cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 279   280   281   282   283 
SERANGAN RUSIA TERHADAP ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DI WILAYAH SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Vanina Aryani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vanina Aryani, Herman Suryokumoro, SH., MS., Agis Ardhiansyah, SH, LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : vanina.aryani@hotmail.com   ABSTRAK Secara umum pemberontak adalah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah. Konflik bersenjata antara ISIS dan Pemerintah Suriah di wilayah Suriah merupakan Konflik bersenjata non-internasional. Saat terjadi konflik di  Suriah, Pemerintah Suriah  mengizinkan Rusia untuk melakukan serangan udara ke wilayahnya untuk menyerang basis terorisme ISIS dalam koalisi anti-terorisme. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan status hukum ISIS  dalam sengketa bersenjata di Suriah dan tanggung jawab atas serangan Rusia di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan case approach. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa.Status hukum  kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam sengketa bersenjata di Suriah adalah kombatan yang tidak sah (illegal combatant).  Kehadiran Rusia di tengah Konflik di Suriah atas izin Pemerintah Suriah  untuk melakukan gempuran di wilayah Suriah terhadap basis terorisme ISIS merupakan tindakan yang tidak menimbulkan pertanggung jawaban. Namun, tidak menghilangkan pertanggung jawaban unsur pelanggaran hukum internasional dalam hukum HAM yang dapat dikenai Penal Sanctions yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.   Kata kunci: Serangan Rusia, ISIS, Suriah, Hukum Humaniter Internasional RUSSIAN’S ATTACK AGAINTS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) IN SYRIA’S TERITORIAL ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW Vanina Aryani, Herman Suryokumoro, SH., MS., Agis Ardhiansyah, SH, LLM. Faculty of Law, Brawijaya University Email : vanina.aryani@hotmail.com   ABSTRACT In general, rebellion is a movement which against established authorized government. Armed conflict between ISIS and Syria Government in Syria is an non-international armed conflict. When the conlifct in Syria happens, the Syrian Government allowe Russia to do an invansion in its teritory to attack ISIS terorism bassis on coallition anti-terorism. The purpose of this mini thesis are to determine, to analyze, and  to explain ISIS possition on armed conflict in Syria and Russian attack on Syria teritory according to International Humanitarian Law. The method used in mini thesis is normatif law with statue approach and case approach. The conlusion based on the research, the law status of ISIS in term of armed conflict in Syria is illegal combat. The presence of Russia in the midle of the conflict in Syria based on Syria government to attack ISIS bassis in Syria is an action which is not causing reliability. However, it does not mean that it demolish the reliability of the violation of International Law in Human Rights Law,  according to Penal Sanctions in Geneva Convention 1949   Keywords: Russian’s Attack, Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS), International Humanitarian Law
LEGALITAS KEGIATAN PENAMBANGAN DI WILAYAH LAUT YANG BELUM MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Kegiatan Penambangan di Lepas Pantai Kepulauan Falkland) Bagus Nova Bimantara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Nova Bimantara, Nurdin, Dhiana Puspitawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Novabima@yahoo.co.id Abstrak Sengketa perolehan wilayah darat antara satu negara dengan negara lain dapat berdampak pada perolehan wilayah laut di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah sengketa kedaulatan Kepulauan Falkland antara Argentina dengan britania Raya. Meski pun sengketa kedaulatan telah diselesaikan mealui referendum pada tahun 2013, namun masih terdapat polemik lain, yakni terkait kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai Kepulauan Falkland. Argentina memprotes kegiatan tersebut dengan dalih belum adanya kesepakatan batas wilayah laut di sekitar Kepulauan Falkland. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisa pengaruh kedaulatan Britania Raya terhadap perolehan wilayah laut di sekitar Falkland dan menganalisa legalitas kegiatan yang dilakukan di perairan ini selama belum ada penetapan batas. Penelitian ini berjenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Kasus. Jenis data pada penelitian ini meliputi sumber-sumber Hukum Internasional sebagai data primer, tulisan-tulisan dari ahli hukum sebagai data sekunder, dan artikel berita sebagai data tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepulauan Falkland hanya berstatus Overseas Territory bagi Britania Raya, namun tidak berpengaruh terhadap penetapan batas wilayah laut di sekitarnya. Terkait legalitas kegiatan pengeboran minyak, meski salah satu pihak memprotes, namun kegiatan tersebut tidak dapat sepenuhnya dikatakan ilegal karena tidak ada kesepakatan di antara kedua pihak. Kata kunci: Batas wilayah laut, Kepulauan Falkland, legalitas kegiatan   Abstract Dispute on the acquisition of land territory between one country and another may have an impact on the acquisition of the surrounding maritime area. One example is the Falkland Islands sovereignty dispute between Argentine with United Kingdom. Even though the dispute has been resolved through sovereignty referendum in 2013, but still there is another polemic, which is related to the activities of offshore oil drilling in Falkland Islands. Argentine protested these activities under the pretext of lack of agreement on the sea border around Falkland Islands. This research was conducted with the aim to analyze the effect of the United Kingdom sovereignty against the acquisition of maritime area around the Falkland Islands and analyze the legality of the activities carried out in these waters which currently has no clear delimitation. This research is a qualitative research with Legal Approach and Case Approach. The type of data in this study includes the sources of international law as the primary data, the writings of jurists as secondary data, and news articles as the tertiary data. The results showed that although the status of the Falkland Islands is only an Overseas Territory of the United Kingdom, but does not affect the delimitation of the sea areas in the vicinity. Related to the legality of the activities of oil drilling, although one of the parties protested, but these activities can not entirely be said is illegal because there is no agreement between the parties. Keywords: Maritime Boundary Delimitation, Falkland Islands, Legal status of activities
PEMAKNAAN ASAS KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR 6091/PDT.G/2013/PA.KAB.MLG Nicky Anggraita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nicky Anggraita, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: nickyanggraita@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini bertitik tolak dari latar belakang aturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam, perjanjian perkawinan”. Aturan dalam pasal 97 Kompilasi hukum Islam tidak lengkap karena tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Permasalahannya pada putusan ini hakim memutus pembagian harta bersama tidak sesuai norma pasal 97 KHI melainkan dengan membagi 2/3 bagian untuk suami dan 1/3 bagian untuk istri. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa makna asas keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? dan Bagaimana wujud perlindungan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? Sebagai penelitian hukum (legal research,) karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif. Jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dengan metode diatas, bahwa Makna asas keadilan dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg berdasarkan pertimbangan hakim poin 21 dan poin 22 adalah prinsip mengenai kesamaan namun bukan kesamarataan bagian bagi kedua belah pihak berdasarkan pada fakta dengan memberikan porsi sesuai haknya masing-masing berdasarkan teori Referensial oleh Alston bahwa makna itu sebagai label atau julukan yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar hadir berdasarkan kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan. Wujud perlindungan hukum dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg adalah perlindungan represif berupa sita marital atas tuntutan Pemohon secara keseluruhan atas harta bersama dengan meletakkan sita jaminan berdasarkan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon.     Kata Kunci: Pemaknaan, Asas Keadilan, Pembagian Harta Bersama   THE SENSING OF JUSTICE PRINCIPLE IN THE COLLECTIVE WEALTH ALLOTMENT IN PURSUANCE WITH VERDICT NO. 6091/PDT.G/2013/ MALANG REGENCY RELIGIOU COURT Nicky Anggraita, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Faculty of Law, University of Brawijaya E-mail: nickyanggraita@gmail.com   ABSTRACT The background of this research was Article 97 Islam Law Compilation stating that “living divorced widow or widower is entitled with one-second of collective wealth except otherwise is given on marriage covenant”. This article was not complete because it did not give further explanation from this. What matters was that the judge usually decided on collective wealth allotment not in pursuance of Article 97 Islam Law Compilation, but what usually done was that 2/3 parts of wealth were given to husband while 1/3 parts was provided to wife. Therefore, some problems were formulated in this research: What is the meaning of justice principle in the collective wealth allotment based on Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court? and How is the manifestation of legal protection in the collective wealth allotment based on Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court? Research type was legal research. Therefore, method of research was normative juridical with some approaches such as statute approach, case approach and conceptual approach. Law materials of primary, secondary and tertiary were obtained by the author, and all of them were analyzed with deductive technique. Research problems can be answered. The meaning of justice principle in the collective wealth allotment in Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court was then understood with Adjudication of Point 21 and 22. Being just was not similar with being equal. Each party would be allotted with just proportion not equal proportion. Theory of Referential by Alston had stated that the meaning of thing was only a label or entitlement within the conscience of humans to refer the world outside them based on their result of observation on facts and conclusion remarked. The manifestation of legal protection in the collective wealth allotment in Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court was then explained. Repressive protection was suggested. It was a marital seize based on the request of supplicant for collective wealth. This marital seize was also a collateral for the right of supplicant in collective wealth. Legal base for this seize remained on Theory of Legal Protection by Philipus M. Hadjon.   Keywords: Sense Making, Justice Principle, Collective Wealth Allotment
PELAKSANAAN KEWENANGAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG Surya Wana Saragih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surya Wana Saragih Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: suryawana43@yahoo.comAbstrak Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan selaku instansi pengajuan persetujuan dokumen dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki tanggungjawab untuk wewenang untuk meloloskan dan tidak meloloskan pengajuan izin dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas oleh pemrakarsa atau pihak yang mendirikan bangunan. Terkait kendala pelaksanaan wewenang persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan sendiri selama ini belum mengalami kendala berarti. Sejak tahun 2012, penegakan izin Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan secara optimal. Adapun pada tahun sebelumnya, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Kota Malang dapat dikatakan belum optimal karena masih pada tahap sosialisasi dan persiapan. Namun, mulai tahun 2012, pelaksanaan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan izin mendirikan bangunan sudah disinergikan guna memperbaiki kinerja pembangunan gedung untuk usaha dan pemukiman. Kata Kunci: Analisis Dampak Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Peraturan DaerahAbstract Department of Transportation has the authority in the approval document Traffic Impact Analysis as stated in Article 7 of the Regulations of Malang City Number 7 Year 2010. In this regard, the Department of Transportation as the filing agency approval documents Traffic Impact Analysis has responsibility for the authority to pass and do not pass permit application documents Traffic Impact Analysis by the proponent or the party building. Implementation constraints related document approval authority Traffic Impact Analysis by the Department of Transportation itself has not experienced a significant issue. Since the year 2012, license enforcement Traffic Impact Analysis performed optimally. As in previous years, the implementation of the Regional Regulation No. 7 of 2010 Concerning the Traffic Impact Analysis Malang can be said is not optimal because it is still at the stage of socialization and preparation. However, starting in 2012, the implementation of the Traffic Impact Analysis documents and building permits have been synergized to improve development performance for business and residential buildings. Keywords: Traffic Impact Analysis, Department of Transportation, Local Regulation
VITALISASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu) Trifena Tesalonika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Batu memiliki luas 202.800 km² dengan jumlah penduduk 219.325 jiwa.  Anak berusia 0-17 tahun di Kota Batu berjumlah ±58.000 jiwa. Anak berusia kurang dari 17 tahun tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional yang terintegrasi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kota Batu melaksanakan program Kartu Identitas Anak yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa implementasi program Kartu Identitas Anak di Kota Batu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dilihat dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan belum bisa berjalan efektif. Tidak ada konsekuensi hukum bagi yang tidak memiliki Kartu Identitas Anak. Hambatan yang ada antara lain: terbatasnya jumlah tenaga, sarana kurang mencukupi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Kartu Identitas Anak, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi. Upaya yang dilakukan antara lain: penambahan tenaga baru, penganggaran dana khusus untuk memenuhi sarana prasarana, sosialisasi lebih sering dilakukan, membangun koordinasi yang baik antara pejabat yang berwenang dengan masyarakat.   Kata kunci: implementasi, kartu identitas anak, dinas kependudukan dan pencatatan sipil
EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG) I Nyoman Adi Pardana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Nyoman Adi Pardana, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: adipardana@yahoo.com   ABSTRAK Sebagai daerah tujuan wisata, penting bagi Kabupaten Badung untuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas dari bahaya asap rokok. Walaupun sudah dipasang tanda larangan untuk tidak merokok dan juga disediakan ruang khusus merokok, masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan. Padahal dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis campuran, Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya berjalan efektif, karena hanya faktor fasilitas penunjang saja yang sudah efektif. Hambatan yang timbul seperti masih rendahnya nominal denda, kinerja Satpol PP Badung dalam pengawasan dan penegakan hukum serta kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang, masyarakat banyak yang tidak mengetahui keberadaan Perda KTR dan juga budaya masyarakat Badung yang terbiasa merokok sembarangan. Upaya untuk mengatasinya seperti menggencarakan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum, menambah kuantitas dan meningkatkan kualitas SDM Satpol PP Badung serta mengatur ulang regulasi KTR terutama terkait nominal denda.   Kata Kunci: Kabupaten Badung, Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok
PEMERIKSAAN IN ABSENTIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM PERADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA) Zilma Fikri Alfarizi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRAK Peradilan militer memperkenankan pemeriksaan dan pemberian putusan tanpa kehadiran terdakwa atau pemeriksaan in absentia terhadap kasus tindak pidana desersi yang pelakunya melarikan diri atau tidak dapat diketemukan sesuai yang diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta kendala dan upaya dalam menerapkan ketentuan pasal 143. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarka hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan in absentia telah sesuai dengan ketentuan pasal 143. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan penerapan pasal 143 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Pihak yang berkaitan dalam penerapan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada agar penerapan pasal 143 dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai.   Kata kunci: peradilan militer, tindak pidana desersi, pemeriksaan in absentia. EXAMINATION OF IN ABSENTIA ON CRIME OF DESERTION IN MILITARY JUSTICE (A STUDY IN MILITARY COURT III-12 SURABAYA) Zilma Fikri Alfarizi, Dr. Bambang Sudjito, S.H.,M.Hum, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : fikrizilma@yahoo.co.id   ABSTRACT The military court allows examination and verdict granting with the absence of the perpretator on in absentia against the crime of desertion cases where the perpretator fled or cannot be found based on Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. The purpose of this study is to identify and analiyze the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice as well as the constraints and efforts in implementing the provisions of Article 143. This research is juridical empirical with sociological juridal approach. It can be concluded from the result of the research that examination in absentia is in accordance with the provisions of Article 143. Obstacles encountered relating to the application of Article 143 are classified into two categories, namely internal constraints and external constraints. Parties related to the application of Article 143 of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice have made efforts to overcome the obstacles that exist in order that Article 143 can be applied appropriately and accordingly.     Keywords: military justice, the crime of desertion, the examination of in absentia.
ANALISIS YURIDIS PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (‘ADL WA TAWAZUN) PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH Dian Ayu Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Ayu Wulandari, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : dyan_aw29@yahoo.com   ABSTRAK Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pada perjanjian pembiayaan mudharabah Bank x masih terlihat adanya salah satu pihak yang lebih kuat atau dominan, Dalam melaksanakan jasa perbankan bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain salah satunya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa  tawazun). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk konkritisasi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah dan untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjiam pembiayaan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interprestasi gramatikal dan sistematis Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa Bentuk konkritisasi prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak  dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah belum terpenuhi, akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasak 1320 KUHPerdata.   Kata kunci: Keadilan, Keseimbangan, Mudharabah         JURIDICAL ANALYSIS OF JUSTICE AND BALANCE PRINCIPLES (‘ADL WA TAWAZUN) OF MUDHARABAH FINANCING AGREEMENT OF THE PARTIES ON SYARIAH BANKING Dian Ayu Wulandari, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : dyan_aw29@yahoo.com   ABSTRACT Mudharabah is one of financing product on syariah banking. Mudharabah financing agreement happen in Bank X, one party still more powerful or dominant than other. In carrying out banking services, the bank is obliged to meet the principles of Syariah. Fulfillment of Syariah principlles can be implemented by basic provisions of Islamic law, one of them is justice and balance principles (‘adl wa tawazun). The purpose of this paper is to analyze and determine the form of concretization of the justice and balance principles (‘adl wa tawazun) of the parties to the mudharabah financing agreement on syaraiah bangking and to analyze and find out the legal consecuences of not-fulfilling those basic principles. The method used in this research are statute approach, conseptual approach, and historical approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by researchers are analyzed using analytical techniques of gramatical and systematical interpretation. From those research result, the researchers obtain answers that the form of concretization of justice and balance principles (‘adl wa tawazun) of the parties to the mudharabah financing agreement has not been met, due to non-fulfillment of those principles, the mudharabah financing agreement is null and void because it does not comply with one of the requirement of agreement as stated in civil code article 1320. Keywords : Justice, Balance, Mudharabah
IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen) Viko Purnama Yogaswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viko Purnama Yogaswara, Lutfi Effendi,SH.,MH., Agus Yulianto,SH.,MHFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : viko.yoga21@gmail.comA. ABSTRAKVIKO PURNAMA YOGASWARA, Hukum Administrasi Negara,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1 Maret 2017, ImplementasiPasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi di DinasPerhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen), Lutfi Effendi,SH.,MH.,Agus Yulianto,SH.,MHMasalah yang dibahas adalah tidak sesuainya antara Pasal 14Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan kejadian yang sebenarnyayang berada di lapangan dan juga upaya yang akan dilakukan. Yangdilatarbelakangi oleh minimnya pendaptan asli daerah yang di dapatkandari sektor parkir ini serta kurangnya kualitas dari Sumber daya Manusiauntuk menerapkan pasal berbagai macam peraturan yang ada di DaerahKabupaten Kepulauan Yapen kemudian juga kurangnya ketegasan yangdi berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen selakupemerintah penyelenggara terkait permasalahan perpakiran yang ada diKabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapakasus penyelewengan yang terjadi di lapangan yang juga dilakukan olehpetugas pengelola tempat khusus parkir, wawancara dari pengguna tempatkhusus parkir dan hasil pengamatan. Adapun jenis penelitian yangdigunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metodepenelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitianlangsung untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan penerapan Pasal14 Peraturan Derah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang di laksanakan olehpemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi dari Pasal 14Peraturan Derah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir belum berjalan efektif karenaterhambat oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan tentangperaturan tentang perparkiran.Kata Kunci :Implementasi, Retribusi, Tempat Khusus Parkir.VIKO PURNAMA YOGASWARA, Administrative Law, Faculty of law,University of Brawijaya, March 1, 2017, the implementation of Article 14 of theregulation region of Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about SpecialParking place of Retribution (studies in Department of transportation Yapen IslandsRegency), Lutfi Effendi, sh., MH., Agus Yulianto, sh., MHThe problem being discussed is not matching between Article 14 of theregulation region of Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about Levy aspecial place and the actual events that were in the field and also the efforts thatwill be undertaken. The lack of willingness by the area's original pendaptan getfrom this parking sector as well as the lack of quality of human resources to applysection a wide range of regulations that exist in the area of Yapen Islands Regencyis then also the lack of firmness that given by the local government as theGovernment of Yapen Islands Regency organizers related problems of perpakiranRegency Yapen Islands. It is characterized by the occurrence of several cases ofabuses that occur in the field are also carried out by officers of the special place theparking Manager, interviews of users a special place and the observations. As forthe type of research that used the author is a kind of empirical research with theJuridical Sociological research method conducted by way of direct research toobtain data on how the implementation of the application of Article 14 of theregulation Derah Yapen Islands Regency number 14 in 2012 about Levy Specialparking Places funded by the regional Government of Yapen Islands Regency.Based on the results of this research it can be noted that the implementation ofArticle 14 of the regulation Derah Yapen Islands Regency number 14 in 2012 aboutSpecial Parking Places Levy has not been effective because it is hampered by anumber of factors such as lack of knowledge about rules on the parking area.Keywords: Implementation, Retribution, Special Parking Place.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OJEK BERBASIS APLIKASI TERKAIT USAHA PENGANGKUTAN ORANG Dea Awalia Saraswati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dea Awalia Saraswati, Dr. Bambang Winarno, SH., Ratih Dheviana Puru, SH.,L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya deaawalia@gmail.com   Ojek merupakan suatu usaha pengangkutan barang dan/atau orang yang diberikan imbalan biaya atas jasanya. Perusahaan pengangkutan ojek berbasis aplikasi yang ada tidak sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena bukan merupakan kendaraan bermotor umum. Perusahaan penyedia jasa ojek berbasis aplikasi menegaskan bahwa mereka sebagai penghubung antara pelanggan dengan pengemudi ojek. Namun dibalik kemudahan yang didapat dari berdirinya ojek berbasiskan aplikasi di tengah kegiatan masyarakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai pertanggungjawabannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian ganti rugi dari pengusaha pengangkutan ojek berbasis aplikasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach). Perjanjian yang dilakukan oleh driver dengan perusahaan aplikasi sebagai perjanjian kemitraan yang merupakan persekutuan perdata dan tidak ada hubungan kerja, maka antara driver dengan pihak perusahaan aplikasi sejajar dan bertanggung jawab secara masing-masing. Kata Kunci      : Tanggung Jawab, Pengangkutan Orang, Aplikasi online.   LEGAL LIABILITIES OF ONLINE OJEK APPLICATION COMPANY RELATED TO PERSON’S TRANSPORTATION SERVICES Dea Awalia Saraswati, Dr. Bambang Winarno, SH., Ratih Dheviana Puru, SH.,L.LM. Law Faculty Of Brawijaya University deaawalia@gmail.com   Ojek is a goods and/or people transportation business that get the fee over his services. Those ojek corporate based to an application that exist nowdays is not in accordance with the existing regulations on the Act Number 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation, because it is not a general motor vehicle transportation. The corporate of ojek based to an application confirms that they are as an operator between customers with the ojek driver. But behind the convenience gained from the existing of ojek based to an application in the middle of citizen activities, there is a difference of opinion about the responsibility of that ojek corporate based to an application. The purpose of this writing is to analyze the process of actions for damages from ojek corporate based to an application. The type of this research is juridical normative which is the research is based on doctrine or principle that has exist in the science of law. The approach that used by the author is approaching in the legislation (Statute Approach). The agreement that did by the driver and the company application is as a partnership agreement which is a communion of the civil code and there’s no working relationship, so between a driver with the company application alignment and responsible in each other. Key Word        : Responsibility, People Transportation, Online Application.

Page 281 of 563 | Total Record : 5629

 279   280   281   282   283 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue