cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 173   174   175   176   177 
BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN MELALUI PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF Nova Aldi Eka Setiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nova Aldi Eka Setiawan, Dr. Budi Santoso, S.H., LLM.,  Dr. Reka Dewantara, S.H., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aldiekanuswantara@gmail.com   Abstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan kurang memadai regulasi yang mengatur tentang bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) dalam penanaman modal asing oleh perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing dalam mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Undang-Undang tentang Perseoran terbatas dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal hanya mengatur tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan sanksi apabila melanggar atau tidak melaksanakan. Oleh karenanya penulis merumuskan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan yang didirikan melalui penanaman modal asing yang sesuai dan tepat sasaran kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan berbasis kearifan lokal masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang -undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Penanaman Modal Asing, Ekonomi Inklusif Abstract This research is focused on the problems which are caused by the inadequate regulations governing the forms of Social and Environmental Responsibility responsibility commited by companies established trough foreign capital investment in realizing inclusive economic development. The Law on Limited Liability Company and Capital Investment only regulate the obligations of a company to carry out the Social and Environmental Responsibility and the sanctions when breaking the rules. Thus, this research presents some kinds of Social and Environmental Responsibility carried by a Foreign Investment-based Company which were appropriately and accurately carried out to the community and environmental sustainability based on the local wisdom and community empowerment. This research uses Normative Juridical method and some approaches such as Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Key words: Social and Environmental Responsibility, Foreign Capital Investment, Inclusive Economy
PERWUJUDAN ASAS PROPORSINALITAS DALAM KONTRAK PEMAIN DENGAN KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL PERSIK KEDIRI Mohammad Ghani Pranolo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Ghani P, Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH, Ratih Dheviana Phuru HT. SH., LLM. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: ghani.cokro2@gmail.com ABSTRAK Asas proporsionalitas merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dalam melakukan kontrak harus memahami keseimbangan hak dan kewajibanya dalam melakukan kontrak. Urgensi asas proporsionalitas dimaksudkan untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional bagi para pihak sehingga hubungan kontraktual yang terjalin saling menguntungkan. Terkait dengan kontrak, peneliti ingin mengetahui perwujudan asas proporsionalitas pada kontrak antara pemain dengan klub profesional Persik Kediri. Terjadinya kekaburan makna / perbedaan pendapat ini karena tidak diwujudkanya asas proporsionalitas dalam kontrak, Perwujudan asas proporsionalitas yang menunjukkan keseriusan para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kontrak sehingga kontrak yang dibuat menunjukkan suatu keadilan bagi para pihak. Karena dengan adanya kekaburan makna dalam penafsiran kontrak yang dilakukan oleh klub persik Kediri menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban yang tidak proporsional.  Setalh menganalisis kontrak yang dibuat oleh klub Persik Kediri dengan pemainnya, oleh peneliti menghasilkan jawaban dalam kontrak yang dibuat pihak klub Persik Kediri dengan Pemainya menunjukan tidak adanya perwujudan asas proporsionalitas dalam kontrak tersebut, karena terdapat beberapa pasal yang menunjukan kekaburan makna dan ketidakseimbangan yang mencolok dalam pembagian hak dan kewajiban sehingga dapat menimbulkan masalah ketika dalam pemenuhan kontrak tersebut. Kata Kunci : asas proporsionalitas, kontrak kerja pemain sepakbola profesional THE REALIZATION OF PROPORTIONALITY PRINCIPLE WITHIN THE CONTRACT BETWEEN THE PLAYERS AND PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB OF PERSIK  KEDIRI Mohammad Ghani P, Dr. A. Rachmad Budiono, SH., MH, Ratih Dheviana Phuru HT. SH., LLM. Law Faculty, Universitas Brawijaya e-mail: ghani.cokro2@gmail.com   ABSTRACT The principle of proportionality is a principle which gives an understanding that every person in performing the contract must understand the balance of rights and obligations within the contract. The urgency of proportionality principle is intended to ensure the exchange of rights and obligations in proportion to both parties so that the contractual relationship that exists beneficial mutually.Related to the contract, researcher wants to know the embodiment of the principle of proportionality in the contract between the player with a professional football club Persik Kediri.The vagueness of argument is because of the unbuilt of proportionality principle in the contract, the embodiment of the proportionality principle which shows the seriousness of the parties in implementing the rights and obligations in the contract so that it will be fair for both parties.Furthermore, thehaziness of meaning in the interpretation of a contract made by Persik Kediri cause an imbalance in the delivery of rights and obligations disproportionate. After analyzing the contracts made by Persik Kediri with his players, researcher gets the answers and assumptions in a contract made with the club Persik Kediri The players showed no manifestation of the principle of proportionality in the contract,because there are several articles that show the vagueness of meaning and a striking imbalance in the distribution of rights and obligations that may cause problems when in accomplishment the contract.   Keywords: the proportionality principle, employment contract professional soccer player
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENABUNG BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM HAL TERJADI PEMBUBARAN BADAN HUKUM (Studi di BMT Perdana Surya Utama Kota Malang) Mohammad Haris Mustofa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Haris Mustofa, Warkum Sumiro, Siti Hamidah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : riez0609@gmail.com ABSTRAK Keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung hukum yang jelas karena menjalankan usaha seperti perbankan namun berbadan hukum koperasi, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan bagi nasabah yang menabungkan uangnya. Salah satu BMT bermasalah yang kini dalam status proses penyelesaian hukum adalah BMT Perdana Surya Utama di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pada penerapan perlindungan hukum nasabah penabung saat terjadi pembubaran badan hukum dengan kendala-kendala yang menghambat serta pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan perlindungan hukum nasabah dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara BMT PSU dan nasabah penabung dalam upaya pengembalian dana nasabah yang dilakukan tidaklah tercapai, dan kendala penghambatnya timbul dari pihak BMT PSU dan membuat pihak nasabah penabung dirugikan. Kata Kunci : Penerapan, Perlindungan Hukum, Nasabah Penabung. THE APPLICATION OF THE LEGAL PROTECTION OF SAVERS COSTUMERS BAITUL MAAL WA TAMWIL TIME OF DISSOLUTION OF THE LEGAL ENTITY (Studies on BMT Surya Perdana in Malang) Muhammad Haris Mustofa, Warkum Sumiro, Siti Hamidah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : riez0609@gmail.com ABSTRACT The existence of BMT currently does not have a clear legal because it’s running business such as banking but cooperative legal status, so that’s opening opportunities for abuse and diversion for costumers who deposit money. BMT problematic one that is now in the process of settlement of the legal status is BMT Perdana Surya Utama in Malang. Based on it, this research has purpose to identify and analyze the application of the legal protection of savers costumers when the dissolution of a legal entity with the constraints that haper and the fulfillment of right and obligations of the parties. From the result of this research, it can be concluded that the applications of the legal protection of clients in the fulfillment of right and obligations between BMT PSU depositors and costumers in an effort to refund customers do not achieved, and the obstacles that hamper arising from the BMT PSU and make the costumers savers harmed.   Keywords : Application, Legal Protection, The Costumer Savers
PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MALANG YANG MEMPRODUKSI PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL (Studi Kasus Majelis Ulama Indonesia Kota Malang) Sarah Christiani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Christiani, Dr. Yuliati, S.H.,LL.M., Yenny Eta Widyanti, S.H.,M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: christianisarah04@gmail.comABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal padaproduk pangan yang dijual. Terdapat adanya peraturan yang sudah mengatur peraturan itu dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan diberlakukanterkait masih banyaknya pelaku usaha terutama pedagang kaki Kota Malang yang melanggaraturan tersebut.  Majelis Ulama Indonesia Kota Malang telah memberikan segala fasilitas untukmembantu pelaku usaha dalam memberikan pencantuman label halal. Pelaku usaha sebagaipedagang kaki lima di Kota Malang seharusnya peduli akan halalnya suatu produk yangdiperdagangkannya, peduli akan adanya produk mengaku halal  di masyarakat dan produk yangtidak halal dan menggunakan bahan bahan makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Padapenelitian ini juga akan menganalisis mengenai penerapan pasal 8 ayat 1 huruf h UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan MUI sehinggadapat ditemukan suatu rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan ini. Selain itu, penelitianini juga akan membahas tentang hambatan dan upaya dalam penyelesaian masalah ini sesuaiperaturan perundang-undangan dan sesuai dari hasil lokasi penelitian yang dapat diterapkandalam menyelesaikan masalah pencantuman label halal.Kata Kunci: Pelaku Usaha, Label Halal, Perlindungan Konsumen, Majelis UlamaIndonesia Kota Malang.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Sebagai Lembaga Terpusat dalam memberikan kepastian Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sesuai Undang¬ Undang Nomor 24 Tahun 2011 Rangga Pradhito Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rangga Pradito Hadi, Agus Yulianto SH. MH., Shinta Hadiyantina, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ranggaph@yahoo.co.id ABSTRAK Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih dikenal dengan nama BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakn program jaminan sosial (pasal 1 UU BPJS). Dasar dikeluarkan UU ini sebagai transformasi yakni perubahan bentuk BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial yang semula terdapat 4 persero untuk jaminan sosial menjadi satu (1) lembaga yang dikenal BPJS. Transformasi ini dengan sendirinya merubah pengalihan program, peserta, aset dan liabilitas, hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara dari beberapa lembaga sebelumnya menjadi satu lembaga BPJS. Karakteristik perubahan tidak hanya itu saja namun mencakup pendirian, ruang lingkup kerja, dan kewenangan badan yang selanjutnya diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja dan budaya organisasi. Dari beberapa penjabaran mengenai badan penyelenggaraan jaminan sosial yang berdasar dikeluarkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) banyak hal yang perlu dikaji terkait perubahan – perubahan serta perbandingan pada saat sebelum maupun sesuadah dikeluarkannya Undang – Undang tersebut diatas, baik dalam hal esensi bentuk perlindungan dan pelayanan dari negara kepada masyarakatnya dalam hal pemberian jaminan sosial berupa kesehatan dan ketenagakerjaan, maupun dalam pelaksanaannya secara teknis Kata Kunci : UU no 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)  
PERSEPSI DAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN HAK UTAMA PENGGUNA JALAN DAN PENGAWALAN KEPADA PESERTA KONVOI MOTOR BESAR (STUDI DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Mentari Aprilia Indrayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mentari Aprilia Indrayanti, Abdul Madjid, SH., MHum, Faizin Sulistio, SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mentari.aprilia@yahoo.com   ABSTRAK   Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai persepsi dan tindakan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi motor besar. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kegiatan konvoi yang dilakukan oleh komunitas Harley Davidson, yang mendapatkan hak utama pengguna jalan dan pengawalan oleh petugas kepolisian. Pada satu sisi, dalam Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menyatakan bahwa salah satu pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Bab Penjelasan atas pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan bom, kendaraan penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan penanganan huru-hara, dan kendaraan penanganan bencana alam. Persepsi kepolisian dalam memaknai frasa “kepentingan tertentu” dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan pada peserta konvoi motor besar tidak selaras dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Bab Penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana persepsi kepolisian tersebut memiliki arti lebih luas. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman serta frasa “menurut pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tindakan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi motor besar merupakan suatu bentuk diskresi kepolisian dan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh instansi kepolisian. Diskresi kepolisian dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh kepolisian tersebut telah selaras dengan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.   Kata kunci : Lalu lintas, Konvoi, Pengawalan, Diskresi, Kepolisian
IMPLEMENTASI PERDA RTRW NOMOR 11 TAHUN 2012 PASAL 64 AYAT (3) HURUF e TENTANG LARANGAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN (Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Perumhan yang di lakukan Oleh PT. Tiang Kiat Property di Desa Tunggulsari Kabupa Ajar Goutama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ajar Goutama, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., Mhum, Hamidi Masykur S.H., MKn Fakultas Hukum Universitas Barwijaya e-mail: bismillahajargoutama7@gmail.com ABSTRAKSI Tanah  adalah  salah  satu unsur  terpenting  dalam  kehidupan manusia. Seiring peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, menuntut pembangunan baik berupa  pembangunan di bidang industri maupun pemukiman, hal ini tentu harus didukung dengan ketersediaan tanah. Sedangkan diketahui bahwa tanah yang tersedia jumlahnya terbatas. Maka hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Sebagaimana yang terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh PT. Tiang Kiat Property di Desa Tunggulsari Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah tersebut merupakan daerah hijau atau daerah kawasan pertanian. Persoalan mendasar yang menyebabkan tidak di patuhinya ketentuan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 64 Ayat 3 Huruf e Tentang Larangan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non adalah terkait dengan penegakan hukum yang lemah bagi pelaku alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Dan peraturan yang ada tidak mencantumkan ketentuan sanksi pidana bagi si pelanggar,serta belum terbentuknya komitmen yang kuat dalam pengendalian laju alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung.Adapun pengendalian ahli fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang dimaksud bagaimana bentuk, cara melindungi tanah pertanian di Kabupaten Tulungagung agar tidak dialih fungsikan oleh pemilik tanah pertanian atau pihak lain. terbagi atas dua macam yaitu perlindungan berupa pemberian insentif dan disisentif. Perlindungan insentif yaitu berupa pemberian penghargaan terhadap petani yang menjaga kesuburan tanahnya sedangkan perlindungan disisentif yakni berupa sanksi bagi pihak yang sengaja mengalih fungsikan tanah pertanian ke non pertanian. serta wancana pemda Kabupaten Tulungagug dengan membentuk suatu Peraturan Bupati, tentang larangan laih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, yang di dalamnya juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar.   Kata Kunci : Implementasi, Larangan, Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PELAKU SEORANG HOMOSEKSUAL(GAY) Dyah Ayu Setyorini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dyah Ayu Setyorini, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Faizin Sulistyo, S.H., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:ayudyah6565@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tinjauan kriminologis tindak pidana pembunuhan dengan pelaku seorang homoseksual (Gay). Dalam  tindak pidana tersebut, pembahasan ditekankan terhadap sebab kejahatan itu terjadi serta pengaruh perilaku menyimpang homoseksual terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis kriminologis. Kata Kunci: kejahatan, pembunuhan, homoseksual   ABSTRACT This research concern on  the criminological Review of Homosexual  Murder.In this research  the problem focus on  the background of the crime and  the influence   of homosexual unusual attitude .The techniques of this research using yuridis empiris research with criminological yuridis  research. Key word  : crime . murder . homosexual.
ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI DUE DILIGENCE OLEH BANK PENYELENGGARA UNTUK KELAYAKAN AGEN PERORANGAN PADA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF Novi Citra Trie Solihartati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novi Citra Trie Solihartati, Siti Hamidah, SH. M.M. Reka Dewantara, SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : novicitra3@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui Due Diligence oleh Bank Penyelenggara untuk kelayakan Agen Perorangan pada Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang Prinsip Kehati-Hatian Melalui Due Diligence Oleh Bank Penyelenggara Untuk Agen Perorangan Pada Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Bank Penyelenggara harus menerapkan prinsip kehati-hatian kepada Agen Perorangan dalam menyelenggarakan Laku Pandai, wujud dari prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan cara melalui Due Diligence (Uji Tuntas). Mengingat Agen Perorangan memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana maka penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Penyelenggara bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan juga bertujuan untuk menjaga bank tetap dalam keadaan yang sehat.   Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian, Uji Tuntas, Laku Pandai.   Abstract This study aimed to describe and analyze the shape of the precautionary principle carried through Due Diligence Bank of Organizing for Eligibility of Individual Agent on Financial Services without Office in the event of Inclusive Finance. The type of research used in this thesis is a normative legal research which is a research conducted by reviewing and analyzing in depth about the Precautionary Principle Through Due Diligence By Bank of Organizing for Individual Agents on Financial Services Without Office in the Event of Inclusive Finance. The results of this research explained that the Bank of Organizing must implement precautious principles to Individual Agents in implementing Inclusive FInance, the realization of precautious principles are done by means of Due Diligence. Given Individual Agents have high risk of misuse of funds, application of the precautionary principle by the Bank of Organizing aims to prevent misuse of funds and also aims to keep the banks remain in a healthy state. Key words : Precautionary Principle, Due Diligence, Smart Code.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL RUMAH ADAT BALI ATAS PEMANFAATAN TANPA HAK (Studi di Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli, Bali) Helen Novitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Helen Novitri, Sentot P. Sigito, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : helen.novitri7@gmail.com   Abstraksi : Rumah Adat Bali sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan warisan budaya budaya bangsa yang perlu dilestarikan, dijaga dan dilindungi keberadaannya. Hal ini menjadi penting dan perlu dilakukan melihat maraknya kasus klaim terhadap EBT yang seringkali diikuti oleh tindakan missappropriation, sehingga memberikan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat kustodian. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana cara masyarakat adat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap EBT Rumah Adat Bali atas pemanfaatan tanpa hak beserta hambatan yang ditemui selama pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa masyarakat adat dan pemerintah daerah, masing-masing memiliki cara yang berbeda namun saling mendukung dan menyempurnakan, dalam memberikan perlindungan terhadap EBT Rumah Adat Bali atas pemanfaatan tanpa hak, dimana pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap EBT Rumah Adat Bali.   Abstract : Balinese  Traditional House as one of the traditional cultural expressions (TCE )is the nation's cultural heritage that need to be preserved, maintained and protected its existence. This is important and necessary to look at the rampant cases of claims against EBT often followed by misappropriation action, so the impact of non-fulfillment of the rights of custodian people. This study focused on the problem of how indigenous and local governments provide legal protection against TCE of Balinese Traditional House on utilization without other rights and obstacles encountered during the implementation. Research carried out by socio-juridical research methods. The results of this study concluded that indigenous peoples and local governments, each of which has a different way but mutual support and enhance, in providing protection against TCE of Balinese Traditional House on utilization without rights, which implementation is not running optimally because there are still obstacles encountered in the protection of the law against TCE of Balinese Traditional House. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rumah Adat Bali, Pemanfaatan Tanpa Hak

Page 175 of 563 | Total Record : 5629

 173   174   175   176   177 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue