cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 100   101   102   103   104 
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS PADA PROSES TAKE OVER PEMBIAYAAN KPRS PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH MUTANAQISAH (Studi di Bank Muamalat Indonesia) Synthia Haya Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.599 KB)

Abstract

Abstract This journal writing aimed at analyzing why the precautionary principles of notary  are needed during take over the KPRS financing based on Musyarakah Mutanaqisah principles, and how the legal consequences if the notaries in implementing their tasks  as public officials do not care to the precautionary principles, and to formulate the steps to implement the precautionary principles of notary during take over of KPRS financing based on Musyarakah Mutanaqisah principles. The journal was compiled with research method of normative juridical  by borrowing the empirical research example by using statute and conceptual approaches. Based on the results, it was known that the precautionary principles must become the main principles in the take over process of banking credit because in the implementation if  it is not done suitably with the  prevailing legislation make the deed defect legally so the deed can be proposed for cancellation or null and void. With the defected deed, then notaries can be sued by the parties in the deed or the third party who get loss and threatened with sanctions  as their responsibility in the form of civil sanction, criminal sanctions, administrative sanctions, and ethical code sanctions of notary. The steps of the precautionary principles implementation  of notary at the take over of KPRS financing by Musyarakah Mutanaqisah scheme are by implementing the  financing agreement  binding and collateral binding suitable with the prevailing legislation, Notary also give legal counseling to the parties in the deed. Key words: take over, banking financing, precautionary principles of notary  Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisa mengapa prinsip kehati-hatian Notaris diperlukan pada saat take over pembiayaan KPRS berdasarkan prinsip Musyarakah Mutanaqisah, serta bagaimana konsekuensi hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, dan untuk merumuskan langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian Notaris pada proses take over pembiayaan KPRS dengan prinsip Musyarakah Mutanaqisah ini. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan meminjam contoh penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip kehati-hatian harus dijadikan prinsip yang utama dalam proses take over kredit perbankan sebab dalam pelaksanaannya apabila dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sehingga terhadap akta tersebut dapat diajukan pembatalan (dilanggarnya syarat subjektif) ataupun batal demi hukum (dilanggarnya syarat objektif). Akibat dari cacatnya akta, Notaris dapat digugat oleh pihak dalam akta (debitur maupun kreditur) atau pihak ketiga yang menderita kerugian dan diancam dengan sanksi-sanksi sebagai bentuk pertangungjawabannya dalam bentuk sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi administrasi, dan sanksi kode etik notaris. Langkah-langkah penerapan prinsip kehati-hatian Notaris pada proses take over pembiayaan KPRS dengan skema Musyarakah Mutanaqisah adalah dengan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan yang sesuai dengan undang-undang, dimana pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan dilaksanakan setelah surat roya dan asli sertipikat keluar. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak dalam akta. Kata kunci: take over, pembiayaan perbankan, prinsip kehati-hatian notaris
PERWUJUDAN DARI PERKECUALIAN TERHADAP PRINSIP GENERAL PROHIBITION ON QUANTITATIVE RESTRICTION TERKAIT PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Resa Raytiaputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.974 KB)

Abstract

Abstract This scientific article discusses Exceptions to the embodiment of one of the principles in the International Trade ie Prohibition of Quantitative Restrictions or better known as the prohibition of quota restrictions, which the authors attributed to investment in Indonesia. Issues raised by the author regarding the reflection of the existence of the rule of fairness exception to the prohibition of the Quantitative Restrictions in the field of investment for Indonesia, which is one of the developing countries. The first discussion of the problems that continue to examine the rules of the embodiment of exceptions to the prohibition of quantitative restrictions contained in legislation or regulation of investment in Indonesia. Where the purpose of this paper to assess and analyze the realization of justice in the fieldof investment related to the rules of the principle of the exception of the prohibition of restriction quantitative for Indonesia as developing countries. This research uses normative research to approach cases and legislation. From the results of the analysis carried out it can be seen that the existence of this exception to the rule it is still not yet fully reflect justice, especially for developing countries like Indonesia, there is still blamed for the developed countries or multinational companies which have the advantage of capital for preferred interests, but all return to business as well as strength a country particularly developing countries to be able to defend the sovereignty of his own country from excessive imports. Awareness of the defeat of the developing countries on technology and the ability of the product markets of developed countries, making the importance of consistent policies and rules of law as one of protection for Indonesia's national interests amid global competition, especially in the field of international trade in capital investment. Considering the capital investment is also needed by Indonesia as one of the efforts to build the country's economy and is closely related to international trade. Key words: fairness, exception, quota, trade, investment Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang perwujudan dari Perkecualian Terhadap salah satu prinsip Perdagangan Internasional yaitu Larangan Restriksi Kuantitatif atau yang lebih dikenal dengan larangan pembatasan kuota, dikaitkan dengan penanaman modal di Indonesia. Permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai cerminan keadilan dari keberadaan aturan perkecualian terhadap larangan Restriksi Kuantitatif tersebut dalam bidang penanaman modal bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah dari perwujudan aturan perkecualian terhadap larangan restriksi kuantitatif yang terkandung dalam perundang-undangan maupun aturan tentang penanaman modal di Indonesia. Dimana tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji dan menganalisis terwujudnya keadilan dalam bidang penanaman modal berkaitan dengan adanya aturan Prinsip Perkecualian terhadap Larangan Restriksi Kuantitatif bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Jenis penelitian ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa keberadaan aturan perkecualian ini dirasa masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih ada cela bagi negara maju atau perusahaan multinasional yang memiliki keunggulan modal untuk diutamakan kepentingannya, namun semua kembali pada usaha maupun kekuatan suatu negara terutama negara berkembang untuk dapat mempertahankan kedaulatan negaranya sendiri dari impor yang berlebihan. Kesadaran dari kalahnya negara berkembang mengenai teknologi maupun kemampuan pasar produk dari negara maju, menjadikan pentingnya konsistensi kebijakan maupun aturan perundang-undangan sebagai salah satu proteksi bagi kepentingan nasional Indonesia ditengah persaingan global khususnya di bidang perdagangan internasional dalam penanaman modal. Mengingat penanaman modal juga dibutuhkan oleh Indonesia sebagai salah satu upaya membangun perekonomian negara dan erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Kata kunci: keadilan, perkecualian, kuota, dagang, modal
TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN AZAS LEGALITAS ADAT MINANGKABAU DALAM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 839.K/PDT/2005 Antony Firman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.402 KB)

Abstract

Abstract This research was conducted background review the Supreme Court decision that has been synchronized with the customary rules of Minangkabau to be able to give the settlement a dispute that occurred among people minang over ownership rights to the land that has been issued a certificate on behalf of the owner and issued a second time as a replacement for the previous certificate in the name of the expert next of kin, has issued the National Land Agency conducted the prosecution of issuance of certificates issued and declared unlawful. Against all the decision of the Court declared all files attached lawful and otherwise receive legal protection by the Supreme Court that states high court ruling does not fundamentally against the cancellation of the decision of the district court Painan. This research method is a normative juridical legal research process penganalisan appropriate decisions in accordance with laws and regulations applicable to the parties in obtaining the truth of proprietary rights held otherwise meet the elements of the agreement reached a consensus has been made by the parties to advance in legal actions on granting sebahagian Malay ethnic treasures given to his brother different tribes, different Ranji, different treasures, relics of the elders / fathers who are his own brother who was never questioned on their freelance grant had done.Behind the warring parties to fight the law on the release of the court's decision to appeal to the Supreme Court attached to the principle of lex superiori inferiori derogate lex (the law of higher legal mengeyampingkan lower), in the case of the determination decision that has had permanent legal force / Ingkracht. Defective or not a decision had to be reviewed from the principles of the decision contained in Article 50 of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Authority and Article 178 HIR / 189Rbg contain a clear rationale and detailed enough discretion to excuse or onvoldoende gomotiveerd which can be taken into consideration certain Articles, legislation, common law, jurisprudence, or legal doctrine. In an effort peleksanaan command execution has the power executorial to decisions that are kondemnatoir an immediate emptying of a plot of land and / or buildings that exist dilahan dispute may be given legal protection include: 1. Preventive protection is through legislation in the implementation of the execution orders can be carried out immediately. 2. Protection of repressive law consists of (a) the protection of the law through litigation by Technical Directive No. 05 / JUKNIS / DV / 2007 on pelksanaan mechanisms of mediation and (b) protection of the law through litigation. Suggestions are given the results of this study is to assert the validity of a certificate is only the State Administrative Court / Administrative Court. Key words: determination, execution of the judgment, obtain legal protection Abstrak Penelitian ini dilakukan berlatar belakang tinjauan putusan Makamah Agung yang telah disingkronisasikan dengan aturan adat Minangkabau untuk dapat memberi penyelesaian perseteruan yang terjadi antara sesama orang minang atas kepemilikkan hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama pemiliknya dan diterbitkan kedua kalinya sebagai pengganti sertifikat terdahulu atas nama ahli warisnya, telah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dilakukan penuntutan atas terbitnya sertifikat yang dikeluarkan dan dinyatakan tidak sah menurut hukum. Terhadap semua putusan badan peradilan menyatakan semua berkas yang dilampirkan sah menurut hukum dan dinyatakan mendapat perlindungan hukum oleh Makamah Agung yang menyatakan putusan pengadilan tinggi tidak mendasar terhadap pembatalan putusan pengadilan negeri Painan. Metode penelitian ini yuridis normatif yang melakukan proses penganalisan keputusan menurut Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku bagi para pihak dalam memperoleh kebenaran atas hak kepemilikan yang dimiliki dinyatakan memenuhi unsur kesepakatan yang mencapai kata mufakat. Para pihak dahulu di dalam melakukan perbuatan hukum atas pemberian sebahagian harta pusaka suku melayu yang diberikan pada saudaranya sendiri yang berbeda suku, berbeda ranji, berbeda harta pusaka, peninggalan para nenek mamak/ moyang yang merupakan saudaranya sendiri yang tidak pernah mempermasalahkan atas adanya pemberian hibah lepas yang telah dilakukannya. Pihak yang berseteru balik melakukan perlawanan hukum atas keluarnya putusan pengadilan tersebut sampai banding ke Makamah Agung melekat asas lex superiori derogate lex inferiori (hukum yang lebih tinggi mengeyampingkan hukum yang lebih rendah),   dalam hal penetapan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ Ingkracht. Dalam upaya perintah peleksanaan eksekusi yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap putusan yang bersifat kondemnatoir segera dilakukannya pengosongan sebidang tanah dan/ atau bagunan yang ada dilahan sengketa dapat diberi perlindungan hukum diantaranya: 1. Perlindungan preventif yaitu melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perintah eksekusi tersebut dapat dilakukan segera. 2. Perlindungan hukum represif terdiri dari (a) perlindungan hukum melalui jalur litigasi berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelksanaan mediasi dan (b) perlindungan hukum melalui jalur litigasi. Saran yang diberikan hasil penelitian ini adalah yang dapat menyatakan sah atau tidaknya sebuah sertifikat hanyalah Peradilan Tata Usaha Negara/ PTUN. Kata kunci: penetapan, pelaksanaan putusan, mendapatkan perlindungan hukum
AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN PASAL 74 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 JO. PASAL 54 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN Arief Rahman Mahmoud
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.822 KB)

Abstract

AbstractThis article aims to determine legal consequences and remedies not filling the provisions of article 74 paragraph 1 of law number 20 year 2011 jo article 54 paragraph 1 of government regulation number 4 of 1988 concerning the association of the occupants unit of flats, using normative legal research methods, through approach to legislation, conceptual and comparison in order to obtain the views an doctrines as a basis legal arguments on legal issues studied. Based on the survey result revealed that, with no formation of associations of occupant flats units, then the resident will lose the right to enjoy a sense of comfort, easy, safe, orderly and organized the principles in the flats. According to article 107 flats legislation may be subject to adminisrative sanctions contained in article 108 of the law enactment flats in stages, ranging from a written warning to revocation of business license. Remedies that can be given the resident can do prosecution by first reporting to the local authorities for further prosecution to the developer. According article 75 paragraph 1 law flats:”development actors are required to facilitate the formation of associations occupant apartment units at the latest before the transitional period ends. In article 59 paragraph 2”. The transitional period a maximum of one year since the first delivery of flats units to the owner. Key words: legal consequences, association occupant, flatsAbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan upaya hukum atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo.Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dengan tidak dibentuknya PPSRS, maka para penghuni akan kehilangan hak untuk menikmati rasa nyaman, mudah, aman, tertib dan teratur yang menjadi asas penyelenggaraan rumah susun. Menurut Pasal 107 UURS dapat dikenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 108 UURS yang berlaku secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha. Upaya hukum yang dilakukan, para penghuni bisa melakukan penuntutan dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk selanjutnya dilakukan penindakan kepada pihak pengembang. Menurut Pasal 75 Ayat (1) UURS: “Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir. Pasal 59 Ayat (2): Masa transisi ditetapkan paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali satuan rumah susun kepada pemilik”. Kata kunci: akibat hukum, perhimpunan penghuni, rumah susun
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MALANG DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Ulung Probohandoko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.486 KB)

Abstract

Abstract Tax was one of the biggest incomes for Indonesia Nation. One kind of tax was the Entitlement Duty of Land and Building Right (BPHTB). Local autonomy had allowed each locality to collect the Entitlement Duty of Land and Building Right in autonomous manner. The issuance of Law No.28/2009 about Local Tax and Local Retribution had persuaded Local Government of Malang City to release the regulation concerning with the Entitlement Duty of Land and Building Right. This regulation was Local Regulation of Malang City No.15/2010 about the Entitlement Duty of Land and Building Right. The collected rate of the Entitlement Duty of Land and Building Right was 5 % from the Entitlement Value of Tax Object (NPOP), and this rate was already explained in Section 7 Verse (1) and Section 9 of the Law. The collection of the Entitlement Duty of Land and Building Right was conducted by Local Income Official. The collection of BPHTB by Local Income Official was 5 % based on result of field verification. Theories that were used in this research were hierarchy of statutes, law certainty and justice. Result of discussion was showing that the collection of the Entitlement Duty of Land and Building Right was in pursuance of field verification and conducted by Local Income Official of Malang City. However, the collection was not consistent to Local Regulation of Malang City No.15/2010 about the Entitlement Duty of Land and Building Right, which consequently, led the community to incur greater loss and longer process during the registration of land right and right transfer. Key words: collection of BPHTB, field verification Abstrak Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dari Negara Indonesia, dalam hal ini salah satu dari hasil pemungutan pajak ialah bea perolehan hak atas atan dan bangunan (BPHTB). adanya otonomi daerah, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini di pungut oleh masing daerah secara mandiri. Terbit nya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah membuat daerah kota malang menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ialah Peraturan daerah kota malang nomor 15 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besar pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 5 % (limapersen)  dari Nilai perolehan objek pajak (NPOP) hal ini tertera pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 9. Sedangkanpemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini di laksanakan oleh dinas pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat kepastian hukum Dalam penungutan  BPHTB oleh dinas pendapatan kota malang yang menetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil verifikasi lapangan.metode yang di ambil penulis adalah metode normatif. Tujuan memberikan penerapan penarikan bphtb yang berkepastian hukum. Teori yang di pakai dalam penelitian ini adalah hierarki perundang-undangan, kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil pembahasan yang di lakukan oleh penulis bahwadalam pemugutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang di tetapkan berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang di terima oleh masyarakat begitu besar dan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftarana peralihan terhambat. Kata kunci: pemungutan BPHTB, verifikasi lapangan
Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Tazkiah Ashfia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.826 KB)

Abstract

Abstract This scientific article discusses the arrangements of tabarru’ contract and tijarah contract on Takaful according to fatwa of National Syariah Council (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 about General Guidelines for Takaful (Islamic Insurance). The issues is why there are discrepancies between the fourth provision and sixth provision at Fatwa of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 about General Guidelines for Takaful related to the arrangement of contract changes from tabarru’ to tijarah contract, and how is the precise contract and provide legal certainty of takaful contracts in Indonesia. This article is normative study with a conceptual approach. The results is, it can be known that both of provisions contained in the DSN fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 on General Guidelines for Takaful about contract change from tabarru’ to tijarah contract has a legal basis. But according to writer opinion, in order to avoid ambiguous in understanding these two provisions should be included phrases related subjects who were involved in two provisions to make it more clear. The provision that tabarru’ contract can not be converted into tijarah contract, it is meant that the provision applicable to insurance participants. In the provision of premium funds of tabarru’ contract can be invested, it is meant that the insurance company as the manager of premium funds is allowed to invest the funds in areas and with the procedures accordance with the teachings of Islam. There are several solutions on how to contract which is more precise and provide the legal certainty in Takaful institutions. Some of the solutions that can be applied in takaful are by replacing tabarru’ contract, hibah, to wadi'ah contract  (deposit), or replacing the term tabarru’ funds as hibah to al-musahamah contract, applying two types of premiums on all Takaful products (saving and non-saving), and by replacing tijarah contract, mudharabah, to wakalah bil ujrah contract. Key words : contract, tabarru’, tijarah, takafulAbstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang pengaturan akad tabarru’ dan akad tijarah pada asuransi syariah menurut fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Permasalahan yang diangkat adalah apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan ke empat dan ketentuan ke enam pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, serta bagaimana akad asuransi syariah yang tepat dan memberi kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memahami kedua rumusan masalah tersebut. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual. Hasilnya adalah bahwa kedua ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang perubahan akad tabarru’ ke akad tijarah masing-masing mempunyai dasar hukum. Namun, agar tidak terjadi keambiguan dalam memahami dua ketentuan tersebut, seharusnya dimasukkan frase terkait subjek yang terlibat dalam dua ketentuan tersebut agar lebih jelas. Pada ketentuan tentang akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Pada ketentuan dana premi tabarru’ dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa solusi tentang bagaimana akad yang lebih tepat dan memberi kepastian hukum dalam lembaga asuransi syariah di Indonesia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan pada lembaga asuransi syariah yaitu antara lain dengan mengganti akad tabarru’ berupa hibah ke akad wadi’ah (titipan), mengganti istilah dana tabarru’ berupa hibah ke akad al-musahamah, dan menerapkan dua jenis premi pada semua produk asuransi syariah (saving dan non-saving). Kata kunci: akad, tabarru’, tijarah, asuransi syariah
EXECUTION of PASAL 13 HURUF M PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 ABOUT EXECUTION LIFTING OF CHILD RELATED to CONDITION OBTAINING GET PERMIT from SOCIAL HEAD INSTITUTION BEFORE PROCESS LIFTING OF CHILD (Research In Batu City) Ulul Asminarti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.795 KB)

Abstract

Abstract This journal studies how Pelaksanaan Pasal 13 Letters M Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related Chlid of Condition Obtains Permit From Head Of Social Institution Before Chlid Lifting Process. Thing surrounding this writing that there is contradiction between das sollen with das as of indium, das sollen in its(the research studying about Pengangkatan child of according to Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Child and das as of indium in this research is Pengangkatan chlid done by M. Sugeng father lifts from Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, ineligible must obtain permit The Minister and/or social institution head beforehand. This thing indicates that has not there is straightening of correct law in the case of chlid lifting. Problem studied in this research is: What execution of lifting of related chlid of condition obtains permit from social institution head before chlid lifting process . To answer problem studied the, writer applies approach method of yuridis empiric. Based on result of research, writer obtains answers to the problems, that is Section 13 letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, doesn't run carefully. Many factors straightening of law is not executed. Stands above mentioned things, Regulation of The Government of Number 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Chlid, must be given sanction, that public unwilling to do lifting of child of unmatched to procedure which has been specified by government. . Purpose of this research description to and analyses execution Section 13 Letter m Peraturan Pemerintah Nomor 54 The year 2007 About Execution of Lifting of Related chlid of condition obtains permit from head Instansi Sosial before lifting process of child of evaluated from theory straightening of law. Key words: execution, child lifting, permit, social institutionAbstrak Jurnal ini membahas bagaimana Pelaksanaan Pasal 13 Huruf M Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terkait Syarat Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Sebelum Proses Pengangkatan Anak. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara das sollen dengan das sein, das sollen dalam penelitiannya membahas tentang Pengangkatan anak menurut Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan das sein dalam penelitian ini adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh M. Sugeng bapak angkat dari Cheviandra Ahmad Galih Qushairi, yang tidak memenuhi syarat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum yang benar dalam hal pengangkatan anak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak terkait syarat memperoleh izin kepala instansi sosial sebelum proses pengangkatan anak. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak berjalan dengan baik. Banyak faktor penegakan hukum tidak terlaksana. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, harus diberikan sanksi, agar masyarakat segan untuk melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 Huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait syarat memperoleh izin kepala Instansi Sosial sebelum proses pengangkatan anak ditinjau dari teori penegakan hukum. Kata kunci: pelaksanaan, pengangkatan anak, izin, instansi sosial
KEKUATAN PEMBUKTIAN AFFIDAVIT SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT Endah Puspita Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.544 KB)

Abstract

Abstract The process of verification carried out against anyone who argues against a right or events and to affirm their rights or to deny the right of another person shall be proved for the right or the event. Evidence in a civil case that there are five letters or written evidence, witness evidence, conjecture, confession and oath. Fifth kinds of evidence that, in principle, judges in the trial of civil cases should give ample opportunity to the litigants is to propose a means of evidence to support their arguments and rebuttal lawsuit, therefore, the role of evidence in the trial very important role to prove a disputed event. The next steps are the judges examine, assess, consider and decide all that in its decision. Problems arise when the Affidavit in use as evidence in the trial. The problem of this research is how the strength of evidence affidavit as documentary evidence. The purpose of this research is to know, understand, and analyze the strength of evidence affidafit as documentary evidence. This research method is a normative legal research. Based on the results of the discussions conducted by the authors that the affidavit is a written statement made under oath and under the authority of the Notary public that embraces the common law system. categorized as documentary evidence or written because the physical form submitted at the hearing that the written and still as usual documentary evidence. Affidavit can not stand alone for evidence in court, therefore, should be assisted by other evidence such as witness testimony, the evidence conjecture, evidence recognition, and evidence oath. Key words: verification, evidence, and affidavit Abstrak Proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima yaitu alat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kelima macam alat bukti tersebut, pada asasnya majelis hakim dalam sidang perkara perdata harus memberi kesempatan yang luas kepada para pihak yang berperkara tersebut untuk mengajukan suatu alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya serta bantahannya, oleh karena itu peran alat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kekuatan pembuktian affidavit sebagai alat bukti surat. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis bahwa affidavit merupakan pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah dan merupakan kewenangan dari notary public yang menganut sistem hukum common law. Dikategorikan sebagai alat bukti surat atau tulisan karena bentuk fisiknya yang diajukan dalam persidangan yaitu tertulis serta masih sebagai alat bukti surat biasa. Affidavit tidak bisa berdiri sendiri untuk pembuktian di pengadilan, oleh karena itu harus dibantu dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan  alat bukti sumpah. Kata kunci: pembuktian, alat bukti, affidavit  
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERKAIT PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MERUGIKAN PARA PIHAK AKIBAT KELALAIANYA Ariy Yandillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.226 KB)

Abstract

Abstract Notary was a public officer with the authority over authentic documents and other discretions. This position was supported by Section 1 Number (1) of Law No.2/2014 about Amendment to Law No.30/2004 about Notary Rank. Research methods used by the author is a normative legal research methods. The purpose of this research is to analyze about the responsibilities of a substitute Notary and legal remedies against the deed made by him. Theory is a theory that the author used the authority, responsibility theory and the theory of justice. If every section about the Substitute Notary must be explained and analyzed, including Section 33, then it could be said, that the Substitute Notary might have degree of authority that was similar to that of the Notary in relative to the administration of authentic documents. In Section 65, the Substitute Notary could also have the responsibility that was similar to that of the Notary for the administration of authentic documents. However, it should be better to have the specific regulation about the authority and responsibility for the Substitute Notary. Additional requirements and authority limitation might be relevant for the Substitute Notary. Key words: Authority, Responsibility, Notary, Substitute Notary   Abstrak Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang tanggung jawab Notaris pengganti dan solusi hukum terhadap akta yang dibuat olehnya. Teori yang dipakai penulis adalah teori kewenangan, teori tanggung jawab dan teori keadilan. Jika melihat penjelasan dan menganalisis dari pasal perpasal mengenai Notaris pengganti, Pasal yang menjelaskanya antara lain pasal  33, mengenai hal ini Notaris, Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang dibuat olehnya. Disisi lain dalam pasal 65, Notaris, Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembuatan akta otentik dengan Notaris. Sebaiknya harus ada aturan tersendiri mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris pengganti. Harus ada penambahan syarat dan pembatasan kewenangan terhadap Notaris pengganti.   Kata kunci :Kewenangan, TanggungJawab, Notaris, Notaris Pengganti
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Dion Teguh Pratomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.166 KB)

Abstract

Abstract Education is one of the rights that are owned by persons with disabilities who are required to be protected and implemented by the government. Government programs to integrate persons with disabilities into the regular education known as inclusive education. The program issued by the government in this regard is required all universities in Indonesia to organize inclusive education for persons with disabilities through the Minister of Education and Culture No. 46 Year 2014 on Special Education in College one of them is the State University of Gorontalo (UNG). As it is the purpose of this research is to analyze the implementation of the protection of the right to education for persons with disabilities, analyze obstacles in the implementation of protection, as well as analyzing the efforts made by the university in overcoming the obstacles that exist.To answer the problem under study, researchers used a type of research is empirical juridical and approach is juridical sociological research. Based on the research results it can be concluded (1). implementation of the protection of the right to education for persons with disabilities in UNG is not optimal, (2). Barriers experienced by UNG, among others: the unavailability of teaching materials that fit the needs of students with disabilities, the lack of lecturers who have the ability to communicate, the campus that has not been friendly to the disabled, lack of facilities and infrastructure, as well as the lack of funding, (3). Efforts made by UNG, among others: to disseminate relevant campus inclusive of all existing courses, providing infrastructure facilities accessible, organized a friendly learning disabilities, as well as providing lecturers who have skills in communicating with students with disabilities. Key words: Implementation, protection, inclusive education, persons with disabilities  Abstrak Pendidikan merupakan salah satu dari sekian hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang wajib untuk dilindungi dan dilaksanakan oleh pemerintah. Program pemerintah untuk menyatukan penyandang disabilitas ke dalam pendidikan reguler dikenal dengan Pendidikan inklusif. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait hal ini adalah mewajibkan seluruh universitas yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi salah satunya adalah Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, menganalisis hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak universitas dalam mengatasi kendala yang ada. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan (1). pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UNG adalah belum optimal, (2). Hambatan yang dialami oleh UNG antara lain: belum tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel, ketiadaan dosen pengajar yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, lingkungan kampus yang belum ramah terhadap difabel, ketiadaan sarana dan prasarana, serta ketiadaan dana, (3). Upaya yang dilakukan oleh UNG antara lain: melakukan sosialisasi terkait kampus inklusif bagi semua program studi yang ada, menyediakan sarana prasarana yang aksesibel, menyelenggarakan proses pembelajaran yang ramah difabel, serta menyediakan dosen yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa difabel. Kata kunci: Pelaksanaan, perlindungan, pendidikan inklusif, penyandang disabilitas

Page 102 of 563 | Total Record : 5629

 100   101   102   103   104 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue