cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 273   274   275   276   277 
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) PBI NOMOR 13/1/PBI/2011 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT SEGMENTASI BANK KOMERSIAL (STUDI DI CREDIT OPERATIONS BANK X) Ayu Puspa Devina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Puspa Devina, Dr. Sihabudin SH, MH, Dr. Reka Dewantara SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ayupuspadevina@gmail.com   Abstrak Pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyatakan bahwabank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar bank tetap dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi masalah dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.Setiap tahun  Bank X menangani lebih dari 100 (seratus) pemberian kredit segmentasi bank komersial dan kurang dari 3% (tiga persen)  diantaranya tidak dapat memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran piutang.  Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank X mengalami hambatan-hambatan yaitu hambatan internal seperti kurangnya kemampuan pegawai bank, kurangnya monitoring, pengikatan agunan yang belum sempurna,kurang tertibnya sistem monitoring administrasi, pemahaman prinsip kehati-hatian yang masih rendah dan hambatan eksternal seperti debitur yang tidak jujur dalam menyampaikan data. Maka dari itu penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting terlebih lagi dalam pemberian kredit segmentasi bank komersial yang nominal pinjamannya diatas 10 (sepuluh) milyar. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank X mencakup: pelaksanaan Compliance Review atau penelitian secara formil sebelum melakukan perjanjian kredit, melakukan upaya terhadap debitur yang wanprestasi dengan cara restrukturisasi, eksekusi agunan serta penerapan prinsip Due Diligence sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian. Dapat disimpulkan bahwa Bank X belum maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik karena masih terjadi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Kata kunci: Hukum Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Segmentasi Bank Komersial   APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) PBI NO. 13/1/PBI/2011 OF RISK BASED BANK RATING ABOUT PRUDENTIAL PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN CREDIT LOAN OF COMMERCIAL BANKING SEGMENT Ayu Puspa Devina, Dr. Sihabudin SH, MH., Dr. Reka Dewantara SH, MH. Law Faculty Brawijaya University Email: ayupuspadevina@gmail.com   Abstract Article 2 and article 29 paragraph (2) regulations number 10 year 1998 about Banking explains that bank in performing their business activities in accumulation especially in distribution of funds to society have to be very careful. Prudential principle regulated in article 2 paragraph (1) PBI No.13/1/PBI/2011 about Risk Based Bank Rating explains that bank is obliged to maintain/improve the health of bank by applying the prudential principle and risk management, in order to do business activities. The purpose of prudential principle is that the bank is in good health in doing theit business activities by following the current rules and regulations. But in reality there still a problem when the debtor can not fulfill their obligations. Every year, Bank X handle more than 100 (a hundred) credit loans in commercial banking segment and less than 3% (three percent) of the debtor can not fulfill their obligations in case of credit payment. In applying prudential principle, Bank X facing some obstacles like internal obstacles like lack of ability of employees, lack of monitoring, binding collateral that rudimentary, lack of monitoring system of administration, low comprehension of prudential principle and external obstacles like debtor’s dishonesty in submitting data. Therefore, application of prudential principle is important especially in commercial banking segment with more than 10 billions (ten billions) credit loan nominal. Application of prudential principle by Bank X includes: implementation of Compliance Review or formal research before doing credit agreement, make efforts to debtors who’s in default through restructuring, collateral execution, and application of Due Diligence principle as a form of prudential principle. The conclusion is Bank X has not did a good job in applying prudential principle maximally yet because there is still some obstacles in applying prudential principle. Key words: Banking Law, Prudential Principle, Commercial Banking Segment
EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS (STUDI DI KANTOR NOTARIS KABUPATEN BEKASI) Adinda Rahmania Triherari Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adinda Rahmania Triherari Putri, Dr.Bambang Winarno S.H.,M.S, Dr Reka Dewantara S.H.,MH Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtias Brawijaya adindarahtp@gmail.com Sebelum adanya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), proses pengesahan badan hukum dilakukan secara manual dan ternyata hal tersebut mengakibatkan masalah-masalah yaitu, proses menjadi tidak efisien, Pemberian gratifikasi dan pungutan liar. Untuk itu, Kemenkumham RI membuat sistem berbasis online untuk melakukan pendirian dan pengesahan badan hukum yaitu menggunakan SABH. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) belum efektif baik secara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture).   Hambatan-hambatan yang muncul mengenai SABH juga beragam dikarenakan kurangnya simpati notaris terhadap sosialisasi SABH, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memaksanya dan bukan merupakan salah satu syarat untuk diangkatnya seorang notaris. Kemiripan nama PT yang akan diajukan dengan nama PT yang sudah ada mengakibatkan notaris harus meminta pemilihan nama lain kepada para pendiri PT, padahal nama adalah identitas paling penting yang pengajuannya diatur pada pasal 9 ayat (2) UUPT. Hambatan lainnya ialah Error pada SABH mengakibatkan notaris terhambat untuk melaksanakan pekerjaannya dalam hal ini mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, hal-hal yang menghambat notaris berkaitan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan yang tertulis jelas pada pasal 9 UUPT. Namun, disetiap hambatan, notaris selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat meminimalisir hambatan tersebut.   Kata Kunci          : Sistem Administrasi Badan Hukum, Pengesahan Badan Hukum, Notaris     THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 9 OF LAW NUMBER 40 OF 2007 ABOUT THE INCORPORATED COMPANY APPLICATION LEGALIZATION LEGAL ENTITY IN ELECTRONICS BY NOTARY (STUDY IN THE OFFICE OF NOTARY BEKASI REGENCY)     ABSTRACT Adinda Rahmania Triherari Putri, Dr.Bambang Winarno SH, M. S, Dr. Reka Dewantara SH, MH The Strata Study Program of Legal Studies Faculty of Law For University of Brawijaya adindarahtp@gmail.com   Prior to the Legal Entity Administration System (SABH), validation process of legal entities is done manually and it does lead to problems occureed, which is the process becomes inefficient, administration of graft and extortion. To solve the problem, the Ministry of Law and Human Rights RI (Kemenkumham RI) create an online-based system to perform the establishment and approval of a legal entity that is using SABH. Based on this research, Article 9 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding the Limited Liability Company (Company Law) has not been effective either in the substantive of law (legal substance), legal structures (legal structure), and the culture of law (legal culture).   The obstacles that arise regarding SABH also vary due to a lack of sympathy of notary towards the socialization of SABH, it is because there are no rules in the Law on Notary to force and not one of the requirements for appointment of a notary. The similarities of the proposed company with an existing company force the notary to ask another name to the founder of the company, but the name is the most important identity submission regulated in article 9, paragraph (2) of the Company Law. Another obstacle is the Error on SABH resulted notary constrained to carry out its work in this regard apply for approval of legal entities of the Company, the things that troubled the notary is related to the requirements to obtain the Ministerial Decree regarding the ratification of the legal entity of the company which is written clearly on Article 9 of the Company Law. However in every obstacle, the notary always make efforts to be able to minimize and overcome these obstacles.   Keywords: Legal Entity Administration System, Validation Law Firm, Notary
OVERLAPPING KEWENANGAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) DAN BEI (BURSA EFEK INDONESIA) DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA OLEH EMITEN Mafatihul Aliefany
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mafatihul Aliefany, Dr. Sihabudin, SH., MH. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: aliefany10@gmail.com   Abstraksi OJK dan BEI merupakan Lembaga yang memiliki kewenagan untuk menetapkan Sanksi Administratif di Pasar Modal Indonesia. Kewenangan Pemberian Sanksi Administratif yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia) terhadap Emiten adalah merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan. Pemberian Sanksi Administratif yang dilakukan OJK dan BEI terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Namun, ditemukan konflik perundang-undangan terkait dengan ruang lingkup pemberian Sanksi Administratif dari norma hukum yang mengatur kewenangan pemberian Sanksi Administratif OJK dan BEI. Hal ini menimbulkan Overlapping Kewenangan OJK dan BEI dalam pemberian Sanksi Administratif. Dalam karya ini penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui lebih rinci mengenai ruang lingkup kewenangan dari masing-masing Lembaga, sehingga dapat menemukan solusi yang ideal guna mengurangi dampak dari Overlapping kewenangan yang ada. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Emiten, Laporan Keuangan Berkala     OVERLAPPING OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) AND BEI (BURSA EFEK INDONESIA) IN SANCTIONS AGAINST THE DELAY IN THE SUBMISSION OF PERODIC FINANCIAL REPORTS BY ISSUERS Mafatihul Aliefany, Dr. Sihabudin, SH., MH. Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: aliefany10@gmail.com   Abstract OJK dan BEI is the agency that has the authority to estblish administrative sanctions undertaken OJK and BEI against Issuers is the mandate of the legislation. Administratif Sanctions undertaken OJK and BEI related delivery delays BEI financial reports periodically. However, it found conflict of legislation related to the scope of the administrative sanctions of legal norms regulatoring authority Administrative sanctions OJK and BEI. This has led to Overlapping Authority OJK and BEI in Administrative Sanctions. In this work the author choose the juridical normative reseacrch methods with the aim to know more detail about the scope of the powers of each institution, so that it can find the ideal solution in order to reduce the impact of Overlapping authority. Keywords: Administratif Sanctions, the Financial Servisec Authority (OJK), Indonesia Stock Exchange (BEI), Issuers (Emiten), Perodic Financial Reports
EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF b PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan) Rofika Choirotin Nadia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rofika Choirotin Nadia, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rofikachoirotinnadia@gmail.com ABSTRAK Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Terdiri dari pulau kecil, pulau besar, dan wilayah laut yang sangat luas, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas maka pemerintah pusat menyerahkan beberapa kewenangannya kepada daerah yang dianggap mampu untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, serta dilihat dari potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia daerah tersebut. Salah satu bentuk penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pajak daerah. Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk memungut pajak daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah pusat serta pajak daerah yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, untuk memudahkan pemerintah daerah dalam memungut retribusi dan mengelola parkir di tepi jalan umum. Selain itu diberlakukan pula parkir berlangganan yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, bertujuan memudahkan para pengguna parkir ditepi jalan umum untuk membayar tagihan setiap bulannya. Keluhan juga disampaikan masyarakat Kabupaten Lamongan. Mereka mengeluhkan bahwa di beberapa titik parkir pinggir jalan yang sudah termasuk dalam daftar area parkir berlangganan nyatanya tetap dikenakan pungutan oleh juru parkir setempat. Dari adanya permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum harus ditingkatkan lagi agar tidak ada keluhan serupa yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Terkait dengan fasilitas parkir berlangganan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, bahwa setiap masyarakat bernomor polisi Lamongan diwajibkan membayar jasa layanan parkir berlangganan setiap tahun saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010. Masyarakat yang sudah membayar layanan tersebut setiap tahunnya dan memiliki kendaraan bernomor polisi Lamongan dapat menikmati layanan parkir yang lebih praktis tanpa harus membayar pungutan parkir pada lokasi yang sudah jelas terpasang rambu “Area parkir Berlangganan”. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat Lamongan, karena pada kenyataannya masih banyak para juru parkir nakal yang sengaja memungut uang parkir kepada para pengguna jasa parkir di area tersebut. Beberapa dari juru parkir tersebut terkadang memberi tanda dengan meletakkan kardus-kardus bekas yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mirip dengan penutup pada jok motor atau kaca mobil sebagai penutup sementara saat kendaraan tersebut diparkir. Dilihat dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan seperti dijelaskan pada pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 sebagai instansi terkait yang berhak menindak tegas praktek kecurangan tersebut dengan cara memberikan penyuluhan dan sanksi tegas kepada setiap juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya peran aktif dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai instansi terkait sangat dibutuhkan untuk memberikan kesadaran bagi setiap juru parkir yang bertugas di area parkir berlangganan. Peran masyarakat Kabupaten Lamongan juga sangat berpengaruh dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut dengan tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada juru parkir yang bertugas di area parkir berlangganan.   Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi, Peraturan Daerah, Kabupaten Lamongan                             THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (1) LETTER b LEGISLATION OF DISTRICT LAMONGAN NUMBER 15 YEAR 2010 ABOUT LEVIES FOR PARKING ON THE STREET THE STUDY CASE AT TRANSPORTATION DISTRICT LAMONGAN Rofika Choirotin Nadia, Lutfi Effendi S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Faculty of Law Brawijaya University Email : rofikachoirotinnadia@gmail.com ABSTRACT Indonesia is rich country to natural resources and human resources. Consisting of small island, large islands, and the region of the sea a very wide, because indonesia has very large areas so the central government submit several authority to regions that are able to to manage affairs own household, and seen from the potential of natural resources and human resources the area. One form of submission the competence of a central to local authorities is local taxes. The government the regions were given freedom of collecting taxes our own country constitution of law number 28 years 2009 on local taxes and levies . It is meant to spread development districts that have not to be reached by the central government and regional taxes are the main source of in funding local governments implementation . The district government lamongan make bylaw fees for parking on the street general who are molded in the districts lamongan number 15 years 2010, to facilitate local governments in collecting levies and manage parking on the road.Besides was also parking subscription outlined in article 8 paragraph (1) the districts lamongan number 15 years 2010, aims to facilitate users ditepi parking road to pay for every month. Complaints also cited the community of district lamongan . They complained that at some point parking the curb has included in the area parking subscription they still have to pay by local parking officer . The presence of these problems we can conclude that the effectiveness of the district lamongan number 15 years 2010 about fees for parking on the road to be improved subscription provided the local government of district lamongan , that every society with to have no complaints similar felt by the community of district lamongan . Relating to facilities parking police lamongan obliged to pay services parking subscription every year the time of payment motor vehicle tax in accordance with the article 8 paragraph ( 3 ) the bylaw 15 years 2010 . The community that already pay for services this item annually and have the car with police number lamongan can enjoy parking service that more practical without having to pay parking charges in locations has been attached sign “parking area subscription” . But it did not in conformity with expectation lamongan the community , in fact there are still many the mischievous illegal parking attendants who deliberately take money parking lot to the parking users in the area .Some of the parking is sometimes gave the signal by putting the box former which was modified in such a way that similar to coverings on the upholstery a motorcycle or car window as a cover while the vehicles are parked . Seen from the description above , transportation department district lamongan as described in article 1 paragraph ( 24 ) the districts lamongan number 15 years 2010 as agencies to firm act to the practice of cheating by granting counseling and sanction to every parking officer who did the fraud . The result showed that the importance of an active role of the department of transportation district lamongan as agencies are needed to take into consideration for every parking officer who served in the area parking subscription. The role of the people district lamongan have been quite influential in enforcing the local regulations in question by not going to return for any kind of parking officer who served in the area parking subscription. Keywords: effectiveness , levy , legislation , district lamongan
EFEKTIVITAS PASAL 26 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang) Jasmine Anting Soraya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasmine Anting Soraya, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Agus Yulianto, SH. MH. Fakuktas Hukum Universitas Brawijaya Email  : jasmineanting@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Efektivitas Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan. Apabila masyarakat membuang, menyimpan dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan maka hal itu melanggar ketentuan pasal 26 Ayat (1) Perda Kota Malang tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mencampur, mengelola, membuang dan membakar sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan pasal Pasal 26 Peraturan Daerah kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah adalah belum efektif. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal 2 Pasal 26 Peraturan Daerah kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah adalah disebabkan faktor internal dan eksternal. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal DKP Kota Malang maupun melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat . Pemberian sanksi salah satu cara agar bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.   Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Pembuangan Sampah         ABSTRAC   In this research, the author raised about the effectiveness of Article 26 Paragraph (1) of the Regulation of Malang City Number 10 Year 2010 About Waste Management Waste Disposal Violations Related Carelessly. When people remove, store and manage waste caused environmental pollution then it violates the provisions of Article 26 Paragraph (1) Perda Kota Malang on Waste Management in which the article was stated that every person is forbidden to mix, manage, dispose and burn waste which cause environmental pollution. From this research results can be seen that in the application of Article 26 of the Regulation Article Regional Malang No. 10 of 2010 on Waste Management is not effective. As for some of the obstacles encountered in the implementation of article 2 of Article 26 Regional Regulation No. 10 of the city of Malang in 2010 on Waste Management is due to internal and external factors.Solutions to deal with barriers it is to continue to make improvements in both the internal DKP Malang and dissemination to raise public awareness. Sanctioning one way to be a deterrent effect for people who litter   Keywords: Effectiveness, Waste Management, Waste Disposal 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SENI TARI PERESEAN MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK Fikri Abhi Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fikri Abhi Wicaksono, Sentot P. Sigito, SH., Mhum., M. Zairul Alam, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: fikri_abhi@yahoo.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ekspresi budaya seni tari peresean masyarakat suku Sasak Lombok dan berbagai kendala yang menghambatnya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum  terhadap seni tradisional masyarakat suku Sasak. Teknik analisis data adalah dengan mengelompokkan data dan informasi, kemudian melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan secara induktif. Secara empirik seni tari peresean masyarakat suku Sasak Lombok telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun belum terdapat dokumentasi (data paguyuban dan sanggar) pada pemerintah c/q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Sejauh ini upaya untuk menjaga dan memelihara seni tari yang telah dilakukan adalah: (a) mengadakan latihan rutin; (b) penonton dilarang merekam pertunjukan yang berlangsung; (c) mengajarkan seni tari kepada anak-anak; dan (d) menyelenggarakan pertunjukkan pada perhelatan hari-hari besar. Sementara itu beberapa hambatan yang ditemukan adalah: (a) sangat terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk pelestarian dan upaya perlindungan; (b) minimnya sosialisasi sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat pelestari tentang pentingnya perlindungan hukum masih lemah; dan (c) belum ada PP atau PERDA yang mengatur tahapan dan prosedur pelestarian dan pengembangan seni tari peresean. Kata kunci: tari peresean; perlindungan hukum; ekspresi budaya tradisional; Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta   Abstract The goals of this study are to describe existing conditions for copyright protection to traditional cultural expression of peresean dance and various problems that inhibit the mentioned protection. Using sociological jurisdiction approach, this study is basicly an empirical jurisdiction research that focuses to explore existing copyright protection for traditional peresean dance of indigeneus Sasak Lombok. Data analyses were conducted by grouping the data and information, followed by data interpretation and drawing conclusions inductively. Empirically speaking, the peresean dance of Lombok has satisfied requirements mentioned in article 38 of Act 28/2014 about Copyrights, but so far lack of any documentations that should be exist in administration c/q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Luckily, efforts that have be done to protect the existing peresean dance include: (a) scheduling routine exercise/practice; (b) no record policy during any shows; (c) educate young children to practice peresean dance; and (d) involve actively in any big events (national events). There are, however, some drawbacks in efforts to provide standard protection, i.e.: (a) almost no support of budget to obtain legal protection; (b) limited advocating by administration that results in weaknesses of understanding among stakeholders regarding the urgent of legal protection; and (c) lack of any formal regulations that provide procedures to obtain copyright protection. Keywords: peresean dance; law protection; traditional cultural expression; Act 28/2014 about copyright
PENYEDIAAN AKSESBILITAS PADA BANGUNAN PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MALANG, UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG) Belgys Annas Pramono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belgys Annas Pramono, Dr. Moh. Fadli,SH., Mhum ,Lutfi Effendi,SH., MHum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Belgysannas@gmail.com   ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai penyediaan aksesbilitas pada bangunan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Latar belakang dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan, dan kewajiban yang sama. Salah satu haknya adalah penyediaan aksesbilitas atau sarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di dalam lingkungannya. Dengan adanya penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas pada perguruan tinggi Universitas Brawijaya dan Unversitas Negeri Malang dan  yang seharsunya sarana aksesbilitas didalam maupun diluar bangunan harus sudah terpenuhi dengan standar, yang sesuai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 Bab II Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas. Dalam hal ini pada pasal 10 Undang undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat “penyediaan aksesbilitas tersebut bertujuan untuk kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.     (kata kunci : Penyandang Disabilitas, Aksesbilitas, Hak penyandang Disabilitas)   THE PROVISION OF  ACCESSIBILITY ON EDUCATIONAL BUILDING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (A STUDY IN DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICE OFFICE OF MALANG CITY GOVERNMENT,  UNIVERSITAS BRAWIJAYA, AND MALANG STATE UNIVERSITY) Belgys Annas Pramono, Dr. Moh. Fadli,SH., Mhum ,Lutfi Effendi,SH., MHum Faculty Of Law, Brawijaya University Email : Belgysannas@gmail.com   ABSTRACT   In writing this essay discussed the provision of accessibility to buildings for persons with disabilities education. The background of this research are persons with disabilities have the right and the position, and the same obligations. One right is the provision of accessibility or the means needed by persons with disabilities in their environment. With the admission of students with disabilities in higher education the UB and of University of Malang and seharsunya means of accessibility within and outside the building must be met with the standards, which according to the Minister of Public Works No. 30 / PRT / 2006 Chapter II Technical Requirements for Facilities and Accessibility , In this case on Article 10 to Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities "provision of accessibility is aimed at the equalization of opportunities for persons with disabilities in all aspects of life and livelihoods are implemented through the provision of accessibility". The provision of accessibility meant to create conditions and environment for support of persons with disabilities can fully live in a society.     (keywords : Disability, Accessibility, Rights of persons with Disabilities)
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DANA KAS DESA (Studi di Desa Lengkong Kabupaten Nganjuk) Ade Bayu Ananto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Bayu Ananto, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Tunggul Anshari SN, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: adebayuananto87@gmail.com   ABSTRAK Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban kepala desa terkait dengan pengelolaan dana kas desa. Berdasarkan fakta yang ada, kurangnya transparan yang dilakukan oleh kepala desa, dimana terdapat pembebasan 2 lahan yang meliputi dusun lempoh, desa jegreg yang berada di lengkong bagian timur. Dari hasil pembebasan lahan tanah tersebut seharusnya desa mendapat 2,5% yang telah di anggarkan akan tetapi yang dimasukkan hanya sebesar 45 juta rupiah, yang mana hal ini dapat merugikan keuangan desa serta menghambat pembangunan desa. Menurut peraturan menteri desa nomor 5 tahun 2015 pasal 4 dimana yang berbunyi ‘’penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja yang disepakati dalam musyawarah desa’’, akan tetapi pada peraturan tersebut tidak dijalankan dan kenyataanya kepala desa melakukan kebijakan secara sepihak tanpa musyawarah dengan perangkat desa lainnya, sehingga menimbulkan gejolak dari masyarakat. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terkait dengan dana kas desa lengkong. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan terhadap hambatan dalam mempertanggungjawaban dana kas desa Lengkong.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kepala Desa, Dana Kas Desa.                     ACCOUNTABILITY the HEAD of VILLAGE is RELATED to the MANAGEMENT of FUND'S CASH VILLAGES (study in the village of Lengkong Nganjuk Regency)   Ade Bayu Ananto, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Tunggul Anshari SN, SH., MH. Faculty Of Law, University Of Brawijaya Email: adebayuananto87@gmail.com     ABSTRACT The village is all the financial rights and obligations of the village can be assessed with the money and everything in the form of money and items associated with the execution of the rights and obligations of the village. The village-run finance based on the principle of transparent, accountable, partisipasif as well as done with the orderly and disciplined budget. This study discusses the accountability of the head of the village is related to the management of the Fund in cash. Based on the fact that there is a lack of transparent, conducted by the head of the village, where there are 2 liberation of land which includes the hamlet of lempoh, village of jegreg located in lengkong East. From the results of the acquisition of land is supposed to be the village got a 2.5% has been in in need but are entered only amounted to 45 million dollars, of which it can be detrimental to the development of the village as well as impede financial village. According to the regulation of the Minister of the village No. 5 article 4 where by 2015 which reads '' the use of the village Fund contained in the priorities agreed in the shopping village ' deliberation ', but these rules do not run and the fact that the village chief performs policy unilaterally without any discussion with the other villages, thus leading to turmoil from the community. The purpose of this study, i.e. to know and analyse the forms of accountability associated with cash funds lengkong village. In addition to knowing and analyzing the implementation against obstructions in the to responsible village of cash funds Lengkong. This type of research using empirical and juridical research juridical sociological approach. Keyword : Accountability, Head of Village, Cash Fund Village.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MODIFIKASI PERMAINAN VIDEO (MODDING) BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Indra Wira Agung Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indra Wira Agung Saputra Afifah Kusumadara, SH., LLM., SJD, M.Zairul Alam, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Indrawira999@gmail.com   Abstrak Produk permainan video beserta konsol permainan merupakan suatu ciptaan dimana di dalamnya terdapat sistem keamanan. Sistem keamanan yang bertujuan untuk melindungi ciptaan tersebut dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh pihak pengembang. Modifikasi permainan video (modding) merupakan suatu cara tertentu untuk lebih mengembangkan produk permainan video. Dimana tahapan melakukan modifikasi permainan video berhubungan langsung dengan sistem keamanan ciptaan. Melakukan modifikasi permainan video di beberapa Negara diperbolehkan. Di Indonesia belum banyak ditemukan produk hukum terkait dengan hal ini. Walaupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berkaitan, akan tetapi di dalamnya khususnya Pasal 52 masih terdapat beberapa kekurangan yang terkait dengan sarana kontrol teknologi. Serta masih belum jelas pengaturan serta pemberian sanksi terhadap tindakan modifikasi (modding) permainan video ini. Perlu melakukan penafsiran terhadap pasal yang terkait.   Kata Kunci: Hak Cipta, Analisis Yuridis, Modifikasi Permainan Video Abstract Video game products with their game console is a creation in which there is a security system. Security system which aims to protect the creation of things that are not allowed by the developer. Video game modifications (modding) is a certain way to further develop video games. Which phases do video game modification is directly related to security system creation. Do video game modification in some countries allowed. In Indonesia have not found the product associated with this law. Although law No. 28 by 2014 still concerned about copyright, but in it especially Article 52 there are still some shortcomings related to the means of control technology. And still unclear arrangements and sanctions action against modification (modding) video game. Need to do an interpretation against the associated article. Keyword: Copyrights, Legal overview, Modding Video Game
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang) Diki Praseka Wahyu Setiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dikipraseka61@gmail.com   ABSTRAK Keimigrasian adalah hal ihwal keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Setiap warga negara asing dalam hal berada di negara indonesia harus memiliki izin tinggal. Warga negara asing pada kenyatannya banyak terdapat kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang mana warga negara asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Perbuatan tersebut terdapat pada pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatakan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinnya diancam dengan pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Namun pada kenyatannya pejabat pada Kantor Imigrasi kelas 1 malang tidak pernah sekalipun menuntut warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal melalui ranah pidana, melainkan selama ini mereka langsung dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana transnasional lain yang mengancam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing dan alasan dari pejabat pegawai negeri sipil Keimigrasian dalam menerapkan sanksi administratif terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata Kunci: Keimigrasian, Warga Negara Asing, Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal.           THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO THE FOREIGN CITIZENS WHICH COMMIT IN CRIME OF ABUSE OF PERMIT TO STAY (study in malang immigration office class 1) Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Law Faculty of Brawijaya University Email: dikipraseka61@gmail.com   ABSTRACT   Immigration are matters of entry and exit of a person in a country. Every foreign citizens in Indonesia are in the country must have a residence permits. Foreign citizen in a reality there are many cases of criminal acts of abuse of residence permits, which foreign citizen are engaged in activities inconsistent with its residence permit. Such actions are contained in article 122 (a) of law no 6 of 2011 on immigration which says that any foreign citizenswho engage in activities that are not in accordance with the residence permit which he has, it will be punishable by imprisonment for 5 years and a maximum fine of 500 million rupiah, but in a fact the official at the immigration office unfortunate class 1 never once demanded foreign nationals who committed the crime of abuse of a residence permit through the criminal realm, but this time they are deported or repatriated to their home country. This certainly would not be a deterrent effect on foreign citizen who committed the crime of abuse of residence permits so that the potential occurence of other transnational crimes that threaten the region unitary state of indonesia. This study describes how the form of the crime of abuse of residence permits were made by foreign citizen and the reasons of civil servants immigration officials in applying administrative sanctions againts foreign citizen who committed the crime of abuse of a residence permit. This research uses empirical juridical using sociological juridical approach.   Keywords: immigration, foreign citizen, crime abuse stay permit.

Page 275 of 563 | Total Record : 5629

 273   274   275   276   277 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue