cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 271   272   273   274   275 
“ EFEKTIVITAS PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERIZINAN BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL TERKAIT TANDA DAFTAR INDUSTRI USAHA KECIL PRODUKSI MAKANAN KHAS GRESIK” ( Studi di Badan Penanaman Mod Sarah Wina Annisa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Wina Annisa, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sarahwinaa2@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skripsi ini, Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah terkait banyaknya pemilik usaha kecil produksi makanan khas gresik di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah kawasan produksi makanan khas gresik jalan sindujoyo yang belum memiliki tanda daftar industri. Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap perorangan atau badan hukum yang bidang usahanya tergolong usaha kecil harus memiliki tanda daftar industri dari kepala dinas. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak pemilik usaha kecil produksi makanan khas gresik masih belum memiliki tanda daftar industri sebagai bentuk legalitas produksi yang sebenarnya sangat diperlukan.Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yang dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Dari hasil penelitian penulis memperoleh dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan dengan semestinya dikarenakan masyarakat khususnya pemilik produksi makanan khas gresik dikawasan sentra produksi makanan khas gresik jalan sindujoyo yakni 17 Pemilik Usaha  masih belum  mempunyai tanda daftar industri, Hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya sosialisasi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik terkait tanda daftar industri kepada masyarakat, Kurangnya Pemahaman dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan terkait Peraturan Daerah, Tidak diaturnya sanksi administratif dalam Peraturan Daerah, Karena Peraturan Daerah Tersebut dibuat, diterbitkan dan diundangkan pada tahun 2001 yang dimana kewenangan menerbitkan tanda daftar industri berada di dinas koperasi usaha kecil, perdagangan dan perindustrian kemudian dipindahkan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan sehingga mempengaruhi ke efektifan peraturan daerah,Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanda daftar industri. Kata Kunci: efektivitas, tanda daftar industri, usaha kecil ABSTRACT In this undergraduate thesis, the topic brought about is related to the number of small business owners of Gresik typical food in Gresik particularly those residing on sindujoyo street who do not have the sign of industry registration. Article 3 paragraph (2) of Gresik District Regulation No. 12 year 2001 on Licensing Industry, Trade and Investment states that any individuals or legal entities whose scope of business classified as a small business must have a sign of the industry registration from the head of department. Many people still do not comply with the local regulations. There are still many small business owners of Gresik typical food production who do not own a sign of industrial registration as a form of production legality that is extremely needed.This thesis uses juridical-empirical method with juridical sociological approaches in order to perceive a legal regulation to be associated with the reality and habits that exist within the community. The findings of the study show that the regulation is not yet effectifely enacted because some poeple especially the businesmen on Sindujoyo street as the central  Gresik typical food pproduction do not own sign of industrial registration. The barriers encountered are the lack of socialization from the Board of Investment and Licensing Gresik related with industria registration sign to the community, the lack of understanding from the Agency for Investment and Licensing on  Local Regulation, the absence of administrative sanctions coantained in the Local regulation. That local regulation was made,published and enacted in 2001 in which the authority issuing industrial registration sign was given to Small Scale industry cooperation department in which later the authority was handed over to the Investment and LicensingBoard thereby affecting the effectiveness of local regulation and lack of public awareness to register foe the industrial registration sign.   Keywords: effectiveness, industrial registratio sign, small scale businesses
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) Ida Ayu Aditya Karina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaidaayukarina@gmail.comABSTRAKIda Ayu Aditya Karina, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016,EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1)JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURANSUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KOTA SURABAYA), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS, Dr. Shinta Hadiyantina,SH., MH.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungaidan bantaran sungai. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah yangmelarang masyarakat Kota Surabaya untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungaidan bantaran sungai tetapi pada kenyataan masih banyak masyarakat yang mendirikanbangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, dimana masyarakat yangmelanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh penegak hukumberdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan yangdikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1)Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkaitbangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan apa hambatan serta bagaimanaupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan penelitian yangdigunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalampenerapan Pasal tersebut terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungaibelum berjalan dengan efektif. hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturanwalikota Surabaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya masyarakat yangmelaporkan ke Kepolisian serta mengajukan gugatan ke PTUN dan Perdata, yang akhirnya Satpol PP Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penertiban bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.Kata kunci: Saluran Sungai, Bantaran Sungai, Sanksi AdministratifTHE EFFECTIVENESS OF THE ENACTMENT OF ARTICLE 12 PARAGRAPH(1) JUNCTO ARTICLE 44 THE REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 2 YEAR 2014 REGARDING THE ORGANIZING OF PUBLIC ORDER ANDPEACE  (A Study in the Civil Service Police Unit of Surabaya)Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono, SH.MS, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MHFaculty of Law, Universitas Brawijayaidaayukarina@gmail.comABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the effectiveness of Surabaya City RegionalRegulation No. 2 Year 2014 enactment in regard with buildings erected on the channelof the river and the riverbanks. So far, there has been regional Regulation which bansthe citizens from doing so but it is still violated by the citizens.  Such violators can bepenalized by administrative law enforcers based on Surabaya City Regional RegulationNo. 2 year 2014 about the Implementation of the Public Order and peace. The issuesanalyzed in this undergraduate thesis are: the effectiveness of the application of Article12 paragraph (1) juncto Article 44 of Surabaya Regional Regulation No. 2 year 2014 about the buildings erected on the river  and along the riverbanks and the efforts tosolve that particular problem. The research employed empirical jurisdiction method.Based the findings of the study, the enactment of the Article about buildings above theriver and along the river bank is not effective. It is due to the absence of mayor ofSurabaya’s regulation, the lack of awareness of society, and some citizens who filed alawsuit to Civil and Administrative Court which causes the Surabaya Municipal Policeunable to proceed knocking down buildings erected above the river or along theriverbanks.Keywords: River, the River bank, Administrative Sanctions
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS ALASAN KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003 Nahum Netanya Nenandraku
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nahum Netanya Nenandraku, Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H.T. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nahumnetanya@gmail.com ABSTRAK Artikel ini menganalisis dasar pertimbangan hakim Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutus perkara PHK pasca Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003. Putusan MK itu sendiri memutus bahwa Pasal 158 UUK tentang syarat-syarat PHK atas alasan kesalahan berat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti bahwa Pasal 158 UUK sudah tidak dapat lagi menjadi dasar dalam hakim memutus perkara PHK. Melalui penggunan metode penelitian normatif diperoleh kesimpuln bahwa 4 (empat) putusan yang peneliti ambil mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda-beda. Dimana pada dasar pertimbangannya masing-masing hakim ada yang menggunakan putusan pengadilan pidana, pada perjanjian kerja bersama, pada segi manfaat atas hubungan kerja pekerja dan pengusaha, dan pada pertimbangan hakim sendiri mengenai kesalahan berat itu sendiri.   Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat
PELAKSANAAN PASAL 44 AYAT(1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERBITA AKTA KEMATIAN (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOJONEGORO) Firda Fatmalla Hapsari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firda Fatmalla Hapsari firdafatmallahapsari@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstrak Firda Fatmalla Hapsari, Nim 135010101111135, Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terkait Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro). Dosen Pembimbing Utama Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H., dan Dosen Pembimbing Pendamping Bapak Lutfi Efendi, S.H.,M.H.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penerbitan akta kependudukan khususnya akta kematian. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi lapangan dan penelitian kepustakaan yaitu melakukan wawancara secara terbuka, bebas dan terpimpin kepada beberapa responden terkait objek penelitian dan mendokumentasi data-data dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro serta mengkaji buku-buku dan bentuk peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang di anggap masih relevan dengan objek penelitian. Analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, analisis tersebut yang dapat dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data yang primer dan data yang sekunder. Data penelitian tersebut berasal dari data yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara teknik analisis data yang kualitatif. Analisis data kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data ataupun gejala yang muncul. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pasal 44 Ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal, karena terhambat oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban melaporkan setiap kematian, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki akta kematian, dan kurangnya kualitas kinerja pegawai saat bertugas.   Kata kunci : Pelaksanaan Pasal, akta kematian, kebijakan publik IMPLEMENTATION OF ARTICLE 44 VERSE(1) AND (2) LAW NUMBER 24 OF 2013 CONCERNING THE ADMINISTRATION OF THE POPULATION RELATED DEATH CERTIFICATE (STUDY AT POPULATION AND CIVIL REGISTRATION DEPARTEMENT OF BOJONEGORO DISTRICT ) Firda Fatmalla Hapsari firdafatmallahapsari@yahoo.com Faculty of Law, University of Brawijaya Abstract Firda Fatmalla Hapsari, Student Number 135010101111135, Implementation of Article 44 Verse (1) and (2) Law Number 24 Of 2013 Concerning The Administration Of The Population Related Death Certificate (Study At Population And Civil Registration Departement Of Bojonegoro District). Guardian Teacher Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H.,. and Lutfi Efendi, S.H.,M.H.     This study aims to determine how the Implementation of Article 44 Verse (1) and  (2) Of Law Number 24 Of 2013 Concerning The Administration Of The Population Related Death Certificate (Study At Population And Civil Registration Departement Of Bojonegoro District) in providing about publication certificates of residence , especially the death certificate. The type of research used by authorin this research is a juridical sociological and research using empirical juridical approach is to conduct field studies to determination Implementation of Article 44 Verse (2) Law Number 24 Of 2013 Concerning The Administration Of The Population Related Death Certificate (Study At Population And Civil Registration Departement Of Bojonegoro District). The method of data collection is done by field studies literature research and document the interview data from Study At Population And Civil Registration Departement Of Bojonegoro District and review all froms of regulation and books relevant to the research object. Analysis of data used by the qualitative analyze authoris between primair and secunder data. Qualitative data analysis using the based the theory in interpreting data or symptoms appear then combined with the problem examined by the quality and truth so as too anwer the problems that occured.Based on the result of this research is that Implementation of Article 44 Verse (2) Of Law Number 24 Of 2013 Concerning The Administration Of The Population Related Death Certificate (Study At Population And Civil Registration Departement Of Bojonegoro District) not fully effective, because it is hampered by a variety of factors such as lack of such as the lack of public knowledge about the obligation to report every death, less conscious of the importance to have the death certificate, and lack of quality and performance of the employee in charge. Keywords : Implementation of article, death certificate, public policy. 
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN PEJABAT DIPLOMATIK MALAYSIA DI SELANDIA BARU Aji Cahyo Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Aji Cahyo Nugroho, Setyo Widagdo, S.H, M.H., Dr. Hanif Nur W., SH., M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Ajiinugroho@yahoo.comAbstrakPenulisan artikel ini membahas tentang hak kekebalan pejabat diplomatik diplomat Malaysia yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan di Selandia Baru. Hal inidilatarbelakangi oleh Rizalman yang selaku wakil diplomat Malaysia yang melakukan tindakpidana percobaan perkosaan kepada warga sipil di Selandia Baru. Rizalman masuk ke dalamrumah korbannya tanpa izin dan berjalan hingga ke kamar tidur dalam keadaan telanjang daripinggang ke bawah. Rizalman telah menggunakan kekebalan diplomatik dan meninggalkanSelandia Baru setelah dijerat tuduhan upaya pemerkosaan. Hengkangnya sang diplomatmemicu kemarahan publik di Selandia Baru. Sebenarnya pada pasal 31 Konvensi Wina 1961telah mengatur bahwa pejabat diplomatik mendapatkan hak kekebalan dari yurisdiksi kriminalnegara penerima, namun apa yang dilakukan oleh wakil diplomat Malaysia tersebutbertentangan dengan pasal 31 Konvensi Wina 1961 tersebut. Karena meskipun wakil diplomatmendapatkan hak kekebalan di negara penerima tapi tetap harus menghormati hukum di negarapenerima. Jadi sudah seharusnya jika wakil diplomat Malaysia tersebut ditanggalkankekebalannya dan demi menjaga hubungan baik antara kedua negara, maka Malaysia mengirimkembali wakil diplomat tersebut ke Selandia Baru untuk menjalani proses hukum disana.Kata Kunci : Diplomatik, Hak Kekebalan.AbstractThis article discusses the diplomatic immunity of Malaysian diplomat who committed thecrime of attempted rape in New Zealand. This is motivated by Rizalman as a Malaysiandiplomat who committed the crime of attempted rape to a civilian in New Zealand. Rizalmanwent into the victim’s house without permission and walked into the bedroom naked from thewaist down. Rizalman has used diplomatic immunity and left New Zealand after charged rapeattempt. The departure of the diplomat sparked public outrage in New Zealand. Actually, thearticle 31 of the Vienna Convention 1961 regulates that diplomatic officials receive diplomaticimmunity from the criminal jurisdiction of the receiving country, but what has been done bythe Malaysian diplomat is contrary to Article 31 of the 1961 Vienna Convention. Becausealthough representatives diplomats get immunity in the recipient country, they still have torespect the law in the recipient country. Therefore, the Malaysian diplomat is supposed to bestripped from his immunity as the consequence in order to maintain good relations between thetwo countries. As the result, the Malaysian diplomat was  sent back to New Zealand to undergothe legal process there.Keywords: Diplomatic, Immunity Rights.
PENETAPAN PERWALIAN ANAK YANG DIMINTA PPAT SEBAGAI SYARAT PEMBUATAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH Elita Savira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In this journal the author discusses the determination of child custody issues that prompted PPAT as a condition of making a deed of sale of land rights into its jurisdiction. The purpose of this journal is to identify, describe and analyze the reason why PPAT ask Determination of Child Trust Of Religious Court which was used as the Terms Making a deed of sale rights differences of land and is in addition to the ITU identifies the fundamental basis of considerations judges Subscribe Determination of Child Trust as Terms Making the deed of sale rights soil differences. When one parent of a child dies, according to Article 47 of the Marriage Act, the guardianship of minors falls on parents who are still alive for the child is not yet 18 years old and unmarried parents represent the child both within and out of court (guardianship statutory). In fact, for one reason or another PPAT still asks his client to plead Determination of Trustees of the Religious Court to hand over land rights. Throughout 2015, the number of the establishment of a trust settled by the Religious Court of Malang totaling 24 cases. This research is an empirical law by using sociojuridical approach. Therefore, this study uses the type of primary legal materials, secondary, obtained from the study of literature. The analysis technique used in this research is descriptive analysis techniques. The results of the study are PPAT requires the establishment of a trust because it is used to prove (evidence), authentically their guardianship legitimate guaranteed by the institution in this case the Religious Court that minors are represented by their guardians to make buying and selling is correct and has the buying and selling and for the sake of the future on certain days, certain parties in it and is a condition for the manufacture of a deed of sale of land rights will be registered also to the local land Office in order to complete the transaction. Basic consideration of the judge deciding the case guardianship is the court may not refuse cases that go to him, although it has been clearly stated in the Act that the guardian for a child whose parents died one and he has the benefit of taking care of making the deed of sale of land rights is his biological parents who lived the longest. Key words: child custody determination, the manufacture of the deed of sale, land rights Abstrak Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah penetapan perwalian anak yang diminta PPAT sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis alasan PPAT meminta penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama yang digunakan sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah dan selain itu mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim terkait penetapan perwalian anak sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Ketika salah satu orang tua dari seorang anak meninggal dunia, menurut pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, perwalian anak di bawah umur jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah dan orang tuanya mewakili si anak baik di dalam dan di luar Pengadilan (perwalian berdasar undangundang). Pada kenyataannya untuk satu dan lain hal PPAT masih meminta kliennya untuk memohon Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Sepanjang tahun 2015, banyaknya penetapan perwalian yang diputus oleh Pengadilan Agama Malang berjumlah 24 perkara. Tulisan ini merupakan tulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Karena itu tulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil tulisan adalah PPAT mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakan syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara perwalian adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di Undang-Undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama. Kata kunci: penetapan perwalian anak, pembuatan akta jual beli, hak atas tanah
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung Dan Kawasan Warung Kopi Brantas Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut K Enggar Susziantoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enggar Susziantoro, Agus Yulianto SH., MH., Dr. Shinta Hadiyantina,SH.,MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya enggarsus@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Dalam pasal 44 tersebut mengatur tentang pelarangan kegiatan asusila di dalam suatu bangunan. Kawasan Warung Kopi (KWK) Brantas adalah kawasan alih fungsi dari prostitusi Kawasan Wajib Kondom (KWK). Pengalihfungsian tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 yang bertujuan menegakkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 460/031/2011 tentang Penutupan Lokalisasi. Namun setahun setelah penutupan mulaimuncul kembali kegiatan asusila yang dilakukan di dalam bangunan karaoke di Kawasan Warung Kopi Brantas tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data tingkat keefektifitasan pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Derah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum belum berjalan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan tentang peraturan yang melarang tentang kegiatan asusila, persepsi para penghuni Kawasan Warung Kopi Brantas yang kurang mendapatkan penghasilan jika hanya mengandalkan pekerjaan sebagai pemandu karaoke, serta sudah membudayanya kegiatan asusila di kawasan tersebut karena sudah berlangsung sejak tahun 1972. Kata Kunci : Efektifitas, Penerapan Pasal, Kegiatan asusila.   ABSTRACT This study aims to determine whether the effective implementation of the application of Article 44 Tulungagung District Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order.In Article 44 stipulates the prohibition of immoral activities in a building.Kawasan Warung Kopi (KWK) Brantas is the area over the function of prostitution Kawasan Wajib Kondom (KWK).The switcher functions implemented in 2012 which aims to enforce Article 44 Tulungagung District Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order and East Java Governor Decree No. 460/031/2011 on Closing Localization.But a year after the closure began to reappear immoral activities conducted in the building of karaoke in the Brantas Coffee Shops Region. The type of research used by the author is Juridical Sociological empirical research methods conducted by means to obtain data on the level of effectiveness of the implementation of the application of Article 44 of Regional Tulungagung Regulation No. 7 of 2014 on the Implementation of Public. Based on these results it can be seen that the implementation of the application of Article 44 Regional Regulation Tulungagung District No. 7 of 2014 on the Implementation of Public Order had not been effective because it is hampered by several factors such as the lack of knowledge about the rules prohibiting on activity immoral, perceptions of the occupants Region Coffee Shops Brantas less earning if only rely on the work as karaoke guides, as well as cultural activities have been immoral in the region because it has been going on since 1972. Keywords : Effectiveness,application of article, immoral activities.
OPTIMALISASI PELAYANAN KEPABENAN ATAS FASILITAS KAWASAN BERIKAT BERDSARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG KAWASAN BERIKAT (Studi Di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan) Dimas Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas wicaksono, Prof.Dr.Sudarsono, SH, M.S., Dr.Shinta Hadiyantina, SH, M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dimasw739@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripisikan bagaiamana optimalisasi pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni KPPBC TMP A Pasuruan terhadap impor barang yang dilakukan di kawasan berikat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Pasuruan dalam melaksanakan pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan kawasan ekspor impor barang dimana didalam kegiatan tersebut diberikan sebuah fasilitas penangguhan bea masuk yang diberikan oleh negara atas barang atau bahan baku impor yang mana akan dilakukan proses produksi di sutau kawasan tertentu yaitu di dalam negeri. Kemudian hasil dari produksinya akan diekspor sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang kawasan beriikat. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data terkait pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat berdasarkan yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat belum optimal, dikarenakan masih adanya beberapa faktor seperti sering terjadinya trobel dalam pelayanan, masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam hal ini secara kesuluruhan belum penerapan CEISA, pengguna jasa masih kurang mengerti akan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan impor ekspor dikawasan berikat, dan masih ditemukan ketidakseuaian pelayanan pabean atas fasilitas kawasan berikat dengan SOP.   Kata Kunci : Optimalisasi, Pelayanan Pabean, Kawasan Berikat.   ABSTRACT This study aimed to analyze and describe how optimization customs service facility bonded zones carried out by the Directorate General of Customs and Excise, which KPPBC TMP A Pasuruan to the import of goods made in the bonded zone in accordance with Standard Operating Procedure contained in legislation that regulations, and obstacles faced by KPPBC TMP A Pasuruan in implementing the customs service over bonded area facilities. Bonded zone is an area of ​​exports and imports of goods where in these activities is given a suspension of import duty facility granted by the state of the goods or the import of raw materials which will do the production process in a sufficiently specific area that is in the country. Then the results of the production will be exported as stipulated in article 14 paragraph 4 of Regulation of the Minister of Finance No. 120 / PMK.04 / 2013 on beriikat region. The type of research used by the author is the kind of empirical research methods Juridical Sociological research conducted by means of direct research to obtain data related to customs services on the bonded zones based facilities conducted by TMP KPPBC A Pasuruan. Based on the research results it can be seen that the customs service facility bonded area is not optimal, is still due to several factors such as the frequent occurrence of trobel in service, is still a lack of adequate infrastructure in this case as a whole has not been implementation CEISA, service users still lack understanding of the terms be met in the area of ​​bonded import and export activities, and still found customs service over the bonded area with SOP facilities.   Keywords : Optimization, Customs Services, Bonded.
EKSISTENSI KERAHASIAAN BANK TERKAIT TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Analisis yuridis pasal 42 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan) M. Dita Fatoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Dita Fatoni, Prija Djatmika, Bambang SudjitoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Dtfatony@yahoo.comABSTRAKBank dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, eksistensi bank tidak terlepas darikepercayaan masyarakat terhadap bank dalam menjaga kerahasiaan datanasabahnya. Namun kerahasiaan bank tidak bersifat mutlak melainkanberdasarkan Pasal 41-44 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapatpengecualian rahasia bank dapat dibuka informasinya yakni alasan bidangperpajakan, piutang bank yang sudah diserahakn kepada badan urusan piutang danlelang, masalah pidana, masalah perdata, pembagian informasi dengan bank lain.Namun terdapat permasalahan pada Pasal 42 tersebut bahwa dalam perkara pidanapermohonan informasi bank harus dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI denganmemohon izin dari Bank Indonesia atas keterbukaan rahasia bank tersebut,sehingga terjadi inefektifitas prosedural sebab membutuhkan waktu lama bagiKepolisian dalam upaya penegakan hukum seperti tindak pidana penipuan yangdilakukan nasabah, sehingga perlu menganalisis Pasal 42 tersebut dalammelindungi hak-hak korban dan wujud diskresi kepolisian sebagai upayamengatasi inefetifitas prosedural keterbukaan informasi rahasia bank tersebut.Kata Kunci: Rahasia Bank, Perlindungan Hak Korban, dan Diskresi KepolisianABSTRACTBank in the national economic development has an important purpose in supporting the implementation of national development; the existence of bank cannot beseparated from the trust of people toward the bank in keeping the secrecy of thecustomer’s data. However, the bank secrecy is not absolute but based on The Article 4144LawNumber10Year1998aboutbankingthereisanexceptionofbanksecretthattheinformationcanberevealedwhichareinthefieldsoftaxation,bankcreditthathadbeengiventotheinstitutionofcreditand auction,criminalmatter,civilmatter,theallotmentofinformationwithanotherbank. Nevertheless, there is a problem in the Article 42 that incriminal matter, the request of bank information must be done by the Head of Police ofIndonesia by asking permission from Bank Indonesia for the disclosure of that banksecret, so that the procedural inefectivity happens because it needs long time for Police inthe effort of law enforcement such as fraud criminal act done by the customer, so it needsto analyze the Article 42 in protecting the rights of the victim and the form of policediscretion as the effort of overcoming the procedural ineffectivity of the opennes of thatbank secret.Keywords : bank secrecy, protection of a right victims, police discretion 
PERTIMBANGAN YURIDIS BANK DALAM MENENTUKAN CARA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN HAK TANGGUNGAN (Studi di Bank Danamon cabang Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk) Ryu Avin Yuwantono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ryu Avin Yuwantono, Siti Hamidah, S.H.,M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H.M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: Ryu.avin383@gmail.com   ABSTRAKSI Penyelesaian kredit bermasalah dengan agunan hak tanggungan pada bank Danamon selaku kreditor terhadap nasabah yang sedang mengalami kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penanganan kredit bermasalah dan penyelesaian kredit yang sudah sampai pada tahap macet. Penanganan kredit bermasalah berupa penyelamatan kredit tidak diberikan kepada nasabah “N” yang telah mengalami kedit bermasalah di tahun pertama kredit. Pada tahap penyelesaian kredit macet terhadap nasabah , tidak diselesaikan secara win win sollution (eksekusi jaminan melalui penjualan dibawah tangan atas kesepakatan kedua belah pihak). Nasabah “N” sebagai pemilik jaminan telah merasa dirugikan karena eksekusi lelang yang dilakukan oleh bank Danamon terjual rendah dari harga pasaran secara umum, yaitu sebesar Rp.96.050.000,-.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di bank Danamon Simpan Pinjam cabang pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, dengan teknik purposive sample yang akan digunakan adalah Manajer cabang dan karyawan bank Danamon, serta salah satu nasabah berinisial Nanik yang pernah mengalami kredit macet di tahun pertama. Data Primer dan sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yuridis bank dalam menentukan penanganan kredit bermasalah di Bank Danamon cabang pasar berbek kabupaten Nganjuk. Kendala yang dihadapi bank dalam menentukan pilihan penanganan kredit bermasalah di bank Danamon. Bank Danamon dalam melakukan pelaksanaan penanganan kredit dengan nasabah hendaklah lebih mengutamakan win win sollution dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mencari pembeli sendiri atas jaminan miliknya yang dijaminkan kepada bank, hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir kerugian di antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Kata Kunci: Penanganan Kredit bermasalah, Agunan Hak Tanggungan, eksekusi lelang dengan harga jual yang rendah.   ABSTRACT The completion of non-performing loans with collateral land mortgage on the Danamon bank as a creditor to customers who are experience a loan defaults. The completion of loan defaults is devided into 2 (two) phase that is handling loan defaults and settlement of credit has to disturbance phase. Loan defaults handle as credit rescue has not given to customers are experiencing loan of defaults on first year credit. There was settlement non-performing loan phase, doesn’t exist method to win win sollution for (execution secured guarantee through disposal underhand method). As the owner of security customers are loss for the auction carried out by Danamon bank has sold with lower prices on general market price, that is Rp.96.050.000,-.The research used empirical legal research with the juridical sociological approach. The location of this research was in Danamon bank Simpan Pinjam the branch Berbek market district Nganjuk , with purposive sample technique will be used bank credit Danamon Berbek market district Nganjuk division and customers who experience loan defaults which in this thesis used Nanik initials. Primary and secondary data have been obtained will be analyzed with a methods of descriptive qualitative.The problem that raised is factors have become obstacles in the legal protection to customers for handling loan defaults in the Danamon bank branch of Berbek market district Nganjuk, and efforts have been conducted bank to overcome obstacles in legal protection to customer resolution on loan defaults in the Danamon bank. Danamon bank should give a chance to customers to looked for a buyer on independent by written notice. Besides, customers should always be tried to good faith in communicate with a bank, it is a purpose will be happen the complete of credit through win win sollution . Keywords: Settlement of non-performing loans, Collateral of Land Mortgage, the execute of  auction by lower selling prices.

Page 273 of 563 | Total Record : 5629

 271   272   273   274   275 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue