cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 116   117   118   119   120 
PEMBATASAN HAK BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE (STUDI DI WILAYAH ADAT KEBIRANGGA KECAMATAN MAUKARO KABUPATEN ENDE) Pricemarina, Maria Cicilia
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract The registration of land right was aimed to ensure that the holder of this land right could provide the existence of right holding and also to provide law certainty and law protection to the holder of land right. However, Kebirangga custom was still familiar with right constraint on land right holding especially for the land within the region of Kebirangga custom. Land was only acquired based on the allotment of tanah ulayat by Mosalaki such that fai wazu ana azo (custom citizens) were only considered as the cultivator without the right to transfer land right (selling or enclosing into bank as collateral). It deviated against the characteristic of property right in recent laws and regulations which stated that property right was the right to enjoy article/land in freedom regardless the exercising method whether it was used as collateral or guarantee, or could be transferred to other party, be released voluntarily, or be bestowed as religious donation as long as this should not contravene the existing laws and regulations, and not disturb the right of others. Method of this journal was socio legal research because the research attempted to examine the behavior of individual or community in relative to the law. Result of research indicated that Kebirangga custom region in Maukaro District still could not eliminate the role of custom law in regulating the possession of land right, or even remove the function of Mosalaki as the Chief of Custom. Property right certificate for land with the name of each holder (fai wau ana azo) was seemingly unsuccessful to displace the authority right of Mosalaki for custom property. It might be a fact that there was a dispute over the ownership based on positive law stipulations and also a debate over law certainty between positive law and custom law. Key words:    right constraint, property right certificate for land, authority right of mosalaki (chief of custom)Abstrak Pendaftaran hak atas tanah bertujuan agar para  pemegang hak atas tanah akan dengan mudah membuktikan  bahwa dirinya sebagai pemegang hak serta dapat memberikan   jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum  bagi pemegang hak. Namun di wilayah adat Kebirangga terdapat  pembatasan hak bagi pemilik sertifikat hak milik atas tanah di wilayat adat Kebirangga karena tanah diperoleh berdasarkan pembagian tanah ulayat  oleh Mosalaki, sehingga fai wazu ana azo (warga adat) hanya dipandang sebagai penggarap tanpa mempunyai hak untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut ( menjual atau menjaminkan pada Bank) hal ini bertentangan dengan ciri dari hak Milik dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu  hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda/ tanah dengan sebebas-bebasnya  dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan  bisa dialihkan atau beralih kepihak lain, dapat dilepas secara suka rela serta dapat diwakafkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya dan tidak mengganggu hak orang lain. Dalam Jurnal ini Peneliti menggunakan  metode penelitian socio legal research, yang  merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah adat Kebirangga di Kecamatan Maukaro belum mampu menghilangkan peran hukum adat khusus dalam penguasaan hak atas tanah dari Mosalaki sebagai Kepala adat, meskipun telah ada sertifikat hak milik  atas nama masing-masing orang (fai wazu ana azo), sehingga hak milik masih menjadi hak Mosalaki yang berlaku hingga saat ini, merupakan fakta masih adanya  pertentangan akan kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum positif dalam  kepastian hukum antara hukum positif dan hukum adat.   Kata kunci:    pembatasan hak, sertifikat hak milik atas tanah, hak menguasai oleh mosalaki (kepala adat)
MEKANISME DALAM MENENTUKAN NILAI PASAR PADA PEMUNGUTAN BPHTB ATAS WARIS DI KOTA SURABAYA OLEH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA Zahrotul Maulidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.542 KB)

Abstract

Abstract One  of legal issues in Surabaya city is the absence of  rules that determine the market value at the LBTTF (Land and Building Title Transfer Fee) for Heirs. Although the Surabaya city government has Local Regulation No 11 Year 2010 on LBTTF  but in the regulation there is no procedures that determine the market value of the LBTTF for Heirs in Surabaya city. The research aimed at knowing and analyzing about the mechanism in determining the market value at the LBTTF levy for heirs in Surabaya city by Revenue Agency of Surabaya city and determining the mechanism to determine market value at the LBTTF levy for Heirs.  The research was empirical research by using empirical juridical method. The results showed that Revenue Agency of Surabaya city has done its tasks and has several appraisers to determine the market value at the LBTTF for Heirs in Surabaya city. In appraising, the agency uses 3 methods, market data approach, cost approach, and revenue approach. Mechanism in determining the market value at the LBTTF for Heir in Surabaya city has  reflected justice because the appraisers do their tasks proportionally and not fraudulently  in determining the  market value and never discriminate the tax payers / the heirs, beside by using the 3 methods, the appraisers have legal foundation as reference, that is by using the Local Regulation of Surabaya about LBTTF  and Mayor Regulation of Surabaya City No 3 Year 2015 about Classification and Amount of SVTO (Selling Value of Tax Object) as the basis for imposition of urban property tax of Year 2015 in Surabaya City. Key words: mechanism, market value, LBTTF, heirAbstrak Salah satu permasalah hukum yang ada di kota Surabaya yaitu tidak ada aturan tentang cara menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Meskipun pemerintah kota Surabaya telah mempunyai Perda kota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang BPHTB tetapi di dalamnya tidak menjelaskan tentang cara menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme dalam menentukan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas waris di kota Surabaya oleh Dispenda kota Surabaya dan menentukan mekanisme yang dilakukan Dispenda dalam menentukan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas waris di kota Surabaya sudah mencerminkan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian di lapangan, bahwa Dispenda kota Surabaya telah melaksanakan tugasnya dan mempunyai orang khusus(Penilai) yang bertugas menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Dalam menilai, menggunakan 3metode yaitu metode Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.  Mekanisme dalam menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya ini sudah mencerminkan keadilan karena para Penilai ini mengerjakan tugasnya secara proporsional tidak pernah salah/curang dalam menentukan angka di Nilai Pasar ini dan tidak pernah membedakan wajib pajak/ahli warisnya, selain menggunakan 3 metode yang telah ada, para Penilai mempunyai dasar hukumnya sebagai patokan yaitu menggunakan Perda kota Surabaya tentang BPHTB dan Perwali kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Perkotaan Tahun 2015 di kota Surabaya. Kata kunci: Mekanisme, Nilai Pasar, BPHTB, Waris
PEMBERIAN KUASA PENDAFTARAN TANAH MELALUI ONE DAY SERVICE Hoo Go Huk
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.847 KB)

Abstract

Abstract Land Affairs Office of Malang respond community complaints about the slow pace of land services at Land Affairs Office of Malang and the high fees charged by the land service innovation namely One Day Service which becomes a national program. This is a one-day service in the field of land which is provided at the Service Booths of Land Affairs Office or LARASITA car. This service is carried out for the type of services which can be completed within a period of 1 day (1-8 hours) and held on weekdays. However the implementation of One Day Service requires that the process should not be delegated to another person or a third party. It certainly raises questions by the community because not anyone can process it himself/herself by coming to the land affairs office on the day One Day Service due to several factors. Therefore, this study aimed to identify and analyze the negation of mandate in the management of land registration through One Day Service which could provide legal certainty to the public as well as to know and analyze the ideal conception of one-day service for the registration service of land after the decision of National Land Affairs Body number 37 / kep -341 / II / 2014 was imposed. This study is a normative law study. The result of study shows that the power in the land registration through One Day Service should be allowed since it is in accordance with the Regulation of the National Land Affairs Body of Republic Indonesia Number 1 Year 2010 about Service Standard and Land Management. Key words: One Day Service, legal certainty, negation of mandate Abstrak Kantor Pertanahan Kota Malang merespon keluhan masyarakat mengenai lambatnya pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Malang serta mahalnya biaya yang dikenakan melalui  inovasi layanan pertanahan, yaitu One Day Service yang merupakan program nasional. Ini merupakan layanan satu hari selesai di bidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA. Layanan ini dilaksanakan untuk jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari (1-8 jam) yang dilaksanakan pada hari kerja. Akan tetapi Pelaksanaan One Day Service mensyaratkan bahwa pengurusan tidak boleh dikuasakan kepada orang lain atau pihak ketiga, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat karena tidak semua orang dapat datang sendiri ke kantor pertanahan di hari One Day Service tersebut karena beberapa faktor. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa  peniadaan kuasa dalam pengurusan pendaftaran tanah melalui One Day Service dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mengetahui dan menganalisa konsepsi yang ideal dalam pelayanan pendaftran tanah one day service setelah diberlakukan keputusan kepala badan pertanahan nasional nomor 37/kep-341/II/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian kuasa dalam pendaftaran tanah melalui One Day Service hendaknya diperbolehkan karena sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.   Kata kunci: One Day Service, kepastian hukum, peniadaan kuasa
Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu Fahmi Alamsyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.539 KB)

Abstract

Abstract This journal discusses the role of the Land Deed Officer (PPAT) in Application of Self Assessment System on Calculation of Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) after the publication of Circular Head of National Land Agency studies in Batu. The background of this journal is due to a phenomenon that occurs that taxpayer surrender to the calculation and payment BPHTB PPAT. In an effort to know PPAT Role in the Implementation of Self Assessment System on Calculation of Tax on Acquisition of Land and Building (BPHTB) after the publication of Circular Head of National Land Agency studies in Batu, the author uses the theory of authority and legal certainty theory with empirical law research. Based on the brief description of the author answers to the problems that exist, that in the case of Calculation and Payment of BPHTB is not included in the authority Absolute of Officer Deed Land (PPAT) that need to be made of a formulation for the underlying acts committed Officer Deed Land (PPAT) as support of the profession Key words: PPAT, Self Assessment System, (BPHTB) Abstrak Jurnal ini membahas Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu. Latar belakang dari penulisan jurnal ini dikarenakan adanya fenomena yang terjadi bahwa Wajib Pajak memasrahkan penghitungan serta pembayaran BPHTB kepada PPAT. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui Peran PPAT dalam Penerapan Self Assessment System pada Penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pasca terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional studi di Kota Batu, penulis menggunakan Teori kewenangan dan teori kepastian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan uraian singkat tersebut penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam hal Penghitungan dan Pembayaran BPHTB adalah bukan termasuk kewenangan Mutlak dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga perlu dibuat sebuah formulasi untuk mendasari perbuatan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai penunjang dari profesinya. Kata kunci: PPAT, Self Assessment System, BPHTB
PEMBERLAKUAN KETENTUAN BAGI KAPAL BERBENDERA ASING UNTUK MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) II DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 Ari Soedewo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.454 KB)

Abstract

Abstract Indonesian Archipelagic Sea Lane Passage (IASLP) is route for navigation and overflight of foreign ships and aircraft within Indonesian Waters. IASLP as implementation of UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982 which ratified by Indonesia in Act Number 17 of 1985. IASLP gives consequence to Indonesia in order to guarantee safety and security of foreign ships and aircraft from any threats and obstacles. Exercising IASLP Rights created maritime security in Indonesia become priority of other countries, it is because if incident happened in IASLP will threat to the world economy. Having considered to the explanation above, this thesis will research the implementation of the provisions for foreign ships and aircraft exercising the right of IASLP II in legal perspective of  national law and UNCLOS 1982. The thesis employed legal normative approach. The research shows that there is factual threat such as hydrography, weather, and criminal activities in IASLP II. Safety and security in IASLP II will pose positive effect for Indonesia especially in political, economic, Social Cultural, and defense security aspects. Key words: Security ALKI II Seen From the Perspective of State Law Indonesia and the United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) in 1982 Abstrak   ALUR Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan rute pelayaran dan penerbangan bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayah perairan Indonesia. ALKI yang merupakan ALKI I, II, dan III beserta cabang-cabangnya. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. ALKI memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan bagi kapal dan pesawat udara asing dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Untuk itu jurnal meneliti pemberlakuan ketentuan bagi kapal dan pesawat udara berbedera asing untuk melintas di ALKI II dari perspeksi hukum nasional Indonesia dan UNCLOS 1982. Adapun metode penelitian bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman faktual baik hidrografi, cuaca, dan tindak pidana di ALKI II sehingga diperlukan langkah-langkah strategi untuk mengamankan dan menyelesaikan ancaman tersebut.   Keamanan di ALKI II akan mempunyai dampak positif bagi Indonesia baik Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan. Kata kunci: Pengamanan ALKI II Ditinjau Dari  Perspektif Hukum  Negara Indonesia dan  United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982
URGENSI PENETAPAN REZIM HUKUM ZONA TAMBAHAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENYELUNDUPAN MANUSIA Bambang Wahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.319 KB)

Abstract

Abstract Determination of the legal regime in the absence of contiguous zones result in no legislation that can be used as guidelines in implementing control measures, prevention and repression against violations of fiscal, customs, immigration and sanitation in accordance with Article 33 of UNCLOS 1982. This research aims to determine the urgency of the determination of the regime contiguous zones for the alleviation of people smuggling is a criminal act to determine the immigration and national legal provisions concerning contiguous zones related to people smuggling crime prevention in the future. This writing method normative legal writing approach to legislation, the comparative approach and conceptual approaches. From this study, obtained results that need to be held manufacture contiguous Zones Act as a legal vacuum in this zone, the revision of Law No. 6 Year 2011 on Immigration Law and other related because the area has not been the inclusion of contiguous zones in this Act so that the prevention of crime of people smuggling can be enforced in contiguous Zone. Key words: contiguous zone, people smuggling   Abstrak Ketiadaan penetapan rejim hukum di zona tambahan berakibat tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tindakan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran fiskal, bea cukai, imigrasi dan sanitasi sesuai pasal 33 UNCLOS 1982. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penetapan rejim zona tambahan bagi upaya penanggulangan penyelundupan manusia yang merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian dan untuk mengetahui ketentuan hukum nasional tentang zona tambahan terkait penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia dimasa yang akan datang.  Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Dari penulisan ini diperoleh hasil bahwa perlu diadakan pembuatan Undang-undang Zona Tambahan karena terjadi kekosongan hukum di zona ini, revisi Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-undang lainnya yang terkait karena belum dimasukkannya wilayah zona tambahan dalam Undang-undang ini sehingga penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia/people smuggling dapat ditegakkan di Zona Tambahan. Kata kunci: zona tambahan,  penyelundupan manusia
OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TNI ALDALAM PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHINGDI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Bendot Ariyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.547 KB)

Abstract

Abstract This Journal writing is about optimizing the role of the Indonesia Navy Investigators in law enforcement against illegal fishing in Indonesian Exclusive Economic Zone (IEEZ). This is motivated by the increasingly widespread practice of illegal fishing going on, but in fact the amount between ships arrested for illegal fishing by ships processed by legal law is not comparable, for that reason the authors consider these issues are important to be researched.The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Navy investigators in law enforcement against illegal Fisihing in IEEZ, describe and analyze how coordination between relevant agencies conducted after the Bakamla established and analyze obstacles encountered in law enforcement criminal acts of illegal fishing in IEEZ This paper uses empirical manifold method, using primary data as the main data and secondary data as a complement.Based on the results of this study concluded that the role of the investigator by the Navy is still not optimal,inter-agency coordination is still less effective, and many obstacles in implementing law enforcement at sea such as the breadth of the territorial waters of Indonesia, high operational costs, still overlapping authority between the relevant agencies and less sophisticated equipment with those involved in illegal fishing.As for the recommendation in this research is increasing the capacity of investigator for criminal offenses at sea and the need to establish Coordination Forum for Law Enforcement in the field of fisheries. With the mutual agreement in handling criminal cases of Illegal Fishing the inhibiting factors in law enforcement efforts in the field of fisheries can be minimized. Key words: optimization, navy investigators, law enforcement, illegal fishing, IEEZ  Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang optimalisasi peran penyidik TNI AL dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin maraknya praktek illegal fishing yang terjadi di ZEEI, namun dalam prakteknya antara kapal yang ditangkapkarena diduga melakukan illegal fishing dengan kapal yang diproses hukum jumlahnya tidak sebanding, dengan demikian penulis menganggap permasalahan ini penting untuk dilakukan penelitian.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis  peran penyidik TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEEI, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait setelah adanya Bakamla serta  menganalisa  kendala - kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukumtindak pidanaillegal fishing di ZEEI.Penulisan ini menggunakan metode berjenis empiris, dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa peran penyidik oleh TNI AL masih belum optimal, koordinasi antar instansi masih kurang efektif, sedangkan kendalanya adalah luasnya wilayah perairan Indonesia, tingginya biaya operasional, tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait dan peralatan yang kalah canggih dengan pelaku illegal fishing. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu  peningkatan kemampuan penyidik tindak pidana di laut dan perlunya di bentuk Forum Koordinasi aparat penegak hukum dibidang Perikanan dengan demikian adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus tindak pidana Ilegal Fishing sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dibidang perikanan dapat diminimalisir.   Kata kunci: optimalisasi, penyidik TNI AL, penegakan hukum, illegal fishing, ZEEI
PENEGAKAN HUKUM HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL-KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA Dadang Suhendang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.516 KB)

Abstract

AbstractAs an archipelago, Indonesia is located in a strategic position between two continents, Asia and Australia, as well as two of the Pacific and Indian Ocean. Indonesia's position also has a strategic significance because it has the potential of natural resources and non-biological. Indonesia's geographical position between the Indian Ocean and the Pacific, it makes the waters of Indonesia becomes one of the important international shipping lanes in the world. Right of innocent passage which apply to ships and foreign aircraft in the sea area Territories are not permitted to perform the actions that are considered threatened or crime in the form of crime which will result in the disruption of the territorial integrity of the waters of a country as well as the violations that occurred in Indonesian waters related the right of innocent passage for foreign ships and aircraft. The purpose of writing is to know the causes of the breach and to determine the implementation of the rule of law and to know the principles of national and international law in regulating the right of innocent passage for foreign ships in territorial waters of Indonesia. In this study, using normative law approach legislation and the comparative approach. Of this paper will be produced writing about law enforcement right of innocent passage for foreign vessels in Indonesian waters.Key words: law enforcement, innocent passage Abstrak Sebagai negara kepulauan, Indonesia  terletak pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. Posisi Indonesia tersebut juga memiliki arti strategis karena memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik tersebut menjadikan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Hak lintas damai yang berlaku bagi kapal  dan pesawat udara asing di wilayah laut Teritorial tidak diijinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau tindak kriminalitas berupa kejahatan yang akan berdampak pada terganggunya keutuhan wilayah perairan suatu negara serta adanya pelanggaran yang terjadi di wilayah  perairan Indonesia berkaitan dengan hak lintas damai bagi kapal dan pesawat udara asing. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum serta untuk mengetahui prinsip hukum nasional dan internasional dalam mengatur hak lintas damai bagi kapal asing di laut territorial Indonesia. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan perbandingan. Dari penulisan ini akan dihasilkan penulisan mengenai penegakan hukum hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Kata kunci: penegakkan hukum, hak lintas damai
KEWENANGAN BAKAMLA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERTENTU DILAUT BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN Gentur Wasisto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.271 KB)

Abstract

Abstract There are 13 (thirteen) ministries / agencies who have authority in law enforcement at sea, with 17 (seventeen) laws and regulations. The number of the laws and institutions that regulate the issue in law enforcement at sea, the sea becomes ineffective. Bakorkamla are expected to synergize law enforcement at sea, many obstacles that have not been as expected. With the legalization of Law No. 32 of 2014 concerning maritime, Bakorkamla turned into Maritime Security Agency (Bakamla), with the duties, functions, and powers more broadly. Such conditions will certainly affect the marine law enforcement agencies in other preexisting who has been authorized by the Constitution Act. This research aims to analyze and assess whether the existence of Bakamla will remove the authority of other agencies, with broad authority bakamla whether there will be a conflict between the law enforcement agencies in the sea then bagamana efforts to overcome them. To analyze this problem, the writer used juridical normative approach method analyzes the laws as knives. Thus it would result that the existence of Bakamla not remove the authority of other agencies, but contained a potential conflict of interest between law enforcement agencies at sea that need to be anticipated and watched, as the recommendation as a suggestion to the government to be more serious in the synergy of law enforcement at sea so that collisions between enforcers the law of the sea can be avoided. Key words: law enforcement at sea, certain criminal acts at sea, authorities Abstrak Terdapat 13 (tiga belas) kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, dengan 17 (tujuh belas ) peraturan perundang undangan. Banyaknya perundang undangan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum di laut menjadi tidak efektif. Bakorkamla yang diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut,  banyak menemui kendala sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan disyahkannya Undang-undang  nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, Bakorkamla berubah menjadi  Badan Keamanan Laut (Bakamla), dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih luas. Kondisi seperti ini tentunya akan berpengaruh terhadap instansi penegak hukum di laut lain yang telah ada sebelumnya yang telah diberi wewenang oleh Undang undang. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji apakah keberadaan Bakamla akan menghapus kewenangan instansi lain, dengan kewenangan bakamla yang luas apakah akan timbul konflik antar instansi penegak hukum di laut kemudian bagamana upaya mengatasinya. Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan sebagai  pisau analisis. Dengan demikian akan diperoleh hasil bahwa keberadaan Bakamla tidak menghapus kewenangan instansi lain, namun terkandung potensi konflik kepentingan antar instansi penegak hukum dilaut yang perlu diantisipasi dan diwaspadai,  sebagai rekomendasi sebagai saran kepada pemerintah agar lebih serius dalam mensinergikan penegakan hukum di laut sehingga benturan antar aparat penegak hukum dilaut dapat dihindari. Kata kunci:    penegakan hukum dilaut, tindak pidana tertentu dilaut, kewenangan
KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMINDAHAN BBM OLEH KIA DI ZEEI HAris Padillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.621 KB)

Abstract

Abstract The transfer of fuel oil types of solar by Ships of foreign Fish in the exclusive economic zone (EEZ Indonesia) Indonesia languid occurs and the fuel comes from fellow state flags foreign ships or foreign ships not fellow flag, nor the foreign flagged ships with fish of Indonesia (both subsidies and subsidies) which obtained for selling or in one company. This is effected due to the transfer of fuel oil is not set explicitly in the positive law of Indonesia, while Legislation – the Republic of Indonesia number 5 in 1983 about the Indonesia exclusive economic zone limit in the zone of activities related to the exploration, exploitation and management of natural resources biodiversity. Sha – whether Indonesia has a chance to organize against legal certainty over the removal of the fuel. Then the purpose of doing this is to find out and analyze and find legal policy by the Government of Indonesia against Foreign Fish that do the transfer of fuel oil by Ships of foreign Fish in the EEZ of Indonesia. This paper with a normative juridical approach will make the law as the basis for analyzing. Next use the laws – invitations related to Musée (Cruise), exclusive economic zone, international law and the international law of the sea which leads to the concept of legal research to answer or resolve legal issues. Recommendations in writing this is so that the Government should make more policies give priority to the national interest in Indonesia EEZ without a throw over the provisions in the Convention on the international law of the Sea Convention – and ensure that the transfer is a criminal offence. Key words: legal policy, the transfer of fuel, KIA, EEZ Indonesia Abstrak Pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis solar oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) semakin marak terjadi dan Bahan bakar tersebut berasal dari sesama negara bendera kapal asing atau bukan sesama bendera kapal asing, maupun kapal berbendera asing dengan kapal ikan Indonesia (baik subsidi maupun non subsidi) yang diperoleh secara jual beli atau dalam satu perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi karena pemindahan Bahan Bakar Minyak tidak diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membatasi kegiatan di zona tersebut terkait dengan Eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati. Setidak-tidaknya Indonesia mempunyai peluang untuk mengatur terhadap kepastian hukum atas pemindahan bakar tersebut. Maka tujuan dari dilakukannya tulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis serta menemukan kebijakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Indonesia. Tulisan ini dengan pendekatan secara yuridis normatif yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Selanjutnya menggunakan peraturan perundang–undangan terkait dengan kemaritiman (Pelayaran), Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Internasional dan Hukum Laut Internasional yang mengarah kepada penelitian konsep hukum untuk menjawab atau memecahkan isu hukum. Hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di ZEE Indonesia tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam konvensi–konvensi Hukum Laut Internasional dan memastikan bahwa pemindahan tersebut merupakan tindak pidana. Kata kunci: kebijakan hukum, pemindahan BBM, KIA, ZEEI

Page 118 of 563 | Total Record : 5629

 116   117   118   119   120 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue