cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 237   238   239   240   241 
IMPLIKASI YURIDIS PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA JUAN GUAIDO SEBAGAI PRESIDEN SEMENTARA VENEZUELA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Farhan Alex Putra Nasution
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farhan Alex Putra Nasution, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., AAA Nanda Saraswati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: f.alexputra@gmail.com ABSTRAK Pengakuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan menolak pengakuan terhadap Nicholas Maduro yang merupakan presiden terpilih Venezuela tentu memiliki akibat hukum mengingat pengakuan merupakan dasar dalam hukum internasional untuk dapat melakukan hubungan internasional. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait dengan keabsahan pengakuan Amerika Serikat kepada Juan Guaido sebagai Presiden Sementara Venezuela menurut hukum internasional dan implikasi yuridis pengakuan Amerika Serikat kepada Juan Guaido terhadap hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengakuan terhadap Juan Guaido oleh Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan dalam hukum internasional. Pengakuan Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kemerdekaan politik Venezuela yang melanggar Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 1945. Akibat hukum pengakuan Amerika Serikat kepada Juan Guaido terhadap hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Venezuela adalah terjadinya pemutusan hubungan diplomatik kedua Negara. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika serikat dapat dibenarkan menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Pengakuan, Presiden Sementara, Hukum Internasional ABSTRACT Recognition by the US for Juan Guaido as a temporary president of Venezuela and its rejection to recognise Nicholas Maduro as the elected president will surely spark legal consequence recalling that recognition is the basis of international law allowing international relations to take place. This research is mainly focused on the legality of recognition by the US for Juan Guaido as a temporary president of Venezuela according to international law and juridical implication over the US recognition to Juan Guaido regarding diplomatic relations between the US and Venezuela. This study employed normative juridical method, statute and case approaches. The result of the study concludes that this recognition is unjustified in international law. This recognition is seen as intervention into political independence in Venezuela, which violates Article 2 Paragraph (4) of the Charter of United Nations 1945. The recognition has caused cancellation of any diplomatic relations between the two states, and this discontinuation is justified in Vienna Convention 1961 concerning Diplomatic Relations. Keywords:    juridical    implication,    recognition,    temporary    president,    international    law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN TERKAIT PERUBAHAN SUKU BUNGA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING Sandy Natanagara Heru Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sandy Natanagara Heru Putra, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Diah Pawestri Maharani S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: Foxtrot2w@yahoo.co.uk  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman terkait perubahan suku bunga sepihak oleh penyelenggara peer to peer lending. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem peer to peer lending di Indonesia sudah memiliki berbagai aturan yang bersifat preventif dan represif guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian peer to peer lending. Namun POJK tersebut tidak mengatur mengenai penetapan suku bunga dan pihak penyelenggara peer to peer lending dapat mengubah besaran suku bunga yang sebelumnya telah disepakati secara sepihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan dan Pendekatan Analitis yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti dan dengan menafsirkan bahan hukum yang penulis gunakan dengan menggunakan pendapat para ahli hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur bahan hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, dan artikel-artikel online yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti, dan kamus besar bahasa Indonesia. Analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan adalah dengan teknik intepretasi Gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak penerima pinjaman atau borrower terkait dengan perubahan suku bunga sepihak oleh penyelenggara peer to peer lending. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerima Pinjaman, Perubahan Suku Bunga, Peer to Peer Lending.   ABSTRACT This research is intended to find out how legal protection for debtors is provided over interest rate change unilaterally controlled by peer-to-peer lending services. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based money lending services services serves as a fundamental on which peer-to-peer lending services are based in Indonesia. This regulation also holds several preventive and repressive rules to provide legal protection for parties involved in peer-to-peer lending agreement. However, the Financial Services Authority does not regulate arrangement of interest rate and the interest rate is subject to change as agreed unilaterally. This research is conducted based on normative juridical method, statute, and analytical approaches, where all regulations and laws regarding related legal issues were studied and legal materials were interpreted based on experts’ notions. The materials involved primary, secondary, and tertiary data coming from laws and regulations, literature of law, law journal, experts’ notions, and online articles regarding related legal issues, and Kamus Besar Bahasa Indonesia; the analysis employed grammatical interpretation. The research reveals that there are no regulations made to provide legal protection for debtors over interest rate change unilaterally controlled by peer-to-peer lending services. Keywords: legal protection, debtors, interest rate change, peer-to-peer lending.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG STATUS HUKUM BENDA AGUNAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN DEBITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 Jo. Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN- Hamzah Sigi Firmansah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hamzah Sigi Firmansah, Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : hamzahsigifirmansah46@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 sudah sesuaikah dengan hukum positif yang mengatur tentang status hukum benda agunan milik pihak ketiga dalam kepailitan debitor. Hasil penelitian ini yaitu ratio decidendi hakim dalam tingkat kasasi dengan menempatkan kedudukan hukum benda agunan milik pihak ketiga bukan merupakan harta pailit sudah tepat dengan didasarkan hak separatis yang dimilik kreditor pemegang hak agunan kebendaan tersebut. Ratio decidendi hakim pada tingkat peninjauan kembali dengan menempatkan kedudukan hukum benda agunan milik pihak ketiga termasuk harta pailit tidaklah tepat, didasarkan pada Pasal 21 UUK yang menentukan ruang lingkup harta pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian benda agunan milik pihak ketiga bukan merupakan harta pailit debitor. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis fokus penelitian semua bahan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yaitu hasil penelitian ini berusaha memberikan suatu gambaran secara utuh, menyeluruh, dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Agunan, Pihak Ketiga, Status Hukum, Debitor Pailit   ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse whether judge’s ratio decidendi to deliver verdict at cassation level Number 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 and Decision of Judicial Review 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 is relevant to positive law that regulates legal status of collateral under the possession of the third party in bankruptcy faced by a debtor. The research result shows that the judge’s ratio decidendi at cassation placing the collateral as bankruptcy estate is deemed appropriate based on the secured right held by the creditor that possesses the control over the collateral. The ratio decidendi at judicial review placing the legal position of the object secured as a collateral owned by the third party including the bankruptcy estate is deemed inappropriate, as in accordance with Article 21 of Law concerning Bankruptcy that states that the scope of bankruptcy estate involves all the assets owned by the debtor. This research employed normative juridical method, conducted by analysing the focus of all research data, supported by analytical, statute, and case approaches. The materials required in the research were obtained from documentation and library research, followed by analytical-descriptive analysis. The result is aimed to provide whole and profound picture about the research conducted. Keywords: judge’s consideration, collateral, third party, legal status, bankrupt debtor
STATUS HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA ASING DI INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN BAGI PERUSAHAAN STARTUP BERBASIS E-COMMERCE Betty Permatasari Jatmika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Betty Permatasari Jatmika, Dr. Reka Dewantara S.H, M.H., Ranitya Ganindha  S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya bettypsj@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai status hukum perusahaan modal ventura asing terkait dengan kegiatan pembiayaan ke startup berbasis e-commerce yang berdomisili di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik startup dalam melakukan pendanaan, dan mengapa startup berbasis e-commerce memilih pendanaan melalui modal ventura. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum perusahaan modal ventura asing yang melakukan pembiayaan ke perusahaan startup berbasis e-commerce adalah lembaga pembiayaan asing yang dikategorikan sebagai penanaman modal asing melalui bentuk kegiatan usaha modal ventura sehingga wajib untuk mendirikan badan hukum di wilayah Republik Indonesia dan harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi lembaga pembiayaan. Sehingga apabila perusahaan modal ventura asing tidak berbentuk badan hukum, tidak dapat melakukan pembiayaan di Indonesia. Selain itu, perbandingan pengaturan dengan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi startup berbasis e-commerce di Indonesia. Kepastian hukum pengaturan penanaman modal asing terhadap produk berbasis teknologi sangat diperlukan, agar tidak ada alasan bagi industri pembiayaan modal ventura maupun investasi asing apapun untuk tidak berbadan hukum sehingga dapat melindungi keamanan nasional. Kata Kunci : Status Hukum, Ketentuan Modal Ventura Asing, Startup, E-Commerce   ABSTRACT This research discusses the legal status of foreign venture capital companies regarding funding for e-commerce-based startup companies in Indonesia. It is also aimed to find out the characteristics of startups in terms of funding and why e-commerce-based startups prefer venture capital-based funding. The research discussion concludes that foreign venture capital companies providing finance for e-commerce-based startups are categorised into foreign capital investors through venture capital practices and they are required to have a legal entities in Indonesia and permit issued by Financial Services Authority authorised to supervise loan companies. For foreign venture companies with no legal entities in Indonesia are not allowed to provide funding in the country. In terms of the comparison between the US and Indonesia, regulations applying in Indonesia do not hold any legal force to protect e-commerce-based startups. Legal certainty for the regulations concerning foreign capital investment related to technology-based products is highly required, giving no space for any foreign venture capital companies to have no legal entities to better protect national security. Keywords: legal status, provisions of foreign venture capital, startup, e-commerce
EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT LARANGAN PELAJAR BERADA DI LUAR AREA SEKOLAH PADA JAM PELAKSANAAN PELAJARAN Stevan Laksana Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stevan Laksana Putra, Lutfi Effendi S.H., M.Hum dan Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : stevanlaksana25@gmail.com  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait larangan pelajar berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam Pasal 15 Ayat (1) tersebut memuat larangan pelajar yang berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran akan tetapi pada kenyataannya masih ada pelajar yang melanggar aturan tersebut, dikarenakan dalam penerapan pasal tersebut dari aparat penegak hukumya itu sendiri masih belum dapat melaksanakan sesuai prosedur yang telah di tentukan, adapun hambatan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan Pasal 15 Ayat (1) tersebut yaitu karena kurang dikhususkan lagi peraturan yang mengatur permasalahan tersebut dan tidak ada tempat atau ruang bagi pelajar yang terjaring oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pembinaan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait larangan pelajar berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran masih belum efektif. Jadi dalam menerapkan pasal tersebut harusnya lebih di khususkan dan lebih spesifik terkait permasalahan tersebut dan juga dari aparat penegak hukumnya agar lebih di perjelas dan di lengkapi dengan data-data. Agar tidak terjadi permasalahan tersebut di kemudian hari. Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pelajar   ABSTRACT This research is aimed to analyse the effectiveness of Article 15 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Mojokerto Number 2 of 2013 concerning Enforcement of Public Order and Peace in Society over ban for school children on being in public places during school hours. Empirical juridical method and socio-juridical approach were employed. Article 15 Paragraph (1) bans school children from being outside the school during school hours while in reality several school students fail to comply with the regulation because law enforcers have not implemented the law accordingly. Moreover, the government also faces an issue to implement the law, where the law needs to be more specified over the issue, and there is no available space where school children may be placed for training when they are picked from public places. This research concludes that Article 15 Paragraph (1) of Local Regulation of the Regency of Mojokerto Number 2 of 2013 has not been implemented effectively. The implementation of the Article should be narrowed down and be more specific on the matter. Moreover, law enforcers should also come with more complete supporting data in case of issues in the future. Keywords: effectiveness, government of the Regency of Mojokerto, students.
TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN INTERNET BANKING (PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. MALANG) Emia Cicioina Sinuraya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emia Cicioina Sinuraya, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M, Ranitya Ganindha,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:cicisinuraya07@gmail.com   ABSTRAK Dаlаm perаturаn hukum indonesiа, belum аdа perаturаn perundаng-undаngаn yаng mengаtur secara khusus tentаng Internet Bаnking di indonesiа, аkаn tetаpi dаpаt menemukаn perаturаn yаng mengаtur tentаng Internet Bаnking di dаlаm Undаng-undаng No. 19 Tаhun 2016 Tentаng Informаsi dаn Trаnsаksi Elektronik dinilаi telаh cukup mаmpu mengаtur permаsаlаhаn-permаsаlаhаn hukum dаri sistem Internet Bаnking, menggunаkаn  Internet Bаnking memiliki  bаnyаk  keuntungаn,  nаmun dаpаt jugа merugikаn nаsаbаh, pada Bank BRI Kantor Cabang Kawi Malang terdapat kasus didalamnya, Rekening terdebet dan Terjаdinyа suаtu trаnsаksi misterisus. Jenis penelitiаn yuridis empiris, dengan pendekаtаn yuridis sosioligi, teknik pengumpulan data studi kepustakaan serta wawancara. Hasil dari penelitian ini berupa upaya penanganan permasalahan Internet Banking di BRI kantor Cabang Kawi Malang Implementasinya tidak sesuai dengan amanat dari Undang-undang ITE pasal 15 ayat 1 dan 2 serta PBI No. 10/10/pbi/2008Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Upaya yang dilakukan bank BRI untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam layanan internet banking dengan cara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan privasi dan kebijakan keamanan dan memberitahu kepada nasabah agar selalu menjaga kerahasiaan data. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Internet Banking, Bank, Nasabah.   ABSTRACT There is no regulation specifically governing Internet Banking in Indonesia, but so far Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions is considered sufficient to regulate legal issues concerning Internet Banking. Not only does this facility offer benefits, but several clients also have to face loss from this service. Occasionally, in the case happening in Bank BRI of Kawi Branch Malang, the balance of a bank client was unknowingly deducted from one’s bank account and unknown transaction also takes place. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The data was obtained from library research and interviews. This research finds out that the measures taken to resolve banking-related issues taking place in the branch bank office of BRI Malang are not relevant to what is instructed in the Law on Electronic Information and Transactions Article 15 of Paragraph 1 and 2 and Regulation of Bank Indonesia No. 10/10/pbi/2008 on Resolution of Clients’ Grievances. Measures taken by Bank Rakyat Indonesia involve privacy and security policies and the Bank also encourages clients to always keep the confidentiality of their personal data. Keywords: Liability, Internet Banking, Bank, Bank Clients
KEABSAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMENT KEUANGAN KOMODITAS BERJANGKA DI INDONESIA Palmira Rotua Simbolon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Palmira Rotua Simbolon, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pamirarotua@gmail.com  ABSTRAK Perаturаn Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan bahwa aset kripto (crypto asset) merupakan salah satu komoditi yang diakui dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Adanya peraturan tersebut menimbulkan kekaburan hukum mengenai keabsahan cryptocurrency sebagai bagian dari aset kripto (crypto asset) untuk dijadikan sebagai komoditas berjangka. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada pelarangan terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Mata Uang. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal. Hasil dari penelitian ini ialah dinyatakan bahwa cryptocurrency tidak dapat dinyatakan sebagai komoditas berjangka di Indonesia. Hal ini dinyatakan karena walaupun telah terpenuhinya unsur benda pada Pasal 1 angka 2 UU Perdagngan Berjangka berdasarkan Buku II KUHPerdata serta syarat pada Pasal 3 UU Perdagangan Berjangka, cryptocurrency telah terlebih dahulu dilarang sebagai alat tukar oleh UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sehingga apabila cryptocurrency tetap akan digunakan sebagai instrument keuangan yakni sebagai komoditas berjangka yang merupakan alat investasi maka cryptocurrency tetap tidak dapat dikonversi kedalam rupiah. Kata Kunci: Keabsahan, Cryptocurrency, Crypto Asset, Komoditas Berjangka.   ABSTRACT The Regulation of Supervisory Agency for Futures trading of commodity Number 3 of 2019 states that crypto asset is one of commodities that is recognised and traded in futures exchange. This regulation has created vague of norm over the legality of cryptocurrency as a crypto asset as commodity futures. This issue is related to the ban on the use of cryptocurrency as transaction tool by Law on Currency. This research was conducted based on normative juridical method, statute, analytical, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were further analysed based on grammatical interpretation. The result of the research concludes that cryptocurrency cannot be considered as commodity futures in Indonesia. Despite the fact that it meets the elements in Article 1 Paragraph 2 of Law concerning Futures Trading in reference to Book II of Civil Code and the elements in Article 3 of Law concerning Futures Trading, cryptocurrency was banned for use as transaction tool by Law Number 7 of 2011 concerning Currency in the first place. In other words, when cryptocurrency remains to be used as financial instrument or as commodity futures in investment, it will still remain inconvertible to rupiah. Keywords: legality, cryptocurrency, crypto asset, commodity futures
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMPERBERAT PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016) Ryan Kristanto Sulaeman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryan Kristanto Sulaeman, Dr. Abdul Madjid, SH, M. Hum, Eny Harjati, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ryan.kristanto.s@gmail.com  ABSTRAK Adanya perbedaan Putusan Hakim pada Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016 di Tingkat Kasasi yang memperberat pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, berbeda dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt di Tingkat Pertama dengan dikuatkan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2015/PT SMG di Tingkat Banding yang menjatuhkan putusan pidana lebih ringan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Sehingga harus ada penelitian secara normatif yaitu terkait studi putusan terhadap putusan hakim yang memperberat pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, terlebih khususnya pada dasar pertimbangan hukum hakim. Agar dapat diketahui secara mendalam apa yang menjadi dasar hukum Hakim di tingkat MA dalam Putusan yang memperberat pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan dikuatkan Putusan Hakim Tingkat Banding lebih menerapkan teori keseimbangan dalam dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan pidana ringan terhadap Terdakwa. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi putusan Hakim yang menjatuhkan pidana ringan terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika. Putusan Hakim Tingkat Kasasi lebih menerapkan teori pendekatan pengalaman dalam dasar pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dengan memperberat pidana terhadap Terdakwa. Sehingga Hakim menjatuhkan putusan dengan memperberat pidana terhadap Terdakwa tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Memperberat Pidana, Tindak Pidana Narkotika   ABSTRACT This research studies the difference between Decision Number 172 K/Pid.Sus/2016 in cassation that aggravates punishment for the defendant in narcotic crime and Decision Number 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt in first instance in relation to Decision Number 244/Pid.Sus/2015/PT SMG made in Court of Appeal with alleviated punishment imposed on defendant of narcotic crime. Normative juridical research is necessary related to the study of the Decision that is aggravating, especially related to the basic consideration on which the decision in cassation is based. The Decision made in first instance, strengthened by the second decision in court of appeal, tends to apply the theory of balance in terms of its legal consideration prior to giving alleviating verdict to the defendant. This can certainly affect Judge’s decision giving alleviating punishment to the defendant. The Decision made in cassation tends to be based on the theory of experience to decide the punishment before delivering the decision that aggravates the punishment. Therefore, it is found that the judge chooses to deliver the decision that aggravates the punishment for the defendant involved in the narcotic crime. Keywords: judge’s basic consideration, aggravating punishment, narcotic crime
IMPLIKASI HUKUM HAK KOMUNAL TERHADAP HAK ULAYAT DESA ADAT (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016) Dinda Aisyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Aisyah, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum., Fitri Hidayat S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: aisyahdindakita@gmail.com  ABSTRAK Perkembangan sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh suku, bahasa, agama dan ras, oleh akibat beberapa faktor tersebut, maka hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pluralisme hukum. Salah satu bentuk konsep pluralisme hukum di Indonesia yaitu salah satunya adalah hadirnya hukum Adat. Hadirnya UU Desa, telah menempatkan kedudukan masyarakat hukum Adat sebagai subyek hukum publik, yang menjadi bagian dari pemerintahan. Desa Adat memiliki hak-hak asal-usul berupa hak untuk mengurus wilayah beserta segi kehidupan masyarakat hukum Adat yang disebut sabagai hak Ulayat masyarakat hukum Adat. Namun hadirnya Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2016 telah melahirkan hak Komunal dimana mengatur tentang kepemilikan bersama atas tanah yang kemudian didaftarkan untuk perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum dan mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini memiliki perbedaan konsep dengan hak ulayat milik desa Adat dan dapat berdampak pada status tanah yang dimiliki oleh desa Adat, yang awal mulanya berstatus tanah ulayat, yang di barengi hak Ulayat atasnya. Tetapi harus diganti dengan hak Komunal, yang hanya sebatas hak atas tanah akibat terbitnya sertifikat sebagai bentuk pengesahan tanah tersebut. Sehingga, hak Ulayat atas tanah ulayat yang lebih dahulu dimiliki desa Adat, kini menjadi tidak jelas akibat hadirnya hak Komunal. Kata Kunci : Pluralisme Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Desa Adat, Hak Komunal   ABSTRACT The development of legal system in Indonesia is affected by tribes, languages, religions, and races. All those factors are deemed a form of legal pluralism, one of whose concepts in Indonesia is related to adat (customary) law. The emergence of Law concerning Village has set the position of the people of adat law as a public legal subject in the government. Villages have the rights of origin such as the right to take care of a certain area along with all walks of life of adat people, and this right is known as ulayat right of the people of adat law. However, the issuance of Government Regulation ATR/KBPN No. 10 of 2016 has encouraged the emergence of communal right that regulates shared ownership of land that is further registered to obtain legal protection for control over rights to land for a legal certainty and to provide the land for the greatest welfare of the people. This concept is different from the concept of ulayat right held by the people of adat village and this difference can lead to the status of land owned by customary people, where the land under the status of ulayat right, with the ulayat right above it, has to be transferred to communal right that is only restricted to the right to land due to the issuance of the certificate in the form of land validity. The land under the ulayat right that is initially owned by adat village has become murky in its status, eclipsed the existence of communal right. Keywords: legal pluralism, ulayat right, people of customary law, communal right
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENAMBANG DAN PENAMBANG PADA SUMUR MINYAK TUA DI KABUPATEN BOJONEGORO Retno Wahyu Nickent Cassy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Retno Wahyu Nickent Cassy, Agus Yulianto, S.H.,M.H, dan Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H.M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: cnickent@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (statue case). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro menimbulkan konflik norma. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang dan Penambang pada Sumur Minyak Tua di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tidak dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, kemudian juga tidak dilaksanakannya prinsip ekonomi kerakyatan sebab mematikan atau menghilangkan hak pengusahaan minyak bumi pada sumur minyak tua yang dilakukan oleh KUD Sumber Pangan. Kata Kunci: Implementasi, Sumur Minyak Tua   ABSTRACT This research is aimed to analyse the implementation of Regent’s Regulation Number 30 of 2017 concerning Training Guidelines for Miner Community and Miners working in old oil well in the Regency of Bojonegoro. Normative-juridical method, statute and case approaches were employed, leading to a result that the issuance of the Regent’s Regulation Number 30 of 2017 has sparked conflict. Moreover, the implementation overlooks the principles of good governance, transparency, accountability, and it also overlooks the principle of economic democracy since this issue has violated the right to mining activity in the oil well operated by KUD Sumber Pangan. Keywords: implementation, old oil well

Page 239 of 563 | Total Record : 5629

 237   238   239   240   241 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue