cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 117   118   119   120   121 
KEWENANGAN TNI AL DALAM PELAKSANAAN YURISDIKSI PENJUALAN BBM OLEH KAPAL ASING DI ZEEI Heryuda Hery
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.487 KB)

Abstract

Abstract The writing of this journal  is about the authority of the Indonesian Navy to conduct law enforcement regarding  fuel sales by foreign-flagged vessels in the exclusive economic zone of Indonesia.  Because there is not clear and definite arrangement  and procedure to handle  this  activity, the author considers  that, this issue raises doubts in the law enforcement  in the area of ​​the Indonesia exclusive economic zone.  The author is trying  to analyze the existing problems viewed from national and international laws in order to obtain legal certainty in dealing with a fuel sales criminal offense by foreign vessels in the Indonesian exclusive economic zone.This writing method normative legal writing approach Statute and concept. Of this paper will writing the analysis results authority of the Indonesia navy to conduct law enforcement regarding fuel sales by foreign-flagged vessels in the exclusive economic zone of Indonesia. Key words: Authority, Indonesian Navy, Fuel sale, Foreign flagged vessels, Exlcusive Economic Zone. Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia.Dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas dan pasti dalam hukum nasional Indonesia tentang kegiatan ini maka penulis beranggapan permasalahan ini menimbulkan keragu-raguan dalam penegakan hukum dikawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Dari permasalahan yang ada penulis mencoba menganalisa di hadapkan dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku guna mendapat kepastian hukum dalam menangani tindak pidana kejahatan penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Adapun tujuan penulis mengangkat topik masalah ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan tentara nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia.Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis kewenangan TNI-AL dalam pelaksanaan yurisdiksi terhadap penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia.   Kata kunci: kewenangan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, penjulan bahan bakar minyak, kapal berbendera asing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
SANKSI PIDANA PERIKANAN TERHADAP KIA YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZEEI Pasili Pasili
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.314 KB)

Abstract

Abtract Criminal sanctions against Vessels fishing Foreign Fish still have a significant impact against law enforcement in the area of IEEZ, it is evident that unauthorized fishing conducted by Vessels of foreign Fish each year. Relation to these problems, the legislation of the Republic of Indonesia Number 45 in 2009 about the change of the legislation of the Republic of Indonesia No. 31 in 2004 On Fisheries is the main instrument in law enforcement in the field of fisheries. Criminal sanctions can mean fines and confinement. However, the existing provisions in national regulations should not be contrary to UNCLOS 82. Indonesia as one of the coastal States have rights and obligations related to the management of fisheries in the EEZ. Hence the purpose of this journal is to know and analyze the setting as well as the application of criminal sanctions against fishing illegally by Ships of foreign Fish in IEEZ. In this research the author uses the normative approach of writing, studying law in legislation. The results of this research is that the Government can make more policies give priority to the national interest in the region of IEEZ without a throw over the provisions in the Convention on the international law of the Sea Convention – in the field of fisheries, as well as ensuring that illegal fishing in IEEZ is a criminal act which should be dealt with firmly in the interest of national and global importance. Key words: criminal sanctions fisheries, illegal fishing, a foreign fish   Abstrak Sanksi pidana perikanan terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) masih kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum di wilayah ZEEI, hal ini terbukti bahwa penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing setiap tahunnya semakin meningkat. Kaitannya dengan permasalahan tersebut, Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum dibidang perikanan. Sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa denda dan kurungan badan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam  regulasi nasional tidak boleh  bertentangan dengan UNCLOS 82. Indonesia sebagai salah satu negara pantai memiliki hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan Perikanan di ZEE. Maka tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan serta penerapan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan secara illegal oleh Kapal Ikan Asing di ZEEI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan  penulisan normatif, menelaah hukum dalam Perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah dapat  membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di wilayah ZEEI tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam konvensi–konvensi Hukum Laut Internasional dibidang perikanan, serta memastikan bahwa illegal fishing di ZEEI merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas demi kepentingan nasional maupun kepentingan global. Kata kunci: sanksi pidana perikanan, illegal fishing, Kapal Ikan Asing
PEMANFAATAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Kartawijaya, Suharyono
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to identify and understand the settings in Indonesian positive law on the use of traffic rights of foreign vessels in Indonesian waters . Related to that,Indonesian waters must be legally protected from the threat of violation of the law as a result of non-compliance with national and international laws and regulations. This research is a normative law approach legislation and the history in which the primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that in accordance with applicable positive law, the legislation for law enforcement regarding the utilization of the rights of foreign vessels in Indonesian waters are still using Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie ( TZMKO ) or on the Territorial Sea and Maritime Environment 1939 is not in accordance with the UNCLOS 1982. This condition results in law enforcement in the sea that has not run optimally because the legislation has not shown any sectoral harmonization between one another. Recommendations of this research was to implement the harmonization of the laws regulating the use of the rights of foreign vessels traffic law enforcement in realizing optimal in Indonesian waters. Key words: indonesian waters, the foreign vessel traffic rights, law enforcement Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia.Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakanTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal. Kata kunci: perairan indonesia, hak lintas kapal asing, penegakan hukum
TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WPPRI Wahyu Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.345 KB)

Abstract

Abstract In the context of law enforcement at sea should the effort or action to maintain and oversee compliance with legal provisions of law both national law or international law applicable in the National Jurisdiction Indonesian Sea. The Indonesia Republic Government in an effort to combat Illegal fishing with reference to the provisions of law fishery has made the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels. It is the intention that the deterrent effect for the culprit. This paper is to analyze whether the provisions of the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels has been in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia This journal using normative juridical research method, which analyzes the literature on primary data in the form of legal material that are authoritative and secondary legal materials in the form of publication of the law. In this paper will use the approach of the law to see consistency and compatibility between the laws  with other laws  for then analyzed using descriptive method. Based on the results of this study concluded that the act of burning or sinking of the foreign flaged fishing vessels are legally not in accordance with the laws and regulation  in force in Indonesia because the action is contrary to the principles of the Code Criminal Procedure, namely the presumption of innocence, the principle of equal treatment before the law and the principle of balance, the action means has removed the evidence that will be used to proof at court. Key words: law enforcement, evidence, criminal acts fisheries   Abstrak Dalam rangka penegakan hukum di laut perlu adanya upaya atau tindakan untuk memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberantas Illegal fishing dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perikanan telah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Hal tersebut dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tulisan ini untuk menganalisa apakah ketentuan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara yuridis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah, asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan, tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan. Kata kunci: Penegakan hukum, barang bukti, tindak pidana perikanan
PERANAN TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SDA DI DAN ATAU LEWAT LAUT Halasan Mangampu Parulian Sianturi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.268 KB)

Abstract

Abstract Writing this journal discusses the role of TNI AL in conducting the Investigation Against criminal acts And In natural resources Or by sea. This event will be based on the existence of a criminal offence by the natural resources authority no investigation by the TNI AL, but related to the criminal offence of natural resources where the authorities of the investigation is on the TNI-AL As for which aspects influenced the writing of this journal are: the first criminal act which is the authority of TNI AL in conducting criminal acts against the investigation of natural resources i.e. criminal acts of exclusive economic zone fisheries, Indonesia, conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as the cruise. Both Act No. 23 of 1997 on environmental management authorized the probe against the TNI AL, however, after the enactment of law No. 32 of 2009 on the protection and management of environmental authorities of the investigation by the TNI AL no longer exists. The aim of this journal is to research examining how setting the TNI AL authority in conducting the investigation against criminal acts and in natural resources or by sea nowadays and how future. Writing this journal using normative research methods. While the results of the research this journal can found that criminal acts of natural resources and environmental criminal act there are dependencies with each other so that the role of TNI AL in the process of investigation in the criminal act of the environment needs to be considered. Key Words: the role of tni al, investigation of natural resources, the region of the sea Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana sumber daya alam yang tidak ada kewenangan penyidikan oleh TNI AL, akan tetapi berhubungan dengan tindak pidana sumber daya alam dimana kewenangan  penyidikan ada pada TNI AL.Adapun yang melatarbelakangi penulisan jurnal ini yaitu: Pertama tindak pidana yang merupakan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam yaitu tindak pidana perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pelayaran. Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup diberi kewenangan penyidikan terhadap TNI AL, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup kewenangan penyidikan oleh TNI AL tidak ada lagi. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut saat ini dan bagaimana  kedepannya. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode penelitian  normatif. Sedangkan hasil dari penelitian jurnal ini dapat menemukan  bahwa tindak pidana sumber daya alam dan tindak pidana lingkungan hidup ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya sehingga peranan TNI AL dalam melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu dipertimbangkan . Kata kunci: peranan TNI AL, penyidikan Sumber Daya Alam, wilayah laut
Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia Heru Wiratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.811 KB)

Abstract

Abstract This journal aims to determine the authority of the Indonesian Navy as investigators of criminal offenses in the sea in accordance with the Indonesian Navy role in law enforcement in the waters of Indonesia, to know the constraints in setting about law enforcement at sea is done by the Navy in an effort to secure the waters of Indonesia, and to know government efforts to expedite the implementation of the arrangements for law enforcement duties by the Indonesian Navy in Indonesian waters.The method used in the writing of this journal is based on normative law research which includes collection of legal materials, legal materials processing and analysis of legal materials. Based on the results of the aforementioned juridical normative research, then in this journal we can state that the authority the Indonesian Navy investigator as criminal acts at sea in securing the waters of Indonesia, is an attributive authority is the authority inherent in an office. In a review of constitutional law, this attribution is shown in the power of the organs of government in running the government by the authority established by lawmakers. This attribution refers to the original authority on the basis of the constitution or legislation. the Indonesian Navy as investigators as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces in Article 9 has disadvantages obscurity settings as law enforcement officers and security in Indonesian waters, as in the implementation of the the Indonesian Navy was not given authority to conduct an investigation of all violations law that occur at sea. Overlapping law enforcement at sea is all it is the impact of overlapping regulations at sea that gives the authority to the law enforcement at sea that are attributive. Key words:authority of the navy, crime investigators at sea, securing water Indonesia Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan TNI AL selaku penyidik tindak pidana di laut sesuai dengan peran TNI AL dalam penegakan hukum di perairan Indonesia, untuk mengetahui kendala dalam pengaturan tentang penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh TNI AL dalam upaya mengamankan perairan Indonesia, dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengaturan untuk memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh TNI AL di perairan Indonesia.Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah berdasarkan penelitianhukum normatif yang mencakup pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum dan analisa bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian normatif yuridis, maka dalam jurnal ini dapat kami sampaikan bahwa kewenangan TNI Angkatan Laut selaku penyidik tindak pidana di laut dalam mengamankan perairan Indonesia, merupakan kewenangan atributif yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang.Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.TNI AL selaku penyidik sesuai amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 memiliki kendala ketidak jelasan pengaturan sebagai aparat penegak hukum dan keamanan di perairan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya TNI AL tidak diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Tumpang tindihnya aparat penegak hukum dilaut yang semuanya itu merupakan dampak dari tumpang tindihnya peraturan dilaut yang memberi kewenangan kepada para penegak hukum dilaut yang sifatnya Atributif. Kata kunci: kewenangan TNI AL,penyidik tindak pidana dilaut, mengamankan perairan Indonesia
TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Yudi Dharma Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.541 KB)

Abstract

Abstract Journal writing is about law enforcement criminal acts of Illegal Fishing by foreign  vessels  in the exclusive economic zone Indonesia.Dikarenakan criminal sanctions such as fines imposed on perpetrators of fishing Illegal Fishing by foreign vessels is very low and there is no confinement body so it does not effect deterrent for the perpetrators, the authors in this case need to be held berangapan application of criminal law the maximum fines. Of the existing problems by forcing the author tries to analyze national laws and international law applicable in order to obtain legal certainty in dealing with criminal offenses fishing Illegal Fishing in the exclusive economic zone Indonesia.Tujuan this paper to review and analyze law enforcement against criminal Illegal Fishing by foreign vessels in the exclusive economic zone Indonesia.Penulisan this method, using the approach of normative legal laws and pendektan konsep.Dari this writing it will obtain the result of writing about law enforcement analysis of the crime of Illegal Fishing applied the maximum fines for ships foreign flag operating in the exclusive economic zone of Indonesia. Key words: applying criminal sanctions, illegal fishing, perpetrators of criminal offenses in ZEEI by foreign ships Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikarenakan sangsi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka penulis dalam hal ini beranggapan perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal. Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisa dengan menghadapkan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Tujuan penulisan ini untuk meninjau dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penulisan ini mengunakan metode hukum normatif yang mengunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Dari penulisan ini maka akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing yang diterapkan berupa denda yang maksimal terhadap kapal berbendera asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.          Kata kunci: penerapan sanksi pidana, illegal fishing, pelaku tindak pidana di ZEEI oleh kapal asing
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DIWILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL Aziz Ikhsan Bakhtiar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.873 KB)

Abstract

Abstract Ambalat block which is geographically directly borders with Malaysia and is rich in natural resources make Ambalat be prone to conflict. The study aims to determine the legal basis for Malaysia to make a claim over the disputed ownership of the Ambalat block, suitability kalim Malaysia to the border Ambalat in accordance with UNCLOS, 1982, settlement of dispute between Indonesia and Malaysia in the border area of ​​Ambalat according to UNCLOS 1982 and to determine the legal measures that Indonesia carried out in the face of claims of Malaysia over Ambalat border. The method in this research is a normative juridical research approach to law (Statute Approach) and the historical background. The results showed that the Ambalat which in Malaysia is Indonesia's claim under the provisions of the convention on the law of the sea 1982 because Indonesia is an archipelago. Malaysia is just an ordinary coastal state is justified only draw baselines of normal (regular) and the straight baselines if it meets the requirements. Key words: ambalat block, conflict, UNCLOS 1982, the Indonesia-Malaysia Abstrak Blok Ambalat yang secara geografis langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kaya akan potensi sumber daya alam menjadikan Blok Ambalat menjadi rawan konflik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat, kesesuaian kalim Malaysia terhadap perbatasan Ambalat sesuai dengan UNCLOS 1982, cara penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan wilayah Ambalat menurut UNCLOS 1982 dan untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas perbatasan Ambalat. Metode dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan latar belakang sejarah.  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Ambalat yang di klaim Malaysia adalah milik Indonesia berdasarkan ketentuan konvensi hukum laut Internasional tahun 1982 karena indonesia adalah negara kepulauan. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal (biasa) dan garis pangkal lurus apabila memenuhi persyaratan-persyaratan Kata kunci:  blok ambalat, konflik, UNCLOS 1982, Indonesia-Malaysia
PENGUSIRAN IMIGRAN OLEH ANGKATAN LAUT AUSTRALIA KE WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ismu Edy Aryanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.492 KB)

Abstract

Abstract Writing is about the expulsion of immigrants, especially asylum seekers by the Australian navy of Australian waters into the territory of Indonesia by conducting convoy or escort to the ship (sloop) that brings immigrants asylum seekers who do not meet international legal validity as undocumented and shipping requirements according to applicable regulations so as to enter the territorial waters of Indonesia. This is motivated because the expulsion of immigrants by Australia to other countries (Indonesia) is a violation of international law in addition to the Convention on the Status of Refugees 1951 and Protocol on the Status of Refugees of 1967 have been ratified and enacted in Australian law (the Immigration Act 1958) and also violated The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. As for the above purpose of this study was to determine and analyze the Australian naval action against asylum seekers immigrants with expulsion immigrant ships to enter the territorial waters of Indonesia and determine the extent of efforts by Indonesian law for such violations, using the kind of juridical which will be based on the normative side of law as a basis to analyze it. Furthermore, using the regulations related to the issue of immigration, jurisdiction and sovereignty at sea which could lead to research the application of the law is supposed to answer the question of law at sea. The results of which can be obtained from this study, that the Government of Indonesia to further improve supervision and security at sea against the entry of foreign immigrant ships and naval vessels Australian guided by the provisions of international law.Key words:   immigrant expulsion, navy Australia, parts of Indonesia, perspective of international law Abstrak Penulisan ini membahas tentang Pengusiran Imigran khususnya Pencari Suaka oleh angkatan laut Australia dari perairan Australia menuju wilayah Indonesia dengan melakukan penggiringan dan atau pengawalan terhadap kapal (sekoci) yang membawa para imigran pencari suaka yang tidak memenuhi keabsahan secara hukum internasional karena tidak dilengkapi dokumen dan persyaratan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena  pengusiran imigran oleh Australia ke negara lain (Indonesia)  adalahmelanggar ketentuan hukum internasional disampingKonvensi tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi Tahun 1967 telah diratifikasi dan diberlakukan dalam undang-undang Australia(Immigration Act 1958) dan juga melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang hukum Laut. Adapun tujuan atas dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan angkatan laut Australia terhadap imigran pencari suaka dengan melakukan pengusiran kapal imigran hingga masuk ke wilayah perairan Indonesia dan mengetahui sampai sejauh mana upaya-upaya hukum oleh Indonesia atas pelanggaran tersebut, dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang akan mendasarkan pada sisi hukum sebagai dasar untuk menganalisanya. Selanjutnya menggunakan peraturan-peraturan yang terkait dengan persoalan keimigrasian, yurisdiksi dan kedaulatan di laut yang dapat mengarah kepada penelitian penerapan hukum yang seharusnya guna menjawab persoalan hukum di laut. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, agar Pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di laut terhadap masuknya kapal imigran asing dan kapal angkatan laut Australia dengan berpedoman ketentuan hukum internasional   Kata kunci:      pengusiran imigran, angkatan laut Australia, wilayah Indonesia, perspektif hukum internasional
PEMISAHAN PERSEROAN SEBAGAI BENTUK RESTRUKTURISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Miranda Fitraya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.41 KB)

Abstract

Abstract The Corporate Separation was a new stipulation within the new Limited Corporate Act which was not recognized in the old new Limited Corporate Act. In banking sector, the term “Separation” was revived within Syariah Banking Act. The method of Corporate Separation within Limited Corporate Act and Syariah Banking Act was similar despite few differences. Considering this matter as research background, the author was attempting to discuss about the Mechanism of Corporate Separation for Business Restructuring with Limited Corporate Act and Syariah Banking Act, and also to understand Law Consequence of Corporate Separation for Business Restructuring with Law No.40/2007 about Limited Corporate and Law No.21/2008 about Syariah Banking. Research type was normative. The method to collect law materials was literature study by which data were collected by reviewing some literatures such as laws and regulation, magazines, documents, internet pages, books, language dictionaries, law dictionaries, and other materials relevant to research title. By taking account the result of research, the mechanism of corporate separation in Syariah Banking Act had been arranged within Bank Indonesia’s Regulation. However, Limited Corporate Act did not explain the detail of mechanism and procedure of corporate separation, and therefore, the government should design the separated implementing regulation for Corporate Separation. Law consequence of Corporate Separation with Limited Corporate Act and Syariah Baking Act could be observed on the method of separation, whether the separation used Genuine-Separation or Quasi-Separation. Key words:  corporate separation, limited corporate, syariah banking Abstrak Pemisahan Perseroan merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama. Sementara itu di bidang Perbankan, istilah pemisahan ini baru disebutkan kembali dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Kedua cara Pemisahan Perseroan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah memiliki adanya suatu persamaan, selain itu juga memiliki perbedaan. Berdasarkan masalah diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah membahas mengenai Mekanisme Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Apa Akibat Hukum Pemisahan Perseroan dalam hal Restrukturisasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme beserta akibat hukum pemisahan perseroan. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah Normatif. dan Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yakni pengumpulan data yang diperlukan dengan melakukan penelaahan kepustakaan melalui Peraturan Perundang-undangan, majalah, literatur, internet, buku-buku, kamus bahasa, kamus hukum dan bahan kepustakaan lainnya terkait masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemisahan perseroan berdasarkan undang-undang perbankan syariah ternyata sudah diatur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia, namun berkaitan dengan tindakan korporasi Pemisahan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas belum diatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanismenya sehingga disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana tersendiri yang mengatur Pemisahan. Akibat Hukum Pemisahan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dilihat dari cara pemisahan yang dilakukan, apakah memakai Pemisahan Murni atau Pemisahan Tidak Murni. Kata kunci: pemisahan perseroan, perseroan terbatas, perbankan syariah

Page 119 of 563 | Total Record : 5629

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue