cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 114   115   116   117   118 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG MENGALAMI KERUGIAN FINANSIAL Kaffi Wanatul Ma’wa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.479 KB)

Abstract

Abstract This research  raised issues of legal protection for depositors of islamic microfinance institution in which losses and financial difficulties in terms of the savings that act number 1 year 2013 of microfinance institution in the related authority governing ojk mechanism complaint customers but concerning how the form and do not explain. In POJK number 1/POJK.07/2013 on consumer protection of financial service sector has not contain consumers LKMS  for any consumer the financial service sector to be protected. This research is to analyze and describe what the legal protection for depositors pantry.This research using normative methode where the legal issue raised a legal vacuum in the customer complaints regarding the depositary LKMS and a lack of control in health LKMS which led to financial losses to customers saving LKMS cannot withdraw a mistress. The regulation about customer complaint mechanism, the addition statement of this facility customer complaints LKMS in the treaty, increase the supervision against customers who funded for timely payment to health LKMS remained stable and the provision of legal certainty for complaint was important was the depositary LKMS. Key words: legal protection, customer depository, islamic microfinance institution, financial losses Abstrak Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami kerugian finansial dalam hal kesulitan penarikan simpanan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro mengatur terkait kewenangan OJK dalam pembuatan mekanisme pengaduan nasabah, namun terkait bagaimana bentuk dan prosesnya belum dijelaskan. Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga belum memuat konsumen LKMS sebagai salah satu konsumen pelaku sektor jasa keuangan yang harus dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana legal issue yang diangkat berupa kekosongan hukum terkait mekanisme pengaduan nasabah penyimpan LKMS sehingga kurangnya pengawasan terhadap kesehatan LKMS yang mengakibatkan kerugian finansial pada nasabah penyimpan LKMS tidak dapat menarik simpanan. Pembentukan peraturan tentang mekanisme pengaduan nasabah penyimpan LKMS, penambahan klausula adanya fasilitas pengaduan nasabah LKMS pada perjanjian, peningkatan pengawasan terhadap nasabah yang dibiayai agar tepat waktu pelunasan agar kesehatan LKMS tetap stabil serta penyediaan sarana penyelesaian pengaduan menjadi penting demi kepastian hukum nasabah penyimpan LKMS. Kata kunci: perlindungan hukum, nasabah penyimpan, lembaga keuangan mikro syariah, kerugian finansial
TANGGUNG JAWAB AGEN KEPADA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA TERHADAP LAYANAN PERBANKAN BRANCHLESS BANKING (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TANGGAL 19 NOVEMBER 2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA K Aster Kusumawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.209 KB)

Abstract

Abstract Indonesia Banking still not reach all areas in Indonesia until now, especially in remote areas. The existence of them a reality, then bank develop products namely branchless banking services which is a bank service without an office with the office network but not through the use of information technology in its operations and requires the cooperation of other parties, namely the agent as representative of the bank to provide banking services in the society are not familiar with, use and or obtained banking services and other financial services. The goal research is to analyze the position of the agent as an arm of the Bank organizers intelligent behavior in the presence of branchless banking services as well as the responsibilities of the future agency occurs when opening the secret to customer data and or savings ( in terms of the Financial Services Authority Regulation No. 19 / POJK.03 / 2014 on Financial Services in the Context of Financial Office Without Inclusive ). The research method used writer is a normative legal research methodsbanking services, especially to save funds on the agent and for realization of inclusive finance in Indonesia.The Results of this research is existence of depositors are very important in the world of banking and economy, because that the government provide legal protection to the data depositors and deposits, but if we examine further, there are still rules that have not yet set a more clear to the parties that should be worth or required for keep  secret about customer data and savings, in this case the agent referred to in the Regulation of the Financial Services Authority Number 19 / POJK.03 / 2014 on Financial Services in the Context of Financial Office Without Inclusive, the rights and obligations of the agent and its sanctions are clearly arranged, branchless banking services will be held bank can easily accepted by society because people will feel safe and comfortable, especially in the use of branchless Key words: branchless banking, financial inclusive, bank agent   Abstrak Perbankan di Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih belum menjangkau seluruh wilayah di Indonesia terutama di daerah terpencil. Adanya realita yang seperti itu, kemudian bank mengembangkan produknya yaitu layanan branchless banking yang merupakan layanan bank tanpa kantor dengan tidak melalui jaringan kantor melainkan mempergunakan tehnologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dari pihak lain yaitu agen sebagai kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Tujuan Penelitan ini adalah untuk menganalisis kedudukan agen sebagai kepanjangan tangan dari Bank penyelenggara laku pandai dengan adanya  layanan branchless banking serta tanggung jawab agen apabila dikemudian hari terjadi terbukanya rahasia atas data nasabah dan atau simpanannya (ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil Penelitiannya adalah bahwa keberadaan nasabah penyimpan sangatlah penting dalam dunia perbankan dan perekonomian, karena itulah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada data nasabah penyimpan dan simpanannya, tetapi apabila kita telaah lebih lanjut, ternyata masih ada peraturan yang belum mengatur lebih jelas kepada pihak-pihak yang seharusnya patut atau wajib untuk merahasikan data nasabah dan simpanannya, dalam hal ini agen sebagaimana dimaksud di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Apabila hak dan kewajiban agen serta sanksinya diatur secara jelas, maka layanan branchless banking yang diselenggarakan bank akan dapat mudah di terima oleh masyarakat karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman terutama dalam menggunakan layanan branchless banking khususnya untuk menyimpan dananya pada agen dan untuk mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia. Kata kunci: layanan perbankan tanpa kantor, keuangan inklusif, agen bank
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH BERDASARKAN ALAT BUKTI SEGEL TANAH (DALAM RANGKA PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA) Ifah Annisa Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.485 KB)

Abstract

Abstract The existency of Land Seal becomes a special issue in Balikpapan City. The happening is about the overlapping of  the owners of multiple property rights upon one land object. With the assisstance of Balikpapan Major Circulars NO 591/2060/Prthn-Perkot/2011 based on Regional Regulation NO 1 in 2014 about The Permission To Clear State Land (IMTN), it is stated that every person should firstly request his/her Land Seal to be changed into IMTN, as the requisite to upgrade the status of the land to the BPN (National Land Agency).This IMTN will not be issued if there is the claim/law suit from the third party. Therefore, the citizens who own the Land Seal feel that they are lack of law protection toward the land seal they have before. This article/journal has purpose to anayze the existency of the certificate of IMTN which could be changed as the replacement of the land seal aso to formulate the law protection rules for the rights owner of the Land. The research design used in this study is juridical empirical by using juridical sociology approach to analyze the problem related to the existency of IMTN certificate as the replacement of land seal in Balikpapan City which is used as the basic to upgrade the status of the land into certified land. By applying the Regional Regulation and Balikpapan Major Circulars is actually the form of innovation of local government as the effort to minimize the problem of the overlapping of Land Seal, it ias also as the protection law that could be done preventively, by doing supevision on the existency of Land Seal in the issuing of IMTN certificate, also repressively, as the effort to do the deliberation to get agreement. If this deliberation does not work, then, the claim could be proposed to the court to get the incracht decision. Key words: law protection, land seal, IMTN (The Permission to Clear State Land) Abstrak Keberadaan segel tanah menjadi permasalahan pertanahan tersendiri di Kota Balikpapan. Permasalahannya yakni tumpang tindih pemegang hak atas tanah ganda dalam satu obyek tanah. Dengan surat edaran Walikota Balikpapan Nomor 591/2060/Prthn-Perkot/2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka tanah Negara maka tiap orang wajib memohonkan segel tanah menjadi surat keterangan Izin membuka tanah negara (IMTN) terlebih dahulu, untuk syarat meningkatkan status hak kantor pertanahan. Surat keterangan Izin Membuka Tanah Negara tersebut tidak dapat terbit apabila ada sanggahan dari pihak ketiga, untuk itu masyarakat merasa kurang mendapatkan perlindungan terhadap segel tanah yang mereka miliki sebelumnya. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi surat keterangan IMTN sebagai pengganti segel tanah dan merumuskan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji persoalan segel tanah terkait keberadaan surat keterangan IMTN sebagai pengganti segel tanah di Kota Balikpapan yang dipakai sebagai dasar untuk meningkatkan status hak menjadi sertifikat. Sehingga dengan Peraturan Daerah dan surat edaran tersebut merupakan bentuk inovasi pemerintahan daerah untuk dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih segel tanah, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara preventif, dengan melakukan pengawasan terhadap keberadaan segel tanah dalam penerbitan surat keterangan IMTN dan secara represif dilakukan musyawarah mufakat, jika musyawarah tidak berhasil maka dilanjutkan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang incracht.   Kata kunci: perlindungan hukum, segel tanah, Izin Membuka Tanah Negara                               (IMTN)
KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Candra Agung Laksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.268 KB)

Abstract

Abstract Polygamy marriage often creates legal uncertainty regarding joint property as possible first wife who accompanied first obtaining property section less than a second wife, third, or fourth. So that raises the question of whether the joint property in polygamous marriages in Indonesia against the principle of fairness. The purpose of this paper is to analyze the legal certainty of common property in a polygamous marriage in Indonesia. The method used in the writing of this journal is a normative legal research methods, with use the approach of legislation. Based on these results, there is a conflict of norms of Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 with the principle of Justice. That it concluded that Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the compilation of Islamic law does not provide legal certainty, because it is not logicaland can not accommodate the protection of property with his wife who was brought in by her husband's second marriage. Keywords: marriage, polygamy, treasure together Abstrak Perkawinan poligami seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai harta bersama karena dimungkinkan istri pertama yang menemani terlebih dahulu mendapatkan bagian harta sedikit daripada istri yang kedua, ketiga, maupun yang keempat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hokum islam.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik simpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islamdan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.   Kata kunci: perkawinan, poligami, harta bersama
URGENSI DAN RELEVANSI KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI NOTARIS WILAYAH KERJA KOTA MALANG) Carisma Gagah Arisatya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.512 KB)

Abstract

Abstract Today Indonesia entering the era of globalization that is characterized by changes in behavior and community legal acts,  the example of this changes is the emergence of a legal act which is named e-commerce. The objective of this journal is to analyze and to review the juridical base used by the judge in settling the case number religion 297/pdt.g/2010/ Malang Religion Court about the dispute of beneficiaries. The dispute is caused by the fact that the bequest given to one beneficiary is exceeding Zul Furud. Research method is doctrinal law research or also called normative juridical reseach. The approaches used are statue approach, case approach, and historical approach. Thus be concluded that the Notary's authority can not be applied by a Notary, as contrary to some regulations related with the certification transactions made electronicall, for example, Article 1868 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata and Article 1 paragraph 7, 17 (1) a, and Article 16 paragraph (1) letter m Undang-undang Jabatan Notaris.Based on these results of research, judge’s decree has met some related principles such as Islam, inheritance principle, ijabari principle, individual principle, bilateral principle, and principle of merely caused by death. It also reflects the objectives of the law which include justice, usefulness, and certainty. Key words: juridical consideration, judges, heirs Abstrak Saat ini Indonesia memasuki era globalisasi yang ditandai dengan perubahan tingkah laku maupun perbuatan hukum masyarakatnya, salah satu contohnya adalah timbulnya perbuatan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jurnal ini dibuat adalah untuk menganalisis dan mengkaji urgensi dan relevansi kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan historis. Sehingga penulis dapat menarik simpulan bahwa wewenang Notaris ini tidak dapat diterapkan oleh Notaris, karena bertentangan dengan beberapa peraturan yang terkait dengan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik diantaranya adalah pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a, dan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini, kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sangatlah penting untuk segera diberlakukan namun kewenangan Notaris ini sangat sulit diterapkan oleh Notaris karena bertentangan dengan pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a UUJN.   Kata kunci: pertimbangan yuridis, hakim, ahli waris  
PENGATURAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Isdiyana Kusuma Ayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.844 KB)

Abstract

Abstract The regulation of registration fiduciary security do not provide legal certainty because of no the periode of registrarion fiduciary securitybesides the period of vehicles. The period of the fiduciary security during the 2000 until March 2015 is not regulated about the period of the registration fiduciary security. Because of that, this research is identify and analyze about urgency the regulation of the period of registration fiduciary security which is done by the authorities and described form a regulation a period to be applied in the fiduciary security. This research is analyzed with normative method. The research concludes that the period of the registration of fiduciary security is very important because it is influence the birth of fiduciary an determine the position of creditors if the debitors breach of the contract. Registration fiduciary security for the period of not later than 7 (seven) days after the signing of the deed of fiduciary security. The period of the fiduciary security should be included in the fiduciary security expected to guarantee legal certainty and provide legal protection against the parties involved. Key words: A period of time, registration, fiduciary security Abstrak Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia belum memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur pengaturan jangka waktu pendaftaran obyek jaminan selain kendaraan bermotor. Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 hingga Maret 2015 masih belum mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mendeskripsian bentuk pengaturan jangka waktu yang tepat untuk diterapkan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Jurnal  ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dilakukan karena pendaftaran jaminan fidusia menentukan lahirnya jaminan fidusia yang dapat kedudukan kreditur apabila terjadi debitur wanprestasi. Pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatangan akta jaminan fidusia. Pencamtuman pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait.Kata kunci: jangka waktu, pendaftaran, jaminan fidusia
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN Putri Pertiwi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.981 KB)

Abstract

Abstract According to article 12 paragraph a of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, notaries can be fired because it has been declared bankrupt by a court decision that has obtained permanent legal force. Dishonorable dismissal is a treatment that is not in accordance with the concept of bankruptcy because the bankruptcy law itself regulates legal efforts to protect the interests of creditors provided for in Article 24 paragraph 1 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Bankruptcy is applicable to legal entities and also to individuals. So that a conflict arises between the law concerning the legal consequences of bankruptcy experienced by a notary. This thesis discusses about. Are the provisions in Article 12 letters a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who had been cut off bankruptcy and notary Can be reappointed after completing the bankruptcy process. The purpose of this journal is to know and analyze whether the provisions in article 12 paragraph a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who has terminated bankruptcy, and to identify and analyze the notary can be reappointed after completing the bankruptcy process. This journal using the Theory of Rule of Law and Theory of Justice. This journal is a study using the approach Normative Legislation and Conceptual Approach.  Results of this journal is that the contradiction between the Law Notary with the Bankruptcy Act, namely the legal consequences experienced by a notary who has been sentenced for bankruptcy, and the existence of a legal vacuum regarding the reappointment of the notary who has completed the bankruptcy process. Key words: bankruptcy, appointment return, legal due notaries, notary termination   Abstrak Menurut pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam  pasal 24 ayat 1  Undang-undang Tentang Kepailitan. Sehinga timbul pertentangan antara kedua Undang-undang tersebut mengenai akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris. Jurnal ini membahas mengenai. Apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit dan Dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Tujuan jurnal ini adalah Untuk mengetahui apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit, dan untuk mengetahui dan dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Jurnal ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Jurnal ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah bahwa  adanya pertentangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu mengenai akibat hukum yang dialami oleh notaris yang telah dijatuhi pailit, dan adanya kekosongan hukum mengenai pengangkatan kembali terhadap notaris yang telah menyelesaikan proses pailit.   Kata kunci: kepailitan, pengangkatan kembali, akibat hukum notaris, pemberhentian notaris
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN Kaimuddin, Arfan
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absrtact Journal writing in the form of research is motivated by three issues. First, juridical problems that can be observed from the inkonsestensi in Law 11 of 2012 on the SPPA between article 1, paragraph (6) of the restorative justice with Article 9 paragraph (2). This has hurt the concept of restorative justice for victims of crime minor theft. Second, theoretical issues, right of victims to be dilundungi, but in practice these rights neglected. Third, sociological problems that can be observed is that the criminal acts of theft committed by children can interfere with the comfort and safety in the community. For the purpose of this study found the philosophical basis of the formation of Article 9, paragraph (2) of Law No. 11 Year 2012 on SPPA.Untuk outlines how should the diversion of the victims of wage theft losses under local provincial drinking implemented. This journal writing using normative legal research methods. Forming the basis of Article 9 paragraph (2) Article 9 paragraph (2) of Law No. 11/2012 on SPPA there are four main points, three points meant to protect children in order to avoid prison kemmudian fourth point is to protect the interests of victims and perpetrators of child. If the victim does not wish to participate, diversion will still run. Tersbut philosophical basis is contrary to the theory of restorative justice and also the theory of legal protection. After doing a comparison process is versioned with the State Philippines and Malaysia, to achieve the ideal form of diversion for minor criminal offenses of theft committed by children in Indonesia is to use a restorative justice approach in an attempt of diversion. This is supported by the theory of criminal law policy. With reformulate to alter the content of Article 9, paragraph (2) of the Act SPPA. Key words: Diversion, Restorative justice, rights of victims Absrtak Penulisan jurnal berupa hasil penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan. Pertama, permasalahan yuridis yang bisa dicermati dari adanya inkonsestensi dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA yakni antara pasal 1 ayat (6) mengenai restorative justice dengan Pasal 9 ayat (2). Hal ini telah mencederai konsep restorative justice bagi korban tindak pidana pencurian ringan. Kedua, permasalahan teoritis, Hak-hak korban harus dilundungi, namun dalam praktek hak tersebut terabaikan. Ketiga, permasalahan sosiologis yang bisa dicermati ialah Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu kenyamanan dan  keamanan di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk menemukan dasar filosofis pembentukan Pasal 9 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.Untuk menguraikan bagaimana semestinya proses diversi terhadap korban pencurian yang kerugiannya dibawah upah minum provinsi setempat dilaksanakan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dasar pembentukan Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) UU No. 11/2012 tentang SPPA terdapat empat poin utama, tiga poin bertujuan untuk melindungi anak agar terhindar dari penjara kemmudian poin keempat yaitu melindungi kepentingan korban dan juga pelaku anak. Apabila korban tidak ingin berpartisipasi, diversi tetap akan dijalankan. Dasar filosofis tersbut bertentangan dengan teori restorative justice dan juga teori perlindungan hukum. Setalah melakukan perbandingan Proses diversi dengan Negara Filiphina dan Malaysia, untuk mencapai bentuk ideal diversi untuk tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh anak di Indonesia ialah dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada upaya diversi. Hal ini didukung oleh teori kebijakan hukum pidana. Dengan mereformulasi untuk merubah isi dari Pasal 9 ayat (2) UU SPPA. Kata kunci: diversi, restorative justice, hak korban
HAK MONOPOLI NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN Dewi Cahyandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.651 KB)

Abstract

Abstract Social security is a constitutional right which is owned by citizens that must be fulfilled by the state. Indonesia fulfill the constitutional mandate related to the social security of citizens with the enactment of Law No. 40 of 2004 on the Social Security and Law No. 24 of 2011 on BPJS. Indonesian implicitly mentioned in the opening UUDNRI 1945 that Indonesia is a welfare state. The existence of social security are also the hallmark of the welfare state. However, the Social Security Agency established by the government raises the pros and cons in the community. From the background, the authors formulate three problems, namely why the state was given a monopoly in the administration of social security, what is the rationale for the transfer of state monopoly in the administration of social security, what the legal implications arising. This research is a normative law by using the approach of legislation and historical approach. The purpose of writing is to explain and state the reasons menganaliss given monopoly rights from the standpoint of State Implementation Law, as well as to know the rationale pelimpamahan monopoly before the BPJS to BPJS, the last is to know the legal implications of it. Based on the results of this study concluded (1). State granted a monopoly in the administration of social security as social security is a right of citizens to be met by the state. (2) the rationale pelimphan state monopoly in the field of social security is Article 33 (2) UUDNRI 1945, Article 51 of Law No. 5 of 1999, and also based on a sociological and philosophical aspects. (3). The legal implications of the existence of a state monopoly in the field of social security implications for doctors, hospitals, BPJS participants, and insurance companies outside BPJS. Key words: state monopoly rights, social security, welfare stateAbstrak Jaminan sosial merupakan hak kontitusional yang dimiliki oleh warga negara yang harus di penuhi oleh negara. Indonesia memenuhi amanat konstitusi terkait adanya jaminan sosial warga negara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN  dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Secara tersirat Indonesia menyebutkan dalam pembukaan UUDNRI  1945 bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Adanya jaminan sosial juga merupakan ciri dari negara kesejahteraan. Namun adanya Badan Penyelengga Jaminan Sosial yang dibentuk oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Dari latar belakang itu penulis merumuskan tiga masalah  yaitu mengapa negara diberi hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial, apa yang menjadi dasar pemikiran pelimpahan hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial, apa implikasi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dan menganaliss alasan negara diberi hak monopoli dari sudut pandang Hukum Penyelenggaraan Negara, serta untuk mengetahui dasar pemikiran pelimpamahan hak monopoli sebelum adanya BPJS kepada BPJS, terakhir adalah untuk mengetahui implikasi hukum tentang hal itu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1). Negara diberikan hak monopoli dalam penyelenggaraan jaminan sosial karena jaminan sosial merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. (2) dasar pemikiran pelimphan hak monopoli negara dalam bidang jaminan sosial adalah Pasal 33 (2) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 51 UU No 5 Tahun 1999, dan juga berdasarkan aspek sosiologis serta filosofis. (3). Implikasi hukum dari adanya monopoli negara dalam bidang jaminan sosial berdampak bagi dokter, rumah sakit, peserta BPJS, dan perusahaan asuransi diluar BPJS. Kata kunci: hak monopoli negara, jaminan sosial, negara kesejahteraan
QUO VADIS PEMBATALAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) SECARA SEPIHAK (STUDI DI CV. BINTANG BERSINAR) Muhammad Nur Romi AS
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.193 KB)

Abstract

AbstractThis research describe The Letter of Work Command (SPK) CV. Bintang Bersinar as a legal subject must have a business agreement that any legal consequences. In that sense, to answer this problem, this research study using the theory of legal certainty and the protection of the law as a tool of analysis. Meanwhile, if the review of the methodology, this kind of research is juridical empirical by sociological juridical approach. From the results of this research showed that the Letter of Work Command (SPK) does not provide legal certainty to the CV. Bintang Bersinar  because SPK still under the hand. Therefore, there should be preventive Legal Protection by using authentic deed is strong evidence and then legal protection repersif when experiencing unilateral cancellation of order by the customer, but can be a way to go to court or litigation could be the problem solved how non - litigation amicably example deliberations in advance between the to resolve peacefully without trial. Key words: letter of work command, CV. bintang bersinar, unilateral cancellationAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskirpsikan Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Bintang Bersinar sebagai subjek hukum tentunya memiliki sebuah perjanjian bisnisyang berakibat hukum. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penelitian ini menggunakan kajian teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai alat analisa. Sementara itu, jika ditinjau dari metodologi, jenis penelitian  ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak memberikan kepastian Hukum ke CV. Bintang Bersinar karena berbentuk akta dibawah tangan apabila pihak pertama membatalkan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu,harus ada Perlindungan Hukum preventif yaitu, dengan menggunakan akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan perlindungan hukum repersif apabila mengalami pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pemesan, selain bisa dengan cara menggugat ke pengadilan atau secara Litigasi bisa juga masalah tersebut diselesaikan dengan cara non-Litigasi misalnya musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pihak untuk menyelesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan. Kata kunci: Surat Perintah Kerja (SPK), CV. Bintang Bersinar, pembatalan secara sepihak.

Page 116 of 563 | Total Record : 5629

 114   115   116   117   118 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue