cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 172   173   174   175   176 
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGIRIMAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Herona Express Malang) Aditya Ryan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Ryan Rizona Tarigan, Dr. Yuliati, S.H. LL.M, Yenny Eta Widyanti, S.H. M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: aditya.tarigan94@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila sepeda motor yang dikirimkan mengalami kerusakan selama proses pengirman yang dilakukan oleh PT Herona Express Malang. Penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan hak konsumen dalam mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian kerusakan sepeda motor yang dilakukan oleh PT Herona Express Malang belum dilaksanakan dengan baik. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Herona Express Malang untuk mewujudkan pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan kerugian yang dialami konsumen adalah memberikan ganti rugi terhadap sepeda motor yang mengalami kerusakan minimal 75 persen dari total kerusakan yang ada dan menanggung biaya ganti rugi 75 persen dari harga pasar sehingga sisanya tetap ditangggung oleh konsumen atau pemberian ganti rugi yang sebanding dengan nilai kerugian yang diderita konsumen. Kata Kunci: Implementasi, Pengiriman, Konsumen, Ganti Rugi   Abstract This study discusses the customer rights on getting the compensation for the damaged on motorcycle delivered by PT Herona Express Malang. The researcher used Juridical empiric design with juridical sosiology approach. the primary and secondary data obtained was analyzed descriptively. The findings of the study show that article 4 letter h of Law number 8 year 1999 concerning with the consumer right in obtaining compensation over the damaged on the motorcyle provided by PT Herona Express Malang is not fully applied yet. In realizing article 4 letter of Law number 8 year 1999 about Customer Protection, PT Herona Express Malang provides compensation to customer whose motorcyle suffers damage by giving at minimum 75% fund of the damage and the rest will be imposed on the customer or by providing full compensation over the damage. Keywords: Implementation, Delivery, Customer, Compensation
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA BANK TERKAIT TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU DIDALAM MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI Muhammad Farizal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Farizal, Dr. Yuliati, SH., LL.M., Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: mfarizal18@gmail.com   ABSTRAK Pada penelitian ini menganalisis pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada bank terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu melalui mesin anjungan tunai mandiri. Kedua peraturan tersebut masih berlaku dan saling mengatur terhadap tindak pidana yang sama. Penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa bank dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bila terbukti melakukan tindak pidana peredaran uang palsu didalam mesin anjungan tunai mandiri berdasarkan pasal 26 ayat (3) Juncto pasal 36 ayat (3) undang-undang mata uang dikarenakan Undang-Undang Mata Uang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kata Kunci: pertanggungjawaban,  Peredaran Uang Palsu, Anjungan Tunai Mandiri CRIME RESPONSIBILITY ON THE BANK CONCERNING WITH FORGED MONEY CIRCULATING ON AUTOMATIC TELLER MACHINE Muhammad Farizal, Dr. Yuliati, SH., LL.M., Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. Faculty of Law University of Brawijaya Email:mfarizal18@gmail.com ABSTRACT In this study, it analyzed article 249 Penal Code with Article 26 paragraph (3) Law of Currency as the basis of criminal responsibility at the bank related to the crime of counterfeit money circulation in the automated teller machine. Both regulations are still valid and each set against the same criminal act. This law research was carried out by the normative legal research. Based on the results of research and discussion, it can be deduced that the article 249 Book of Penal Code can not be used as a basis for criminal sanctions against banks that committed the crime of counterfeit money circulation in the automated teller machine. Banks may be criminally accountable if proven to have committed the crime of counterfeit money circulation in the automated teller machine pursuant to Article 26 paragraph (3) Juncto article 36 paragraph (3) Law of Currency because the Currency Act is lex specialist from Book of Penal Code Key words: Crime Responsibility, Forged Money Circulation, Automated Teller Machine
HAMBATAN DALAM PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) (Studi di Kantor Notaris Kota Kediri) Gracia Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gracia Maharani, Dr. Budi Santoso, S.H.,L.L.M Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: gracemaharani010@gmail.com   ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai hambatan dalam perubahan bentuk badan usaha CV menjadi PT di Kantor Notaris di Kota Kediri dan upaya Kantor Notaris di Kota Kediri dalam menangani hambatan perubahan bentuk badan usaha CV menjadi PT. Penulisan disini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknis analisis data kualitatif, teknis analisis data tersebut penulis gunakan untuk mendeskripsikan data dan mengolah data primer maupun sekunder yang merupakan hasil dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Tahap terakhir terdapat kesimpulan dan memberikan solusi, bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan di beberapa Kantor Notaris di Kota Kediri, mengenai perubahan bentuk badan usaha ini ditemukan perbedaan pelaksanaan atau prosedur perubahan badan usaha yang dijumpai di beberapa Kantor Notaris di Kota Kediri. Perubahan bentuk badan usaha ini memang diperbolehkan tetapi fakta yang terdapat di lapangan mengapa ditemukan perbedaan prosedur pelaksanaan yang dilakukan di setiap Kantor Notaris di Kota Kediri, sehingga hal tersebut yang menjadi permasalahan, hambatan apa yang terjadi sehingga muncul perbedaan pelaksanaan di setiap Kantor Notaris ini. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan dari segi substansi atau tidak ada aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai perubahan bentuk badan usaha dari CV menjadi PT sehingga mengakibatkan perbedaan pelaksanaan.   Kata Kunci: Hambatan, Badan Usaha, Commanditaire Vennootschap, Perseroan Terbatas .
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Bantaran Sungai Di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Sulthan Shalahuddin Nur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sulthan_shalahuddinnur@yahoo.co.id Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email : sulthan_shalahuddinnur@yahoo.co.id   Abstract   Law enforcement is the enactment of instruments and sanction in the field of administrative law, crime law and civil law with the purpose of compelling a law object to obey the environmental law. Law enforcement  is applied to all members of the  high and low society. Based on Islamic Law, law inforcement is based on syariah as Imam Ghazali states that it is included in the level of maslahah dharuriyah which sets five Islamic principles as the guidance. Those principles are maintaining the religion, soul, mind, heredity, and wealth to be possesed by each civilian.the issue that surfaces is law enforcement in the river bank, in which it states that any activity that inihibits environmental preservation or can cause damage to the environment is prohibited. This study is aimed at dicussing the law enforcement on the building built along the river bank seen from the perspective of maslahah mursalah. It is also aimed at revealing the relevance of social benefit with the law enforcement on the buildings builts along the tertiary river bak on Jalan Joyotambaksari, Lowokwaru district, Malang city. Consequently, this study fallls into the category of empirical research in which the researchers directly go to the field to do the research. The approach used is Juridical Sosiology. For the data collection, this research employed interview and documentation obtained from businesmen setting up their business in that particular river bank and the local governmental employees.  For data analysis, the researchers employed the concept of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. The findings of the study show that the Article 157 Law Number 1 year 2011 about Housing and Article 36 chapter (1) and Article 69 chapter (1) of Law Number 32 year 2009 about the Protection and Management of Environment fail to be enacted. Meanwhile, when sseen from the Islamic law perspective that has a purpose of providing benefits for the mankind, the issue also fails to conform with`the law. The facts in the field show that the surrounding society and the businessmen residing along the river bank are nowt well informed about the law. Therefore, they only made the agreement orally. The society holds the principle pf belief and family that in turns makes the law enforcement become weaker and cannot even ve used to protect them for legal matters. Key Words : Law Enforcement, River Bank , Maslahah Mursalah. Abstrak   Penegakan hukum adalah penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum dilakukan untuk semua masyarakat baik dari golongan tinggi ataupun golongan rendah. Sedangkan menurut hukum hukum Islam penegakan hukum bisa muncul melalui tujuan syariat sebagaimana pandangan Imam Ghazali bahwa hal ini termasuk dalam tingkat maslahah dharuriyah yang mengutamakan lima prinsip keislaman yang menjadi pedoman, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat bernegara. Persoalan yang terjadi adalah penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai, yang dalam peraturannya ada larangan melakukan suatu kegiatan yang berdampak pada terhambatnya pelestarian pada lingkungan secara berkelanjutan, bahkan menjadi dampak pada kerusakan lingkungan. Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai perspektif maslahah mursalah, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi kemanfaatan umum dengan penegakan hukum terhadap bangunan di bantaran sungai tersier Jalan Joyotambaksari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Maka penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para pengusaha yang berada di bantaran sungai tersebut dan pejabat pemerintahan setempat. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode editing, classifiying, verifying, analyzing, dan concluding. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses penerapan yang tercantum dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman serta Pasal 36 ayat (1) dan 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak terlaksana, sedangkan dari sisi hukum Islam sebagaimana bertujuan demi kemaslahatan umat juga belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun fakta di lapangan menunjukan bahwa masyarakat sekitar dan pengusaha di bantaran sungai tersebut masih awam tentang hukum, mereka melakukan perjanjian melalui lisan, warga lebih kepada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadikan penegakan hukum tersebut lemah bahkan tidak bisa menjadi pelindung dalam hukum. Kata kunci : Penegakan Hukum, Bantaran Sungai, Maslahah Mursalah.
PENEGAKKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG DILAKUKAN POLISI LALU LINTAS KEPADA PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota) Juan Aldo Suastomo Suarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Juan Aldo Suastomo Suarto, Prof. Masruchin Rubai, S.H., MS., Ardi Ferdian, S.H., Mkn Law Faculty of University Brawijaya Email: suarto.jr@gmail.com ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai penegakkan hukum mengenai pemenuhan kewajiban uji tipe terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas di Kota Malang yang mana kewenangan dari penegakkan hukum ini ada pada fungsi Satuan Lalu Lintas Polres Malang Kota. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan penegakkan hukum dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban uji tipe yang harus dilaksanakan, baik itu untuk kendaraan bermotor dan ataupun yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Tujuan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang merupakan kejadian fakta/konkrit dalam penegakkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan bermotor penyandang disabilitas di Kota Malang. Juga mengetahui seberapa efektif hukum yang ada sekarang ini dalam menangani permasalahan yang di bahas di dalam penulisan skripsi ini. Hambatan penegakkan hukum bagi kendaraan bermotor penyandang disabilitas yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipengaruhi faktor informasi, fasilitas, dan proses dalam pemenuhannya.   Kata Kunci: Penegakkan, Disabilitas, Kendaraan Bermotor
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. (Studi Di Universitas Brawijaya Malang) Ornelia Prasetyasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ornelia Prasetyasari, Agus yulianto, S.H, M.H., Dr. Shinta Hadiyanti, S.H, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : orneliaprasetyasari@gmail.com Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara karena penghapusan barang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan barang milik negara. Hal ini dilatarbelakangi bahwa penghapusan barang merupakan langkah terakhir dalam upaya penertiban barang milik negara yang sangat penting dalam administrasi. Penghapusan barang tidak dapat dianggap mudah, sebab lamanya proses penghapusan barang milik negara dan dimungkinkan munculnya suatu kondisi dimana barang yang sudah tidak layak pakai, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki nilai ekonomis, dan sudah tidak dapat memberi kontribusi namun masih berada dalam pengurusan dan penguasaan suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut yang akan membebani biaya operasional perawatan dan keamanan barang milik negara.   Kata kunci : penghapusan, barang milik negara.                                             Abstrack In this thesis, the author discusses the procedures of the abolition of state property because the removal of goods is very important in the management of state property. This is motivated that the abolition of goods is the final step in the enforcement efforts of state property which is very important in the administration. The abolition of goods can not be considered easy, because the lengthy process of the abolition of state property and the possible emergence of a condition in which the goods which have been unsuitable, not having benefits, not having economic value, and has been unable to contribute but remained in the management and control of any public authority. It will burden the operational costs of care and the safety of state property. Keywords : abolition, state property
PENYERANGAN ISRAEL TERHADAP WARGASIPIL DI RUMAH SAKIT AL-AHLI PALESTINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KONFLIK BERSENJATA ISRAEL PALESTINA) Iwan Saputro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,September 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iwan Saputro, Herman Suryokumoro, S.H, M.S., Ikaningtyas, S.H, LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : iwankreiis@gmail.com   Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai penyerangan Israel terhadap warga sipil di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina. Hal ini dilatarbelakangi oleh Hukum Humaniter yang sudah jelas mengatur mengenai tata cara dalam peperangan dan perlindungan penduduk sipil masih sering dilanggar pada setiap serangan-serangan Israel terhadap Palestina sehingga menyebabkan kejahatan kemanusian yang berat.. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serangan yang dilakukan oleh Israel dapat dibenarkan atau tidak oleh Hukum Humaniter Internasional dan upaya apa yang dapat dilakkan peserta perang dalam konflik bersenjata.         Kata Kunci : Penyerangan, Warga Sipil, Rumah Sakit, Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata Israel dan Palestina.                               Abstrack In this thesis , the authors discuss the Israel aggression against civilians in the Al - Ahli Hospital Palestine. This is motivated by the obvious humanitarian law governing the procedures of war and the protection of civilians still often violated in any Israeli attacks against Palestinians , causing severe crimes against humanity . This paper uses normative juridical methods and approach used is the approach legislation and case approach and analysis used is descriptive analysis. The purpose of this study is to investigate the attacks carried out by Israel can be justified or not by international humanitarian law and any attempt to dilakkan participants of war in armed conflict .       Keywords : Aggression, Civilians , Hospital , International Humanitarian Law , Armed Conflict Israel and Palestine
ANALISIS YURIDIS TENTANG CYBER ATTACK YANG DITUJUKAN KEPADA PERUSAHAAN MULTI NASIONAL MENURUT TALLIN MANUAL ON INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO CYBER WARFARE (Studi Kasus Cyber Attack Yang Dilakukan Oleh Korea Utara Terhadap Sony Pictures Di Agus Khairi Pratama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agus Khairi Pratama Putra, Setyo Widagdo, Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :pratamaoffice@gmail.com Abstrak Serangan siber adalah ancaman nyata berupa suatu kejahatan di dunia maya yang dapat menyerang siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Serangan ini sulit untuk diprediksi dan besar kerusakan tidak tergantung dari besarnya serangan melainkan bergantung kepada mekanisme pertahanan target dan tujuan dari pelaku penyerangan. Begitu banyak kasus telah menunjukkan bahaya dari bentuk serangan ini, namun masyarakat internasional terkesan acuh, terbukti dengan belum adanya peraturan atau konvensi internasional resmi yang mengatur mengenai serangan semacam ini. Kesulitan muncul ketika serangan siber terjadi dan lingkup serangannya melintasi batas territorial Negara, sehingga tidak dapat lagi diatur menurut hukum Negara tertentu. Kasus di dalam skripsi ini adalah contoh ideal atas permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek legalitas dari serangan siber yang merugikan Sony Pictures di Amerika Serikat, dimana serangan ini dipelopori oleh Guardian of Peace yang merupakan grup peretas teratribusi sebagai bagian organ Negara dari Korea Utara. Meneliti bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan Sony Pictures sebagai ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan dari serangan, dan menganalisa setiap faktor-faktor yang mendukung pertanggungjawaban tersebut. Dari hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa serangan siber yang dilakukan oleh Korea Utara adalah tidak absah dan melawan hukum, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Namun, Sony Pictures sebagai korban dari tindakan ini tidak dapat serta merta melakukan penuntutan, dikarenakan belum jelasnya status hukum dan keperibadian hukum suatu perusahaan multinasional dalam lingkup internasional. Tanpa adanya status dan keribadian hukum yang melekat padanya, maka hak untuk melakukan penuntutan didepan forum internasional sebagai hak terpenting seorang korban tidak dapat dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini adalah dengan memberikan pengakuan internasional atas status hukum tersebut. Kata Kunci: Serangan Siber, Perusahaan Multinasional, Status dan Kepribadian Hukum Internasional   JURIDICAL ANALYSIS ON CYBER ATTACK ADDRESSED TO MULTI NATIONAL COMPANY BASED ON MANUAL ON INTERNATIONAL LAW APPLICABLE TO CYBER WARFARE (A Case Study on Cyber Attack Comitted by North Korea toward Sony Pictures in the United States) Agus Khairi Pratama Putra, Setyo Widagdo, Patricia Audrey Ruslijanto Law Faculty Universitas Brawijaya Email :pratamaoffice@gmail.com Abstract Cyber attact is a real threat in the form of cyber crime that can attack anyone, anywhere, and anytime. This attack is unpredictable and can cause substantial damage that does not depend on how great the attack is. Instead it depends on the defend mechanism of the target and the objective of the doer. Many cases have shown the danger of this kind of attack. However, international society remains ignorant. It is evident by the fact that there has not been any law of official international convention defined in repsonse to such attack. Problems occur when cyber attack takes place and the scope of the attack crosses the boundary of countries so that the law set to govern it is no longer applicable. The case brought about in this research is an ideal example of the issue. This study is aimed at analyzing the legal aspect of cyber attack that harms Sony Pictures in the United States. The attack was initiated by Guardian of Peace that was an attributed hacker group as part of North Korean Country.  Therefore, this research was intended to examine the forms of responsibility that can be claimed by Sony Pictures as the compensation over the damaged caused by the attack, and to analyze each factor of the claim for the responsibility. The findings of this resaerch show that cyber attack commited by North Korea is againts the law so that the country holds responsibility of the doing.  However, Sony Pictures as the victim cannot sue the country because the legal status of a multinational company in international scope is not yet clear. With this kind of status, claiming the right over responsibility in international forum cannot be performed. Instead, the effort can be done in solving this kind of issue is by granting an international avowal on the legal status of the case. Key words: Cyber Attack, Intermational Company, International Law Status
IMPLEMENTASI PASAL 52 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) Dita Ernanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dita Ernanda, Dr. Yuliati, S.H., L.LM dan Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ernandadita@gmail.com   Abstrak : Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi antara konsumen dan pelaku usaha di BPSK Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan populasi dan sampel dengan cara purposive sampling, serta bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari responden secara objektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi di BPSK Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan proses yang dijalani kedua belah pihak dalam bersengketa di BPSK juga sudah sesuai dengan isi pasal 52 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi yang dilakukan oleh BPSK Kota Malang tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap proses pelaksanaannya.   Abstract : This study discusses the consumer dispute resolution through mediation between consumers and businesses in the BPSK Malang. In this study the writer used juridical empirical research method, using sociological juridical approach by collecting population and sample by means of purposive sampling, as well as primary and secondary legal materials obtained from respondents objectively based on the fact that takes place, then linked them to the positive law in Indonesia. Consumer dispute resolution through mediation in BPSK Malang carried out in accordance with the procedures and process performed by both sides in the dispute in BPSK have also been in conformity with the contents of article 52 letter a Consumer Protection Law. Consumer dispute resolution through mediation conducted by BPSK Malang was not regardless of supporting factors and inhibiting in any implementation process.   Kata kunci: Mediasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
EKSISTENSI KEPENTINGAN HUKUM YANG DILANGGAR PADA PEMERIKSAAN PERKARA SECARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Abdul Ghofar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Unsurnya yakni tindak pidana yang dilakukan secara penyertaan oleh orang yang berstatus sipil bersama orang yang berstatus militer. Dalam pelaksanaan pemeriksaan koneksitas harus dilihat bahwa kepentingan hukum mana yang telah dilanggar dan menimbulkan kerugian pada kepentingan umum atau kepentingan militer sehingga kasus tersebut akan diperiksa dan diadili dalam salah satu lingkungan peradilan yakni lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer. ketentuan tersebut tentunya harus memiliki batasan penafsiran sejauh mana kepentingan hukum itu menimbulkan kerugian lebih besar terhadap kepentingan militer maupun kepentingan umum. Dewasa ini terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan TNI dan Sipil di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, perkara tersebut sejak dari tingkat penyidikan sampai persidangan ditangani oleh lingkungan peradilan masing-masing karena dirasa bagi aparat penegak hukum ketika dilaksanakan pemeriksaan secara koneksitas tidak mudah dan tidak sederhana hal ini berarti tidak sesuai dengan asas hukum acara pidana yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dari permasalahan tersebut menimbulkan dampak yakni tujuan dari pasal koneksitas ini menjadi tidak terpenuhi yakni koneksitas memberikan jaminan bagi pelaksanaan peradilan koneksitas yang cepat dan adil. Untuk itu penulis mengusulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana yang melibatkan anggota TNI dan Sipil dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Alasan penulis adalah karena dalam ketentuan koneksitas menyebutkan bahwa perkara pada umumnya disidangkan di Peradilan Umum dan hanya untuk maksud tertentu diadili di Peradilan Militer maka pemeriksaan dapat dilakukan pada peradilan umum dengan pemeriksaan acara biasa yang tentunya tidak memberatkan penegak hukum.     Kata Kunci : Pemeriksaan Koneksitas, Penentuan Lingkungan Peradilan, Sipil dan Militer   THE EXISTENCE OF LAW INTEREST VIOLATED THE EXAMINATIONS OF THE CRIMINAL CASE IN INDONESIA JUDICIAL SYSTEM Studies in the Military Court III-12 Surabaya Abdul Ghofar, Dr. Bambang Sudjito, SH., M. Hum, Faidzin Sulistio, SH., LL.M. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: Ghofary@hotmail.com ABSTRACT   Connectivity has been set in the Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The element that is a criminal offense which is done by the inclusion of the civil status of people with people with the status of the military. In the implementation of the connectivity checks must be seen that the interests which law has been violated and cause harm to the public interest or the interests of the military so that the case will be examined and judged in one of the neighborhoods of justice, ie the General Courts and Military Courts. The provision would have to have limits the extent to which the interests of legal interpretation that cause greater losses to the interests of the military and the public interest. Today the scrutiny of criminal cases involving the military and civilians in the Military Court III-12 Surabaya is not carried out in accordance with the Criminal Procedure Code applies, the case since the level of investigation until the trial was handled by the courts of each because it was felt for law enforcement agencies when carried out checks connectivity is not easy and not simple this means not in accordance with the principle of criminal procedural law, namely the principle of quick, simple and inexpensive. The impact of the problems that the purpose of Article fulfilled i.e connectivity provide guarantees for the administration of justice and fair fast connectivity. To the authors propose that the inspection related to offenses involving members of the military and civilians carried out in accordance with the Criminal Procedure Code apply. The reason the author is due to the provision of connectivity to mention that cases are generally heard in a general court and only for a specific purpose tried in military courts, the examination can be done at the public courts with regular events examination would not burden law enforcement. Keywords: Examination of connectivity, Determination Courts, Civil and Military

Page 174 of 563 | Total Record : 5629

 172   173   174   175   176 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue