cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 193   194   195   196   197 
Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) Try Wahyu Widanarti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Try Wahyu Widanarti, Lutfi Efendi,S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati,S.H.,M.H Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: widhatrywahyu@gmail.com   ABSTRAK Try Wahyu Widanarti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) Lutfi Effendy,S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati,S.H.,M.H. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dimana pengguna tenaga kerja asing sering menyembunyikan tenaga kerja asing illegal. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing berdasarkan pasal 14 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur? serta Faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing Provinsi Jawa Timur berdasarkan pasal 14 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 dan beserta solusinya? Untuk menjawab permasalahan diatas, Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengawas tenga kerja asing di Diskertrans Jatim dengan jumlah TKA yang ada di Provisni JATIM tidak seimbang. Dengan demikian  kurangnya personil pengawas dapat dikatakan sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan TKA oleh Diskerrans Provisni Jawa Timur. solusi yang diberikan oleh Diskertran saat ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pengawasan tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang dan peraturan gubernut no 19 tahun 2017 dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung oeh Diskertrans Jatim pada masing-masing perusahaan kabupaten atau kota, dan TKA terkait dengan aturan tentang pengawasan TKA dan sanksi jika melanggar aturan yang berlaku.Kata Kunci: Pelaksanaan Pengawasan, Tenaga Kerja Asing ABSTRACT The issue discussed in this research is related to the issue regarding stay permit and working permit, in which it is common for employers not to be transparent about employing foreign workers. This issue leads to the following research problem: how are foreign workers watched according to Article 14 Paragraph (3) of Governor Regulation of East Java Number 19 of 2017 by Department of Labour and Transmigration of the Province of East Java? What factors impede the execution of the supervision of foreign workers of the Regency of Mojokerto according to Article 14 Paragraph (3) of Governor Regulation of East Java Number 19 of 2017 and what is the solution provided? The methods used in this research involved empirical juridical methods with the socio-juridical approach. The research result indicates that the number of those responsible for the supervision and the number of foreign workers is imbalanced. The lack of those in charge of supervision is one of the impeding factors existing in the department of the Province of East Java. The solution once provided is by holding a socialization concerning supervisory measure for workers as regulated in Act and Governor Regulation Number 19 of 2017. The socialization can be directly executed by agencies in regencies or cities. Sanctions may be imposed on any infringement of existing regulations. Keywords: execution of supervision, foreign workers. 
ЕFЕKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PЕRATURAN DAЕRAH PROVINSI DAЕRAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TЕNTANG KЕTЕRTIBAN UMUM MЕNGЕNAI PЕNUTUPAN JALAN JATIBARU RAYA TANAH ABANG Rizki Risnandar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Risnandar, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H, Arif Zainudin, SH., M.Hum. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rizkirsndr@ymail.com   ABSTRAK Penulisan skripsi ini terkait Еfеktivitas Pasal 25 ayat (1) Pеraturan Daеrah Provinsi Daеrah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tеntang Kеtеrtiban Umum Mеngеnai Pеnutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya kebijakan tersebut. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data sampling dari dinas yang terkait, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang, dan wawancara terhadap masyarakat. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Еfеktivitas Pasal 25 ayat (1) Pеraturan Pеmеrintah Daеrah Provinsi Daеrah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tеntang Kеtеrtiban Umum Mеngеnai  Kеbijakan Pеmеrintah Provinsi DKI Tеrkait Pеnutupan Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang belum efektif, dikarenakan masih banyak permasalahan yang timbul akibat kebijakan tersebut. Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan Pemerintah, Penutupan Jalan, Pedagang Kaki Lima ABSTRACT Rizki Risnandar, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, August 2018, Effectiveness of Article 25 Paragraph (1) of Provincial Regulation of Provincial Region of Capital City of Jakarta Number 8 of 2007 on Public Order regarding Provincial Government Policy of Capital City of Jakarta over Jatibaru Raya Road Shutdown in Tanah Abang, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., M.H., and Arif Zainudin, SH., M.Hum. To give an answer to the above issue, this research studies reaction and phenomenon occurring in society towards the policy the legal materials employed are relevant to the issue observed, obtained from library research, data sampling from related departments, interviews with authorized experts/parties and with the locals. All the obtained data were then analyzed with qualitative descriptive methods to present the research result in a more systematic form to give a solution to the legal issue that is formulated. It can be concluded that the effectiveness Article 25 Paragraph (1) of Provincial Regulation of the capital city of Jakarta Number 8 of 2007 on Public Order regarding the Provincial Government Regulation over Jatibaru Raya road shutdown in Tanah Abang has not been effectively implemented due to increasing number of issues caused by the policy implementation. Keywords: effectiveness, government regulation, road shutdown, and street vendors. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI DALAM HAL KOPERASI MELAKUKAN KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA TANPA IZIN Beryl Yerikho Agusta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beryl Yerikho Agusta, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., MKn, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: berylyerikho@ymail.com   ABSTRAK Skripsi ini di latar belakangi oleh permasalahan perlindungan terhadap anggota koperasi dalam hal koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin. Dalam penelitian juga membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam bentuk preventif maupun represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban atau anggota koperasi yang mengalami kerugian akibat koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Bentuk perlindungan hukum represif bagi anggota koperasi yaitu dengan adanya sanksi berupa penggantian kerugian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan sanksi administratif dan pidana penjara agar mendapat efek jera dan mengakhiri kegiatan koperasi yang membuat kerugian bagi anggota koperasi yang diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anggota Koperasi, Koperasi, Kegiatan Penghimpunan Dana, Tanpa Izin ABSTRACT This research is in the background by the issue of protection of members of cooperatives in the case that cooperatives carry out fundraising activities without permission. In the study also discussed how the form of legal protection for members of cooperatives in the form of preventive and repressive. The purpose of this study was to analyze the form of legal protection that could be given to victims or members of cooperatives who suffered losses due to cooperatives carrying out fundraising activities without permission. The form of preventive legal protection is contained in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Ministerial Regulation Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015 concerning Cooperative Supervision. Repressive form of legal protection for members of cooperatives is the existence of sanctions in the form of compensation which is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, and administrative sanctions and imprisonment in order to get a deterrent effect and end the activities of cooperatives which make losses to cooperative members regulated in Law No. 7 of 1992 concerning Banking. Keywords: Legal Protection, Cooperative Members, Cooperative, Fund Collecting, Without Consent
Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Jombang (Studi Kasus di PD BPR Bank Jombang) Mohammad Izzul Islamy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Izzul Islamy, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: izzul230@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini akan membahas mengenai Penyelesaian Kredit Multiguna Bermasalah Pada Debitur Meninggal Dunia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dprd Kabupaten Jombang. Jika debitur sebagai orang yang menerima kredit meninggal dunia, maka segala kewajibannya beralih kepada ahli waris. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 833 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal Tanggung jawab ahli waris menjadi satu hal yang penting bagi pihak kreditur. Meninggalnya debitur dapat menyebabkan permasalahan dalam pelunasan kredit jika ahli waris dari debitur yang meninggal dunia enggan untuk bertanggung jawab dalam pelunasan kredit serta melakukan gugatan terhadap PD BPR Bank Jombang.  Akibatnya, proses pembayaran kredit akan tertunda dan menyebabkan kredit bermasalah Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Surat Keputusan Pengangkatan DPRD, Kasus Perdata ABSTRACT This research discusses issue resolution over multi-purpose loan proposed by a debtor who passes away with the appointment letter of a member of Regional House of Representatives of the Regency of Jombang. When the debtor passes away, all the liability goes to the heir of the debtor. This is regulated in Civil Code Article 833 Paragraph (1) stating that receiving things, rights, and all the receivables of the dead debtor is essential for the creditor. The passing of the debtor could trigger issues over paying off the loan when the heir of the dead is reluctant to pay off the loan and files a charge against the rural bank (BPR) of Jombang. As a result, the delayed process of paying off loan leads to another issue. Keywords: bad credit, decision letter of appointment of the member of Regional House of Representatives, civil case   
EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) HURUF A PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT KETAATAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PROGRESIF (Studi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Raja Leon Marsinga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raja Leon Marsinga, Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.Hum, Agus Yulianto S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: simanjuntakleon@gmail.com   ABSTRAK Mengenai upaya penghindaran pajak progresif kendaraan bermotor sudah menjadi rahasia umum bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, untuk dapat menghindari dikenakannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor, dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Еfеktivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini mengkaji reaksi dan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap adanya Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan, data-data dokementasi dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta, wawancara terhadap ahli/pihak yang berwenang. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pasal 7 ayat (1) huruf A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Ketaatan Wajib Pajak Terhadap Pajak Progresif belum efektif Kata kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib Pajak, Pajak Progresif ABSTRACT Progressive tax avoidance is quite common to take place among taxpayers in the province of Jakarta. Avoiding such a tax as regulated in the Regional Regulation of the Province of Jakarta Number 2 of 2015 on vehicle tax leads to the following research problem: What is the effectiveness and measures taken by Tax office and regional levy of the Province of the Capital City of Jakarta concerning the effectiveness of Article 7 Paragraph (1) letter A of Regional Regulation of the Province of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax related to Tax Compliance by Taxpayers with Progressive Tax? Empirical juridical methods were used in this research to study the response and phenomenon occurring among societies regarding Article 7 Paragraph (1) Letter A of Regional Regulation of the Provincial area of Capital City of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax. Legal materials were obtained from literature review, documentation from Tax Office and Provincial Levy of Jakarta, and interviews with authorized experts/officials. The obtained data were then analyzed through a descriptive method in order to present a more systematic writing to provide a solution to the legal issue formulated. It is concluded that Article 7 Paragraph (1) letter A of Regional Regulation of the Province of Capital City of Jakarta Number 2 of 2015 on Vehicle Tax regarding Tax Compliance with Progressive Tax has not been effectively implemented. Keywords: effectiveness, vehicle tax, the taxpayer, progressive tax
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DI KOTA BLITAR (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar) Gracia Istady
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gracia Istady, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.,  Agus Yulianto, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona merupakan program pemerintah yang semua anggaran ditanggung APBN. Program sertifikasi Prona bisa dikatakan gratis alias tidak ada biaya karena biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan Sertifikat semua telah ditanggung APBN. Prona diutamakan bagi warga ekonomi menengah ke bawah yang jelas-jelas tidak mampu mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Meskipun biaya pendaftaran tanah ini dilakukan secara gratis, dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan Kantor Pertanahan Kota Blitar masih menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan program Prona tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Prona menurut hukum Pertanahan dan bagaimana cara Kantor Pertanahan Kota Blitar mengatasinya demi tercapainya pelaksanaan Prona. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar menurut hukum Pertanahan dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dari penelitian disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam melaksanakan Prona terdiri dari hambatan eksternal (kinerja terkait) dan hambatan internal (dari dalam Kantor Pertanahan). Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Nasional Agrarian, Hukum Pertanahan. ABSTRACTCertification program held by Agrarian National Program (hereinafter Prona) is covered in State Budget (APBN) by the government. In other words, it can be said that this program is free of charge as there is no fee required for the workshop, data collection (proof/notarial deed), land measurement, land examination, issuance of letter information juridical and physical data verification, and certificate issuance since all items were covered in the state budget. This program is specialized for those living in middle to low economic levels at which the people cannot afford to get the certificate. Beyond this free of charge program, there are, however, several issues encountered in executing this Prona. This research is aimed to discuss the execution of Prona program according to land law and measures taken by the land office in Blitar to tackle the issues arising to achieve the success of the program. This research is also aimed to find, know, and describe the execution and impeding factors that may arise in National Land Agency in Blitar according to land law in relation to the execution of Agrarian National Program (Prona). This research involved socio-juridical approach in which secondary data was collected, followed by primary and other forms of data obtained from the observed field. The research results indicate that the external factor (regarding performance) and internal ones (coming from the land office itself) are the two hampering factors faced by the National Land Agency in Blitar. Keywords: execution, agrarian national program, land law.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPROASI TEMPAT PERDAGANGAN ONLINE YANG MEMBIARKAN PENJUALAN DAN/ATAU PENGANDAAN BARANG-BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA Ahmad Wiranto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Wiranto, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ahmadwiranto97@gmail.com   ABSTRAK Adanya tahun pasar bebas antara Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan China yang dibentuk berdasarkan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang dimulai serentak sejak tahun 2015 menciptakan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Salah satunya memaksimalkan penggunaan media internet sebagai pembangunan ekonomi. Selaras dengan itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Hak Cipta di tahun sebelum ACFTA terbentuk yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta ini juga memberikan definisi yang berbeda dalam beberapa hal dibandingkan Undang-undang Hak Cipta yang lama. Salah satunya adalah pasal 114 dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pengelola tempat perdagangan membiarkan adanya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenai pidana denda paling banyak sebesar 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Lantas jika sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dalam Undang-undang Hak Cipta yang terbaru masih belum diketahui apakah pengurus dari korporasi tersebut ataukah korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan rumusan Pasal 114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menggunakan teori identifikasi dimana jika diartikan secara luas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota korporasi sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Tempat Perdagangan Online, Pertanggungjawaban Pidana, Undang-Undang Hak Cipta ABSTRACT Free trade issue among communities between ASEAN (MEA) and China formed based on ASEAN-China Free Trade Area (hereinafter ACFTA) in 2015 has presented a new challenge to the Indonesian government, one of which is maximizing the utilization of Internet media as part of economic development. The government issued Act regulating copyrights (Act Number 28 of 2014) during the year when ACFTA was not formed yet. This new regulation gives definition different from that given in the former Act concerning copyrights. It is mentioned in the Act Article 114 that trading providers have let copyright infringement take place over products trade and copying products. This act is subject to the fine as much as IDR 100,000,000 (one million rupiahs). When a cooperative infringes copyright, it is still unclear whether the person in charge of the cooperative or the cooperative per se should be responsible for the crime. This is a normative legal research with the normative juridical method and statute approach. The research result reveals that a cooperative still holds the liability according to Article 114 of Act Number 28 of 2014 on Copyright through the theory of identification in which the member of a cooperative has met crucial points of the Article 114 of Act concerning Copyright as long as the act committed by the member is still within the field of his/her profession.   Keywords: business actor, online trading site, criminal liability, Act concerning Copyright. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU–XIV/2016 Sien Dimas Ahmad Samudra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sien Dimas Ahmad Samudra, Dr. Tunggul Anshari SN, SH., M.H, Lutfi Efendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: ssiendimas@yahoo.co.id   ABSTRAK Atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU – XIV / 2016 tidak diakomodirnya aliran kepercayaan dalam KTP dan KK yang mengakibatkan tak jarang penganut kepercayaan terpaksa berbohong dalam mengisi kolom agama agar mendapatkan pelayanan publik. dalam praktik sering memunculkan perdebatan dan keraguan untuk menindaklanjuti putusan MK jika tanpa perubahan regulasi teknis terhadapnya karena adanya Inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dan putusan MK tersebut. Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk menjawab permasalahan diatas maka menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh dari buku-buku ahli hukum, jurnal hukum, risalah sidang, serta undang-undang yang terkait. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hingga sеkarang bеlum ada rеalisasi yang jеlas dari pеmеrintah pеnghayat kеpеrcayaan masih bеlum dituliskan agamnya pada kolom agama di KTP, masih sulitnya untuk mеndaftarkan diri dalam pеkеrjaan maupun dalam hal pеrkawinan tidak tеrcatat di catatan sipil sеlalu tеrbеntur dеngan prosеdur administrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sеakan hanya untuk mеnghargai adanya aliran kеpеrcayaan di Indonеsia saja dеngan tidak ada tindak lanjut dari pеmеrintah baik dari pеraturan pеrundang-undangan maupun rеalisasi dari pihak pеmеrintah sеndiri khususnya pеjabat HAN. Kata kunci: Administrasi, Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi ABSTRACT Based on the Decision by Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016, the religious status of a certain belief is not accommodated in ID card and Family Card, leading to false information on the religion a person belongs to for the sake of gaining public services. In the practice, this issue has led to some argument to give a follow-up to the decision due to inconsistency between the regulations and the decision of the Constitutional Court. The decision of the Constitutional Court is in Article 61 Paragraph (2) and Article 64 Paragraph (5) of Act Number 23 of 2006 on Population Administration as amended to Act Number 24 of 2013, an amendment of Act Number 23 of 2006 on Population Administration. This is irrelevant to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not hold any binding legal force. Based on the issues mentioned earlier, research problems are presented as follows: what procedures are to be taken in terms of population administration over the space for religion on id card and Family Card after the issuance of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016? And what are the legal implications on Act of Population Administration and the following regulations after the issuance of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016? The normative juridical research method was employed in this research, supported by statute and case approaches. The legal materials for the research were obtained from books written by legal experts, a legal journal, minutes of trial, and relevant Acts. From the research result, it is concluded that there has not been any clear realization by the government over inputting a certain belief written in the religion space on the ID card. In marriage, this status is not registered in the registry office and it is always in conflict with administrative procedures. The Decision made by the Constitutional Court seems to only informally appreciate the existence of a certain belief without any further act of the government reflected in Acts, especially of Human Rights officials. Keywords: administration, population, Constitutional Court Decision   
PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU SEBELUMNYA SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEDAUKATAN RAKYAT Alvino Bimo Sayogo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvino Bimo Sayogo, Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawiaya Email : alvinobimo59@gmail.com  ABSTRAK Presidential threshold adalah salah satu syarat pencalonan presiden yang bertujuan untuk memberikan posisi dukungan kuat untuk pemerintah dihadapan DPR. Akan tetapi penggunaan perolehan suara pemilihan umum sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan relevansi penggunaan perolehan suara itu terhadap posisi tawar pemerintah. Penyebabnya model penggunaan perolehan suara semacam ini sudah tidak lagi relevan dengan pilihan dan dukungan masyarakat yang dinamis. Beberapa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi telah diajukan berkaitan dengan masih dimuatnya syarat ini dalam pemilihan umum serentak. Keetidakpercayaan terhadap relevansi  perolehan suara dianggap hanya sebagai permainan politis untuk melanggengkan kekuasaan partaipartai besar saja. Kata Kunci: Presidential Treshold, Pemilihan Umum, Syarat pencalonan presiden, dan Kedaulatan rakyat  ABSTRACT The presidential threshold is required for those involved in the presidential candidacy aimed to allow them to have a strong position and the great number of followers for the government before the House of Representatives. However, the use of the votes gained from the general election has sparked apprehensiveness over the relevance of the use of the votes gained towards the bargaining position of the government. This situation emerges because this method of voting is no longer relevant to the dynamic preference of the societies. Some proposals have been submitted to Constitutional Court regarding the fact that this requirement still applies in general election held simultaneously. Lack of trust towards the relevance of the votes gained seems to be a political way done to give opportunities to bigger parties. Keywords: presidential threshold, general election, a requirement of the presidential candidacy, and people sovereignty 
PENGATURAN PENETAPAN STATUS HUKUM DESA ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ANALISIS PASAL 7, PASAL 7 AYAT (4), PASAL 8 AYAT (2) DAN PASAL 98 AYAT (1) UU NO.6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN TURUNANNYA) Yusuf Woro Widhi Firmanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Woro Widhi F., Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum, Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : yusufwidhii@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini di latar belakangi oleh dinamika pengaturan tentang penetapan desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada masih simpang siur dan tidak konsisten antara peraturan satu dengan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya upaya penetapan desa adat di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada peraturan baru yang secara khusus membahas tentang penetapan desa adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengidentifikasi secara mendetail mekanisme penetapan status hukum desa adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui apakah diperlukan pengaturan baru yang secara khusus mengatur tentang penetapan status hukum desa adat di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penetapan desa adat belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur penetapan desa adat secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam UU Desa maupun pada peraturan-peraturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaiakan atau revisi terhadap peraturan-peraturan turunan dari UU Desa  tentang penetapan desa adat. Kata Kunci: Penetapan, Status Hukum, Desa Adat. ABSTRACT This thesis started from the dynamic or regulation over the status of adat village in Acts of Indonesian that has not shown any progress. The existing regulations are lack of consistency, leading to the slower effort required in the process of determining adat villages in Indonesia. This research is also focused on whether a new regulation specifically regulating adat villages is required. This research is aimed to accurately identify the mechanism needed in determining the legal status of an adat village according to the regulations in Indonesia and to figure out whether a new regulation regarding this situation is required in Indonesia. The result concludes that the regulations regulating the status of adat villages have not accommodated the mechanism and procedure needed to efficiently determine an area as an adat village. This is caused by inconsistency of substances in Act concerning Village or its derivative regulation. Therefore, revision of substances of the regulations derived from Village Act on Stipulation of Adat Village is required. Keywords: Stipulation, Legal Status, Adat Village 

Page 195 of 563 | Total Record : 5629

 193   194   195   196   197 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue