Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA GRATIFIKASI (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya) Zahrotul Maulidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.965 KB)

Abstract

ABSTRAKSalah satu permasalah hukum yang ada di kota Surabaya yaitu pekerja anak, pekerja anak sendiri di bagi menjadi dua yaitu pekerja anak di sektor formal maupun di sektor informal. Pemerintah kota Surabaya mempunyai peraturan mengenai upaya perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal yaitu Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal pemerintah kota Surabaya di bantu oleh instansi-instansi yang terkait salah satunya yaitu Dinas Sosial kota Surabaya. Dinas Sosial kota Surabaya ini merupakan lembaga yang berperan dalam melaksanakan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu memberikan upaya perlindungan terhadap pekerja anak di sektror informal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian di lapangan, bahwa Dinas Sosial kota Surabaya telah melaksanakan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan baik dan efektif mulai dari penjangkauan, melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat kota Surabaya, tindakan represif dengan melakukan razia atau operasi rutin di tempat-tempat pekerja anak biasa mangkal serta melakukan tindakan pemberdayaan baik kepada orang tua pekerja anak maupun pekerja anak sendiri. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota Surabaya ada dua yaitu Orang tua pekerja anak dan Pemerintah berbeda komitmen dan Tenaga/SDM (Sumber Daya Manusia)nya kurang. Saran yang diberikan penulis yaitu pemerintah kota Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program yang benar-benar dikhususkan untuk penanganan/perlindungan terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, di dukung dengan pangalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai, Pemerintah kota Surabaya secara terus menerus memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan secara rutin terhadap anak-anak yang tetap ingin bekerja dan kepada para orang tua yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja agar para orang tua dan pemerintah kota Surabaya mempunyai komitmen yang sama.Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Pekerja Anak Pada Sektor Informal
MEKANISME DALAM MENENTUKAN NILAI PASAR PADA PEMUNGUTAN BPHTB ATAS WARIS DI KOTA SURABAYA OLEH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA Zahrotul Maulidah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.542 KB)

Abstract

Abstract One  of legal issues in Surabaya city is the absence of  rules that determine the market value at the LBTTF (Land and Building Title Transfer Fee) for Heirs. Although the Surabaya city government has Local Regulation No 11 Year 2010 on LBTTF  but in the regulation there is no procedures that determine the market value of the LBTTF for Heirs in Surabaya city. The research aimed at knowing and analyzing about the mechanism in determining the market value at the LBTTF levy for heirs in Surabaya city by Revenue Agency of Surabaya city and determining the mechanism to determine market value at the LBTTF levy for Heirs.  The research was empirical research by using empirical juridical method. The results showed that Revenue Agency of Surabaya city has done its tasks and has several appraisers to determine the market value at the LBTTF for Heirs in Surabaya city. In appraising, the agency uses 3 methods, market data approach, cost approach, and revenue approach. Mechanism in determining the market value at the LBTTF for Heir in Surabaya city has  reflected justice because the appraisers do their tasks proportionally and not fraudulently  in determining the  market value and never discriminate the tax payers / the heirs, beside by using the 3 methods, the appraisers have legal foundation as reference, that is by using the Local Regulation of Surabaya about LBTTF  and Mayor Regulation of Surabaya City No 3 Year 2015 about Classification and Amount of SVTO (Selling Value of Tax Object) as the basis for imposition of urban property tax of Year 2015 in Surabaya City. Key words: mechanism, market value, LBTTF, heirAbstrak Salah satu permasalah hukum yang ada di kota Surabaya yaitu tidak ada aturan tentang cara menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Meskipun pemerintah kota Surabaya telah mempunyai Perda kota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang BPHTB tetapi di dalamnya tidak menjelaskan tentang cara menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme dalam menentukan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas waris di kota Surabaya oleh Dispenda kota Surabaya dan menentukan mekanisme yang dilakukan Dispenda dalam menentukan nilai pasar pada pemungutan BPHTB atas waris di kota Surabaya sudah mencerminkan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian di lapangan, bahwa Dispenda kota Surabaya telah melaksanakan tugasnya dan mempunyai orang khusus(Penilai) yang bertugas menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya. Dalam menilai, menggunakan 3metode yaitu metode Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan.  Mekanisme dalam menentukan Nilai Pasar pada BPHTB atas Waris di kota Surabaya ini sudah mencerminkan keadilan karena para Penilai ini mengerjakan tugasnya secara proporsional tidak pernah salah/curang dalam menentukan angka di Nilai Pasar ini dan tidak pernah membedakan wajib pajak/ahli warisnya, selain menggunakan 3 metode yang telah ada, para Penilai mempunyai dasar hukumnya sebagai patokan yaitu menggunakan Perda kota Surabaya tentang BPHTB dan Perwali kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Perkotaan Tahun 2015 di kota Surabaya. Kata kunci: Mekanisme, Nilai Pasar, BPHTB, Waris
Edukasi dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik bagi Petani di Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Susilawati, Susilawati; Sahrudin, Sahrudin; Saadiah, Siti; Suhertika, Rita; Oktaviani, Siti; Romdana, Dede; Gufron, Davis; Salimatussadah, Ayu; Yusrina, Naeli; Nahraeni, Sutra; Aprianti, Dewi; Solichah, Jamilatus; Sulistiana, Ilma; Septiani, Putri; Linggandani, Adi; Rois, Irfan; Rosdiana, Dian; Ramadhan, Danu Rizki; Makarim, Fahry Zainal; Arifin, M. Zaenul; Nissa, Wahdatun; Widiawati, Windi; Nur, Yessie Septiani; Maulidah, Zahrotul
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 10 No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30653/jppm.v10i2.1079

Abstract

Mayoritas petani di daerah Perdana berprofesi sebagai petani tanaman padi, palawija dan tanaman semusim lainnya. Untuk menghasilkan tanaman pangan yang subur dan hasil yang melimpah dibutuhkan penanganan yang baik seperti memberikan pupuk yang berkualitas dan berimbang. Saat ini petani menggunakan pupuk berbahan kimia dengan alasan mudah didapat namun tidak memikirkan dampak buruk jangka panjang yang akan dialami seperti (1) memicu gangguan Kesehatan; (2) merusak kesuburan tanah; (3) pencemaran air; dan (4) pemusnahan mikroorganisme. Oleh karena itu mahasiswa KKN kelompok 07 berkerjasama dengan penyuluh pertanian mengadakan penyuluhan berupa edukasi manfaat pupuk organik dan pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Perdana. Edukasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik bertujuan merubah perilaku dan cara berfikir para petani di Desa Perdana agar mau memanfaatkan limbah tanaman padi menjadi pupuk supaya menghasilkan tanaman yang subur, menghasilkan bahan pangan yang melimpah dan sehat serta lebih ekonomis. Dalam edukasi dan pelatihan pembuatan pupuk ini menggunakan teknik komunikasi langsung dan pendekatan kelompok berupa penyuluhan. Hasil evaluasi prestest dan postest mendapatkan score ideal efektifitas 80% dan mendapatkan N-Gain Score kategori sedang yaitu 0.5. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan berjalan lancar dan efektif. Para peserta bersemangat untuk mengaplikasikan hasil pelatihan dan meminta pendampingan dari penyuluh pertanian. Most farmers in the Perdana region are engaged in cultivating rice, secondary crops, and other seasonal plants. To produce fertile crops with abundant yields, proper management is essential, such as providing quality and balanced fertilizers. Currently, farmers use chemical fertilizers due to their availability, without considering the long-term negative impacts, which include (1) health problems, (2) soil fertility degradation, (3) water pollution, and (4) destruction of microorganisms. Therefore, KKN student group 07, in collaboration with agricultural extension workers, organized an outreach program in Perdana village to educate farmers about the benefits of organic fertilizers and to train them in making organic fertilizers. The purpose of this education and training is to change the behavior and mindset of farmers in Perdana village to utilize rice plant waste for fertilizer, thereby producing fertile crops, abundant and healthy food, and achieving greater economic efficiency. The education and training employed direct communication techniques and group approaches, including outreach sessions. Evaluation results from pre-tests and post-tests achieved an ideal effectiveness score of 80% and an N-Gain Score of 0.5, indicating a moderate improvement. The outreach activities were conducted smoothly and effectively, and participants were enthusiastic about applying the training results and requested continued support from agricultural extension workers.