cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 118   119   120   121   122 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN KOMERSIAL YANG BELUM DIBANGUN Rakhma Yulia Hastuty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.49 KB)

Abstract

Abstract __________________________________________________________________   This writing aimed at ascertaining the form of legal protection to consumer in the agreement on purchase of the commercial of flats not yet built and legal remedy that can be carried out by the consumers if the development agents do outstanding achievements, by using the method normative legal research, through laws and conceptual approach in order to get views and the doctrine argumentation law as the basis on an issue the treatment law. Based on the result of research be seen that, the form of legal protection to consumer in the agreement on purchase of the commercial of flats not yet built, that consumers who buy commercial of flats not yet built if in fact the developer not build or establish but late or build but not to fit as promised in pamphlets it can be said has done or wanprestasi reneging on its promises. Legal efforts to be made by consumers, if investors builders/parties not doing outstanding achievments (build flats commercial), namely submit a claim compensation and flowers like that have been regulated in the law number 8 years 1999 about consumer protection and act number 20 year 2011 about flats. Key words: legal protection, consumer, buy and sell, flat Abstrak __________________________________________________________________ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah susun komersial yang belum dibangun dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila pelaku pembangunan tidak melakukan prestasinya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang dan konseptual guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah susun komersial yang belum dibangun, bahwa konsumen yang membeli rumah susun komersial yang belum dibangun jika kenyataanya pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya (membangun rumah susun komersial), yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, jual beli, rumah susun
URGENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Alfiansyah Alfiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.929 KB)

Abstract

Abstract Sale and Purchase Agreement Landrights is a preliminary agreement, the contents of the sale and purchase of land rights, but the format is merely binding agreement made by a notary. Sale and Purchase Agreement Landrights are not specifically regulated, then the form and contents are vary. Because of that the need for spesific rules for the parties to obtain certainty and legal protection. Issues raised on this jurnal is 1) Is the term of the urgency of the need to include the fulfillment of the rights by the parties to the deed of sale and purchase agreements binding? 2) Does the exclusion of legal consequences with time limits the rights and obligations of the parties to the deed of sale and purchase agreements binding land rights? The purpose of writing to describe and analyze the importance of setting the Deed of Sale and Purchase Agreement Pengiktan land rights Notary and legal effect to the exclusion of the time limit the rights and obligations of the parties to the deed of sale and purchase agreements binding land rights. In this Legal research is a normative legal research (normative legal research). Using the approach of law (statute approach) and conceptual studies (conceptual approach). research shows: first, the importance of the rules set by the government to regulate specifically binding deed of sale and purchase agreements in order to form a deed made by the notary can provide certainty and legal protection. Secondly, due to the absence of the rule of law law firm binding agreement regarding the deed of sale and purchase of the land rights.   Key words: urgency, sale and purchase binding agreement, the notary Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan perjanjian pendahuluan, isinya mengenai jual beli hak atas tanah namun formatnya hanya sebatas perjanjian pengikatan dibuat oleh notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah tidak diatur secara khusus, maka bentuk dan isinya berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya aturan khusus untuk para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Permasalahan yang dikemukakan 1) Apakah urgensi perlunya mencantumkan jangka waktu pemenuhan hak oleh para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli? 2) Apakah akibat hukum dengan tidak dicantumkannya batas waktu hak dan kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ? Tujuan penulisan untuk medeskripsikan dan menganalisis pentingnya pengaturan Akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum dengan tidak dicantumkannya batas waktu hak dan kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pentingnya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur secara khusus akta perjanjian pengikatan jual beli agar bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kedua, akibat hukum tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut. Kata kunci: urgensi, perjanjian pengikatan jual beli, notaris
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT BERBASIS KEMAKMURAN RAKYAT Maksi Nomlene
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Fishery resources of the ocean is one the gift that giving of almighty God.The district waters of  the ocean which be part of sovereignty of Unitery of Republic Indonesia was 3.1 million km2 in the territorial waters of the vast ocean that contained with fisheries potential is very abundant , In a constitutional the state which is given authority as organization  all of citisens  to realize the goal of the management and utilization of natural resources of Indonesia, including the  fishery potential  resources . The purpose of the establishment of Indonesia state is to bring advanced life, fair, and wealth of citizens, which is one of the fundamental objectives that have been constructed by the Founding Fathers in the preamble of the Constitution of Republic Indonesia 1945. To bring into reality the truly management of ocean fishery for wealth of citizens, so that the affirmatively and detailed of legal policy is needed. The purpose of the writing is to analyze and to know why the legal policy of the fishery management often ignore the principle of wealth citizens to analyze and to find out what the management of fishery legal policy juridical  often disregard the wealth citizens. The result of this research is to getting the answer for the problem the realization of the raised. The juridical implication that happened is not yet only inconsistency to article 33 section (3) 1945 constitution of Republic Indonesia as the biggest law but also implication to achieve the management of ocean fishery aim to wealth of citizens. Key words: reconstruction, legal policy, management of ocean fishery based on wealth of citizens Abstrak Sumber daya perikanan laut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Wilayah perairan laut yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 3,1 juta km², di dalam wilayah perairan laut yang luas tersebut terkandung potensi perikanan laut yang sangat melimpah, yang seyogianya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan yang maju, adil, makmur dan sejahterah bagi seluruh rakyat, itulah salah satu tujuan fundamental yang telah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diperlukan politik hukum yang jelas, tegas dan terperinci. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa politik hukum pengelolaan perikanan laut cenderung mengabaikan prinsip kemakmuran rakyat, untuk menemukan dan menganalisis apa implikasi yuridis dari politik hukum pengelolaan perikanan yang cenderung mengabaikan prinsip kemakmuran rakyat, untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi politik hukum pengelolaan perikanan yang benar-benar berbasis kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Hakekat politik hukum pengelolaan perikanan dilatarbelakangi oleh adanya hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam Indonesia, namun aktualisasi hak menguasai oleh negara dalam substansi Undang-Undang Perikanan yang ada sekarang belum dilakukan secara utuh. Implikasi yuridis yang terjadi adalah selain terjadi inkonsistensi terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Kata kunci:   rekonstruksi, politik hukum, pengelolaan perikanan laut, berbasis kemakmuran rakyat
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF BERTENDENSI POSITIF Fitroh Oeloem
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.559 KB)

Abstract

Abstract Land is part of the earth which have lot onlanding, and which have functions for human includeed general is beeing life. Land is the very important for human so that government need to organize it until the land can bring prosperity and well being for human as national. In principle the certificate document to proof of authority edition by the land of office, which obtain as evidence device which forceful about physical data and juridical data a piece of land.The purpose of this writer is to know how the strength of certificate as a basis authority ownership of land, to know and analyze how the certain of law after edition of certificate rights holders. The research method is normative juridical constitution approach and conceptual approaches. The result of this research is to getting the answer for the problem the realization of the raise. Main feature of this system is that registration of land or registration authority above land to ccertify with perfect that the name is registered in the book of land is can not to dispute although he is not, system negative tendency to positive be of our land in the future should choose a positive system, in order that created certainly law which which based on anvil by good determination (the truth kind formal as well as material) and Nemo Plus Jurist. So that the registration will be held by the state with principles of owner registered not protected by the law did not have evidence sufficient strength of a piece of land. Key words: the collateral of law certainly, certificate, authority of land Abstrak Tanah adalah bagian bumi yang berada dibagian atas dari daratan, dan yang berfungsi ganda bagi manusia termasuk makluk hidup pada umumnya, begitu pentingnya tanah bagi manusia oleh karena itu pemerintah perlu mengaturnya sehingga tanah dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia sebagai warga negara. Pada prinsipnya sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui  bagaimana kekuatan sertifikat sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum setelah terbitnya sertifikat bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diangkat.Bahwa dalam sistem positif, suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Memang seharusnyalah kelemahan dari sistem negatif bertendensi positif ini diakhiri dan pendaftaran tanah kita kedepannya haruslah memilih sistem positif, agar tercipta kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pemegang sertifikat hak atas tanah, tentunya pemohon hak yang berdasarkan dan atau dilandasi oleh itikad baik (kebenaran baik formil maupun materil) dan Nemo Plus Juris. Kata kunci: jaminan kepastian hukum, sertifikat, hak atas tanah
HARMONISASI KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Ranu Samiaji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.312 KB)

Abstract

Abstract Marine fisheries law enforcement in Indonesian national jurisdictions has not been performing well. In fact, fishery law enforcement involves three government agencies, namely: the police, Fisheries investigators and Navy. Therefore, the implementation of fishery laws cannot be implemented properly due to several factors including; duplication of legislation, no clear restrictions on the jurisdiction, weak of human resources and sectoral ego among those three low enforcement agencies. In order to address these critical issues, it is necessary to harmonize of those three law enforcement agencies in tackling illegal fishing by synchronizing them thoroughly. The establishment of Bakamla cannot be used as a feasible solution to overcome that fundamental problem i.e.“not harmonious government agencies in dealing with illegal fishing”. Additionally, the position of Bakamla itself cannot be equated with the institutional position of the Police, Fisheries investigators and Navy because it is only established through a presidential decree. Similarly, the main task does not include the countermeasures of illegal fishing. The purpose of this writing is to examine and analyze how the harmonization of law enforcement as well as identify and analyze the factors those become obstacles. This writing uses normative legal method with legislation approach. Therefore, as a result from this paper will propose law enforcement harmonization analysis, and identify the root factors that become obstacles in tackling the crime of illegal fishing in Indonesian waters. Key words: illegal fishing, law enforcement, harmonisation Abstrak Penegakan hukum perikanan dilaut yurisdiksi nasional Indonesia hingga saat ini belum terlaksana dengan baik. Penegakan hukum perikanan melibatkan tiga lembaga pemerintah yaitu Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL. Pelaksanaan hukum perikanan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan beberapa faktor diantaranya; duplikasi peraturan perundang-undangan, tidak ada pembatasan wilayah kewenangan, lemahnya sumber daya manusia dan egosektoral. Untuk itu diperlukan harmonisasi ketiga lembaga penegak hukum dalam menangani illegal fishing dengan melakukan sinkronisasi di berbagai bidang.  Pembentukan Bakamla tidak dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tidak harmonisnya lembaga pemerintah dalam menangani illegal fishing. Kedudukan Bakamla tidak dapat disamakan dengan kedudukan kelembagaan Polri, PPNS Perikanan dan TNI AL karena hanya  dibentuk melalui peraturan presiden. Begitu pula dengan tugas pokoknya tidak meliputi penanggulangan illegal fishing.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana  harmonisasi penegakkan hukum serta mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi kendalanya.Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif  yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil penulisan mengenai analisis harmonisasi penegakan hukum dan faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia. Kata kunci: pencurian ikan, penegakan hukum, harmonisasi
OPERASI MILITER SELAIN PERANG TNI AL MENANGGULANGI PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL Whisnu Kusardianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.368 KB)

Abstract

Abstract This research is motivated by the matters in the absence of provisions in national legislation that governing Military Operation Other Than War (MOOTW) by Indonesian Navy beyond areas of national jurisdiction. Indonesian Navy as the main constituent of law and order enforcement at the Indonesia waters needs to improve its ability to accomplish its responsibility well. The purpose of this paper is to determine whether national legislation has accommodated MOOTW by Indonesian Navy beyond national jurisdiction.This method of writing is to review and to analyze the legislation of the role of the Indonesian Navy in implementing MOOTW beyond national jurisdiction. Indonesia Navy’s imperative responsibility to execute non-combat military operation in security area is implemented in securing national and international marine route and Indonesia ships which are sailing outside Indonesian waters from piracy. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) about Defense (furthermore is called Defense regulation) and Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) about Indonesian Armed Forces (furthermore is called Indonesian Armed Forces regulation) have not regulate thoroughly the authority to overcome military threat and assist Indonesian government in surmounting piracy against Indonesian ships outside Indonesian waters.As the result of the analysis of this paper is need for additional provisions in national legislation which specifically regulates MOOTW by Indonesian Navy beyond national jurisdiction. Key words: piracy, military operation other than war beyond areaas of national jurisdiction, Indonesian Navy Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan nasional yang mengatur tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Angkatan Laut (TNI AL) di luar yurisdiksi nasional. TNI AL sebagai komponen utama penegak hukum dan kedaulatan di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan nasional telah mengakomodir OMSP TNI AL di luar yurisdiksi nasional. Metode penulisan ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan tentang peran TNI AL dalam melaksanakan OMSP di luar yurisdiksi nasional. Tugas TNI AL yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan OMSP di bidang keamanan diimplementasikan dalam bentuk mengamankan jalur-jalur pelayaran nasional maupun internasional, kapal-kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di luar perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia dari tindakan pembajakan dan perompakan. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan (selanjutnya disebut undang-undang pertahanan) dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang TNI), belum mengatur secara detail tentang kewenangan untuk mengatasi ancaman bersenjata dan membantu pemerintah dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di luar laut yurisdiksi nasional. Adapun hasil dari analisa tulisan ini yaitu perlu adanya penambahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang khusus mengatur tentang pelaksanaan OMSP TNI AL di luar yurisdiksi nasional. Kata kunci: pembajakan kapal di laut, OMSP di luar yurisdiksi nasional, TNI AL
REKONSTRUKSI ANCAMAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Poster Sitorus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.033 KB)

Abstract

Abstract Condemnation on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication there is still not enough justice to defendants that make law not equal to purpose of law on Republic of Indonesia, especially on east borneo court of criminal acts of corruption particularly in court office samarinda city. Purpose the research was To find the basic of the difference between threat of punishment on second and third clause of constitution republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication, to find that the difference on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 about corruption eradication describe the principal of justice and how supposed to be second and third clause must be in future. This cause according to adjudication of corruption eradication used second clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody doesn’t have authority and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no. 20/2001 which is somebody had authority. This research used some methodes, statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conseptual approach. Beneath on this research there is difference between the threat of punishment on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001 about corruption eradication such as: 1. The principle of lex special derogat lex generalis, constitution completely specialized put aside generalized constitution.2. There is a threat of punishment and less of administrative sanctions on second and third clause of constitution Republic Indonesia no. 31/1999 jo. Constitution Republic Indonesia no.20/2001. Key words: job title, authorization, threat of punishment, and specialized less of administrative sanctions Abstrak Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih terdapat kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa yang menyebabkan hukum tidak berjalan sesuai dengan tujuan, manfaat dan cita-cita hukum di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Timur khususnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah apa yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apakah perbedaan ancaman pidana dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan prinsip keadilan dan bagaimana seharusnya Pasal 2 dengan Pasal 3 pada masa yang akan datang.Hal ini disebabkan penerapan hakim dalam memutuskan  perkara tindak pidana korupsi merujuk kepada Pasal 2Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan pasal 3Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu seseorang yang memiliki kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang mendasari adanya perbedaan ancaman pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: Asaslex special derogat lex generalis, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan UU bersifat Umum.Adanya  ancaman pidana dan denda  minimum khusus dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI INDONESIA Yading Ariyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.075 KB)

Abstract

Abstract Scientific article discusses on the Rights of the Public Prosecutor Asking Reconsideration In Justice Perspective of Law in Indonesia attributed some of the legislation relating to the PK in particular in Article 263 Criminal Procedure Code, reconsideration is the last legal effort after use undertakings of legal appeal, appeal and or rights ahliwarisnya convicted or received or receipt of the verdict or the demands of the public prosecutor (prosecutor). Will tetepi in praktiknyan prosecutor can file an peninajauan (PK) many are asking why the public prosecutor filed a PK which there are pros and cons to the PK filed by the prosecutor, in part some say allow the prosecutor has the right to apply for judicial review, and some say that the prosecutor does not have the right to file a PK. In some of the Supreme Court decision allowed the prosecutor to file a PK, particularly in the case Muchtar Pakphan in 1996. This paper aims to analyze whether the prosecutor has the right to apply the basic MA received a PK and PK of the public prosecutor, this paper is based on normative research, with approach legislation, case approach, the comparative approach, the study results of the study showed that the public prosecutor has the right to apply for review of back in because of the new evidence (Novum), the acquittal or off, and at the verdict has berkekutan law still there is no verdict whereas criminal prosecution proved the existence of a criminal act criminal. The basis of the Supreme Court accepted receive a review of the prosecution in this case the Supreme Court to resolve the juridical problem Mahkahama Court to interpret some of the laws relating to the review using an extensive interpretation (expanding words).   Key words: reconsideration, rights of the public prosecutor, the supreme court   Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia dikaitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PK khususnya dalam pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir setelah digunakan uapaya hukum banding, kasasi dan atau hak terpidana atau ahliwarisnya terima atau tidak terimanya putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Akan tetepi dalam praktiknyan jaksa dapat mengajukan upaya hukum peninajauan kembali (PK) banyak pihak yang mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum mengajukan PK dimana ada yang pro dan kontra terhadap PK yang diajukan oleh JPU, sebagaian ada yang mengatakan membolehkan JPU mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, dan ada yang mengatakan bahwa JPU tidak mempunyai hak untuk mengajukan PK. Didalam beberapa putusan MA diperbolehkan bagi JPU untuk mengajukan PK, terutama dalam kasusnya Muchtar Pakphan pada tahun 1996. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah JPU memiliki hak untuk mengajukan PK dan dasar MA menerima PK dari penuntut umum, tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, hasil kajian dari penelitian menunjukan bahwa JPU memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan kembali di karenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekutan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana pidana. Dasar Mahkamah Agung menerima menerima peninjauan kembali dari penuntut umum dalam hal ini Mahakamah Agung untuk menyelesaikan problem yuridis maka Mahkahama Agung menafsirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peninjauan kembali menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas kata-kata). Kata kunci: peninjauan kembali, hak jaksa penuntut umum, mahakamah agung
PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERLATAR BELAKANG CAROK Mahmudi Mahmudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.9 KB)

Abstract

Abstract This journal discusses the verdict in the criminal case of murder carok background. Decision made judges is a complex and difficult process, requiring training experience, and wisdom. In the process of the imposition of the verdict, a judge must be convinced whether a defendant committed the crime or not, by referring to the evidence. Judges have the freedom to move to get a proper criminal particular between the maximum and minimum limits public. Focus purpose of this study was to analyze the factors that become the basis of considerations judge and assess verdict against criminal acts Carok background in Sampang District Court Carok background in Sampang District Court. This research includes the study of normative law by using the approach of legislation (statue approach) and the approach of the case (Case Aprroach). While the types of materials used law is the primary legal materials, secondary and tertiary. The legal materials collection techniques in this study conducted by classifying systematic way. In addition, the materials analysis techniques this study law by way of description, interprentasi, construction, evaluation, and systematic argumentation. From these results, it shows that the factors on which to base consideration of the judge, there are three kinds of considerations. First, juridical considerations. Second, non juridical considerations. Third, consideration of aggravating and mitigating. TheJudge's decisionon criminal acts murderbackgroundscarok Judgesjustto see whatandhow toprove (witness statement) by the Public ProsecutorinCourt andthe motiveof thecriminalconductwhere Judgeobtainingconsiderationandthe assurance. Key words: consideration of the judge, crimina Abstrak Jurnal ini membahas tentang putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Sampang yang berlatar belakang carok. Putusan yang dilakukan Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak,dengan tetap berpedoman pada pembuktian. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbanagn Hakim dan, mengkaji putusan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatarbelakang Carok yang ada di Pengadilan Negeri Sampang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (Case Aprroach). Sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi yang sistimatis. Disamping itu, dalam tehnik analisis bahan hukum penelitian ini dengan cara deskripsi, interprentasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi dan sistematis. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut, terdapat tiga macam pertimbangan. Pertama, Pertimbangan yuridis. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ketiga, pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun putusan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok Hakim hanya melihat seperti apa dan bagaimana cara membuktikan (keterangan saksi) oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan dan motif melakukan pidananya dari situlah Hakim memperoleh pertimbangan dan kenyakinan. Kata kunci: pertimbangan hakim, pidana
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN Sulikah Kualaria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.152 KB)

Abstract

Abstract Marriage is a legal action due to law cause, which also means the unification of wealth obtained during marriage. However, the stipulation of wealth unification is deviated by the making of prenuptial agreement pursuant to Section 29 Law No.1/1974. The implementation of prenuptial agreement is challenged by normative ambiguity which produces the question whether marriage is valid or whether time when prenuptial agreement is made is proper. These two norms are interrelated to the function of legal protection in prenuptial agreement. However, such ambiguity is abused by the parties who intend to deviate marriage law as shown by Supreme Court Decree No.1598/K/pdt/2012. The problem of research includes how research marriage can provide legal protection for the parties in marriage and what is the ambiguity that blurs marriage validity. The goals to be achieved the authors of this study is to know, understand and analyze the legal protection of prenuptial agreement on the parties to the marriage, linked to haziness rule on the validity of the marriage. Type of research is normative law with state and case approaches. Method to collect law material is literature study. Result of research indicates that prenuptial agreement may provide legal protection to the registered marriage because marriage certificate is the authentic evidence that warrants legal certainty to marriage couple. Objectively, prenuptial agreement protects the wealthier parties. The low economic parties may utilize prenuptial agreement as legal protection device by extending the coverage of prenuptial agreement content by enclosing items that may occur in marriage. It is suggested that the government and the maker of rules regulating prenuptial agreement shall reconsider the stipulation of prenuptial agreement in Law No.1/1974 about Marriage to avoid multi-interpretation. Key words: prenuptial agreement, legal protection, marriage Abstrak Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan perjanjian perkawinan terbentur dengan kekaburan norma mengenai sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada perjanjian perkawinan, sehingga dijadikan dasar bagi pihak yang tidak beriktikad baik untuk melanggar hukum perkawinan, seperti dalam Putusan Mahkamah agung Nomor 1598/K/pdt/2012. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kekaburan peraturan mengenai keabsahan perkawinan. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus.Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Adapun saran yang diberikan penulis kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang terkait dengan perjanjian perkawinan adalah perlunya pengkajian kembali mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multi tafsir. Kata kunci: perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, perkawinan

Page 120 of 563 | Total Record : 5629

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue