cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 285   286   287   288   289 
PERUBAHAN STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERISTIWA HUKUM YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Arthur Federico
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arthur Federico, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: 125010107111045@mail.ub.ac.id Abstrak Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Identitas Diri seseorang yang dimana berisikan nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, serta status perkawinan pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektonik tersebut. Nomor induk kependudukan merupakan identitas tunggal penduduk dan berlaku seumur hidup. Status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah identitas diri seseorang yang dapat membuktikan seseorang telah melakukan perkawinan. Perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik bertujuan untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak, Perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik bertujuan pada penjelasan dalam administrasi kependudukan, Perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sebuah keharusan yang dilakukan karena merupakan suatu Peristiwa Penduduk yang harus dilaporkan. Pelaporan peristiwa perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk menerbitkan Akta Perkawinan, selanjutnya Akta Perkawinan digunakan untuk mendaftarkan Kartu Keluarga terbaru. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki sanksi-sanksi atas pelanggaran dalam peristiwa kependudukan, Sanksi yang ada dalam Undang-Undang ini merupakan sanksi administratif yang dimana dikenakan denda atas setiap pelanggaran pada Administrasi Kependudukan. Sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan mencakup pada pelanggaran atas pelaporan peristiwa perkawinan serta keterlambatan atas perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, namun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dicatat pelanggaran atas perubahan Status Perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERKAIT PENGATURAN BATAS MINIMUM USIA KAWIN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Hartina Ruth Manora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hartina Ruth Manora, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : hruthmanora08@gmail.com Abstrak Pengaturan batas minimum usia kawin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu laki-laki dengan batas usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan dengan batas usia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Secara tidak langsung anak, khususnya anak perempuan yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun diperbolehkan untuk menikah dengan status dan haknya sebagai anak. Akibat dari perkawinan pada usia anak memiliki dampak tidak terpenuhinya hak sebagai anak. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak terkait Pengaturan Batas Minimum Usia Kawin pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperlukan antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bentuk perlindungan preventif saja, tidak ada bentuk sanksi terkait perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait batas minimum usia kawin merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif berupa sanksi yang memiliki kepastian hukum berupa perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual anak yang tujuannya untuk memberi keuntungan pada seseorang. Eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual secara tidak langsung merupakan dampak dan resiko yang harus dihadapi oleh anak yang melakukan perkawinan di bawah batas usia kawin.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Batas Minimum Usia Kawin
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN AIR YANG TIDAK LANCAR (AIR TIDAK MENGALIR) OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus di PDAM Kota Malang) Aditya Yudha Prawira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aditya Yudha Prawira, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, 2017, Prof Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.ABSTRAK Pada Skripsi ini penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pendistribusian air yang tidak lancar (air tidak mengalir) oleh badan usaha milik daerah PDAM Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi oleh seringnya aliran air PDAM yang tidak mengalir di beberapa daerah, di mana masyarakat sebagai pengguna layanan PDAM mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah di kota Malang, PDAM mempunyai tugas dan fungsi melayani kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan air bersih. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pendistribusian air yang tidak lancar (Air Tidak Mengalir) oleh PDAM Kota Malang. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PDAM dalam mengatasi masalah pendistribusian Air Tidak Mengalir (ATM) di PDAM Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa (1) Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pendistribusian Air Tidak Mengalir (ATM) oleh PDAM Kota Malang masih belum pernah mengadukan masalah air tidak mengalir ke pihak pengadilan, biasaya diselesaikan secara bersama antara pihak PDAM dengan masyarakat. (2) Upaya yang dilakukn oleh PDAM dalam Mengatasi Masalah Pendistribusian Air Tidak Mengalir dan Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Kota Malang adalah menyediakan tangki, mengganti pipa yang rusak dan bocor. Sementara itu pihak PDAM dalam melakukan pendistribusian air adalah dengan menerapkan SOP yang berlaku sesuai dengan peraturan PDAM  kota Malang nomor 16 tahun 2016.   Kata Kunci:   Perlindungan Hukum, Konsumen, Pendistribusian Air, PDAM
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Meita Debi Riyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meita Debi Riyanti, Dr. Yuliati, S.H., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : meitadebiriyanti@gmail.com   ABSTRAKSI Pada skripsi ini penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsemen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakangi oleh adanya konflik hukum yang terjadi antara Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut dapat terpenuhi? Dan (2) Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan hukum jaminan fidusia dan hukum perlindungan konsumen ? Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sebagai Lex Specialis yang mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Lex Generalis. Dengan begitu, penulis menyarankan agar pemerintah seharusnya dapat mengkonsistenkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan pelaku usaha. Serta hakim juga  seharusnya dapat lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pelaku usaha dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.   ABSTRACT In this final thesis, the researcher discusses about the power of eksekutorial in fiducia warranty certificate related to the consumers’ right to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ protection of dispute properly. The background of this topic is the existence of laws conflict that happened between Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang about Jaminan Fidusia and Pasal 4 Huruf e Undang-Undang about Perlindungan Konsumen. Based on this topic, this final thesis lift problem of the studies as follows : (1) Is the Power of ‘Eksekutorial’ in Fiducia Warranty Certificate Related to the Consumers’ Right to Get the Advocacy, Protection, and The Effort to Accomplish the Consumers’ Protection of Dispute Properly can be fulfilled? And (2) What is the basic of judge’s verdict consideration in Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. based on the law of fiducia warranty and the law of consumer’s protection. The type of this research done by the researcher is normative law research, so the researcher uses Perundang-Undangan approach to analyze the problems that will be discussed. Based on the result with this method above, the researcher gets the answer of the problems that the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty certificate in the Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia results the unfulfilled of consumers’ right in the Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. As for the solution of the laws conflict between thsose 2 undang-undang is by using Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle. Where the Undang-Undang Jaminan Fidusia occurs as Lex Specialis which sets aside the Undang-Undang Perlindungan Konsumen as Lex Generalis. Therefore, the researcher suggests that the government should make consistency in Undang-Undang about Jaminan Fidusia which protects the interest of business actors. Also, the judge should be more consistent in giving the verdict by considering the power of ‘eksekutorial’ in fiducia warranty owned by business actors with the right owned by the consumers to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers’ dispute.
TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) YANG BERSUMBER DARI DANA BERGULIR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot K Ira Andriana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ira Andriana, Bambang Winarno, Reka Dewantara. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Iraandrianaa@gmail.com Abstrak PNPM Mandiri dianggap sangat membantu masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) banyak kelompok yang mengalami kredit macet. Dalam hal ini UPK adalah penanggung jawab seluruh kegiatan PNPM. Penelitianini berjudul “Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang Bersumber dari Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di UPK Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk), dengan rumusan masalah bagaimana tanggung jawab UPK dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan yang dihapai UPK dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab UPK dalam hal menyelesaiakan kredit macet, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi UPK. Penelitian ini dilakukan di UPK Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk dengan menggunakan analisis dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis terhadap sumber data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tanggungjawab UPK dalam penyelesaian kredit macet adalah melakukan upaya berupa reschedulling, restrukturisasi. Hambatan yang dihadapi UPK, hambatan internal adalah minimnya jumlah anggota UPK, hambatan eksternal berupa gagal panen, musibah, pemerintah daerah kurang tanggap dalam memembuat regulasi pasca program, serta penyalahgunaan wewenang oleh pengurus kelompok SPP.   Kata Kunci:Tanggung jawab, UPK, SPP RESPONSIBILITIES OF THE ACTIVITY MANAGEMENT UNIT (AMU) IN THE SETTLEMENT OF NON-PERFORMING LOAN IN SIMPAN WOME N SAVING AND LOAN (WSL) OBTAINED FROM THE COUNTRY FUNDING THE NATIONAL PROGRAM OF COMMUNITY EMPOWERMENT (NPCE) MANDIRI (A Study at UPK Ngronggot District of Nganjuk Regency)   Ira Andriana, Dr. Bambang Winarno, SH., MS Dr. Reka Dewantara, SH., MH Law Science Study Program Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang Email: iraandrianaa@gmail.com   ABSTRACT NPCE Mandiri is considered very helpful to the poor. Yet in the implementation of women’s saving and loan activities (WSL), many groups suffer from non-performing loan. In this case the AMU is responsible for all NPCE ctivities. This research was entitled “Responsibilities Of The Activity Management Unit (AMU) I The Settlement Of Non-Performing Loan In Simpan Wome N Saving And Loan (WSL) Obtained From The Country Funding The National Program Of Community Empowerment (NPCE) Mandiri (A Study at UPK Ngronggot District of Nganjuk Regency). The research problems formulated were how the AMU’s responsibility in settlement of bad creditin women’s saving and loan activities sourced from NPCE Mandiri and the obstacles faced by AMU in the settelemt of non performing loan. This study used empirical juridical research, which aimed to determine the responsibilities of AMU in solving non performing loan, and to know the constraints faced by AMU. This research was conducted  at AMU of Ngronggot District, Nganjuk Regency by using analysis and qualitative. Data were collected through observation, interviews and documentation, with primary and secondary sources, then to be analyzed. Based o the results of research, AMU’s responsibility in the settlement of non performing loan. Is to perform rescheduling and restructuring. Obstacles faced by the  AMU are in the form of internal and external barriers. The internal barriers is the lack of AMU members. Meanwhile, the external barriers are in the form of crop failures, calamities, less responsive local government regulation, and abuse of authority by WSL management.   Keywords : Responsibility, AMU, WSL
TANGGUNG JAWAB HUKUM FACILITY AGENT BANK TERHADAP KREDITUR ATAS TINDAKAN PENYELAMATAN KREDIT SINDIKASI YANG BERMASALAH Pranindita Ayuningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pranindita A., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: pranin_dita@yahoo.com ABSTRAK Pranindita A., Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, TANGGUNG JAWAB HUKUM FACILITY AGENT BANK TERHADAP KREDITUR ATAS TINDAKAN PENYELAMATAN KREDIT SINDIKASI YANG BERMASALAH, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab hukum facility agent bank terhadap kreditur atas tindakan penyelamatan kredit sindikasi yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah facility agent bank hanya bertanggung jawab sebatas apa yang ada pada perjanjian yang dibuat antara facility agent bank sebagai pihak penerima kuasa dengan kreditur sindikasi sebagai pihak pemberi kuasa, dan dalam perannya facility agent bank tidak bertanggung jawab atas resiko yang berkaitan dengan debitur yang melakukan wanprestasi. Pada restrukturisasi kredit sindikasi, apabila kreditur sindikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan mutlak mengenai upaya restrukturisasi kredit non performing loan tersebut, maka kreditur yang setuju untuk melakukan restrukturisasi kredit akan tunduk pada perjanjian kredit yang baru, sedangkan kreditur yang tidak ikut dalam upaya restrukturisasi kredit tersebut, akan tetap berpedoman pada perjanjian kredit awal. Selama kuasa dari kreditur sindikasi kepada facility agent bank tidak dicabut, maka kewajiban kreditur boleh tetap diwakili oleh facility agent bank. Kata kunci: kredit sindikasi, facility agent bank, kredit bermasalah FACILITY AGENT BANK’S LEGAL RESPONSIBILITY TO CREDITURE AGAINTS THE REDEMPTION OF BAD SYNDICATED LOAN Pranindita A., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH. Law Science Study Program   Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang   Email: pranin_dita@yahoo.com ABSTRACT Pranindita A., Business Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, March 2017, FACILITY AGENT BANK’S LEGAL RESPONSIBILITY TO CREDITURE AGAINTS THE REDEMPTION OF BAD SYNDICATED LOAN, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH.   This thesis was aimed at examining the legal liability of the facility agent bank againts the creditor for the rescue of bad syndicated credit. This research used normative juridicial method. The findings of the research show that the facility agent bank is only responsible for what is in the agreement made between the facility agent bank as the attorney with the syndicated creditor as the grantee. The facility agent bank shall not be liable for the risks associated with the debtor performing tort. In the syndicated loan restructuring, if the syndicated creditor fails to reach an absolute agrement on the restructuring of the non-performing loan, then the creditor agreeing to restructure the loan will be subject to the new credit agreement. Meanwhile the creditor not participating in the credit restructuring will remain guided by the original credit agreement. As long as the power of the syndicated creditor to the facility agent bank is not revoked, the creditor’s liability mas still be represented by the facility agent of the bank.   Keywords: syndicated loan, facility agent bank, non-performing loan
KRITIK ATAS TEORI POLITIK HUKUM DI INDONESIA Novada Purwadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mencari definisi politik hukum yang tepat. Skripsi ini mengawalinya dengan memperbandingkan definisi-definisi politik hukum yang ada di Indonesia oleh para ahli, lalu mencari hubungan diantaranya dan melakukan pemilahan terhadap relasi-relasi definitif antar-ahli tersebut. Setelah memahami relasi definitif antar-ahli tersebut, skripsi ini berusaha untuk memberikan kritik yang diawali dari mencari epistemologi dari para ahli dan melakukan kontra-epistemologi dengan mencari epistemologi yang cocok untuk membedah ontologi pengetahuan yang ada sebagai subyek dari diskursus politik hukum ini. Setelah menemukan epistemologi dan ontologi yang mendasari materi subyek politik hukum, maka skripsi ini memberikan beberapa konsep semi-praktikal yang berupa aksiologi yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep-konsep politik hukum yang tepat. Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah kesalahan pengartian kata Legal Policy yang diartikan menjadi Politik Hukum. Seharusnya Legal Policy diartikan sebagai Kebijaksanaan Hukum. Sedangkan Politik Hukum masih merupakan kajian yang jarang tersentuh oleh akademisi hukum di Indonesia. Implikasinya adalah ketika kajian kebijakan publik yang sebenarnya hanyalah salah satu aspek kecil dari kajian politik justru dijadikan sebagai penanda politik itu sendiri di dalam kajian interdisipliner politik dan hukum akan membuat kajian-kajian interdisipliner dalam disiplin lain dalam ilmu politik tidak bisa terlaksana dengan baik. Selain itu juga akan menimbulkan kekacauan teoritik bahwa kajian politik hukum diartikan sekedar penggunaan ilmu kajian kebijakan publik menggunakan konteks hukum. Sehingga kajian ini berusaha untuk menemukan definisi yang tepat bagi konsep Politik Hukum dan Kebijaksanaan Hukum itu sendiri. Dalam skripsi ini definisi politik hukum yang tepat adalah mengenai kajian relasi kuasa politik atas hukum. Jika definisinya sudah tepat maka teori-teori turunan maupun praktek-praktek turunannya seperti pembangunan hukum, properda dan kajian mengenai kebijaksanaan hukum maupun politik hukum di level praktikal akan mampu diperbaiki sebagaimana seharusnya.   Summary   This undergraduate Thesis is written to seek a right definition for the “legal politics” concept. First, we need to find the definitive relations (the relations between concepts’ definitions; ie. Similarities and differences between definitions of legal policy) of each prominent legal scientists’ definition of legal policy. After we find the definitive relations behind the concepts of legal policy, we will do a critique of each, starting from the search of their concepts’ philosophical and theoretical grounds. Then we can try to look for suitable epistemologies that we can use to correctly deduce the concepts’ ontological grounds. From the concepts’ pure ontological definitions, we can make a few axiological concepts of legal politics that we can use for practical purposes. The problem that we are going to discuss on this undergraduate thesis is the mistranslation of the concept of Legal Policy into Politik Hukum (literally means Legal Politics). The dire consequences from these actions are a setback on multidisciplinary research relations between legal and political sciences. It stems from the prejudices created from these mistranslations that political science is just a science of policies and policy evaluations. This research tries to find the right definitions to each concept and tries to put these concepts on their rightful place. According to this research, the definition of Legal Political Science is a science that tries to comprehend the power relations between politics and law itself. After understanding the rightful definitions of legal politics we could reap the practical benefits such as improvements on legal and political research methods and more probabilities on interdisciplinary research between legal and political sciences because the fog that surrounds those possibilities are already dissipated.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL KEPADA PIHAK SPONSOR PASCA DIHENTIKANNYA KOMPETISI INDONESIA SUPER LEAGUE TAHUN 2015 (Studi di Klub Arema Cronus) Beny Indrayana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beny Indrayana, A. Rachmad Budiono, Ratih Dheviana Puru H.T. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: beny_indrayana@yahoo.com   ABSTRAK Artikel ini menganalisis pelaksanaan kewajiban klub sepakbola profesional kepada pihak sponsor pasca dihentikannya kompetisi Indonesia Super League oleh PSSI sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 01307 Tahun 2015 tentang pembekuan PSSI. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa para pihak bersepakat dihentikannya kompetisi Indonesia Super League tahun 2015 merupakan keadaan force majeure dan Kewajiban Arema Cronus dalam perjanjian dilaksanakan pada beberapa turnamen yang diikuti dalam rangka mengisi kompetisi yang vakum. Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban, Perjanjian Sponsorship, Klub Sepakbola, Indonesia Super League.                             THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL FOOTBALL CLUB OBLIGATIONS TO SPONSORS POST INDONESIAN SUPER LEAGE DISCONTUNUATION YEAR 2015 (A Study in Arema Cronus) Beny Indrayana, A. Rachmad Budiono, Ratih Dheviana Puru H.T. Faculty of Law University of Brawijaya Email: beny_indrayana@yahoo.com ABSTRACT This article analyzes the implementation of the obligations of professional football clubs to sponsors after the discontinuation of Indonesia Super League competition by PSSI as a result of the issuance of the Decree of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia Number 01307 Year 2015 concerning the freezing of PSSI. Through the use of empirical juridical obtained conclusion that the parties agreed to halt Indonesia Super League 2015 competition as a results of a state of force majeure and Obligations of Arema Cronus in the agreements implemented in several tournaments followed in order to fill the vacuum competition. Key words: Implementation of Obligations, Sponsorship Agreement, Football Clubs, Indonesia Super League.
PELAKSANAAN PASAL 14 HURUF F PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Studi Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bella Wika Primananda S
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bella Wika Primananda S., Lutfi Effendi SH. M.Hum, Arif Zainudin SH. M.Hum Fakultas Hukum Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: bellawika.2308@gmail.com ABSTRAK Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan meningkat setiap tahunnya hal demikian akan mempengaruhi dengan semakin banyaknya manusia membutuhkan sebuah pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya manusia yang membutuhkan pekerjaan. Salah satu upaya agar dapat menambah lapangan pekerjaan yaitu masyarakat perlu membuka suatu lapangan pekerjaan. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan usaha yang perlu diberdayakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian nasional. Permasalahan UMKM yang terjadi di Kota Pasuruan adalah masih belum adanya ciri khas lokal yang terbentuk melalui UMKM, hal ini mengakibatkan Kota Pasuruan mengalami ketertinggalan dari kota lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan upaya Dinas Koperasi Perindustrian dan Pedagangan dalam melaksanakan Pasal 14 huruf F Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan mengidentifikasi pelaksanaan maupun kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan mengetahui berlakunya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal tersebut belum ekeftif karena belum terdapatnya peningkatan produksi dan pemasaran sehingga menyebabkan tidak berkembangnya UMKM dan tidak terdapatnya ciri khas lokal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut adalah kurangnya SDM pelaku usaha, rendahnya kualitas produk UMKM, pemasaran yang masih tradisional, banyak UMKM yang masih belum memiliki izin, masalah modal bagi pelaku UMKM, kurangnya pegawai dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, tidak adanya Perda tentang UMKM. Upaya dalam menangani kendala tersebut adalah meningkatkan target berdasarkan program dan kegiatan hasil renstra sehingga pelaku UMKM berdasarkan tipe jenis UMKM-nya, melaksanakan program pelatihan secara rutin untuk menyempurnakan kualitas produk, pemasaran produk secara online, mempermudah pembuatan izin UMKM dan pendampingan dalam melakukan izin usaha, memberikan bantuan khusus berupa dana maupun akses pinjaman ke bank, penambahan pegawai baik tenaga tetap maupu tenaga pendukung, menyusun Peraturan Daerah khusus terkait dengan UMKM, Kata Kunci: pelaksanaan-pembinaan-dan-pengembangan-UMKM, efektivitas. ABSTRACT Small and medium micro enterprises or  commonly referred to as  SMEs is businesses that need to be empowered by the governmrnt that aims to develop the national economy. The problem of SMEs that occur in Pasuruan is that they are not well developed and the lack of local caracteristicts formed thourgh SMEs. This causes Pasuruan to be left behind from other cities. This study aimed to provide solutions for the department of Cooperatives Industry and Trade in implementing Article 14 letter F of the Regulation  of Mayor of Pasuruan number 60 Year 2011 concerning the main duties and functions of the Department of Cooperatives, Industry and Trade stating Preparing coaching and development through increased productcion and marketing’ by identifying the implementation and the constrains in the implementation of the article. The research  method used was emprical juridical method conducted by knowing law enforcement in society. The findings of the study show that the implementation of the article is not yet effective because there is no increase in production and marketing, thus causing the slow development of  SMEs and the absence of local characteristics. Contrains faced in the implementation are the lack of human resources in doing business, the low quality of SME products, the traditional marketing that is still applied, many SMEs that still have no license, the capital problem for the businessman of  SMEs, the lack of employees form the department of Cooperatives, Industry and Trade, and the absence of local regulation on SME.  The efforts suggested to overcome these obstacles are to incrase the  targets based on the program and activities of the Strategic  Plan based on  the type , carry out routine training programs to improve product quality, product market the product online, facilitate the SMEs licencing process and provide assistance in poposing for business licensing , provide special assistance in the form of funds as well as access to bank loans, add the number of employees both permanent and support personel, and prepare a special Regional Regulation related to SMEs, keywords: SME implementation-coaching-and development, effectiveness.
EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DALAM PENDAFTARAN CAFE (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Redyana Lutfianidha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

EFEKTIVITAS PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN DALAM PENDAFTARAN CAFE Redyana Lutfianidha Agus Yulianto, SH.,MH, Herlin Wijayati, SH.,MH.   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Abstrak   Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang Efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendaftaran Cafe. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban pendaftaran usaha tempat hiburan, tujuan dan fungsi suatu usaha harus melakukan pendaftaran pada pemerintah daerah. Ketidakefektivan suatu peraturan daerah disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan mengetahui kendala dan melakukan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, pemerintah daerah dan pengusaha cafe khususnya dapat mengembangakn usahanya dan memiliki perlindungan dan kepstian hukum. Oleh karena itu Peraturan hakekatnya dibuat untuk dijalankan dan diterapkan. Sama halnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dibuat juga untu dilaksanakan sesuai Peraturan yang ada agar terlaksananya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. (kata kunci : penyelenggaraan usaha hiburan, pendaftaran, cafe)     THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 6 PARAGRAPH (1) OF BANYUWANGI REGIONAL REGULATION NUMBER 10 YEAR 2014 CONCERING THE ARRANGEMENT OF ENTERTAINMENT BUSINESS ON CAFE REGISTRATION   REDYANA LUTFIANIDHA Agus Yulianto, SH.,MH, Herlin Wijayati, SH.,MH.   LAW FACULTY OF BRAWIJAYA UNIVERSITY Abstract   Writing a scientific article is abot the effectiveness of Efektivitas Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dalam Pendaftaran Cafe. The regulation contains the obligation of business registration entertainment venues, the purpose and function of a business mest register with the local authorities. A regulation ineffectiveness caused by varous factors. By knowing the obstacles and make efforts to resolve these constains, local goverments and businesses in particular can make cafe businesses and protection and legal. Therefore, the Regulation essentially made to run and applied. Similarly Banyuwangi made also implemented according to existing regulations so that implementation of the Government of Banyuwangi. (Keyword : organization of the entertainment business, registration, cafe)

Page 287 of 563 | Total Record : 5629

 285   286   287   288   289 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue