan. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 69/PDT/2014/PTK menggunakan Pasal 875 KUHPerdata bersamaan dengan hukum adat setempat (Rote) yang menganut sistem patrilineal, hakim tidak menerapkan Pasal 913 KUHPerdata yang menjadi pokok utama diajukannya perkara sebagai pertimbangan diputusnya perkara tersebut. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Legitime Portie, Anak Sah ABSTRACT This research is aimed to analyse judge’s basic consideration regarding the implementation of the regulation concerning absolute portion (legitime portie) in Decision Number 69/PDT/2014/PTK, in which there is lawsuit of legitime portie violated through a will stating that asset left by a testator can only be received by the only boy out of other six legitimate heirs/heiress. The result of the judge’s consideration has brought to the decision implying that legitime portie cannot be given to the plaintiffs (five daughters) and the content of the will has to be executed accordingly. Thus, it is essential to look into why this legitime portie cannot be granted. This research uses normative juridical method supported by statute approach. The legal materials were obtained from library research, followed by an analysis based on grammatical interpretation. The research result finds out that the judges, regarding the decision mentioned earlier, referred to Article 875 of Civil Code alongside the adat law (Rote) that refers to patrilineal system. The judges, for this case, did not implement Article 913 of Civil Code that serves as the main principle where a case is proposed as to serve as the consideration for the delivery of the decision. Keywords: judge’s basic consideration, legitime portie, legitimate son.
PERWUJUDAN ASAS KESAMAAN HAK DAN PARIMIRMA SEBAGAI LANDASAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL (Studi Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS dan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT.MDN) Rizki Chairi Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Chairi Hidayat, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH. , Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Rizkich.20@gmail.com   ABSTRAK Peneliti mengangkat permasalahan mengenai perwujudan asas kesamaan hak dan parimirma dalam pembagian warisan pada masyarakat patrilineal Bali dan Batak dikarenakan ketidaklengkapan norma (incomplete Norm) terhadap asas tersebut dengan sistem pewarisan yang ada pada hukum waris adat terutama sistem pewarisan berdasarkan keturunan khususnya patrilineal. Sehingga menyebabkan perbedaan acuan yang digunakan para pihak dalam menuntut hak mewaris. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketauhui bahwa para hakim telah mewujudkan asas kesamaan hak dan parimirma dalam memutus perkara pembagian warisan pada masyarakat patrilineal. Sehingga menurut hakim, anak perempuan pada masyarakat bali dan batak berhak mendapatkan warisan dari kedua orangtuanya. Hal ini membuktikan bahwa pada sistem pewarisan masyarakat Bali dan Batak telah mengalami perkembangan budaya pada masyarakatnya karena menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang mana tidak membedakan pembagian warisan berdasarkan gender. Kata Kunci : Asas kesamaan hak, Asas perimirma, pembagian warisan, Patrilineal.   ABSTRACT This research is focused on studying realisation of principles of equal rights and parimirma (compassion) in the division of inheritance in patrilineal society of Bali and Batak due to incomplete norm between the principles and inheritance system in adat law concerning inheritance in patrilineal system. This incompleteness leads to discrepancy of reference used by parties when they sue over this issue. This research was based on normative juridical method with case approach. All the research data was obtained from library research, which was further analysed with analogical and grammatical interpretations. The research result reveals that judges have implemented the principles of equal rights and parimirma in passing judgement concerning inheritance division in the society with patrilineal system. Therefore, judges believe that a daughter in Balinese and Batak culture has a right to receive inheritance from her both parents. It indicates that the inheritance system in Bali and Batak has experienced a cultural change in the society because it tends to show equality of rights between men and women where the division of inheritance is not performed based on gender. Keywords: principles of equal rights, parimirma, division of inheritance, patrilineal.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI Izzat Nabelah Ali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izzat Nabelah Ali, Bambang Sugiri, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: nizzatclover@yahoo.co.id Abstrak Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam putusan adalah suatu sistem penjatuhan putusan oleh hakim menjelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, meskipun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim tidak boleh secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim harus tetap berpikir obyektif dalam menjatuhkan putusan guna tercapainya nilai-nilai keadilan yang menjadi tolak ukur utama dalam penjatuhan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan aspek hukum pidana formil dan materiil. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1018 K/PID.SUS/2017, Putusan Nomor: 2476K/PID.SUS/2017, Putusan Nomor :516 K/PID.SUS/2016, Putusan Nomor :1784 K/PID.SUS/2016, Putusan Nomor :233 K/PID.SUS/2017 dianalisis berdasarkan aspek formil dan aspek materiil. Hasil Penelitian juga membahas mengenai analisis dari putusan terhadap pemenuhan tujuan hukum. Kata kunci : Peertimbangan hukum hakim, Tindak pidana korupsi, Tujuan Hukum, kerugian keuangan negara ABSTRACT The judge’s legal consideration in determining the severity of criminal punishment in a decision is required by the judge in a system to pass a judgement. It implies that the judge holds an authority to decide how mild or severe the punishment is for a defendant, ranging from general minimum to specific minimum. Despite this authority, the subjectivity should not interfere the judgement passed. Objectivity should be the main fundamental for a judge to pass a judgement to fulfil the principles of justice. This research was based on normative juridical method with statute and case approaches that were connected to the existing issue. The research data was analysed with grammatical and systematic interpretations. The research result learns that the analysis of the judge’s legal consideration is based on both procedural and substantive law. Supreme Court Decision Number 1018 K/PID.SUS/2017, Decision Number 2476K/PID.SUS/2017, Decision Number 516 K/PID.SUS.2016, Decision Number 1784 K/PID.SUS/2016, Decision Number 233 K/PID.SUS/2017 were analysed based on procedural and substantive aspects. The research result also discusses the analysis of the decision regarding the fulfilment of the legal objective. Keywords: judge’s legal consideration, criminal corruption, legal objective, state’s financial loss
UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda) Myrna Avissa Saputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Myrna Avissa Saputri, Eny Harjati, SH., M.Hum., Ardi Ferdian, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : myrna.avissa88@gmail.comAbstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda dan bagaimana upaya mengatasi pelanggaran tata tertib di dalam lapas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dikarenakan kurangnya fasilitas, sumber daya manusia dan over kapasitas yang menjadikan faktor penyebab terbesar terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda. Menyikapi atas fakta tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda sebagai tindakan represif terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dilakukan dengan memberikan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan sebagai tindakan preventif dilakukan dengan memberikan upaya-upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib. Kata kunci : Upaya Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran Tata Tertib, Narapidana Abstrac This thesis is aimed to identify contributing factors why inmates violate rules set inside the Department of Corrections for Narcotics Class III in Samarinda and what measures are taken to tackle rule violation inside the department. This research was based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research result learns that the issue above is caused by lack of facilities and human resources, and over-loaded space with inmates, all of which seem to be the biggest contributing factor in the case. Responding to this issue, the Department of Corrections impose disciplinary sanction on the rule violation according to the Regulation of the Indonesian Minister of law and Human Resources Number 6 of 2013 concerning Orders in Department of Corrections and Jail. Preventive action can be given through measures taken by staff in charge in the Department of Corrections to avoid any possibility of violation in the department. Keywords: measures taken by Department of Correction, rule violation, inmates 

Page 1 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue