cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 280   281   282   283   284 
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI INSTRUMENT INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMET (ISDS) DALAM PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL (PII) (Perspektif Hukum Ekonomi Internasional dan al-Maslahah) Hilman Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hilman Ramadhani, Hanif Nur Widhiyanti, Mohamad Nur Yasin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Email: hilman_ramadhani@yahoo.com   ABSTRAK Skripsi ini mengangkat isu mengenai peninjauan kembali atas eksistensi dan urgensi Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Perjanjian Investasi Internasional yang terdapat dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Isu eksistensi dan urgensi ISDS saat ini telah memicu perdebatan mengingat banyaknya gugatan yang diajukan oleh korporasi (MNC/TNC) yang dalam hal ini sebagai investor kepada negara tuan rumah (host state) yang dianggap merugikan host state dalam menjalankan kebijakan di negaranya. Dalam Hukum Internasional publik, pada prinsipnya setiap sengketa yang bukan antar negara/ State-Stae Dispute Settlement (SSDS), termasuk investasi asing diselesaikan dengan jalur diplomatik. Tetapi dengan adanya ISDS maka investor dapat menggugat host state secara langsung ke Badan Abitrase Internasional berdasarkan BITs yang dibuat oleh home state dengan host state tersebut. Inilah yang membuat host state perlu mengkaji lagi penggunaan instrument ISDS dalam Perjanjian Investasi Internasional, yang nantinya berupa kritik ataupun apresiasi. Eksistensi ISDS ini juga menarik dalam kajian Hukum Islam, yang dalam hal ini beraspek muamalah. Tetapi masalah ISDS ini tidak terdapat dalam ketentuan baik secara eksplist maupun implisit dalam nash baik al-Quran dan al-Hadis. Sehingga diperlukan ijtihad untuk dapat mengistinbatkan hukum (rechvinding) agar dapat menemukan hukumnya melalui konsep al-maslahah,  dalam konsep maqasid syariah khususnya dengan memakai pendekatan Najmuddin al-Tufi. Kata Kunci: Eksistensi dan Urgensi ISDS, Perjanjian Investasi Internasional, BITs, Kritik                         atau Apresiasi, al-Maslahah ABSTRACT This research pose an issue concerning of reviewing the existence and urgency of Investor State Dispute Settlement (ISDS) which are accommodated in International Investment Agreements contained in Bilateral Investment Treaties (BITS). The issue of the existence and urgency of the current ISDS has sparked an intense debate considering a lot of a lawsuit filed by the corporation (MNC / TNC) which in this case as an investor to the host state were considered detrimental to the them in running the domestic policy well. Principally, In Public International Law, every dispute is not between countries / State-Stae Dispute Settlement (SSDs), including foreign investment is resolved by diplomatic means. However, through the ISDS instrument investor can sue the host state directly to International Abitrase Forum by BITs which is made by home state with the host state previously. This ground makes the host state should reassess of employing the ISDS instrument in International Investment Agreements, which in turn triggering of criticism or appreciation. ISDS existence is also appealing in Islamic law study, where in this case  has muamalah aspect. But the ISDS provisions matter either explicitly or implicitly is not there in the texts of both al-Quran and al-Hadith. So, we need to be able to finding the law (istinbat/rechvinding) by  ijtihad in order to find the law through the concept of al-maslahah, particularly by employing the concept of maqasid syariah of Najmuddin al-Tufi perspective.   Keywords: ISDS Existence, International Investment Agreements, BITs, Criticism or                                    Appreciation, al- Maslahah
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN PENYIARAN KEMBALI SECARA LANGSUNG (REAL STREAMING) MELALUI MEDIA INTERNET (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tent Indah Milana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indah Milana Lestari, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya indahmilana@gmail.com   Perlindungan Hak Cipta berdasarkan terhadap karya sinematografi boleh dianggap belum berjalan dengan baik. Permasalahan berawal dari perkembangan teknologi dalam dunia maya yang kini menyediakan aplikasi dimana pengguna bisa melakukan siaran secara langsung dengan sangat mudah, gratis, dan tidak memakai syarat apapun, misalnya melalui blog pribadi atau media social seperti Bigolive. Jangka waktu penyiaran tidak dibatasi, sehingga pengguna dapat secara leluasa menampilkan apapun dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Pada akhirnya aplikasi disalahgunakan oleh pihak lain, dimana pengguna melakukan tindakan penyiaran langsung karya sinematografi milik orang lain tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dapat dilihat sebagai tindakan illegal karena para penyiar bisa saja menyiarkan karya sinematografi milik orang lain yang direkam secara langsung dari bioskop (real streaming), dimana sudah jelas hal ini adalah tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Orang-orang yang seharusnya menonton di bioskop menjadi dapat menonton melalui orang yang tindakan penyiaran melalui media internet maupun media sosial ini. Terlebih lagi, siaran langsung yang dilakukan akan terhapus secara otomatis setelah proses siaran selesai berjalan. Hal ini menyulitkan pengawasan dan memberikan kesempatan besar bagi para pelanggar untuk lolos dari pengawasan pemerintah atas tindakan illegal yang mereka lakukan. sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta karya sinematografi terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana perlindungan Hak Cipta atas karya sinematografi melalui media internet atau media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Karya Sinematografi, Penyiaran Secara Langsung, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.   ABSTRACT COPYRIGHT PROTECTION ON CINEMATOGRAPHY AGAINST THE RE-BROADCASTING BY REAL STREAMING THROUGH INTERNET (Study Based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction) Indah Milana Lestari, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Law Faculty, Brawijaya University indahmilana@gmail.com   Copyright protection on cinematography in fact can be considered did not going well. The problem started from the development of technology in the cyber world which now provides application where users can do real streaming with easy, free, and not wearing any terms, for example through a personal blog or social media as Bigolive. Period of broadcasting is not restricted, so that users can freely displaying everything from the start until end. The application was ultimately abused by the other party, where users perform actions rebroadcast cinematographic which belonging to another person without permission. This can be seen as an act of illegal because the broadcaster may broadcast the work of cinematography like movies in the cinema where it's obvious this is the action against the law and detrimental to the other party. The people who are supposed to be watching at the cinema, be able to watch through the broadcasting over internet, as well as social media. Once the real streaming broadcast is done will be automatically deleted after the broadcast has finished running. This complicates the monitoring and provide a great opportunity for offenders to get away from Government oversight over illegal actions they do. The existence of these problems then can give rise to various problems which may cause harm to the creator or copyright holders of cinematography. Therefore, researchers want to examine how the protection of copyright on works of cinematography through internet media or social media based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions.   Keywords       : Cinematography, Real Streaming, Legal Protection, Copyright.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM APLIKASI SPOTIFY TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN ILEGAL SPOTIFY PREMIUM MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi da Sicilia Christine Matulessy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sicilia Christine Matulessy, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya siciliachristine@gmail.com   Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang terhadap sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan pada suatu program aplikasi streaming online lagu, yaitu Spotify Premium yang dimana penggunaan akun Spotify Premium disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu menjual akun-akun Spotify Premium dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi dari pihak Spotify dan metode pembayaran yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak Spotify secara resmi. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta program aplikasi terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana perlindungan Hak Cipta atas program aplikasi Spotify terhadap tindakan penjualan ilegal Spotify Premium melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.   Kata Kunci      : Program Aplikasi, Spotify Premium, Perlindungan Hukum, Hak Cipta.   ABSTRACT   COPYRIGHT PROTECTION ON APPLICATION PROGRAM OF SPOTIFY AGAINST THE ILLEGAL SALE OF SPOTIFY PREMIUM THROUGH SOCIAL MEDIA (Study Based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction) Sicilia Christine Matulessy, Afifah Kusumadara SH., LLM., SJD., M. Zairul Alam SH., MH. Law Faculty, Brawijaya University siciliachristine@gmail.com   Copyright protection based on the laws about an application program that has paid-system in fact did not go well. There is an existence of a problem on an application program online streaming songs, namely the use of Spotify Premium account which is abused by the other party. It can be seen from the illegal acts committed by the other party, that is sell a Premium Spotify accounts at much cheaper compared with the official price from Spotify and method of the payment which is not in accordance with the predetermined by the Spotify officially. The existence of these problems then can give rise to various problems which may cause harm to The Creator and/or Copyright Holders associated the application program. Therefore, the author wanted to examine how the copyright protection on application program of Spotify against the illegal sale of Spotify Premium through social media based on Act Number 28 Year 2014 about Copyright and Act Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transaction. The law is a set of instructions that contain guides human behaviour in a society that is deliberately created by the agency supplies the community assigned to it, with the goal of creating order, harmony, and peace in the community. The law regulates the legal relations which consists of bonds between individuals and between individuals and the community itself.   Keywords       : Application Program, Spotify Premium, Legal Protection, Copyright.
IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TANGGUNG JAWAB DEALER OTOMOTIF ATAS MOBIL CACAT PRODUKSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN PADA KONSUMEN (Studi di Suzuki Perdana Motor Malang) Ali Irfan Faham Syah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ali Irfan Faham Syah, Dr. Yuliati, S.H. LLM. , Ratih Dheviana Puru HT. SH. LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya aifahamsyah@gmail.com   Perlindungan konsumen terkait mobil cacat produksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen pada kenyataannya tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus kerusakan mobil yang diakibatkan oleh cacat produk yang dialami oleh banyak konsumen. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap tanggung jawab dealer otomotif atas mobil cacat produksi yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Suzuki Perdana Motor Malang? 2). Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam memberikan pertanggungjawaban atas penjualan mobil yang cacat produksi kepada konsumen di Suzuki Perdana Motor Malang? Menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan praktek dilapangan. Hasil penelitian diatas, penulis mendapat jawaban bahwa perlindungan konsumen terkait barang cacat produk di Indonesia masih belum seluruhnya dipraktekkan secara maksimal.     Kata Kunci      : Implementasi, Perlindungan Konsumen, Mobil Cacat Produksi IMPLEMENTATION OF ARTICLE 19 of Act No. 8 of 1999 on the PROTECTION of CONSUMER RELATED AUTOMOTIVE DEALERSHIP RESPONSIBILITY OVER CAR PRODUCTION DEFECT CAUSING HARM to CONSUMERS (Study on the Suzuki Perdana Motor Malang) Ali Irfan Faham Syah, Dr. Yuliati, S.H., LL.M. , Ratih Dheviana Puru HT. SH. LLM. Faculty of Law, Brawijaya University aifahamsyah@gmail.com   Consumer protection related car defect production which had caused losses on the consumer in fact not all goes well .This can be seen with a number of cases car damage caused by by defects products continues for a lot of consumers .Based on it , a piece of writing this raised formulation problems: 1 .How the implementation of article 19 the constitution no 8 / 1999 for the responsibilities of a dealer automotive top of a car defect production which had caused losses on the consumer in suzuki prime motor poor ? 2 ) .What obstacles and the efforts that have faced in give responsibility for car sales defect production to consumers suzuki prime motor poor ?Use research law empirical with the methods approach juridical sociological , approach legislation , and practice he .The results of the study above , writer got the answer that consumer protection related goods defect products in indonesia are still not all.   Keyword: Implementation, Consumer Protection, Car Defect Production
PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERKAIT PASAL 11 AYAT (1) JO PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Kusuma Hadi Hartawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kusuma Hadi Hartawan, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S. ; Yenny Eta W, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: imanuel_edo@yahoo.com   Abstrak Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, padahal menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia telah diatur bahwa objek jaminan fidusia wajib didaftarkan pada pasal 11 ayat (1) dan telah diatur mengenai tata cara eksekusi pada Pasal 29 ayat (1) dan bila tidak maka bisa diajukan gugatan keperdataan untuk menguasai objek jaminan fidusia tersebut. Namun pihak perusahaan tidak melaksanakan dua ketentuan di atas dan mengeksekusi objek jaminan tersebut secara sepihak tanpa persetujuan debitur. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga perusahaan perlu melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik secara Litigasi, Non-Litigasi, serta upaya preventif untuk mencegah permasalahan tersebut terulang kembali. Kata kunci: Eksekusi,Fidusia  Abstract This study deals with the implementation of the execution of a fiduciary guarantee object which is not registered, there is found execution of fiduciary guarantee that objects are not registered, and according to the provisions of Act Number 42 of 1999 regarding Fiduciary guarantee has arranged that the mandatory fiduciary guarantee of the objects listed in article 11 sub article (1) and has been set regarding the ordinance execution in article 29 sub article (1) and if not then it could be filed lawsuit to control the fiduciary guarantee object. But the company does not implement two provisions in the above object and execute the guarantee unilaterally without the consent of the debtor. From the results of research that has been done, it can be concluded that the execution process is not done in accordance with Act number. 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantee so that needs to be done the law solving efforts both in litigation, Non-litigation, as well as preventive efforts to prevent these problems happen again. Keywords : Execution, Fiduciary 
PENGAKUAN MEMBER OF THE FAMILY SERTA BATASAN HUKUM BAGI PEJABAT KONSULER PADA PERKAWINAN SESAMA JENIS BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963 Adinda Permata Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adinda Permata Sari, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adndaps@gmail.com Abstraksi Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler telah menjelaskan bahwa pejabat konsuler memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang dimulai ketika mereka di berikan surat kepercayaan dari Negara pengirim ke Negara penerima dan di setujui oleh Negara penerima. Hak kekebalan dan keistimewaan juga di berikan kepada keluarga yang tinggal satu rumah dengan pejabat konsuler tetapi tidak semua hak kekebalan yang dimiliki pejabat konsuler sama dengan yang di berikan kepada keluarga. Namun, ditemukan masalah berkaitan dengan pasangan sesama jenis dari pejabat konsuler yang di rasa tidak sesuai dengan Hukum Nasional Indonesia. Faktanya Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan keluarga bagi pejabat konsuler. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk memberikan batasan dari keluarga pejabat konsuler, sehingga dapat menemukan solusi berkaitan dengan pengakuan Indonesia terhadap pemberian hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pasangan sesama jenis bagi pejabat konsuler . Kata Kunci : Pejabat Konsuler, Batasan Hukum, Member Of The Family, Hak Kekebalan Dan Keistimewaan,  Pasangan Sesama Jenis       RECOGNITION OF THE MEMBER OF THE FAMILY AS WELL AS THE LEGAL LIMITATION FOR CONSULAR MINISTER ON EQUAL MARRIAGE TYPES BASED ON THE 1963 VIENNA CONVENTION Adinda Permata Sari, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adndaps@gmail.com   Abstract The 1963 Vienna Convention On Consular Relations had explained that the consular had  privileges and immunities that begins when they are given credential letter from the sending state to the receiving state and approved by the receiving state.  The privileges and immunities is also given to the member of their families part of their households, but not all the consular privileges and immunitis similiar to that given to the member of  their families. However, there was a problem about equal marriage types from the consular that make a sense incompatible with National law and regulations of Indonesia. The fact is Indonesian did not legalized equal marriage types. This occurs due to the absence of member of the family limitation for consular. In this work, the author choose the juridical normative reseacrch methods with the aim to provide constraint of the member of the family, so it can be find solution with regard to the recognition of Indonesia to give the privileges and immunities to equal marriage types for the consular minister. Keywords: Consular, Legal Restrictions, member of the family, privileges and immunities, equal marriage types
KLAIM ASURANSI KEHILANGAN BARANG DALAM PENGGUNAAN JASA ANGKUTAN MULTIMODA Maria Wanodya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Wanodya, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mwsilaen@gmail.com   Dalam syarat standar pengiriman (SSP) yang telah dibuat oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir tersebut, syarat untuk mengajukan klaim asuransi atas kehilangan barang kiriman salah-satunya adalah dengan menunjukkan bukti pengiriman resi yang asli, dan pada nyatanya bukti pengiriman yang asli adalah dipegang oleh pihak pengirim maka yang dapat mengajukan klaim asuransi atas kehilangan barang kiriman adalah pihak pengirim. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda pada dasarnya telah mengatur mengenai asuransi dalam penggunaan jasa perusahaan angkutan multimoda, namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan klaim asuransi tersebut yang pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda oleh masyarakat. Beberapa penafsiran tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penerima barang karena terdapat pembatasan hak yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dengan angkutan multimoda pada kontrak baku yang mereka telah buat. Permasalahan yang terjadi adalah adanya konflik antara pengaturan yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda dengan syarat standar pengiriman (SSP) yang dibuat oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir.     Kata Kunci      : Jasa Angkutan Multimoda, Klaim Asuransi   ABSTRACT   INSURANCE CLAIM OF LOST ITEMS IN THE USE OF MULTIMODA TRANSPORTATION SERVICES Maria Wanodya, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. Law Faculty, Brawijaya University mwsilaen@gmail.com   In the standar delivery terms (SSP) that have been created by PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, one of the requirement to file insurance claims over a missing shipment of goods is to show the original delivery receipt in fact the original delivery receipt was held by the sender so based on that terms, the claims just can filed by the sender only. Government Regulation No. 8 Year 2011 About Multimoda Transportation basically have regulate about insurance in the use of the services of multimoda transportation company, but that  regulations is not expressly and cleary regulating about the parties that have the right to file the insurance claim that ultimately give rise to different interpretations by the people. Some of the interpretation resulted the harm for the recipient because there is a limitation of the rights on the standard contract that made by the multimoda transportation company.  The problems that occurred is the existence of conflicts between the provisions that made in the Government Regulation No. 8 year 2011 About Multimoda Transportation with the delivery standard that made by PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir. Because of that, researcher want to examine the parties about who has the right to file an insurance claim lost items at the time of delivery of the goods using the service of PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir reviewed from Government Regulation No. 8 Year 2011 About Multimoda Transportation.   Keywords       : Multimoda Tranportation Services, Insurance Claim
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN (STUDI NORMATIF PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 459/PDT/P/2007/PN.JKT.TMR PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015) Sukma Puspita Aziz Abdillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sukma Puspita Aziz Abdillah, Warkum Sumitro, SH., MH, dan Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : sukmabunteg@gmail.com   ABSTRAK UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan, Namun pada perkembangannya adanya Penetapam Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr tentang pengesahan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang mengabulkan permohonan pasangan suami isteri karena alasan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, kealpaan dan ketidaktahuan aturan hukum serta adanya risiko yang mungkin timbul dikarenakan pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi pada harta bersama. UU Perkawinan secara tegas mengatur waktu pembuatan perjanjian kawin. perjanjian kawin setelah perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 atas permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” dalam pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) telah membatasi 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” secara bersyarat sepanjang dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Artinya tafsir MK terhadap Pasal 29 UU Perkawinan membolehkan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan atau selama ikatan perkawinan yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”.   Namun setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dan sah selama dalam ikatan perkawinan sehingga telah memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian kawin dan memberikan kebebasan bagi pasangan suami isteri untuk menentukan kapan membuat perjanjian kawin serta isi perjanjian kawin dengan pembatasan selama dalam ikatan perkawinan.       Kata Kunci : Perjanjian kawin, pasca putusan Mahkamah Konstitusi. PRENUPTIAL AGREEMENT MADE AFTER MARRIAGE (NORMATIVE STUDY OF STATE COURT DECISION No. 459 / PDT / P / 2007 / PN.JKT.TMR AFTER ENACMENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION No. 69 / PUU-XII / 2015)   SUKMA PUSPITA AZIZ ABDILLAH, Warkum Sumitro, SH., MH, dan Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM.. Faculty of Law, Brawijaya University, Malang Email : sukmabunteg@gmail.com   ABSTRACT Marriage Law which stated that prenuptial agreement should be conducted on or before the marriage took place. But in its development, the State Court Decision No. 459 / Pdt / P / 2007 / PN.Jkt.Tmr on a validation of making prenuptial agreement after marriage took place approving a petition of married couples for reasons not contrary to the law, religion and morality, negligence and ignorance rule of the law, and the presence of risks that may arise due to the work of husband and wife have consequences and responsibility in the joint property. Condition about the period of making prenuptial agreement in Marriage Law expressly prohibits the making of prenuptial agreementt after the marriage took place declared contrary to the Constitution of NRI In 1945 through the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XII / 2015  request for the substantive examination of Article 29 of the Marriage Law. In its decision, the Constitutional Court stated that phrase "since the marriage was took place" in Article 29 chapter (3), and phrase "as long as the marriage lasts" in Article 29 chapter (4) had limited two individuals to do or when to do a agreement, so contradictory to Article 28E chapter (2) on the Constitution of NRI In 1945 conditionally as long as it means including during the bond of marriage. It means that the interpretation of the Constitutional Court against Article 29, Marriage Law allows the making of prenuptial agreement after the marriage took place or during bond of marriage taking place "at the time; before marriage took place or during the bond of marriage". . This is evidenced by the State Court Decision 459 / Pdt / P / 2007PN.Jkt.Tmr. However, after the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XII / 2015, prenuptial agreement could be make after marriage and it is legitimate as long as the bond of marriage, so that has been providing law certainty toward prenuptial agreement and provide freedom for married couples to determine when they want to make a prenuptial agreement, and the contents of it restricted by during the bond of marriage. Keywords: Prenuptial Agreement, after state Court Decision
IMPLEMENTASI PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERKAIT LAMPU ISYARAT DAN SIRINE (Studi di Polisi Resort Kota Malang) Fandika Putra Ramadhana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fandika Putra R, Lutfi Effendi, Arif Zainudin FakultasHukumUniversitasBrawijaya Email: fdikaputra69@gmail.com Abstrak Skripsi ini membahas implementasi tentang lampu isyarat dan sirine di Kota Malang, yang didasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Penelitian dilakukan dengan studi lapangan di Polisi Resort Kota Malang. Adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini terkait dengan pertanyaan bagaimana implementasi, dan hambatan dari pihak kepolisisan khususnya Satlantas Polresta Malang dalam menerapkan berdasarkan Pasal 59 UULLAJ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelenggarakan implementasi pasal 59 membutuhkan beberapa hal yaitu pendidikan dasar bagi masyarakat tentang Undang-Undang Lalu Lintas terutama tentang penggunaan lampu isyarat dan sirine, pada dasarnya di wilayah Kota Malang telah di terapkan tentang pasal 59 ini akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengerti akan pasal 59 ini yang berkaitan dengan lampu isyarat dan sirine, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar dan menganggap hal ini sebagai hal yang biasa, ada pula hambatan dari implementasi pasal 59 ini adalah kurangnya kesadaran dan pengertian dari masyarakat dan juga kurangnya edukasi yang di berikan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat tentang UULLAJ. Terhadap hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dilakukan pihak kepolisian  adalah memaksimalkan mekanisme edukasi, sosialisasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Untuk itu, penting dilakukan guna mengefektifkan penyelenggaraan pasal 59 UULLAJ agar para pihak akan mempunyai pedoman serta kewajiban yang jelas. Agar terciptanya kondisi yang amandan kondusif di jalan sehingga tidak merugikan pengguna jalan lain dan tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas  IMPLEMENTATION OF ARTICLE 59 OF LAW NO 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRANSPORT RELATED TRAFFIC SIGNAL LIGHTS AND SIRINE (Study in Police Resort Malang) Fandika Putra R, Lutfi Effendi, Zainudin Arif FakultasHukumUniversitasBrawijaya Email: fdikaputra69@gmail.com This  abstract paper discusses the implementation about signal lights and sirens in Malang, which is based on Article 59 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation (UULLAJ). Research carried out by field studies at Police Resort Malang. The issues that will be answered in this research related to the question of how implementation, and the resistance of the police forces, especially in Malang Police Satlantas apply pursuant to Article 59 UULLAJ. The results of this study indicate that in organizing the implementation of article 59 requires several things: basic education to the public about the Traffic Act, especially on the use of signal lights and sirens, basically in the city of Malang has been applied on this article 59, but many communities do not understand the article 59 is associated with signal lights and sirens, so there are many people who abuse and regard this as a matter of course, there are obstacles on the implementation of article 59 of this is the lack of awareness and understanding of the community and also the lack of education in given by the police to the community about UULLAJ. Against these obstacles, the efforts of the police is to maximize the mechanism of education, socialization and learning for the community. For that, is necessary in order to effect the implementation of article 59 UULLAJ that the parties will have clear guidelines and obligations. For the creation of conditions conducive amandan on the road so it does not harm other road users and does not cause a traffic accident Keywords: Implementation, Road Transport Traffic, Lights and Siren Cues, traffic police          Kata kunci: Implementasi, Lalu Lintas Angkutan Jalan,Lampu Isyarat dan Sirine, polisi lalu lintas
KEDAULATAN NEGARA ATAS PULAU DOKDO ATAU TAKESHIMA YANG DI SENGKETAKAN OLEH JEPANG DAN KOREA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Arief Yulianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arief Yulianto, Dhiana Puspitawati, SH., LLM., PhD, Agis Ardhiansyah, SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : arifyulianto155@gmail.com   Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketepatan klaim yang diajukan Jepang dan Korea Selatan atas pulau Dokdo atau Takeshima, berdasarkan hukum internasional. Sehingga dapat menemukan hasil pihak manakah yang tepat menurut legitimasi hukum. Dalam perolehan wilayah yang sedang dalam keadaan sengketa banyak sekali upaya yang tidak berdasarkan kaidah hukum internasional dilakukan untuk menjadikan wilayah sengketa sebagai miliknya. Dan penyelesaian sengketa tersebut tergolong sulit untuk dicari titik temunya. Seperti salah satu contoh kasus sengketa pulau dokdo antara Korea dan Jepang yang belum terselesaikan hingga saat ini. Terdapat klaim dari kedua negara, namun klaim yang diajukan tidak seluruhnya memiliki legitimasi hukum. Korea Selatan mengklaim bahwa pulau Dokdo adalah wilayah kedaulatannya dari masa dinasti Shilla 512 SM, bahkan banyak dokumen sejarah pada masa kekaisaran Korea Selatan yang membuktikan legalisasi pulau Dokdo oleh kaisar Jepang bahwa pulau Dokdo adalah wilayah kedaulatan Korea Selatan. Sedangkan Jepang mengklaim bahwa pulau Takeshima adalah wilayah kedaulatannya berdasarkan perjanjian San Fransisco 1951 pasal 2 yang menyebutkan bahwa Jepang hanya melepaskan kedaulatannya atas pulau Dagelet, Quelpart, dan Port Hamilton. Sehingga dengan pernyataan tersebut Jepang merasa sama sekali tidak melepaskan kedaulatannya atas pulau Takeshima, bahkan hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan perfektur Shimane No.40 yang membuktikan secara legitimasi hukum bahwa pulau Takeshima adalah wilayah kedaulatan Jepang yang diperoleh dengan cara aneksasi. Berdasarkan realita Jepang mengajak Korea Selatan mengajukan sengketa ini ke mahkamah internasional, namun Korea Selatan tidak setuju dengan pendapat Jepang. Maka dari itu tanpa adanya upaya penyelesaian sengketa lebih lanjut, membuat sengketa ini berlangsung panjang.   Keywords : South Korea and Japan Claim, Dokdo island, Territorial souvereignty, Dispute settlement     State Sovereignty Over Dokdo or Takeshima Island are in Dispute By Japan And Korea According to International Law Arief Yulianto, Dhiana Puspitawati, SH., LLM., PhD, Agis Ardhiansyah, SH., LLM UB Faculty of Law Email: arifyulianto155@gmail.com Abstract The purpose of this study was to determine the accuracy of the claims submitted Japan and South Korea over Dokdo, or Takeshima, based on international law. So as to find the right result Which according to the legal legitimacy. In the acquisition of territory that are in a state of dispute lot of effort that is not based on the rules of international law carried out to make the disputed territory as its own. And dispute settlement are relatively difficult to find directed point. As one example of the Dokdo dispute between Korea and Japan that have not been resolved to date. There are claims of both countries, but not all of the claims submitted have legal legitimacy. South Korea claims that Dokdo is its territory from the Shilla Dynasty period 512 BC, even during the many historical documents that prove imperial South Korea legalization Dokdo by the emperor of Japan that Dokdo is South Korea's sovereign territory. While Japan claims that Takeshima islands are its territory under the agreement of San Francisco in 1951 Article 2, which states that Japan only release its sovereignty over the island Dagelet, Quelpart, and Port Hamilton. So with the statement of Japan feel totally relinquish its sovereignty over Takeshima island, even it is reinforced by the decision of Shimane prefecture 40 which proves the legitimacy of the law that the island of Takeshima is Japanese sovereign territory obtained by annexation. Based on the reality of Japan invites South Korea submitted the dispute to an international court, but South Korea did not agree with Japan. Therefore without further mediation, making this dispute lasts long. Keywords: South Korea and Japan Claim, Dokdo island, Territorial souvereignty, Dispute settlement

Page 282 of 563 | Total Record : 5629

 280   281   282   283   284 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue