cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 174   175   176   177   178 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS David Oloan Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

David Oloan Purba Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: davipurb@gmail.com   Abstract Permit Traffic Impact Analysis for the hotel business given by the Department of Transportation Malang after their trials Traffic Impact Analysis which results in Traffic Impact Analysis documents. However, the implementation rules Malang Regional Regulation No. 7 of 2010 is still weak. Therefore many developers / businessman Hotel unlicensed Traffic Impact Analysis in carrying out the construction. Efforts Analysis of Impact of Traffic for the hotel business as a form of enforcement of the Regulation of Malang City Number 7 of 2010 is still not optimal in practice, due to several factors obstacles both internal of the agencies concerned (Department of Transportation Malang Licensing Service Agency (BP2T) Malang and Malang city Public Works Department), as well as from external constraints in this case the developer / entrepreneur Hotel in Malang who still do not know the entry into force of the regulation. Keywords: Traffic Impact Analysis, Hospitality Business, Local Regulation   Abstrak Ijin Analisis Dampak Lalu Lintas untuk usaha perhotelan diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang setelah adanya uji Andalalin yang hasil Andalalin tersebut yang dibentuk berupa dokumen Andalalin. Namun implementasi aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 masih lemah maka dari itu, banyak para pengembang/ pengusaha Hotel yang tidak memiliki ijin andalalin dalam melaksanakan pembangunannya. Upaya Analisis Dampak Lalu Lintas untuk usaha perhotelan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 masih belum optimal dalam penerapannya, dikarenakan beberapa faktor hambatan baik internal dari instansi-instansi yang bersangkutan (Dinas Perhubungan Kota Malang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang), maupun dari hambatan eksternal dalam hal ini pihak pengembang/pengusaha Hotel di Kota Malang yang masih belum mengetahui diberlakukannya Perda tersebut. Kata Kunci: Analisis Dampak Lalu Lintas, Usaha Perhotelan, Peraturan Daerah
URGENSI PENGAWASAN PRODUK “KREDIT ONLINE” DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN INDONESIA Muhamad Rizki Aulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Rizki Aulia, Siti Hamidah, S.H. M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H. M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rizky_rick@yahoo.com Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat sesuatu mengenai permasalahan pengawasan produk kredit online dalam kegiatan jasa keuangan di Indonesia yang bertujuan ntuk mendeskripsikan dan menganalisa perwujudan asas kepastian hukum terhadap produk kredit online sebagai produk lembaga keuangan yang dapat dikatakan suatu produk dalam lembaga keuangan serta peran Otoritas Jasa keuangan dalam hal ini. Penelitian ini ditekankan kepada ruang lingkup pengawasan Otortisas Jasa Keuangan terhadap kredit online sebagai produk dalam lembaga keuangan yang bersifat atau berbasis jaringan internet yang belum ada dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan pada saat ini. Kemudian adapun hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa kredit online merupakan produk dari Financial Technology (Fintech) yang termasuk dalam lembaga keuangan yang berbasis jaringan internet akan tetapi lembaga keuangan tersebut belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang berarti Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengawasinya, mengingat adanya asas kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu ada pada saat hukum itu terbentuk dengan resmi, dengan kata lain para pengusaha kredit online tersebut akan mendapatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan apabila perusahaan yang mengeluarkan kredit online menjadi satu padu dengan bank untuk adanya transparansi dana dan juga dengan cara Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan perundang-undangan mengenai Fintech tersebut. Kata kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan, Fintech, Kepastian Hukum   Abstrack In this study, the writer raise something about the problem of supervision of credit products online in the activities of financial services in Indonesia that aims to describe and analyze the embodiment of the principle of legal certainty in credit products online as the product of financial institutions which can be said to be a product in the financial institution and the role of Authority of Financial services in this case. This study is concerned with the scope of supervision of Authority of Financial Services for credit online as products in the financial institutions in nature of or based on Internet network that does not exist in the regulation of the Financial Services Authority at the moment. Then, while the results of this study explained that the online credit is a product of Financial Technology (Fintech) which is included in the financial institutions based on internet network but the financial institution does not have legislation which means the Financial Services Authority may not supervise, given the principle of legal certainty, which means that there is legal certainty in the law when it is formed officially, in other words online credit entrepreneurs will get the permission and supervision of the Financial Services Authority if the company that issued online credit into a single coherent with the bank for the transparency of funds and also by way of the Financial Services Authority to make regulations regarding the Fintech. Keywords: Supervision, the Financial Services Authority, Financial Institutions, Fintech, Legal Certainty
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN MA Riza Risky Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MA Riza Risky Ramadhan , Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawaijaya, Januari 2016, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, Dr Yuliati,SH.,LL.M.,Ardi Ferdian,SH,.MKn. Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana yang melakukan pengguguran kandungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kejadian tersebut di latar belakangi pengaruh perkembangan jaman, pemerkosaan semakin marak terjadi akibatnya kaum perempuan yang menjadi korban kehamilan tidak  dikehendaki akibat pemerkosaan, dengan adanya fenomena tersebut pemerintah membuat sebuah peraturan legalisasi aborsi akibat pemerkosaan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan,  untuk mengurangi jumlah kematian akibat aborsi ilegal yang di tangani selain dokter ahli. Pengaturan legalisasi aborsi pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 75(2)  bertentangan dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum pidana pasal 346 yang melarang aborsi apapun alasanya. Batas waktu maksimal aborsi ialah selama 40 menurut peraturan di bawahnya yaitu peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 31 yang di rasa penulis tidak berjalan optimal dengan persyaratan legalisasi aborsi akibat pemerkosaan. Rumusan masalah berdasarkan hal tersebut adalah Apakah ketentuan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban? Dan Apakah batas waktu maksimal aborsi selama 40 hari telah di rasa optimal karena terkendalanya prosedur legalisasi aborsi akibat pemerkosaan yang memakan waktu lama? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis dan meneliti menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa Berdasarkan penelitian di atas penulis mendapatkan hasil bahwa undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang akan melakukan aborsi akan tetapi pada peraturan di bawahnya yaitu menurut ketentuan peraturan pemerintah pasal 31(2) yang menyebutkan bahwa batas waktu maksimal aborsi ialah selama 40 hari di rasakan tidak optimal dalam penerapanya, waktu tersebut tidak mumpuni dengan peryaratan legalisai aborsi . SUMMARY MA Riza Risky Ramadhan, Crime Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, January 2016, LEGAL PROTECTION ON THE VICTIMS OF RAPE WITH VIOLENCE STATED IN ARTICLE 285 OF PENAL CODE  WHO THE COMMITTER OF ABORTION BASED ON LAW NUMBER 39 YEAR 2009 ABOUT HEALTH, Dr. Yuliati, SH., LL.M, Ardi Ferdian, SH, MKn. This undergraduate thesis brings about the issue of legal protection on the victims of rape with violence based on article 285 of Penal Code and who opt for abortion based on Law number 36 year 2009 about health. Due to the globalization, rape cases raise in number. consequently, the victims experienced unwanted pregnancy. This phenomena drives the government to established a rule on the legalization of abortion for victims of rape that is contained in in Law number 36 year 2009 about health. This law is intended to decrease the number of deaths caused by abortion handled by non-medical experts. The arrangment of the legalization of abortion contained in Law number 36 year 2009 article 75(2) contradicts the content of Penal Code article 346 which prohibits abortion regardless of the reason. The maximum limit of abortion is 40 days based on the Government Regulation number 61 year 2014 article 31 that does not seem to be well enacted based on the requirements of the legalization of abortion caused by rape. The research problems formulated are whether the article 75 of Health Law has provided legal protection on the victims and is the 40-day maximum limit given to perform the abortion been optimally enough considering the hindrances faced due to the longer process of abortion caused by rape . This research is juridical normative by design and is employing statute approach. The data was obtained from materials used are the primary, secondary, and tertiary law materials. The data was then analyzed using grammatical analysis. The findings of the research show that Law number 36 year 2009 about Health has provided legal protection on the victims of rape who perform abortion. However, the rule contained in the Government Regulation article 31(2) stating that the maximum limit for abortion is 40 days is considered to be not optimal in the application because the requirements required to fulfill take longer time to complete.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro) M. Tajul Assyafiq Ya’la
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Tajul Assyafiq Ya’la, Abdul Rachmad Budiono, Dr. S.H., M.H., Sudirman, M.A Faculty of Law, University of Brawijaya Email: zolaassyafiq@gmail.com ABSTRACT The author is aware that Bojonegoro is ranked the 4th in terms of marriage dispensation petition in East Java. After 2013, the petition in the Religious Court of Bojonegoro District, during 2014-2016, always increases. Besides, the technology advance which is not supported by parents’ strict supervision is also very influential for the child’s character formation and proper usage of technology. The research problems are: 1). How is the implementation of marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? 2). What are the factors underlying the issue for a marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? 3). How is the legal implications occurred caused by the marriage dispensation petition in the Religious Court of Bojonegoro District? This study is a field research using qualitative approach. The legal materials are obtained through interview. The legal material methods of analysis is descriptive analysis. The results of the study show several facts. First, the implementation of the marriage dispensation in Religious Court of Bojonegoro District is considered high. It also tends to increase from 2014 to 2016. It is occurred because of the development of technology and Bojonegoro city. Second, based on the interviews with the judges and the clerks of Religious Court of Bojonegoro District, social factor is one of the factors affecting marriage dispensation petition. It includes pregnancy before marriage, long-time relationship, and also an accepted proposal by the groom. Another factor is economic factor; the parents think that the child’s marriage will do a little help in reducing the family’s economic burden. In addition, education is considered as less important because the most important thing for them is supporting the family by having a job. Third, the legal implications occurrs because of the Marriage Law stating that married couples should be ready to take the responsibility after marriage. Meanwhile, in terms of Child Protection law, the legal implication states that the education and development of children become inhibited and less optimum because of an early marriage. Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Marriage Law, Child Protection Law PELAKSANAAAN DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. BOJONEGORO) M. Tajul Assyafiq Ya’la, Abdul Rachmad Budiono, Dr. S.H., M.H., Sudirman, M.A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: zolaassyafiq@gmail.com ABSTRAK Penulis mencatat bahwa Bojonegoro termasuk menduduki peringkat 4 tertinggi permohonan dispensasi kawin di Jawa Timur dan setelah tahun 2013 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro yaitu pada tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan. Selain itu adanya faktor perkembangan teknologi yang tidak didukung dengan pengawasan yang ketat dari orang tua juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak dalam memfilter serta menggunakan teknologi dengan baik. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro? 2). Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro?  3). Bagaimana implikasi hukum yang timbul terhadap permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik memperoleh bahan hukum adalah diperoleh dari wawancara. Metode analisis bahan hukum yg digunakan adalah deskriptif analistis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro tergolong tinggi dan dari tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin. Peningkatan ini terjadi karena faktor perkembangan teknologi dan perkembangan kota Bojonegoro. Kedua, dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro adalah faktor sosial yang diantaranya yaitu hamil di luar nikah, telah berhubungan dekat sejak lama dan ada juga yang karena telah diterima lamaran calon mempelai pria. Faktor ekonomi, para orang tua beranggapan dengan menikahkan anak akan sedikit membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu juga pendidikan kurang terlalu dianggap penting karena yang terpenting bagi mereka adalah bekerja untuk menghidupi keluarga. Ketiga, implikasi hukum yang timbul ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan yaitu pasangan harus siap menanggung beban tanggung jawab setelah menikah, sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak implikasi hukumnya yaitu pendidikan dan perkembangan anak menjadi terhambat serta kurang maksimal karena pada usia dini mereka sudah menikah. Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak
HAMBATAN LEGAL AUDIT DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN REALISASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi di Salah Satu Bank Syariah di Surabaya) Hafidz Fahmi Sumito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hafidz Fahmi Sumito, Dr. Sihabudin, SH. MH., Dr. Reka Dewantara SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstrak Pelaksanaan legal audit di perbankan syariah terhadap permohonan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk perbankan syariah memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini hambatan yang ditemui terbagi menjadi dua faktor. Yaitu, Account Officer (Analis Pembiayaan) Bank terkendala target pembiayaan, yang kedua kurang cermatnya account officer untuk menganalisa aspek legalitas nasabah pemohon. Sedangkan hambatan eksternal yang ditemui adalah yang pertama adanya tekanan dari nasabah existing (nasabah lama) dan yang kedua kurang pahamnya notaris tentang akad pembiayaan dalam perbankan syariah.  Upaya Bank sebagai pemberi fasilitas pembiayaan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, melakukan pelaksanaan monitoring internal Bank, yang kedua meningkatkan sumber daya manusia dan standar prosedur dalam legal audit, yang ketiga kerjasama dengan pihak dan instansi terkait pengecekan validitas agunan dan usaha. Kata kunci: Legal Audit, Pembiayaan Musyarakah, Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Resiko
REFORMULASI DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK Rahma Difa Sherfany
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.547 KB)

Abstract

Abstrack This journal focus on discussing the two issues the urgency reformulation Article 7 (2) (a) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, and policy reformulation diversion which reflects the principle of the protection of children, based on a normative juridical research, the approach of Legislation and approach of comparison, the purpose of this study was to determine the urgency of reformulating the provisions regarding the diversion, because in Article 7 (2) (a) in the Act are the same, it is mentioned that diversion can only be done on offenses punishable under the 7 (seven) years, this article does not reflect the principle of non-discrimination, equal treatment before the law, and deprivation of liberty as an effort in the last, so it is not yet fully reflect the principle of child protection, as should the Diversion can be applied to any type of offense criminal, and not rely on the criminal threat, as a comparison, this study compared the laws of the juvenile justice system in Indonesia and the law on the protection of children in the Philippines are the same as a State asia, and in the Juvenile justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Philippines, Diversion can be done against all types of criminal offense committed by the child. Keywords: diversion, Justice System, Juvenile Abstrak Jurnal ini fokus membahas dua permasalahan mengenai urgensi reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kebijakan reformulasi diversi yang mencerminkan prinsip perlindungan anak, berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Perbandingan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi reformulasi ketentuan mengenai diversi,karenapada Pasal 7 ayat (2) huruf (a) di dalam Undang-Undang yang sama, disebutkan bahwa diversi hanya bisa dilakukan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun, pasal ini tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi, perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terahir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, karena seharusnya Diversi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana dan tidak bergantung pada ancaman pidananya, sebagai pembanding penelitian ini membandingkan undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia dan undang-undang tentang perlindungan anak di Filipina yang sama sama merupakan Negara asia, dan didalam Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 (Republic Act No. 9344) Filiphina, Diversi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana yang dilakukan anak. Kata Kunci: diversi, Sistem Peradilan, Pidana Anak
AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Kamaludin Lipa Lebu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.868 KB)

Abstract

Abstract Tax on Acquisition of Land and Buildings, hereinafter referred BPHTB is one type of Local Tax is a tax on acquisition of land and / or buildings. The purpose of the collection BPHTB improve the reception area and hopes to cover the needs of regional spending. The fact that occurred in the district government has not formed a decree governing the examination of BPHTB as provided in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. As a result, provide opportunities for taxpayers who are not acting in good faith toying with the transaction price and the market price as well as allow it to cooperate with officers from the relevant authorities of fraud in the collection of BPHTB. This situation clearly gives loss to the district government in increasing local revenue. So were interested to examine the legal issues. The method used for this study is a normative legal research. Normative legal research approach law (statute approach) for reviewing legislation. While the conceptual approach (conceptual approach) in order to produce the concept of improvement. Next is an analytical approach (analytical approach) is to analyze the regulations to build and provide legal arguments on legal issues studied. Based on the research required to establish district head decree to fill legal vacuums in Article 87 Paragraph (4) and (5) the district Regional Regulation No. 2 of 2011 on Local Taxes. Thus creating legal certainty and legal justice, harmonization and synchronization in the implementation of the regulations on the Field Inspections BPHTB. The suggestion of writing a thesis by author is therefore not the establishment of the decree law then in filling the void that is doing discretion. Key word: simple examination courses bphtb, emptiness law Abstrak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut BPHTB adalah salah satu jenis Pajak Daerah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tujuan dari pemungutan BPHTB adalah meningkatkan penerimaan daerah dan harapannya dapat menutup kebutuhan pengeluaran daerah. Kenyataan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lembata belum membentuk Peraturan Bupati yang mengatur Pemeriksaan terhadap BPHTB seperti yang ditentukan Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Akibatnya memberi peluang bagi Wajib Pajak yang tidak beritikad baik mempermainkan harga transaksi dan harga pasar serta memungkinkan untuk bekerjasama dengan oknum dari instansi terkait melakukan penggelapan dalam pemungutan BPHTB. Keadaan ini jelas memberi kerugian  bagi Pemerintah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti persoalan hukum ini. Metode yang digunakan untuk Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji peraturan. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menghasilkan konsep perbaikan. Selanjutnya adalah pendekatan analitis (analytical approach) adalah menganalisis peraturan untuk membangun dan memberikan argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian maka Bupati Lembata wajib membentuk Peraturan Bupati guna mengisi Kekosongan hukum pada Pasal 87 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum, harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan peraturan tentang Pemeriksaan Lapangan terhadap BPHTB. Saran dari penulisan tesis oleh Penulis adalah oleh karena belum dibentuknya Peraturan Bupati maka dalam mengisi kekosongan hukum tersebut adalah melakukan diskresi.   Kata Kunci: pemeriksaan sederhana lapangan bphtb, kekosongan hukum
AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMOTONGAN GAJI SECARA SEPIHAK OLEH JURU BAYAR TERHADAP PIHAK BANK PADA KREDIT GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun) Firmansyah Deckiyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.312 KB)

Abstract

Abstract The credit facility is needed by the public both by individuals and business entities to meet the needs of its consumption or to increase its production activities. Both activities regarding the productive and consumptive activities. The purpose of this paper is to identify, analyze and describe the legal consequences of the termination of the cooperation agreement the pay cut unilaterally by a paymaster to the banks on credit income bracket fixed and remedies that can be taken by creditors of Bank Rakyat Indonesia when experiencing losses, related to the termination of the cooperation agreement the pay cut unilaterally by the paymaster. While the benefits of writing is expected to be useful for the development of science in general and may add a reference material as knowledge for those who want to learn about lending fixed income bracket. The method used in this thesis is a study using sociological juridical approach. Based on the research that has been done, then the problems first can be concluded that the implementation of an agreement made between the creditor and the debtor, if later, from the debtor can not carry out the fulfillment of its obligations, then the debtor, a key form of efforts to stop cooperation agreement unilaterally. While the problems that both the efforts made by the creditor in the event the debtor in this case from the Paymaster decided a cooperation agreement by which initially BRI moved BNI: the first, conducted by the bank is to do with the approach taken by the marketing team. secondly, the holding of meetings to gain consensus, and the third loan restructuring / renewal. Key words: the credit facility, effects, in unilateral termination of agreement Abstrak     Fasilitas kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Baik kegiatan yang menyangkut produktif maupun kegiatan yang bersifat konsumtif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan berpenghasilan tetap dan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditor Bank Rakyat Indonesia apabila mengalami kerugian, berkaitan dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah bahan referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang penyaluran kredit golongan berpenghasilan tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur, apabila dikemudian hari, dari debitur tidak dapat melaksanakan pemenuhan dari kewajiban-kewajibannya, maka debitur, melakukan bentuk upaya penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak.  Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni upaya  yang  dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur yang dalam hal ini dari pihak juru bayar memutuskan perjanjian kerjasama dengan melakukan yang awalnya BRI pindah BNI: pertama, yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh team marketing. kedua, diadakannya musyawarah untuk memperoleh mufakat, dan  ketiga dilakukan restrukturisasi kredit/perpanjangan. Kata kunci: Fasilitas kredit, Akibat Hukum, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak
PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENEGAK HUKUM KETIKA MEMERIKSA NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA SAAT MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS (Studi Kasus Di Majelis Kehoratan Notaris, Jakarta) Herdy Laban Nariwo Pihang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.787 KB)

Abstract

Abstract   Writing this paper discusses the legal issues relating to the role of Honorary Council of Notaries in giving consent to law enforcement when checking notary who allegedly violated the law. This problem motivated that Article 66 of Law No. 2 of 2014 mandated the Honorary Council of Notaries which has the authority to give consent to law enforcement officers to check the Notary. The research objective is to analyze the role of the panel of honorary notary in giving consent to law enforcement authorities when examining the notary who allegedly committed a violation of criminal law when running office, analyzing obstacles or constraints assemblies honor notary in approving the law enforcement officers who carry out the investigation and trial of a notary public, and analyze the assembly effort in improving the notary honor the authority and capacity to give consent to the law enforcement investigating a notary. From the description above raises some questions, What is the Role Honorary Council of Notaries in Gives Approval to law enforcement when Checking Notary, what barriers or constraints Honorary Council of Notaries in approving the law enforcement officers who carry out the investigation or proceedings against a Notary, how the efforts of the Honorary Council Notaries in improving authority and capacity to give consent to law enforcement that an investigation into the Notary. The method used in this paper is empirical legal research. The approach used that approach to the sociology of law. Results of the discussion of this writing that role of Honorary Council of Notaries in Agreement to Provide Law Enforcement when Checking Notary alleged Violations of criminal law while performing His post as a Notary should keep running. The area where the Notary Honorary Council Honorary Council take on the role of authority Notary Territory. Key words: role, the panel of honorary notary, violation of law, notaries Abstrak   Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan ini dilatarbelakangi bahwa pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengamanatkan Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penegak hukum untuk memeriksa Notaris. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis peran majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, menganalisis hambatan atau kendala majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap notaris, dan menganalisis upaya majelis kehormatan notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap notaris. Dari uraian diatas menimbulkan beberapa pertanyaan, Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris, apa hambatan atau kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, bagaimana upaya Majelis Kehormatan Notaris dalam meningkatkan kewenangan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. Hasil pembahasan dari penulisan  ini yaitu Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum pidana saat menjalankan Jabatannya sebagai Notaris sebaiknya tetap berjalan. Dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengambil peran kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Kata Kunci : peran, majelis kehormatan notaris, pelanggaran hukum, notaris
URGENSI KRIMINALISASI PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia) Lucky Elza Aditya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.462 KB)

Abstract

Abstract   The objectives of this research are (1) To understand and analyze the urgency of the policy settings in terms of criminal law criminalizing prostitution in Indonesia and to know and understand about the history of the Indonesian criminal code that has not been set on prostitution. (2) To understand and analyze the policies of criminalization of prostitution provisions in Indonesia in the future as a criminal law reform. This type of research is a normative legal research with normative juridical approach, primary and secondary legal materials were obtained by the authors analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation. The approach used is the comparative approach, conceptual approach, and the approach to legislation in order to answer and analyze the problems studied by the author. The results of this thesis study, the existence of a vacuum of norm and inconsistencies of norm in enforcement and prevention of prostitution that have an impact in the social, human rights, health and religion. Users criminalization and PSK as penal policy is a form of prostitution prevention efforts are implemented and structured integration with non penal policy. Criminalization aims to create legal certainty for the protection and welfare of the community. Key words: Urgency, Prostitution, and Criminalization Abstract   Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk memahami dan menganalisa tentang urgensi pengaturan kebijakan hukum pidana dalam hal kriminalisasi pelacuran di Indonesia serta mengetahui dan memahami tentang sejarah hukum pidana Indonesia yang belum mengatur tentang pelacuran. (2) Untuk memahami dan menganalisa tentang kebijakan kriminalisasi terhadap ketentuan pelacuran di Indonesia pada masa yang akan datang sebagai bahan pembaharuan hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjawab dan menganalisa permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hasil dari penelitian jurnal ini, adanya kekosongan hukum dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan pelacuran yang berdampak dalam bidang sosial, hak asasi manusia, kesehatan dan agama. Kriminalisasi Pengguna dan PSK sebagai kebijakan penal merupakan bentuk upaya penanggulangan pelacuran yang dilaksanakan secara intergrasi dan terstruktur dengan kebijakan non penal. Kriminalisasi bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: urgensi, pelacuran, dan kriminalisasi

Page 176 of 563 | Total Record : 5629

 174   175   176   177   178 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue