cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 99   100   101   102   103 
PERAN STAF ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara) La Ode Munawir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.718 KB)

Abstract

Abstract Notary in making a deed needs to keep secret all forms of information obtained during the run position which is set in the code of conduct and the law office of a notary. However, the notary deed in general involve notary office administration staff. The purpose of this paper is to describe, identify, and analyze the role of the notary office administrative staff Kendari and Buton Utara in maintaining the confidentiality of the contents of the deed according to the code of ethics and the oath / pledge notary office. The method used is empirical legal research, the sociological approach. Results of empirical legal research, obtained answers to existing problems. The role of the notary office administrative staff Kendari and Buton Utara in maintaining the confidentiality deed according to the code of ethics and the oath of office notary. The role of the notary office administrative staff is part of the notary office that has a legal relationship that is causality which should act as a notary obligation to maintain and conceal the deed. Acting in accordance with the obligations that have been awarded by a notary. The legal consequences notary office administrative staff Kendari and Buton Utara who do not maintain the confidentiality deed, deed made by the notary has the strength of evidence in hand and could be prosecuted under the form of civil lawsuits, criminal charges, and administrative sanctions.Key words: administration staff notary office, confidentiality deed, the notaryAbstrak Notaris dalam membuat akta perlu merahasiakan segala bentuk keterangan yang diperoleh selama dalam menjalankan jabatannya dimana diatur dalam kode etik dan Undang-undang jabatan notaris. Namun notaris dalam pembuatan akta pada umumnya melibatkan staf administrasi kantor notaris. Adanya beberapa staf administrasi kantor notaris dibeberapa daerah yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis peran staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara dalam menjaga kerahasian akta sesuai kode etik dan sumpah/janji jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian hukum empiris, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.  Peran staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai kode etik dan sumpah janji jabatan notaris.  Peran staf administrasi kantor notaris merupakan bagian dari organ jabatan notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya bertindak sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan akta. Bertindak sesuai dengan kewenangan atau intruksi yang telah diberikan oleh notaris. Akibat hukum staf administrasi kantor notaris Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara yang tidak menjaga kerahasiaan akta, teguran dari pihak yang berwenang, bisa dituntut berupa tuntutan perdata, tuntutan pidana dan sanksi administrasi.   Kata kunci: staf administrasi kantor notaris, kerahasiaan akta, notaris
EFEKTIFITAS PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN PASURUAN (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan) M. Mahbub Junaidi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.973 KB)

Abstract

Abstract Registration waqf land in Pasuruan arise from problems due to the registration of land that has been donated by the Nadzir affirmed. The purpose of this paper is to describe, identify, and analyze the effectiveness of the certification of donated land in Pasuruan constraints related to the number of donated land in Pasuruan which stands on land state / container lands and endowments nadzir understanding of national laws still traditional. The method used is empirical legal research with a sociological approach. The results of empirical legal research as an answer to the problem of implementation of the certification of donated land in Pasuruan authors found the constraints of the object and the subject of the certification. Objects donated land in the district most of its status established on state land or eigendom, it is the primary obstacle certification process waqf land for the purpose of legal certainty. Subjects studied related pewakif understanding and trust beneficiaries nadzir traditional waqf was still causing the ineffectiveness of the regulation and implementation of certification waqf land. Factors affecting the level of formal education nadzir nadzir understanding of national land laws. Key words: effectiveness, certification waqf land, endowments   Abstrak Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan timbul dari permasalahan akibat tidak didaftarkannya tanah yang sudah diikrarkan wakaf oleh pihak Nadzir. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang efektifitas pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan berkaitan adanya kendala banyaknya tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan yang berdiri diatas tanah negara/bekas hak eigendom dan pemahaman nadzir wakaf atas hukum nasional yang masih tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian hukum empiris sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dari pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan penulis menemukan adanya kendala dari obyek dan subyek dari sertifikasi tersebut. Obyek tanah wakaf di Kabupaten kebanyakan statusnya berdiri di atas tanah negara atau eigendom, hal inilah yang menjadi kendala proses sertifikasi tanah wakaf yang tujuannya untuk suatu kepastian hukum. Subyek yang diteliti terkait pemahaman pewakif dan nadzir penerima amanah wakaf yang masih tradisional sehingga terjadi ketidakefektifan atas peraturan dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Faktor tingkat pendidikan formal nadzir mempengaruhi pemahaman nadzir atas hukum pertanahan nasional. Kata kunci: efektifitas, sertifikasi tanah wakaf, wakaf
OPTIMALISASI PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBAGIAN HARTA SUARANG AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara) Syarifah Usman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.218 KB)

Abstract

Abstract The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate in Minangkabau is few because Notary is not considered as more important than Mamak Kepala or Custom Leader. Minangkabau custom asset was often entitled to woman. Indeed, woman is the legal holder of the family asset or also suarang asset. Suarang asset is the asset obtained by the couple during marriage. If there is a divorce, suarang asset is entirely entitled to the wife and the husband can only bring his deliverance right. Therefore, the phenomenon of “injustice” is truly evident between man and woman in Minangkabau Custom. The purpose of this writing is to Know, Identifying , Analyzing and Optimizing the Role Finding a Notary , the Notary and the constraints faced Efforts related Notary deed suarang division of property due to divorce by Customary Law Minangkabau .Research method is empirical law research with sociological juridical approach. Data are collected at research location, mainly Air Tawar Timur Subdistrict, Padang Utara District, West Sumatra. Research on Optimizing The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate hasn’t been optimum. The optimization is measured based on substance, structure and culture. Internal and external factors are constraining a Notary. Internal constraining factor is that the Minangkabau community is still respecting the custom, while external constraining factor is that tanah ulayat in Minangkabau is abundant. Internal side may begin with law counseling especially about collective asset allotment due to divorce and be followed by pre-wedding agreement. External side can be seen from the efforts taken by the husband to pursuit the justice, particularly when a Minangkabau man marries a woman not from Minangkabau or when the couple lives outside Minangkabau after marriage.Key words: notary role, marriage asset, minangkabau customAbstrak Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta suarang di Minangkabau terbilang masih sedikit dikarenakan adanya kedudukan lain yang lebih tinggi dari Notaris yaitu Mamak Kepala atau Kepala adat. Harta dalam adat Minangkabau berarti terkait dengan wanita. Wanita menjadi penguasa atas harta yang dimiliki oleh keluarganya. Begitupun dengan harta suarang. Harta suarang adalah harta yang didapat oleh suami istri di dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian maka seluruh harta suarang sepenuhnya menjadi hak istri dan suami hanya berhak membawa harta bawaannya. Tujuan Penulisan ini adalah untuk Mengetahui, Mengidentifikasi, Menganalisis dan Menemukan Optimalisasi Peranan Notaris, Kendala yang dihadapi Notaris dan Upaya yang dilakukan Notaris terkait dengan pembuatan akta pembagian harta suarang akibat perceraian berdasarkan Hukum Adat Minangkabau. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data di ambil di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat). Hasil Penelitian dalam Optimalisasi Peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama belum dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi diukur berdasarkan dari aspek substansi, struktur dan kultural. Banyak Kendala yang dihadapi Notaris baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor internnya adalah Masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi adatnya sedangkan faktor eksternnya adalah banyaknya tanah ulayat diMinangkabau. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh Notaris, yaitu Upaya intern adalah Melakukan penyuluhan hukum khususnya yang terkait dengan pembagian harta bersama akibat perceraian dan membuat perjanjian kawin. Sedangkan upaya ekstern, adalah Laki-laki Minangkabau menikah dengan wanita yang bukan berasal dari alam Minangkabau dan Hidup merantau. Kata kunci: peranan notaris, harta perkawinan, adat minangkabau
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SERTIPIKASI PRONA TANAH TAMBAK GARAM (STUDI DI KABUPATEN SAMPANG) M. Naufal Alghifary
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.036 KB)

Abstract

Abstract Salt ponds in Sampang Regency, especially in JerengikSubdistrict, the land has not been registered by the owner to the SampangRegency Land Affairs Office for certification. proof of salt ponds’ land ownership is only a Petok D. The economic conditionof Jerengik’ssociety is relatively weak, so they have difficulties to perform their salt ponds’ land registration because of financial reason. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Land Space Order / Head of the National Land Affairs Number 1 Year 2015 about the National Agrarian Program (PRONA), one of PRONA objective is to process the land certification massively as the realization of the government programs in the area of land affairs that are carried out efficiently and easily addressed to weak economicalsociety.To answer the problem studied, the authors use the type of research is juridical empirical approach used in the study is sociological juridical approach. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of certification PRONA ground salt ponds in Sampang not work effectively because it is caused by of the following: (1). Injustice in the determination of the participants PRONA to ground salt ponds, which are still very dominant PRONA participants are entrepreneurs who have capital and has particularly money than farmers, (2). There is an additional fee withdrawals made ​​by unscrupulous PRONA Village Head to participants under the pretext of administrative costs and withdrawal costs in the certification PRONA in Sampang people not to take legal actions and did not report such violations to the Land Office, because people do not know the mechanism of reporting and the public also thinks withdrawal charge carried a village chief administrative costs Key words: effectiveness, salt ponds’ land registration, PRONA Abstrak Tambak garam di Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Jerengik, Tanahnya belum di daftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang untuk di sertifikasi. bukti kepemilikan hak atas tanah tambak garam tersebut hanya berupa petok D, kondisi ekonomi masyarakat Jerengik masih tergolong masyarakat ekonomi lemah, sehingga untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah tambak garam miliknya mengalami kesulitan dalam pembiyaan pendaftaran tanah, Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA), Tujuan PRONA adalah memproses sertifikasi tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program pemerintah di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan mudah yang ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis mengunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dan Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sertipikasi PRONA tanah tambak garam di Kabupaten Sampang tidak berjalan secara efektif karena disebabkan oleh ha-hal dibawah ini yakni (1). Adanya ketidak adilan dalam penentuan peserta PRONA untuk tanah tambak garam, dimana masih sangat dominan peserta PRONA adalah pengusaha-pengusaha yang bermodal dan meiliki uang dibandingkan petani, (2). Ada penarikan biaya tambahan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa terhadap peserta PRONA dengan dalih biaya administrasi dan Penarikan biaya dalam sertipikasi PRONA di Kabupaten Sampang masyarakat tidak melakukan upaya hukum dan tidak melaporkan pelanggaran tersebut ke Kantor Pertanahan, karena masyarakat tidak tahu mekanisme pelaporan dan masyarakat juga beranggapan penarikan biaya yang dilakukan Kepala Desa merupakan biaya administrasi Kata kunci: efektifitas, sertipikasi tanah tambak garam, PRONA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG HARTANYA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK YANG MASING-MASING PIHAK MEMPERTAHANKAN HAK BAGIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dimas Singgih Dwi Aprillia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.385 KB)

Abstract

Abstract This study, the authors raised the issue of the division of joint property wealth in the form of objects that do not move. The choice of theme background of the problem there is a legal vacuum. Legal vacuum occurs in the division of joint property wealth in the form of objects that do not move if one of the parties are not willing to sell joint property, but his property in the form of immovable such as land and or house. Formulated a problem that is: How can the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage?.The purpose of this paper, to know, to describe and analyze the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage. The method used is normative research, with the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (case approach). Results of the research by the above method, obtained answers to existing problems. It can be concluded that the division of joint property which his wealth in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage is divided by equal parts by means of: 1. if the property such as houses, parts house divided by maintaining the value of usefulness. 2. if the property such as land, land area divided by retaining the usefulness and value of undefined. Because the purpose of the law is based on the theory, that the purpose of the law is to provide fairness, expediency and legal certainty to the subject of law.Key words: the division of joint property, immovable, retain the right partAbstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari permasalahan ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi pada pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika salah satu pihak tidak bersedia menjual harta bersama, padahal hartanya berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan atau rumah. Berdasarkan hal tersebut,  dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian dengan metode di atas, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dibagi dengan bagian sama besar dengan cara: 1. Jika harta benda berupa rumah, bagian-bagian rumah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya. 2. Jika harta benda berupa tanah, luas tanah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya dan ditentukan batas-batasnya. Karena berdasarkan teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para subjek hukum. Kata kunci: pembagian harta bersama, benda tidak bergerak, mempertahankan hak bagian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH KOMUNITAS ADAT CEK BOCEK SALESEK REEN SURRI (SUKU BERCO) STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA Muhammad Imran Rosiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.897 KB)

Abstract

Abstract Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) at Lawin Village, Ropang District, Sumbawa Regency, had managed and extracted the result of their Tanah Ulayat, but their recent access to Tanah Ulayat was disturbed with the operation of a mining company, PT. Newmont Nusa Tenggara. This research was aimed to understand and to analyze law reason of why Local Government of Sumbawa Regency did not provide legal protection to the existence and governance of Tanah Ulayat that was long belonged to Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe). Research method was empirical law research that was conducted to examine any problems around the existence of Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) and the conflicts of governance and utilization of Tanah Ulayat. Research found that the local government of Sumbawa District did not warrant legal protection to Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) because their Tanah Ulayat remained within the area of Dodo Jaran Pusang Forest (RTK – 64). The protection of the existence of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe)  was already attempted by Custom Community of Cek Bocek Salesek Reen Surri (Berco Tribe) by taking advocating path and by joining into Major Alliance of Nusantara Custom Communities (PB AMAN) in 1999. Keywords: legal protection, governance of property right, custom community, tanah ulayat Komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) yang berdiam di desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa telah secara turun menurun mengelola dan mengambil hasil dari tanah Ulayatnya, akan tetapi akses mereka ke tanah ulayatnya terganggu dengan mulai beroperasinya perusahaan pertambangan PT. Newmount Nusatenggara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa alasan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi penguasaan tanah ulayat oleh komunitas adat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco). Jurnal ini berdasarkan hasil penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji berbagai persoalan terkait eksistensi tanah ulayat komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) beserta konflik yang muncul seiring dengan penguasaan dan pemanfatan tanah ulayat tersebut. Penelitian tersebut menemukan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) karena tanah Ulayat tersebut adalah kawasan hutan dodo jaran pusang (RTK - 64).  Upaya untuk melindungi eksistensi suku Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) terus dilakukan oleh komunitas adat Cek Bocek Salesek Reen Surri (Suku Berco) salah satunya melalui jalur advokasi dengan mengajukan diri untuk bergabung dengan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) pada tahun 1999. Kata kunci: perlindungan hukum, penguasaan hak atas tanah, komunitas adat, tanah ulayat
IMPLIKASI YURIDIS CALON NOTARIS MAGANG YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 16 A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Shofi Nabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.383 KB)

Abstract

Abstract Law No.2/2014 about UUJN Change has involved additional section about the Apprentice Notary Candidates. The section is Section 16A which regulates about the obligation of Apprentice Notary Candidates. Purpose of this tesis for examines and analyze in the case that Apprentice Notary Candidates are failed to keep within confidential of any matters related to certificate administration and Law construction, therefore, shall be built and it involves several measures. Research method in this jurnal is normative research using statute and conceptual approaches. Law materials are described and analyzed in the way of interrelating to each other. It contrasts with Section 16 of Law No.2/2004 and Ethical Code. The consequence is only moral sanction in relative with the dishonesty of Apprentice Notary Candidates. Several legal sanctions can also be conferred to the failed obligation. In the case that Apprentice Notary Candidates are failed to keep within confidential of any matters related to certificate administration in the place where the candidates undergo their apprentice, and also failed to keep within secret of any remarks from the Notary in the apprentice place, then Apprentice Notary Candidates shall be subjected to criminal sanction based on Section 322 Criminal Code and also be subjected to civil sanction, if there is party suffering from loss, based on Section 1365 Civic Code. Law construction, therefore, shall be built and it involves several measures, such as: by arranging obligation, prohibition and strict sanction to Apprentice Notary or Notary Candidates into separate chapters; by affirming administrative sanction to Apprentice Notary Candidates who violate the stipulations, obligations or prohibitions of their rank; and by establishing supervisory organs for Apprentice Notary Candidates who remain under the coordination of Notary Honorary Assembly. Key words: notary, apprentice notary candidates, obligation Abstrak Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang, tambahan pasal tersebut yaitu  pasal 16A yang mengatur tentang kewajiban calon notaris magang. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisa dan mengkaji akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak melakukan kewajibanya dan konstruksi hukum yang tepat agar calon notaris yang magang dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi calon notaris magang yang tidak melakukan kewajibanya yaitu, tidak berakibat dijatuhkanya sanksi sebagaimana yang dijatuhkan kepada notaris yang melanggar Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan kode etik, melainkan sanksi moral yang akan muncul akibat tidak jujurnya calon notaris magang dan apabila calon notaris yang magang tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris di tempat dia magang dan keterangan yang diperoleh oleh notaris selama dia magang dapat dikenai sanksi pidana yaitu Pasal 322 KUHP, Juga dapat dikenai sanksi perdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk itu maka perlunya melakukan upaya konstruksi hukum yaitu: memasukkan kewajiban dan larangan serta sanksi bagi calon notaris atau notaris magang kedalam bab tersendiri, mempertegas dengan sanksi administratif terhadap para calon notaris magang yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban maupun larangan sebagai notaris magang, dan membentuk organ pengawasan bagi calon notaris magang yang berada dibawah koordinasi Majelis Pengawas Notaris. Kata kunci: notaris, calon notaris magang, kewajiban
“UPAYA BANK SYARIAH PADA PENYALURAN KEPEMILIKAN RUMAH SYARIAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BITTAMLIK DALAM HAL TERJADI INGKAR JANJI (Studi di PT Bank Muamalat Indonesia, Malang)” David Novan Setyawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.329 KB)

Abstract

Abstract Based on the results of research in Bank Muamalat Indonesia Malang, the Islamic bank's efforts in addressing the financing of home ownership with the Shariah contract of al ijarah muntahia musyarakah wal bittamlik which is problematic due to Arsenal's first, by conducting the deliberations, conducted between the Islamic bank, the Islamic bank with a problematic. Second, by doing an extension of the payment period, and the third with the lease object to the sale of the other party. While the obstacles faced in delivering Islamic banks handling efforts in financing home ownership syariah ijarah wal musyarakah contract with al muntahia troubled due to bittamlik pick was the first, from the Islamic bank, has eliminated, even wipe out the object of the contract, along with his property; The second , because working wage income owned by customers , in paying off the rest of their obligations to the bank , are still less; third , because of customers , still have the responsibility of debt , with other financial institutions; and a fourth because of the syariah bank customers , has given the form of information or documents that is not true , pertaining to the product of home ownership agreement with the syariah musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik in bank muamalat indonesia branch unfortunate . The purpose of safety of this research is to be able to provide solutions , and resolve the case of reneging on its promises ( wanprestasi ) , on the distribution of home ownership with covenants syariah musyarakah wal ijarah muntahia bittamlik al , in bank muamalat indonesia poor the branch .While this research result using empirical the kind of research with the methods sociological juridical approach . Key words: Efforts of Islamic banks, pick your Channeling Sharia home ownership, Contract of musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik Abstrak Berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, maka upaya bank syariah dalam menangani pembiayaan kepemilikan rumah syariah dengan akad musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik yang bermasalah akibat ingkar janji adalah Pertama, dengan melakukan musyawarah, yang dilakukan antara pihak bank syariah, dengan pihak nasabah bank syariah yang bermasalah. Kedua, dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayarannya, dan Ketiga dengan melakukan penjualan objek sewa kepada pihak lainnya. Sedangkan kendala yang dihadapi bank syariah dalam memberikan upaya penanganan pada pembiayaan kepemilikan rumah syariah dengan akad musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik yang bermasalah akibat ingkar janji, adalah Pertama, dari pihak nasabah bank syariah, telah menghilangkan, bahkan melenyapkan objek akad, beserta dengan harta bendanya; Kedua, karena penghasilan upah kerja yang dimiliki oleh pihak nasabah, didalam melunasi sisa kewajibannya kepada pihak bank, dianggap masih kurang; Ketiga, karena dari pihak nasabah, masih memiliki tanggungan hutang, dengan lembaga keuangan lainnya; dan yang Keempat karena dari pihak nasabah bank syariah, telah memberikan bentuk keterangan atau dokumen yang tidak benar, yang berkaitan dengan produk kepemilikan rumah syariah dengan akad musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk dapat memberikan solusi, dan menyelesaikan kasus ingkar janji (wanprestasi), pada penyaluran kepemilikan rumah syariah dengan akad musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Sedangkan hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kata kunci: Upaya bank syariah, Ingkar janji, Penyaluran kepemilikan rumah syariah,  akad musyarakah wal ijarah al muntahia bittamlik
KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS KELAMIN (HOMOSEKSUAL) Erfa, Riswan
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The writing of Journal in the form of research is motivated by three issues. First, juridical problems that can be observed from the vacuum of norm. Article 292 of the Criminal Code only formulate criminal sanctions for perpetrators who commit indecent acts between same-sex with child victim. Second, theoretical issue, crime can be interpreted as a mala in se or bad deeds in itself, prohibitted behavior based on public agreement on procedures for the prohibition. Third, sociological problems that can be observed from  the discovery of indecent acts performed by same-sex couples and the refusal of the major community to the existence of homosexuals. Aims in writing of this journal are formulated in two formulation. First: To analyze and explain indecent acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act (offense) in Indonesia. Second: To analyze and explain concept of criminal law policy formula for indecent acts by criminalizing same-sex couples in Indonesia. The writing of Journal uses normative legal research methods. Acts committed by same-sex couples should be categorized as a criminal act,  first: Juridical basis, can be based on Law Number 11 of 2012, the Pancasila as well as several articles in the Constitution of Indonesia and the last is Article 1 (1) of the Criminal Code concerning on the principle of legality. Second: the theoretical basis, can be based on the criminalization of indecent acts to the indecent acts undertaken by same-sex couples have met the general criteria of the criminalization supported by the form of criminalization theory, the theory of natural law, positivism, and human rights. Third: sociological basis, indecent acts by same-sex couple as an act that is not in line with the spirit of the nation, the public reaction to the rejection of homosexual activity, and not in line with the rules of indigenous peoples. Furthermore, the concept of policy formulation in the criminal law to criminalize the indecent acts performed by same-sex couples in Indonesia can be made by taking into account several things. Noting the criminal law policy and pay attention to the  comparison of conceptual settings.   Key words: criminalization, indecent acts, same-sex couples Abstrak Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya kekosongan norma. Pasal 292 KUHP hanya merumuskan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin yang korbannya anak. Kedua, permasalahan teoritis, kejahatan bisa ditafsirkan sebagi mala in se atau perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku terlarang yang didasarkan kesepakatan luas tentang tata kelakuakan bagi satu larangan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati dari ditemukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin dan penolakan dari mayoritas masyarakat terhadap keberadaan homoseksual. Tujuan penulisan jurnal ini dirumuskan dalam dua rumusan. Pertama: untuk menganalisa dan menjelaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin  perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik) di Indonesia. Kedua: untuk menganalisa dan menjelaskan konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul oleh pasangan sesama jenis kelamin di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan tindak pidana, pertama: Dasar yuridis, didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2012, Pancasila serta beberapa pasal dalam UUD NRI dan terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai asas legalitas. Kedua: dasar teoritis, didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbuatan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi, teori hukum alam, positivisme, dan HAM. Ketiga: dasar sosiologis,  perbuatan cabul sesama jenis kelamin sebagai suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa, reaksi masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas homoseksual, serta tidak sejalan dengan corak masyarakat hukum adat. Selanjutnya konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengkriminalisasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin  di Indonesia dapat dibuat dengan memperhatikan beberapa hal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana dan memperhatikan perbandingan konsep pengaturan. Kata kunci: Kriminalisasi, Perbuatan Cabul, Pasangan Sesama Jenis Kelamin
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XII/2014 TERKAIT KETENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM UUJN SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS Rizqia Gita Astiriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.871 KB)

Abstract

Abstract The objective of research was to analyze whether the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which were seen as “a naturalness” in Constitutional Court’s Decree No. 5/PUU-XII/2014 were actually the part of the requirements for Notary appointment. Research also aimed to analyze the effort that could be done to secure the right of Notary candidates who were already appointed as PPAT but were rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation. The journal was arranged with normative juridical method and also with statute and concept approaches. Result indicated that the stipulations of Notary rank formation in Notary Rank Act which were seen as “a naturalness” in Constitutional Court’s Decree No. 5/PUU-XII/2014 were actually the part of the requirements for Notary appointment. The effort that could be done to secure the right of Notary candidates who were already appointed as PPAT but were rejected after submitting the approval of appointment as Notary based on stipulations of Notary rank formation was by putting down PPAT rank and reapplying for PPAT rank based on Notary rank region and also by giving attention to PPAT rank formation. Key words:    constitutional court’s decree, notary rank formation, requirements for notary appointment  Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “suatu kewajaran” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 sebagai satu kesatuan dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris, dan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan formasi jabatan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dipandang sebagai “suatu kewajaran” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XII/2014 merupakan satu kesatuan dari ketentuan syarat pengangkatan Notaris. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak bagi calon Notaris yang telah diangkat sebagai PPAT dan mengalami penolakan dalam pengajuan permohonan pengangkatan sebagai Notaris terkait ketentuan formasi jabatan Notaris adalah melepas jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dapat mengajukan kembali jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan mengikuti wilayah jabatannya sebagai Notaris serta memperhatikan formasi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, formasi jabatan notaris, syarat pengangkatan notaris

Page 101 of 563 | Total Record : 5629

 99   100   101   102   103 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue