cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 115   116   117   118   119 
IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN DI JALAN LINTAS SELATAN (JLS) YANG MELEWATI KAWASAN HUTAN DI DESA SINDUREJO, KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN MALANG Deni Graha Purwandhi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.032 KB)

Abstract

Abstract The construction of public facilities in need of land. If in terms of land supply is reasonably widespread, then still the construction of public facility does not meet the constraints. But the issue is that natural resources are finite, and never gain breadth.   In line with the population and improvement of the dynamic aspirations of the community, the demands of the development for general interest increasingly to the forefront. However this activity to meet the demands of dealing with increasingly limited land availability and the land market has not yet woken up properly. This prompted a rise in land prices is less restrained, especially in urban areas. This condition is also pushing the speculators action seeking land profiteers (rent seeking) towards any transaction of land. Even the Act of speculators this land often interfere with the smooth running of the allocation of development that requires ground so complicate the provision of land for the construction of public interest and raises high cost economy. The purpose in this paper is to find out what factors hampered and know the right strategies and needs to be done by the relevant parties in the settlement of obstacles in the procurement of land for road construction in Jalan Lintas Selatan (JLS) that passes through the forest area in the village of Sindurejo, district Gedangan, Malang. In this paper using the method of empirical legal studies and law based fieldwork. The factors that hampered i.e. difficulty looking for compensation land forest areas as well as in terms of the culture of the law society that still has a magic religious. How to solve the bottleneck is the prospective land compensation in Situbondo, while the related regulation of the Minister of Forestry of p. 18/Menhut-II/2011 is there has been no settlement of loan use forest area and approach people per person over the harmonious Jalan Lintas Selatan (JLS) of Malang. Key words: procurement of land for roads, forest areaAbstrak Pembangunan fasilitas-fasilitas umum membutuhkan tanah. Apabila dalam hal persediaan tanah dirasa masih luas, maka pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui kendala. Namun persoalan tanah tersebut merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan dinamika aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan untuk kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik. Hal ini mendorong kenaikan harga tanah kurang terkendali, terutama di perkotaan. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah melakukan tindakan mencari untung (rent seeking) terhadap setiap transaksi tanah. Bahkan tindakan spekulan tanah ini kerap mengganggu kelancaran alokasi pembangunan yang memerlukan tanah sehingga menyulitkan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan kepentingan umum dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Tujuan dalam tulisan ini adalah mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan mengetahui strategi yang tepat dan perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam penyelesaian hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Jalan Lintas Selatan (JLS) yang melewati kawasan hutan di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Dalam tulisan ini menggunakan metode hukum empiris yang mendasarkan kajian hukum dan studi lapangan. Faktor yang menjadi penghambat yaitu sulitnya mencari lahan kompensasi kawasan hutan serta dari segi budaya hukum masyarakat yang masih memiliki magic religius. Cara menyelesaikan hambatan adalah adanya calon lahan kompensasi di Kabupaten Situbondo,sedangkan terkait Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2011 adalah belum ada penyelesaian atas pinjam pakai kawasan hutan serta melakukan pendekatan orang per orang atas terbangunnya Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang.   Kata kunci: pengadaan tanah untuk jalan, kawasan hutan
PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA UNTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Detty Fybe Rotty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.475 KB)

Abstract

Abstract Withholding tax state revenue is an obligation that must be paid in granting Copies of Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through electronic media Legal Entity Administration System, but in the granting of Ministerial Decree Copies can be printed without any orders to pay for the collection, the regulation does not set the method of payment, so there is a legal vacuum. This journal aims to analyze the legal certainty in the way of non-tax state revenue payments for granting Copies Ministerial Decree Regarding Approval of the Company Law Board Lost or Damaged and administration Copies Ministerial Decree Concerning the Approval of Amendment to the Articles of Association of the Lost or Damaged, through Entity Administration System legal and responsible for the collection of non-tax state revenue not collected in the provision of the copy of the Decree of the Minister ditelah printed. The journal is compiled with normative juridical research method, with the approach of legislation and case approach. Based on the survey results revealed that the legal void makes the legal uncertainty in the manner Revenue collection of non-tax payments for the provision of the copy of the Decree of the Minister of the Missing or Damaged, through the Legal Entity Administration System, so the government should make regulations regarding the manner of payment of non-tax state revenue collection for granting a copy of the Decree of the Minister, and the government in this case the Ministry of Justice and Human Rights fully responsible for the collection of non-tax state revenues not collected. Key words: non-tax revenues, copy the decree of the minister, legal entity administration systemAbstrak Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam pemberian Salinan Surat Keputusan  Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui media elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum, namun  dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri dapat dicetak tanpa ada perintah untuk membayar pemungutan tersebut, dalam peraturan tidak diatur cara pembayarannya, sehingga ada kekosongan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak  untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak dan pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta yang  bertanggungjawab terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dipungut dalam pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang ditelah dicetak. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kekosongan hukum menjadikan ketidakpastian hukum dalam cara pembayaran pemungutan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri yang Hilang atau Rusak tersebut, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga pemerintah harus membuat peraturan mengenai cara pembayaran pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pemberian Salinan Surat Keputusan Menteri tersebut, serta  pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak  yang tidak dipungut.   Kata kunci: penerimaan negara bukan pajak, salinan surat keputusan menteri, sistem administrasi badan hukum
Konsistensi Pengaturan Penetapan Status Bank Gagal Sebagai Penerima Lender Of The Last Resort (LLR) Ayu Kusuma Ratri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.687 KB)

Abstract

Abstract __________________________________________________________________ Banking is one of a dominant institution in financial institutions, this needs to the importance of maintain the health bank. One of them with the assistance of the lender last resort (LLR) as a form of aid given to banks which experienced bullying on the soundness of a bank or banks fail. The purpose of the writing of this is analyzed konsitensi regulations on the recipients of assistance lender of the last resorts related to the determination of status and then to analyze lender bank failed arrangement of the last resort for the bank to fail to provide legal certainty. Writing of the method used is normative legal research and kind of approach that is used is the statute approach and conceptual approach. Based on the conclusions can be explained ( 1 ) to determine indicators bank failed to arranged on bank indonesia regulation no 15/ 2 / PBI / 2013 on the provision of the status of banking supervision and the follow-up to conventional public , and based on Memorandum of Understading(MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability and one  aspect derived from bank Indonesia (2) Bank indonesia need a policy in national banking system in the bank failed to include two things , namely that the mechanism of assistance and legal certainty Key words: bank failed, lender of the last resorts, consi Abstrak __________________________________________________________________ Perbankan merupakan salah satu lembaga yang dominan dalam lembaga keuangan, untuk itu perlu pentingnya menjaga kesehatan bank. Salah satunya dengan bantuan Lender of The Last Resort (LLR) sebagai wujud bantuan yang diberikan kepada bank yang mengalami gangguan pada tingkat kesehatan bank atau bank gagal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah  menganalisa konsitensi peraturan tentang penerima bantuan Lender Of The Last Resort terkait penetapan status bank gagal dan menganalisa  pengaturan Lender Of The Last Resort bagi bank gagal untuk memberikan kepastian hukum. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dijelaskan (1) Untuk menentukan indikator bank gagal diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, dan berdasarkan  Memorandum of Understading(MoU) on Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Financial Ministries of The European Union: On Cross-Border Financial Stability dan satu aspek berasal dari Bank Indonesia, (2) Bank Indonesia perlu suatu kebijakan penyempurnaan dalam sistem perbankan nasional pada bank gagal  meliputi 2 hal, yaitu: mekanisme pemberian bantuan dan kepastian hukum.   Kata kunci: bank gagal, lender of the last resort, konsistensi
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN KERAHASIAAN MINUTA AKTA OLEH PEKERJANYA Muhkam Arief Widodo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.63 KB)

Abstract

Abstract Notary is one of the officials with authority in terms of making authentic act. Notary assisted by workers in carrying out their duties to prepare all of thing like drafting an act untill to save a completed act which was signed by the parties, the witnesses, and the notary as a original of the deed. Notary have to keep a secret about that, as it is written in the Law Number 2 of 2014 about changes of Law Number 30 of 2004 about Notary Office section 16 subsection 1 letter (f). A  fact says that, there are many misappropriation about a confidentiality the original of the deed by workers. There are no specific rules about the workers obligation to keep secret about original of the deed,it would lead a vacuum of law. The main problem in this journal is, whether a civil notary justifiable due to misuse of confidential minutes of the deed by worker?. The main purpose of writing this journal is to analyze civil liability by notary for the misappropriation confidentiality the original of the deed by a worker. This journal used normative research method and used the statue approach and conceptual approaches. In this case, notary shall be responsible for third party losses, because in Burgerlijk Wetboek Article 1367 said people who lift others to represent their affairs, responsible for the losses caused by the waiter or subordinate them to do the work assigned that peoples. Key words: civil liability, notary, confidentiality, original of the deed, worker Abstrak Notaris adalah salah satu jabatan dengan kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan jabatan tersebut, notaris dibantu oleh pekerjanya dalam hal membantu kebutuhan notaris dalam penyusunan sebuah akta otentik hingga penyimpanan akta yang telah ditandatangani para pihak, para saksi, dan notaris yang disebut dengan minuta akta. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris, sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 16 pasal 1 huruf (f). Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih banyak disalahgunakan oleh pekerja notaris dalam hal kerahasiaan yang wajib dijaga. Tidak adanya suatu pengaturan khusus bagi pekerja untuk ikut menjaga kerahasiaan sebuah minuta akta menjadi sebuah kekosongan hukum. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah apakah seorang notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya?. Tujuan utama penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata notaris akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam permasalahan ini yang wajib bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga tersebut adalah notaris, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1367 menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Kata kunci: tanggung jawab perdata, notaris, kerahasiaan, minuta akta, pekerja
KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Hanna Messiah Rahmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.254 KB)

Abstract

Abstract ASEAN Economic Community (AEC) is right at our door, which will make ASEAN as one single market and production base. On of its five cores is the free flow of skilled labor, which means that Indonesia might be flooded with foreign workers as the AEC starts. A strong regulation which could provides legal certainty is urgently needed regarding this matter. Therefore this research will try to describe and analyse about the legal certainty of two regulations related to the span of the working contract of foreign worker in Indonesia. This research is using normative method to analyse the legal issue, which is conflict of norms, between Indonesia Labor Act number 13 year 2003 and Ministerial Regulation number 12 year 2013 regarding Procedures for the Use of Foreign Labor. Due to the conflict of norms, there are no legal certainty, which could lead to dualism of law. Thus the Ministerial Regulation number 12 year 2013 regarding Procedures for the Use of Foreign Labor should be put aside. The span of the working contract of foreign worker should be based on Indonesia Labor Act number 13 year 2003. Key words: legal certainty, working contract, foreign labor Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan, dimana ASEAN akan bertransformasi menjadi sebuah pasar tunggal sekaligus basis produksi. Salah satu elemen utama dari pemberlakuan MEA adalah adanya aliran bebas tenaga kerja terampil, yang berarti bahwa Indonesia harus bersiap-siap untuk serbuan tenaga kerja asing. Peraturan yang tegas dan mampu memberikan kepastian hukum benar-benar dibutuhkan terkait dengan serbuan tenaga kerja asing ini. Penelitian ini akan mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisa menganalisa mengenai kepastian hukum jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana legal issue yang diangkat adalah pertentangan peraturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pertentangan peraturan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan dualisme hukum. Peraturan menteri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing harus dikesampingkan demi terwujudnya kepastian hukum. Jangka waktu perjanjian kerja tertentu bagi tenaga kerja asing harusnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata kunci: Kepastian hukum, perjanjian kerja, tenaga kerja asing
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUMLAH PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (Tinjauan atas Undang – Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Muhammad Hatta BJ
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.65 KB)

Abstract

Abstract The Company was founded by two (2) or more persons with a notary deed made ​​in Indonesian , it is as stated in article 7 paragraph 1 of the law No. 40 of 2007. The article mentions that a limited liability company may be established by 2 (two) people, but there are no more rules regarding its ownership , thus allowing the ownership of the same number of shares in a limited liability company that only has two shareholders . With these provisions are void because the law does not regulate the exact number of shareholders and the number of shares in a limited liability company . This resulted in the absence of the majority shareholder and minority shareholder in the company , whereas in the decision- making within a General Meeting of Shareholders , which if it can not be taken by consensus decision , the decision will be taken to be accepted by the majority . Thus , it appears the problem of " Why Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is not set on the exact number of shareholders ? " . The method used in this thesis is a normative study by using the approach of legislation and case-based approach (case approach) . Then to legal materials will be described and analyzed the relationship between each other of the existing legal materials . In addition to processing were analyzed using the method of interpreting the grammatical interpretation of the words in the statute in accordance with the rules of language and grammar rules of law .Based on the research results , it can be concluded that a limited liability company established under the agreement , means the establishment of the company conducted a consensual and contractual under Article 1313 of the Civil Code . Thus Limited Company can be founded by two (2) people have done for the establishment of the founders of the approval , where the founders of the other one with each other to bind himself to establish the Company Key words : limited liability company , shareholders , agreementsAbstrak Dalam  pasal 7 ayat 1 undang – undang no 40 Tahun 2007,bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah RUPS, jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dengan demikian muncul permasalahan mengenai “Mengapa Undang–Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai jumlah pasti pemegang saham?”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak diaturnya jumlah pasti mengenai jumlah persentase kepemilikan saham yang diatur dalam Undang–Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui urgensi penentuan jumlah persentase kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian terhadap bahan hukum dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan metode interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar pasal 1313 KUHPerdata. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 2 orang saja dengan jumlah kepemilikan saham sama selama pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.   Kata kunci: perseroan terbatas, pemegang saham, perjanjian
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT YANG CACAT ADMINISTRASI Anna Priscilla Meilita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.155 KB)

Abstract

Abstract Legal protection should be felt to any person as holders of land rights. To obtain the land rights, land registration should be done. The conduct of land registration aims to provide legal certainty. At the end of the land registration process, the resulting book is evidence includes land and land certificate. Against the issuance of certificates of land rights required active role of the Land Office to thoroughly investigate the validity of the data related to issuing a certificate. In the process of land registration includes activities that can lead to potential errors on their actions, so as to produce a defective certificate of administrative law. The aim in this thesis is to determine what form of legal protection for third parties as holders of certificates of property against the issuance of disability certificates that administration. The research method in this research is normative. The analysis and discussion of this study is that it can be concluded that: Legal protection for holders of certificates of property against the issuance of disability certificates that administration, has not been obtained by a third party as a buyer. This is due to the existence of a legal vacuum in PP 24/1997 on Land Registration, in KBPN Regulation 3/2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land, in KBPN Regulation 23/2009 on the Amendment of KBPN Regulation 1/2006 on Implementation Provisions of Government Regulation Regulation 37/1998 on Land Deed Officer Position. To address the legal issues which form the legal protection of third party property rights as the holder of the certificate to the issuance of defective administration, should be accountable to: 1. Responsibilities of the Seller; 2. Responsibilities of PPAT; 3. Responsibility Certificates The BPN top administrative court canceled. Key words: legal protection, land registration, certificate Abstrak Perlindungan hukum harus bisa dirasakan kepada setiap orang sebagai pemegang hak atas tanah. Untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, harus dilakukan pendaftaran tanah. Dilakukannya  pendaftaran tanah  bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut, yang dihasilkan adalah alat bukti meliputi buku tanah dan sertipikat tanah. Terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah diperlukan peran aktif Kantor Pertanahan untuk benar-benar meneliti kebenaran mengenai data-data yang terkait guna menerbitkan sebuah sertipikat. Pada proses pendaftaran  tanah memuat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan potensi kesalahan atas perbuatan tersebut, sehingga dapat menghasilkan sertipikat yang cacat hukum administrasi. Tujuan  dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan sertipikat yang cacat administrasi. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil analisis dan pembahasan penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan sertipikat yang cacat administrasi, belum didapatkan oleh pihak ketiga sebagai pembeli. Hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, di dalam Peraturan KBPN 3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, di dalam Peraturan KBPN 23/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan KBPN 1/2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk mengatasi permasalahan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai pemegang sertipikat hak milik terhadap penerbitan yang cacat administrasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada: 1. Tanggung Jawab dari Penjual;  2. Tanggung Jawab dari PPAT; 3. Tanggung Jawab BPN atas Sertipikat Yang Dibatalkan PTUN. Kata kunci: perlindungan hukum, pendaftaran tanah, sertipikat
PENERAPAN PENAFSIRAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN ( STUDI KASUS NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR : 704 K/PDT.SUS/2012 Indah Wijayati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.178 KB)

Abstract

Abstract The court, either judex factior judex juris, and law experts still do not have a consensus about different interpretation about the meaning of simple verification stated in Section 8 Verse (4) in Law No.37 of 20014 about bankruptcy and deferred debt payment duty. Different perception in understanding the meaning of simple verification has led to law uncertainty and sense of injustice in lawsuit parties. This condition is seen in the Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 which are made for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant. This journal is written to understand, to analyze and to discover the meaning of simple verification in Section 8 Verse (4) to develop further comprehension about the application of the interpretation of simple verification to the adjudicated case No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and the Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012. Method of research is normative juridical with several approaches such as statute approach, conceptual approach and case approach. Result of research indicates that simple verification in the bankruptcy case is clearly stated in Section 8 Verse (4) has been pursuant to the goals of law, respectively law certainty, justice and utilization. However, by taking account The Adjudication No:48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST and The Cassation Decree No:704 K/PDT.SUS/2012 for the case of PT.Telkomsel as the bankruptcy supplicated against PT.Prima Jaya Medika as the bankruptcy supplicant, it is shown that law experts presented before the Court, either judex facti or judex juris, have different understandings.The consideration of judex facti stating that the case is under the charge of State Court is unreasonable or without law base,based on Law No.37/2004, the authority to examine the required facts, as stated in Section 2 Verse (1), Key words: simple verification, bankruptcy, the courtAbstrak Selama ini pengadilan baik judex facti, maupun judex juris, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana berdampak pada penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, sebagaimana putusan dalam penelitian ini yaitu pada putusan nomor: 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST Dan Putusan kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel sebagai termohon pailit dengan PT.Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit, jurnal ini ditulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) serta untuk mengetahui penerapan penafsiran pembuktian sederhana dalam perkara nomor : 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST. dan Putusan Kasasi Nomor : 704 K/PDT.SUS/2012, jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep, serta pendekatan kasus, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan sebagaimana terkandung dalam pasal 8 ayat (4) sudah cukup jelas pasal 8 ayat (4) ini sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun dalam putusan nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dan Putusan kasasi Nomor 704 K/PDT.SUS/2012 yaitu perkara antara PT.Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Medika sebagai pemohon pailit ditemukan bahwa baik para ahli hukum, judex facti maupun Judex juris memiliki pemahaman yang berbeda-beda.pertimbanganjudex factiyang menyatakan bahwa perkara tersebut adalah kewenangan pengadilan negeri tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004. Kata kunci: pembuktian sederhana, pailit, pengadilan
PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR Prabowo, Bagus Bayu
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This scientific article discuss the fulfillment of the rights lodge complaints for Children in a correctional institution the son of Blitar, associated with the principle of child protection that was found in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Child.The problems raised by the writer, on the implementation of fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar that reflects the principle of child protection. Was continued by knowing obstacles and the efforts made by a correctional institution in the son of blitar fulfilling the right lodge complaints for children in a correctional institution the son of Blitar. Empirical research is kind of the prevailing approach to yuridicial sociological. Of the results of research we can see that the implementation of the right lodge complaints to the correctional institution in the blitar have been reflecting the principle of child protection contained in the Act of number 11/2012 about Criminal Justice Systems Children. The principles of child protection in the implementation of development of the main coaching against children who undergo criminal in a correctional institution children are: the principle of protection, the principle of non discrimination, the principle of the best interests for children, the principle of the right of life, grow and flourish, the principle of training and coaching, the principle of proportionate. In terms of nurturing a right to complain of the correctional institution for the protection of children (made of cement the principles of refuge in principle, against the best interests of the child, the principle of life grow and develop, the principle of development and coaching, the principle of proportional ) has done or accomplished.For the fulfillment of the rights of the child in his complaint made of cement a correctional institution and there are few obstacles to or derived from the correctional officers to undergo a criminal himself. Key words: complaint, children, protection of children Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat oleh penulis, mengenai pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang mencerminkan prinsip perlindungan anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dalam pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis  sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak menyampaikan keluhan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar telah mencerminkan prinsip perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-Prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Anak  diantaranya: prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional. Dalam pelaksanaan pembinaan utamanya pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar keenam prinsip-prinsip perlindungan anak (prinsip perlindungan, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang, prinsip pembinaan dan pembimbingan, prinsip proporsional) telah dilaksanakan dan /atau terpenuhi. Pelaksanaan pemenuhan hak menyampaikan keluhan bagi anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar terdapat beberapa kendala dan upaya yang berasal petugas pemasyarakatan maupun dari anak yang menjalani pidana sendiri. Kata kunci: Keluhan, Anak, Perlindungan Anak
PENERAPAN SAN REMO MANUAL PADA PENGIRIMAN (SATGAS MTF) TNI DALAM MISI UNIFIL Retno, Martha Latu
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract At the year of 2009 for the first time Indonesia took part by send a warships (KRI) for peacekeeping mission in UNIFIL (United Nations Mission Interim Forces in Lebanon). The UNIFIL MTFs mission acted upon military operations other than war at sea were located in the area of ​​conflict between Israel and Hezbollah. International legal provisions applicable to war at sea is the San Remo Manual which is a guideline for the implementation of war at sea. Therefore, it is necessary to study the legal status and how the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. The purpose of writing is to examine and analyze the legal status of the Task Force and the military MTF identify and analyze the implementation of the San Remo Manual can be used in military operations in the Task Force MTF UNIFIL mission. This writing method normative legal writing approach Statute and philosophical approach. Of this paper will be the writing on the analysis results obtained legal status and application of the military task force MTF San Remo Manual can be used in the operation of the Task Force of UNIFIL MTF. Key words: legal status of The MTF TNI’s task force,  the implementation of the san remo manual   Abstrak   Pada tahun 2009 untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam misi pemelihara perdamaian di bawah bendera PBB pada misi United Nation Interim Forces Mission in Lebanon (UNIFIL). Di dalam Satgas MTF TNI misi UNIFIL ini malaksanakan operasi militer selain perang di laut yang berada didaerah konflik antara Israel dan Hisbullah. Ketentuan hukum Internasional  yang berlaku untuk perang di laut adalah San Remo Manual yang merupakan pedoman pelaksanaan perang di laut. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa status hukum Satgas MTF TNI serta mengetahui dan menganalisa penerapan San Remo Manual dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF TNI dalam misi UNIFIL. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan filsafat. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis status hukum Satgas MTF TNI dan penerapan San Remo Manual  dapat digunakan dalam operasi Satgas MTF UNIFIL. Kata kunci: status hukum Satgas MTF TNI, penerapan san remo manual

Page 117 of 563 | Total Record : 5629

 115   116   117   118   119 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue