cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 206   207   208   209   210 
PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang) Gilbert Marshall
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilbert Marshall, Dr, Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: augst_14@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan, hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah terkait pelaksanaan program full day school dengan studi di Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan full day school atau Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak sepenuhnya berjalan efektif terutama di tingkat SD dan tetap menerapkan manajemen berbasis sekolah. Tidak adanya hambatan pada pelaksanaan PPK di tingkat SMP karena seluruh SMP di Kota Malang telah melaksanakan PPK. Namun hambatan terjadi di tingkat SD karena hambatan dari wali murid yang tidak setuju dan kurangnya tenaga guru. Upayanya yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang memerintahkan kepada masing-masing sekolah untuk mendiskusikan kepada wali murid dan komite sekolah terkait pelaksanaan program PPK. Kata kunci: Pelaksanaan, Sistem Pendidikan Nasional, full day school.   ABSTRACT This research aims to describe and analyze the implementation, barriers and efforts in the implementation of Article 2 Regulation Of The Minister Of Education And Culture Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2017 Concerning School Day related implementation programs full day school with studies Education service in the region of Malang. This study is an empirical juridical research by using the juridical sociological approachFrom the results of the study it was concluded that the implementation of full day school or Strengthening character education (PPK) is not entirely effective especially in the elementary level and keep applying the school-based management. The absence of obstacles on the implementation of the PPK in junior level because the whole JUNIOR HIGH SCHOOL in the city of Malang has been implementing the PPK. But the obstacles occurred at elementary level because of the resistance of caregivers did not agree and the lack of power of teachers. An attempt i.e. education service of Malang, ordered to each school to discuss to caregivers and school Committee related PPK program implementation. Keywords: The implementation of the national education system, full day school.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN ATAS PENETAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA PERMOHONAN FIKTIF POSITIF (Studi putusan PTUN Samarinda Nomor 09/P/FP/2018/PTUN-SMD) Nur Kholishotur Rochmah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Kholishotur RochmahFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya perlindungan hukum pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perubahan paradikma mengenai keputusan tata usaha Negara setelah disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai pemberlakuan fiktif positif di Indonesia, mengingat putusan PTUN mengenai fiktif positif bersifat final and binding dan tidak dimungkinkan adanya pihak intervensi dalam pengadilan. Meskipun dalam praktik hukumnya dipersidangan, pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan mengenai fiktif positif dijadikan sebagai saksi, namun dalam hasil akhirnya putusan tersebut masih belum mampu mengakomodir nilai nilai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pihak yang dirugikan diluar persidangan, pengaturan tersebut menciptakan polemik kepastian hukum dan keadilan hukum di masyarakat ketika terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan keputusan tata usaha Negara fiktif positif. Upaya apa yang dapat ditempuh bagi pihak ketiga tersebut didalam memperjuangkan haknya, dan bagaimana hukum mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang dirugikan dalam putusan fiktif positif tersebut. Guna memudahkan penelitian, penulis mengambil contoh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda.Kata kunci: perlindungan hukum, penetapan, keputusan tata usaha Negara fiktif positif.  ABSTRACT This research starts with the issue where there was a change in paradigm regarding the decision issued by administrative court, following the validation of Act Number 30 of 2014 concerning Government Administration especially related with positive fictitious approval taking into effect in Indonesia. The decision made by the court is final and binding, and it does not allow any interference in court. Although, in reality, the third party who seemed to be harmed in the case due to positive fictitious proceeding served as a witness, the decision still failed to accommodate values of justice and legal protection for people, especially the affected parties outside the court. This scheme has created a polemic in legal protection and legal justice among societies when there is a disadvantaged third party caused by the positive fictitious decision made by administrative court. Decision by Administrative Court in Samarinda was taken as an example of the case for this research.Keywords: legal protection, stipulation, decision by administrative court, positive fictitious.
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP HARTA BENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN) Kadek Devi Pradasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kadek Devi Pradasari, Dr. Bambang Sugiri S.H, M.H., Dr. Ismail Navianto, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kadekdevprdsr@gmail.com  ABSTRAK Salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yakni melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyitaan harta benda terpidana korupsi yang merupakan kewenangan jaksa. Penyitaan oleh jaksa atas tindak pidana korupsi dilakukan dalam hal terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan apa kendala jaksa dalam melakukan penyitaan harta benda terpidana korupsi dengan wawancara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta ditunjang dengan peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah belum diaturnya secara terperinci mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pembayaran uang pengganti oleh jaksa, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Serta sebagian besar terpidana korupsi yang menjalankan pidana penjara subsider dan tidak membayar uang pengganti yang telah dibebankan saat putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan kewenangan jaksa sebagai penegak hukum yang berperan dalam pengembalian kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun belum berjalan secara optimal. Kata Kunci: Kejaksaan, Penyitaan, Kerugian Keuangan Negara   ABSTRACT Seizing assets to help repay the financial loss faced by a state can be done under the authority of prosecutors. The seizure is forced regarding the execution of court decision that holds permanent legal force where money as compensation should be paid according to Article 18 Paragraph (2) of Act Number 20 of 2001 concerning Amendment of Act Number 31 of 1999 concerning Criminal Corruption Eradication. The research problem is what authority and impeding factors are encountered by prosecutors concerning seizure of assets owned by a criminal in corruption. To dig out more of the information, direct interviews with prosecutors of district attorney in the Regency of Madium were conducted, along with the study of laws and regulations and literatures related with criminal corruption cases. The research result reveals that there have not been any detailed regulations regarding the mechanism supporting the compensation for state financial loss carried out by prosecutors. This flaw leads to potential gap between the regulation and execution. Moreover, most convicts fail to pay the fine as decided in court. This issue seems to show that the authority of prosecutors to help pay back the state financial loss has not been performed optimally. Keywords: district attorney, seizure, state financial loss
UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA MELALUI JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA) Iga Okfida
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iga Okfida, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Eny Harjati, S.H., M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : igaiga18@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tindak pidana narkotika merupakan tindаk pidаnа luаr biаsа (Extrаordinаry Crime). Peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana narkotika. Saat ini modus yang digunakan untuk mengedarkan narkotika telah beralih menggunakan jasa pengiriman barang. Oleh karenanya Satreskoba Kepolisian Resor Malang Kota melakukan Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika melalui Jasa Pengiriman Barang. Rumusan masalah penelitian yaitu (1) Bаgаimаnа Upаyа Penаnggulаngаn Peredаrаn Gelаp Nаrkotikа Melаlui Jаsа Pengirimаn Bаrаng Yаng Dilаkukаn Oleh Sаtreskobа Kepolisiаn Resor Mаlаng Kotа ? (2) Аpа Kendаlа Yаng Dihаdаpi Oleh Sаtreskobа Kepolisiаn Resor Mаlаng Kotа Dаlаm Pelаksаnааn Upаyа Penаnggulаngаn Peredаrаn Gelаp Nаrkotikа Melаlui Jаsа Pengirimаn Bаrаng?. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah Upaya penanggulangan dilakukan dengan tindakan  preventif  yaitu melakukan penyuluhan dan kerja sama dan tindakan respresif yaitu melakukan penegakan hukum, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah anjing pelacak yang dimiliki, tidak adanya mesin X-ray dan tidak adanya alat pendeteksi narkotika. Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Peredaran Gelap Narkotika, Jasa Pengiriman Barang   ABSTRACT This research is motivated by the narcotics crime which is a criminal procedure. Illegal circulation of narcotics is a criminal act of narcotics. At present the mode used to distribute narcotics has switched to using freight forwarding services. Therefore Satreskoba Kepolisian Resor Malang Kota conducts Narcotics Circulation Mitigation Efforts through Freight Forwarding Services. Formulation of research problems, namely (1) How many people have lost their chemistry during the delivery period, which was done by Satreskoba Kepolisian Resor Malang Kota? (2) When the vehicle is opened by Satreskoba Kepolisian Resor Malang Kota, it turns out that the occupancy of the hospital is late, but does it take? This type of research is empirical juridical using a sociological juridical approach. The results of the study were preventive measures carried out by means of conducting counseling and cooperation and responsive actions, namely law enforcement, constraints faced were the lack of the number of tracking dogs owned, the absence of X-ray machines and the absence of narcotics detection devices. Keywords: Countermeasures, Narcotics Dark Circulation, Freight Forwarding Services
IMPLIKASI YURIDIS KEKABURAN MAKNA KATA WAJAR DALAM PASAL 21 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Cahyo Adi Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cahyo Adi Prasetyo, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Alfons Zakaria, S.H., L.L.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Adicay1123@gmail.com   ABSTRAK Pada Penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis dari kekaburan makna kata “wajar” dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kekaburan hukum yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengenai makna kata “wajar” dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Advokat tentang honorarium. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu 1) Apakah makna kata “wajar” dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat? 2) Apakah implikasi yuridis penggunaan kata “wajar” dalam pasal 21ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat? Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan tehnik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan implikasi yuridis yang ditimbulkan adanya kekaburan hukum terkait makna kata “wajar” dalam pasal 21 ayat 2 Undang-undang Advokat. Sehingga dibutuhkannya peninjauan kembali mengenai Undang-Undang terhadap Advokat beserta Kode Etik Advokat untuk mengatur batasan-batasan dari kata “wajar” yang mengatur honorarium bagi Advokat yang sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Kekaburan Makna, Advokat.   ABSTRACT This research started with observation of debated meaning of the word ‘acceptable’ in Article 21 Paragraph (2) of Act Number 18 of 2003 concerning Advocates in Indonesia, and this observation has led to two research questions:  1) what is the definition of the word ‘acceptable’ in Article 21 Paragraph (2) of Act Number 18 of 2003 concerning Advocates? 2) What is the juridical implication of using the term ‘acceptable’ in Article 21 Paragraph (2) of Act Number 18 of 2003 concerning Advocates? Normative juridical method was employed in the research supported by statute approach. The research data involved primary, secondary, and tertiary materials which were provided in writing form systematically and in a good organisation, followed by descriptive and qualitative analyses. It was revealed that there was a vague of norms regarding the definition of the term mentioned in Article 21 Paragraph 2 of the Act on Advocates. This issue leads to the need of judicial review of the Act in connection to the code of conduct held by advocates community to draw a clear line of the definition of the word ‘acceptable’ which regulates the honorarium accepted by the advocates as in accordance with the policy in Indonesia. Keyword: Juridical Implication, Ambiguous Meaning, Advocates
MENERBANGKAN BALON UDARA TANPA AWAK SEBAGAI KEGIATAN TRADISI MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) Annon Sakae Narigoma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annon Sakae Narigoma Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: sakaeannon@gmail.com   ABSTRAK Dalam Skripsi ini penulis meneliti tentang Menerbangkan Balon Udara Tanpa Awak Sebagai Kegiatan Tradisi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Implementasi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dibalik tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak sebagai kegiatan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo mempunyai hambatan dan masalah terkait dengan implementasi pasal yang bersangkutan. Selain membahayakan lalu lintas penerbangan, faktor kurang pahamnya masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi tugas yang harus segera diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Polisi Resor Ponorogo. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1). Bаgаimаnа implementаsi Pаsаl 210 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2009 tentаng Penerbаngаn terkаit dengаn menerbаngkаn bаlon udаrа tаnpа аwаk sebаgаi trаdisi mаsyаrаkаt di Kаbupаten Ponorogo? (2). Аpа kendаlа yаng dihаdаpi oleh Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Ponorogo dаlаm implementаsi Pаsаl 210 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2009 tentаng Penerbаngаn terkаit menerbаngkаn bаlon udаrа tаnpа аwаk sebаgаi kegiаtаn trаdisi mаsyаrаkаt di Kаbupаten Ponorogo? (3). Bаgаimаnа upаyа yаng dilаkukаn oleh Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Ponorogo dаlаm implementаsi Pаsаl 210 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2009 tentаng Penerbаngаn terkаit dengаn menerbаngkаn bаlon udаrа tаnpа аwаk sebаgаi kegiаtаn trаdisi mаsyаrаkаt? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat dimasyarakat. Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan data primer yang berupa wawancara langsung menggunakan metode observasi dan data sekunder melalui kajian buku dan internet. Dari metode penelitian diatas penulis memperoleh jawaban yaitu pelaksanaan Implementasi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Menerbangkan balon udara tanpa awak sebagai kegiatan tradisi masyarakat di Kabupaten Ponorogo belum berjalan efektif. Karena terdapat beberapa hambatan seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap dampak yang dihasilkan dari menerbangkan balon udara terhadap lalu lintas penerbangan dan kurang efektifnya sosialiasi yang dilakukan pihak terkait dalam upaya menanggulanginya. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan diatas ialah perlunya peran Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam memberikan edukasi hukum dan pemahaman terkait dampak bahaya yang ditimbulkan dari menerbangkan balon udara secara liar tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo harus bersinergi dengan semua lapisan masyarakat untuk berupaya dalam menanggulangi masalah yang ada dalam tradisi tersebut. Kata Kunci: Balon Udara Tanpa Awak, Tradisi Masyarakat, Implementasi.   ABSTRACT The implementation of Article 210 of Act Number 1 of 2009 concerning Aviation in regard to flying unmanned balloons as part of social tradition in the Regency of Ponorogo has encountered an issue. Flying balloons into the air could harm air traffic, and this reckless deed could be caused by the lack of awereness of the regulation. This issue requires anticipation coming from Departement of Transportation of the Regency of Ponorogo. Three research problems are presented as follows: (1) how is Article 210 of Act Number 1 of 2009 concerning Aviation in regard to flying unmanned balloons as part of social tradition in the Regency of Ponorogo? (2) What impeding factors are faced by the departement Of transportation in the Ponorogo Regency in implementing Article 210, (3) what a measures should be teken by the Departement of Transportation in regard to the implementation of article 210 regarding the issue? Empirical juridical method along with socio-juridical approach was drawn to help answer the issue, where direct observation was conducted and provision of law among the society was studied. The primary data in the research was obtained from direct interviews with observation-based method, while the secondary one was from books and the internet. It was found that Article 210 as mentioned ealier has not been effectively implemented concerning flying unmanned balloons. However, it is essential to be aware that failing to comply with the existing law is caused by a lack of awerness of the law per se and there is not enough space to disemminate information on the importance of stopping this practice. In conclucion, participation of the Department of Transportation in the Regency of Ponorogo is Paramount in the way that education on law and the danger of the pratice can be shared. It is important that the Department of Transportation work along with all classes of society to settle the issue. Keywords: unmanned balloons, social tradition, implementation.
EFEKTIFITAS PASAL 70 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT BANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN TANPA SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (Studi Di Wilayah Kerja Kota Bekasi) Petrus Mahesa Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Petrus Mahesa Kusuma, Dr.Shinta Hadiyantina, S.H, M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pmk261196@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bangunan pusat perbelanjaan tanpa sertifikat laik fungsi yang tetap beroperasi namun belum memiliki sertifikat laik fungsi dikota bekasi. Penulis tertarik untuk menulis skripsi terkait permasalahan sertifikat laik fungsi bangunan gedung pusat perbelanjaan dikota bekasi karena masih banyak bangunan dikota bekasi termasuk bangunan pusat perbelanjaan yang belum memiliki sertifikat laik fungsi namun sudah beroperasi. Pada Pasal 70 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa “Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi”. Di jelaskan pada pasal tersebut bangunan gedung hanya dapat dioperasikan apabila sudah memiliki sertifikat laik fungsi terlebih dahulu. Terdapat 2 rumusan masalah yang diangkat, pertama Apakah Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung terkait bangunan pusat perbelanjaan sudah berjalan efektif dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap bangunan pusat perbelanjaan dikota Bekasi yang masih tetap beroperasi namun belum memiliki sertifikat laik fungsi. Kata Kunci : Efektifitas, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung   ABSTRACT Shopping centres built in the Bekasi city are mostly found without any certificate of properly functioning building although they are already in operation. This is deemed against Article 70 Paragraph 2 of Regional Regulation of Bekasi City Number 6 of 2014 concerning Building stating that the building must not function unless it holds a certificate of properly functioning building. The issue has brought to the two following research questions: Is Article 70 Paragraph (2) of Regional Regulation of Bekasi City Number 6 of 2014 concerning Building especially shopping centre buildings implemented effectively and how is sanction imposed on the case of the building without a certificate of properly functioning building. Keywords: effectiveness, certificate of properly functioning building for shopping centre, regional regulation of Bekasi city Number 6 of 2014 concerning Building.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MENERAPKAN SKEMA PONZI SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT M. Fadhil A.N
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Fadhil A.N., Dr. Bambang Sugiri SH, M.S., Mufatikhatul Farikhah, SH. M.H.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. fadhilnazwar@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang menerapkan skema ponzi sebagai modus operandi dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah penerapan skema ponzi merupakan tindak pidana dan pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal skema ponzi diterapkan oleh korporasi, maka korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan dengаn аdаnyа doktrin-doktrin tentаng pertаnggungjаwаbаn pidаnа korporаsi, yаitu dengаn Teori Pelаku Fungsionаl dаn Doktrin Vicаrious Liаbility. Kemudiаn untuk menjerаt pidаnа korporаsi, dаpаt digunаkаn pаsаl 378 Kitаb Undаng-Undаng Hukum Pidаnа sebаgаi predicаte crimes аtаu tindаk pidаnа аsаl, Juncto pаsаl 5 dаn 6 Undаng-Undаng Nomor 8 Tаhun 2010 tentаng Pencegаhаn dаn Pemberаntаsаn Tindаk Pidаnа Pencuciаn uаng sebаgаi kejаhаtаn аtаu tindаk pidаnа lаnjutаnnyа. Terkаit dengаn unsur kesаlаhаn di dаlаm pаsаl 378 KUHP mаupun pаsаl 5 Undаng-Undаng Pencegаhаn dаn Pemberаntаsаn Pencuciаn Uаng, mаkа dаpаt digunаkаn pаsаl 4 аyаt 2 Perаturаn Mаhkаmаh Аgung Nomor 13 Tаhun 2016. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Skema Ponzi, Penghimpunan Dana Masyarakat.   ABSTRACT This research is aimed to look more into the liability regarding corporate crime where ponzi scheme is applied as a mode of operation to raise fund from people. This research employed normative juridical method. The author has learned that ponzi scheme practice is considered a crime with liability according to existing doctrines related with corporate crime liability: theory of functional criminal and vicarious liability doctrine. To punish the criminal, judges could refer to Article 378 of Criminal Code as predicate crimes, jo Article 5 and 6 of Act Number 8 of 2010 concerning Eradication and Prevention of Money Laundering as further/following crime. Since there is awareness that there is an issue in Article 378 of Criminal Code and in Article 5 of Act concerning Eradication and Prevention of Money Laundering Practices, then Article 4 Paragraph 2 of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 can come as an alternative. Keywords: corporate crime liability, ponzi scheme, fund raised from people
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AROMA (SCENT) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional) Alfaina Sakinah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfaina Sakinah, Afifah Kusumadara, SH, LLM, SJD., Moch. Zairul Alam, SH, MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya alfaina.sakinah@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun merek aroma telah diakui dan dilindungi oleh perjanjian internasional maupun dalam ketentuan merek yang berlaku di beberapa negara, namun Indonesia masih belum secara jelas mengatur perlindungan hukum aroma sebagai merek. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa menurut hukum merek yang berlaku di Indonesia, aroma tidak dapat menjadi objek perlindungan dalam hukum merek. Perspektif Internasional membolehkan adanya pendaftaran aroma sebagai merek dengan mempertimbangkan daya pembeda yang dimiliki. Sedangkan Indonesia belum memberikan perlindungan hukum aroma sebagai merek karena cenderung mengutamakan persyaratan penampilan secara grafis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Aroma, Perbandingan Hukum.   ABSTRACT This research aims to look into the legal protection for Aroma as a brand in Indonesia according to Act Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Despite the fact that this brand is recognised and protected by international agreement and branding policies effective in several countries, Indonesia has not clearly regulated the legal protection for Aroma as a brand. This research employed normative juridical method with statute and comparative approaches. The legal materials needed were obtained from documentation and literature review, analysed by applying descriptive-based analysis, followed by grammatical interpretation to help answer the issue observed. The research result reveals that Aroma, according to law regulating brands in Indonesia, Aroma cannot serve as an object of legal protection. International perspective still allows the registration of Aroma as a brand by considering distinguishing features of the product. Moreover, Indonesia has not provided any legal protection for Aroma as a brand since it tends to graphically prioritise the requirement. Keywords: legal protection, Aroma as a brand, legal comparison
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT LAGU MASHUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nur Persmawati Sahar Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Persmawati Sahar Putri, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.      , Moch. Zairul Alam, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ismunisma@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak cipta terkait dengan pembuatan dan pengumuman lagu mashup berdasarkan pasal 5,9 dan 44 UUHC, serta mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu asli terkait dengan pembuatan lagu mashup. Dalam pasal 5 UUHC mengatur mengenai hak moral dari pencipta lagu asli, apabila dikaitkan dengan pembuatan dan pengumuman lagu mashup, sejatinya pembuatan lagu mashup tersebut dilakukan dengan cara memutilasi dan modifikasi suatu lagu milik orang lain. Sedangkan pada pasal 9 UUHC mengatur mengenai hak ekonomi bagi para pencipta. Apabila dikaitkan dengan lagu mashup yang di upload ke youtube ataupun yang digunakan pada suatu pertunjukkan  dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran hak ekonomi para pencipta lagu aslinya.Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum.Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1)Untuk mengetahui sebuah lagu mashup melanggar hak cipta atau tidak adalah dengan cara diteliti secara kasus per kasus dengan penilaian kualitatif yang ditetapkan Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan setiap lagu mashup memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda.2)Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta lagu asli adalah:Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara para pihaknya, serta selain itu masyarakat umum dapat membantu melakukan pengawasan dalam hal mencegah terjadi pelanggaran konten hak cipta di dalam media social. Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, laporan pidana, dan permohonan penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah terjadi kerugian yang lebih besa Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Lagu Mashup, Fair Use.   ABSTRACT This research aims to investigate and analyse a breach of copyright regarding the arrangement and announcement of the song mashup according to Article 5, 9, and 44 of Act concerning Copyright and to figure out the legal protection for the songwriter as the genuine copyright holder of the song mashup. The author applied normative juridical research method supported by statute and conceptual approaches. The legal materials were obtained from documentation and literature reviews, followed by a descriptive analysis and grammatical interpretation. The research result has come to the following conclusions: 1) According to the existing law in Indonesia, creating and announcing the song called mashup is deemed as a breach of copyright or it can be said as a fair use where case by case approach may be required to dig into the issue. It is because every mashup song created has its own intention of use. 2) Preventive legal protection can be provided for the real songwriter where agreement over license can be made, while the repressive action can be taken by bringing it to arbitration or commercial court or in the form of criminal report or in temporary decision of petition. Keywords: breach, copyright, mashup song, fair use

Page 208 of 563 | Total Record : 5629

 206   207   208   209   210 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue