cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 287   288   289   290   291 
KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PENYELESAIAN BANK GAGAL BERDAMPAK NON SISTEMIK (Studi di Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta) Maria Sari Megaputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Sari Megaputri, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ranitya Ganindha, SH., MH.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   mariasarimegaputri@gmail.com     Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan yang sehat dan stabil tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian negara dan stabilitas nasional, tetapi juga dapat menunjang dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank agar masyarakat mau menyimpan dananya kepada bank. Tingkat kepercayaan masyarakat dapat menurun terhadap bank yang dinyatakan gagal, maka disinilah peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tidak menurun ketika suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal. Bank gagal sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu bank gagal berdampak sistemik dan bank gagal berdampak non sistemik. Penanganan bank gagal berdampak non sistemik yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dimulai dari penentuan bank gagal tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Hingga saat ini, semua bank gagal yang berdampak non sistemik tidak diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti tentang kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penyelesaian bank gagal berdampak non sistemik. Kata Kunci:   Kewenangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Gagal Berdampak Non Sistemik.           ABSTRACT THE AUTHORITY OF INDONESIA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION IN THE SETTLEMENT OF FAILED BANK RESULTING ON NON SYSTEMIC IMPACT (A Study at Jakarta’s Indonesia Deposit Insurance Corporation) Maria Sari Megaputri, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Ranitya Ganindha, SH., MH.   Faculty of Law, Brawijaya University   mariasarimegaputri@gmail.com     Banking institutions is one of the financial institutions that have an important role in the economy in Indonesia. A healthy and stable banking institution can not only give positive influence to the country’s and national stability, but also can support and improve the implementation of national development, especially in Indonesia. The Indonesia Deposit Insurance Corporation is established to maintain public confidencein the bank so that the public would deposit the funds to the bank. The level of public confidence may decrease against the stated bank fails, then it is the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation to keep public confidence in the banking institutions not decreasing when a bank is declared failed. There are two types of failed bank, namely failed bank with systemic impact and that of non-systemic impact. The solution offered to failed bank with non-systemic impact conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is initiated by determination whether the failed bank will be save or not. To date, all failed bank with non-systemic impact have not been saved by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Therefore, this research aimed at examining the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in the settlement of failed bank with non-systemic impact.   Key Words: Authority, Indonesia Deposit Insurance Corporation, and Failed Bank with Non-Systemic Impact.
PENGATURAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYEDIA TRANSAKSI DOWNLOAD APLIKASI BERBASIS MOBILE SELULER DI INDONESIA Rista Choirun Nisaq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rista Choirun Nisaq, Dr. Tunggul Anshari SN., SH., M.H, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ristachoirun@gmail.com   Pengaturan tentang pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap penyedia transaksi download aplikasi berbasis mobile seluler (application store) ini pada kenyataannya belum memiliki aturan dalam tata peraturan perundang undangan di Indonesia. Adapun aturan yang paling mendekati yaitu Surat Edaran Ditjen Pajak No 62 tahun 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan dalam transaksi ecommerce namun didalamnya memang menyebutkan tentang online marketplace yang pada setiap transaksinya dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai tetapi hanya sebatas online marketplace yang menyediakan barang untuk yang menyediakan jasa yang berkaitan sebagai penyedia media jual beli barang digital tidak diatur didalamnya. Terlebih lagi munculnya istilah m commerce sebagai perluasan dari e commerce hanya media yang digunakan berbeda. Jika e commerce berbasis web browser sedangkan m commerce berbasis mobile seluler.Padahal potensi transaksi barang digital pada m commerce khususnya pada application store cukuplah signifikan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di indonesia saat ini masih dikenai dari lokasi Badan Usaha Tetap yang di daftarkan. Namun pada era digital disini siapapun developer yang membuat aplikasi di dalam domestik maupun luar negeri bia melakukan transaksinya tanpa adanya konsep dari badan usaha tetap dan ini yang merupakan celah dari kekosongan hukum terkait pengaturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Yang sebenernya konsep dari m commerce serta transaksi elektronik yang jika di komparisikan dengan negara jepang yang lebih dulu memiliki aturan The General Consumption Tax Act Regulation (under sectin 63(I)) made by the minister on the 8th day f october,1991 dengan aturan pelaksanaan tambahan yang ditulis dalam Revision of Consumption Taxation on Cross-border Supplies of Services (Undang-Undang Pajak Konsumsi sebagian diubah dengan revisi pajak konsumsi pada pasokan lintas batas layanan seperti distribusi konten digital) yang di tulis oleh National Tax Agency pada bulan Mei 2015 dimana berdasar juga pada Undang-Undang untuk Revisi Partial dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (Undang Undang No. 9 tahun 2015) telah mengatur detail tentang Pajak Pertambahan Nilai padatransaksi barang digital khususnya dalam konteks aplikasi mobile   Kata Kunci : Application Store, Pajak Pertambahan Nilai, M commerce     Rule of the imposition of the Value Added Tax Provider-based transactions Download Application Mobile Phones in Indonesia   Rista Choirun Nisaq, Dr. Tunggul Anshari SN., SH., M.H, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ristachoirun@gmail.com     Arrangements concerning the imposition of value added tax on the transaction provider of mobile-based mobile application downloads (application store) has in fact not yet have a system of rules in the laws and regulations in Indonesia. The rule that comes closest to that Circular of the Tax Directorate No. 62 of 2013 on the assertion tax provisions in the transaction e-commerce, but inside it is mentioned on the online marketplace at every transaction can be charged VAT but only to the extent of online marketplaces that provide goods to providing services related as media providers selling digital goods is not set therein. Moreover, the emergence of the term m-commerce as the expansion of e-commerce is only used different media. If the e commerce web browser based mobile-based commerce while m seluler. Other side of potential for digital goods transaction in m commerce, especially in the application store significant enough. Imposition of Value Added Tax in Indonesia is still subject of the location of the permanent establishment in the register. But in the digital era here anyone developers who create applications in both domestic and overseas could be conduct transactions without the concept of permanent establishment and this is an avenue of related legal vacuum setting imposition of Value Added Tax in Indonesia. Which is actually the concept of m commerce and electronic transactions if komparisikan with state japanese first rules The General Consumption Tax Act Regulations (under sectin 63 (I)) made by the minister on the 8th day f october, 1991 with the rules of implementation additional written in the revision of consumption taxation on cross-border supplies of services (Law consumption tax partly amended by the revised consumption tax on the supply of cross-border services such as digital content distribution) that was written by the National tax Agency in May 2015 in which unfounded also in the Act for Partial Revision of the Income Tax Act (Act No. 9 of 2015) has been set detail on Value Added Tax at transaction indigital goods, especially in the context of mobile applications.   Keynote : Application Store, Value Added Tax , M commerce
EFEKTIFITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) Erika Priskila Makahinda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erika Priskila Makahinda, Agus Yulianto, SH., MH., Arif Zainudin, SH., M.Hum. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: priskilaerika@yahoo.co.id SUMMARY The Local Government shall develop, nurture and protect the local languages and literature in order to fulfill their position and function in the live of society. The implementation of teaching and learning of Bahasa Using in the curriculum of elementary level of education is of the the ways used in preserving the culture of Banyuwangi. The teaching and learning of local language functions to introduce, foster, and develop the language skills of the learners. It is aimed at provide knowledge, skill and attitudes that lead to local culture conservation. This research aimed at determining the effectiveness of Article 3 of Banyuwangi Regional Regulation Number 5 Year 2007 About Local Language Learning At Basic Education Level. The findings of the study show that the implementation of Article 3 of Banyuwangi Regulation Number 5 Year 2007 About Local Language Learning At Basic Education Level is no longer effective because this regional regulation does not become a reference in teaching activity of Local Language at elementary level education in Banyuwangi. Keywords: Effectiveness, Bahasa Using, Local Language Learning.           EFEKTIFITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH  PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) Erika Priskila Makahinda, Agus Yulianto, SH., MH., Arif Zainudin, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: priskilaerika@yahoo.co.id RINGKASAN Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberlakuan pembelajaran Bahasa Using sebagai kurikulum pada jenjang pendidikan dasar, merupakan salah satu bentuk keikutsertaan melestarikan budaya Banyuwangi. Fungsi pembelajaran bahasa daerah yaitu sebagai pengenalan, membina, serta mengembangkan kemampuan berbahasa daerah pada peserta didik. Tujuan dari dari pembelajaran bahasa daerah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mengarah pada penggunaan  pelestarian daerah. Penelitian skripsi ini buat bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembelajaran Bahasa Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dapat dikatakan sudah tidak efektif lagi karena Perda ini sudah tidak menjadi acuan dalam kegiatan kurikulum mengajar Bahasa Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci: Efektifitas, Bahasa Using, Pembelajaran Bahasa Daerah
IMPLIKASI YURIDIS PASAL 1 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Abyan Kunang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abyan Kunang, Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Dr. Reka Dewantara., SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Abyankunanggg@gmail.com   Pengaturan modal dasar perseroan yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan batasan minimal modal dasar melaikan diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT. Penggunaan kata “kesepakatan” menimbulkan kekaburan karena tidak dijelaskan kesepakatan seperti apa yang seharusnya dibuat untuk mendirikan PT. Potensi kejahatan dapat terjadi dengan berlakunya pengaturan modal dasar perseroan. Pengaturan ini pula seperti tidak memiliki kesesuaian antara tujuan dibuatnya pengaturan tersebut dengan norma yang dijabarkan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti akibat hukum dari pengaturan modal dasar perseroan tersebut serta menganalisis dasar pertimbangan dibuatnya aturan tersebut.   Kata Kunci: kesepakatan, modal dasar, peraturan pemerintah ABSTRACT JURIDICAL IMPLICATION OF ARTICLE 1 SECTION (3) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 29 YEAR 2016 CONCERNING AMENDMENT TO THE TERMSOF ESTABLISH OF LIMITED COMPANY   Abyan Kunang, Dr. Budi Santoso., SH., LLM., Dr. Reka Dewantara., SH., MH.   Law Faculty, University of Brawijaya   Abyankunanggg@gmail.com   The currennt arrangement of basic capital for limited company does no longer use the minimum limit of auhorized capital. Instead, it is based on the agreement of the founders. This is regulated in Article 1 paragraph (3) of Government Regulation No. 29 year 2016 on changes in authorized capital of Limited Company. The use of the term “agreement” leads to vagueness because it does not explain what kind of agreement should be made to establish Limited Company. Potential crime can occur with the enactment of the company’s authorized capital setting. This arrangement also seems to have no conformity between the purpose of making such arrangements and the norms outlined. Therefore, this research wanted to examine the legal consequences of the company’s authorized capital arrangement and analyze the basic consideration of the regulation   Keywords: agreement, authorized capital, government regulation
PELAKSANAAN PASAL 5 PERATURAN DESA KEMLAGI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto) Ahnia Septya Karina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahnia Septya Karina, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Arif Zainudin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ahniaseptyakarina@gmail.com   Abstrak Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah, pembangunan pedesaan tersebut merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu contoh program yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian Pemerintahan Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa yang bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dibentuk sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, hal tersebut juga merupakan upaya untuk meningkatan kesejahteraan suatu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kemlagi untuk mencapai maksud dan tujuan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Desa Kemlagi Nomor 3 Tahun 2015, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian ini ada tiga yaitu : Pertama, bagaimana pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Desa Kemlagi Nomor 3 Tahun 2015 oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kedua, kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam melaksanakan kegiatan di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk mencapai maksud dan tujuan dalam Pasal 5 Peraturan Desa Kemlagi Nomor 3 Tahun 2015.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kendala, Upaya     Abstract   Ecomonic-based development in village has been implemented for a long time by the government. Village development is one of the efforts done in eliminating poverty in Indonesia. In doing so, Village government establishes Village-owned Enterprises as one of the programs designed to improve the independence of village government. Village-owned enterprises is an economic institution on the village level intended to maintain village potential and to improve the prosperity of the society and is managed by the village government and the society. The establishment of village-owned enterprises is based on the need, potential, and capacity of the village. This research aimed at revealing the implementation of village-owned enterprises of Kemlagi Village to meet the objective stated on article 5 of Kemlagi Village regulation number 3 year 2015. Thus, it was expected that the result of the research could enrich law science especially on the village-owned enterprises located in Kemlagi village of Mojokerto. This research was ficused on three aspects. The first was on the implementation of article 5 of Kemagi village regulation number 3 year 2015 by Village-owned enterprises. Second was the obstacles faced by village-owned enterprises in carrying out their practices in Kemlagi village of Mojokerto. The third was on the efforts done by the village-owned enterprises in Kemlagi village of Mojokerto in order to reach the objective of article 5 of Kemlagi Village regulation number 3 year 2015.   Keyword : Implementation, Village-owned Enterprises, Obstacle, Effort
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MURID Ramadhanis Fauzul Imron
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ramadhanis Fauzul Imron, Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.H., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H.   Fakultas Hukum Brawijaya   Email: dhanis69rama@gmail.com   Abstrak   Penelitian ini membahas dan menganalisis tujuan hukum, terkait Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 240/PID.Sus/2016/PN SDA tentang penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada guru tersebut karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap murid. Namun hakim memerintahkan putusan tersebut tidak perlu dijalani dan diberikan waktu percobaan 6 bulan, dengan syarat terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan hal tersebut makalah yang dirumuskan adalah unsur perbuatan guru yang melakukan penganiayaan terhadap murid, kriteria perbuatan guru yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelesaian sanksi yang lebih mendidik di bidang pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah adanya unsur penganiayaan yang dilakukan guru terhadap murid, adanya kesalahan prosedur hukum, yakni perbuatan guru melakukan kekerasan tidak di benarkan dalam Undang-Undang, adanya pertentangan makna pada Undang-undang Perlindungan Anak sehingga terjadi kesalahan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kata kunci: Penjatuhan Putusan, Guru, Penganiayaan, Murid Abstract This study discusses and analyzes the legal objective, relevant Sidoarjo District Court Decision number 240 / PID.Sus / 2016 / PN SDA about maltreatment by teachers against students. Sidoarjo District Court impose imprisonment for 3 months to the teacher after being convicted of a criminal act of persecution against students. But the judge ordered that decision does not need to be lived and given a trial six months, on the condition that the convicted person may not committed a crime, based on these papers are formulated is an element of the act teacher who committed abuses against students, the criteria of the act teacher who violate Protection Act child, completion educate sanctions in the field of education aimed at achieving the purpose of the law is justice. The results showed the problems that occur is the element of persecution of teachers to pupils, procedural mistakes of law, namely the act teacher violence is not justified in the Act, any conflict of meaning to the Law on Child Protection, causing errors in the resolution of the case. Keywords: Imposition of Judgment, Teacher, Persecution, Students
PEMBATALAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisis Putusan PN. Bandung Nomor 11/PDT.G/2013/PN. BDG) Anasthasia Audina Kustianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anasthasia Audina Kustianto, Suhariningsih, Imam Koeswahyono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tasyakustianto@ymail.com   Abstrak : Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hibah adalah Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanya diakui saat si penghibah masih hidup, jika sudah meninggal maka itu disebut wasiat. Hibah termasuk dalam sebuah perjanjian yang sering disebut perjanjian cuma-cuma, dimana pemberi hibah memberikan harta hibahnya secara cuma-cuma ke penerima hibah tanpa mengharapkan keuntungan atau profit dari harta yang sudah dihibahkan. Dalam KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi penghibah dalam hal tertentu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Hal ini diberikan dan diatur dalam Buku II, Bab X, Bagian Ke Empat pasal 1688 KUHPerdata. Berdasarkan peraturan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan nomor 11/PDT.G/2013/PN.BDG tentang Pembataln Hibah Tanah dan Bangunan Akibat Perbuatan Melawan Hukum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berupa putusan pengadilan. Bahan hukum yang diperlukan antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa hibah tersebut dapat dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa pengusiran orangtua atau Penggugat dan serta adik-adiknya dari rumah yang masih ditinggali. Tergugat dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan tata susila yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Tergugat dikatakan sebagai anak yang durhaka atas perbuatannya tersebut. Akibatnya segala harta hibahnya dibatalkan, sertifikat-sertifikat yang tadinya atas nama Tergugat akan dikembalikan menjadi nama Penggugat, membagi hasil penjualan tanah dan bangunan hibah tersebut. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap memiliki hati nurani dan tata susila yang selayaknya apalagi terhadap orangtua sendiri. Kata Kunci : Hibah, Pembatalan Hibah, Perbuatan Melawan Hukum     CANCELATION OF LAND AND BUILDING GRANT AS A RESULT OF UNLAWFUL ACTION (AN ANALYSIS OF THE VERDICT OF DISTRICT COURT BANDUNG NUMBER 11/PDT.G/2013/BDG) Anasthasia Audina Kustianto, Suhariningsih, Imam Koeswahyono Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : tasyakustianto@ymail.com Abstract : According to article 1666 of the Civil Code, grant is an agreement whereby the beneficiary, in his or her life, gives an object for the purpose of the grantee receiving the grant irrevocably and free of charge. The grant is only recognized when the grantee is alive. If a grantee has passed away, this is called as a will. Grant is categorized as free-of-charge agreement in which the grantor gives his or her grant free of charge to the grantee without expecting any profit from the granted property. The Civil Code provides the possibility for the grantor, in certain cases, to withdraw the grants theat have been granted to someone. This is given and set out in Book II, Chapter X, Part Four of Article 1688 of the Civil Code. Based on the above regulation, the author was interested to analyze the verdict number 11/PDT.G/2013/PN.BDG about the cancelation of Land Building Grant as a result of Unlawful Action. This research used normative juridical method with statue approach and case approach in the form of court decision. The legal materials involved were primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the analysis, it is known that the grant can be canceled by the judge with the consideration that the defendant is comitting an act that is against the law in the form of expulsion of the parent or the Plaintiff and his siblings from the house that is still inhabited. The Defendant is deemed inconsistent with the social values and ethical values prevailing in Indonesian society. The defendant is said to be a rebellious child for his actions. As a result, all of its grant property is canceled; the certificates taht were in the name of the Defendant will be returned to the Plaintiff’s name. The result of the land and building of the grant sale will later be shared. As part of Indonesian society, we must still have a conscience and a decent moral especially with our own parents.   Keywords: Grant, Grant Cancellation, Unlawfull
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN SANKSI BAGI TEMPORARY INSIDER DI PASAR MODAL Sari Farroch Rizqiyati MT
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sari Farroch R., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: sari.farroch@gmail.com Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan sanksi bagi temporary insider di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah kewenangan dalam pemberian sanksi antara temporary insider dan traditional insider disamakan karena meskipun durasi waktu kedua kategori berbeda, namun bisa jadi informasi materil yang disampaikan dapat menimbulkan kerugian yang sama dengan kejahatan insider trading yang dilakukan oleh tradisional insider. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh investor akibat adanya insider trading oleh temporary insider membuat pihak emiten yang mempunyai hubungan hukum dengan investor dapat dikenai vicarious liability. Hal ini dikarenakan pihak temporary insider merupakan pihak yang berada dalam ruang lingkup emiten, sehingga apabila terjadi kesalahan atau kerugian maka yang bertanggung jawab adalah emiten.   Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Temporary Insider, Pasar Modal. ABSTRACT   THE AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN GIVING SANCTION TO TEMPORARY INSIDER IN CAPITAL MARKET   Sari Farroch R., Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Dr. Reka Dewantara, SH., MH.   Program Studi Ilmu Hukum Faculty of Law, University of Brawijaya Email: sari.farroch@gmail.com     This thesis aimed at investigating the authority of Financial Services Authority in giving sanction to temporary insider in the capital market. This research used normative juridical method. The finding show that sanction given to temporary insider and traditional insider are made similar for the reason that even though both have different category for the time, duration, material information delivered can cause similar lost to insider trading crime commited by traditional insider. The lost suffered by investor due to insider trading comitted by temporary insider cause emmitent party having legal relationship with investor be the subject to vicarious liability. This is because temporary insider party is the one in the scope of emmitent so any mistake commited or lost suffered is the responbility of emmitent.     Keywords: Financial Services Authority, Temporary Insider, Capital Markets.
PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM HAL MALPRAKTIK Rico Aldiano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rico Aldiano,Dr.Budi Santoso, SH.,LLM Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH,LLM. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : ricoaldiano@gmail.com   ABSTRAK Perjanjian Terapeutik merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara dokter dengan pasien dalam hal penanganan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Dalam perjanjian ini, kedudukan pasien dan dokter tidak seimbang dimana pasien berada dalam posisi ketidaktahuan dan meyerahkan segala tindakan kepada dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik kaitannya dengan malpraktik. Jenis penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penulisan. Perlindungan hukum terhadap pasien disini tercermin dari Pasal 55 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Perlindungan pasien atas tindakan malpraktek dalama perjanjian terapeutik disini terlihat dari Pasal 55 dan Pasal 56 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien disini juga dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui jalur hukum (ligitasi) atau jalur diluar hukum (non ligitasi). Selain itu, pasien dalam mengklaim perlindungannya dapat menempuh jalur pidana dengan urutan melaporkan kepada kepada MKEK/MKDKI, melakukan mediasi dan menggugat secara perdata.   THERAPEUTIC AGREEMENT AS THE FORM OF LEGAL PROTECTION FOR PATIENT AGAISNT MALPRACTICE   Rico Aldiano,Dr Budi Santoso, SH.,LLM Ratih Dheviana Puru Haningtyas, SH.,LLM Faculty of law, Universitas Brawijaya Email : ricoaldiano@gmail.com   ABSTRACT   Therapeutic aggrement is an agreement regulating relationship between doctor and patient in terms of medical treatment performed by a doctor to the patient. In this agreement, the position of doctor and patient is not equal since patient is in teh state of not knowing and leave all the treatments to the doctor. This research aimed at understanding and analyzing the form of legal protection for patient in therapeutic agreement against malpractice. This research used normative juridicial method with statue and conceptual approaches since it analyzed several legal regulations. Legal protection to patients is reflected on article 55 paragraph (1) number 36 year 2009 concerning Health and Law Number 29 year 2004 on Medical Doctor Practices. Protection on patient against malpractice in therapeutic agreement can be seen in article 55 and article 56 of law number 29 year 29 abaout Medical Doctor practicesw which explain that case settlement between doctor and patient can be performed in two ways namely litigation and non-litigation. Besides, patient can claim protection by filling a lawsuit with the followong procedure : filling a report to MKEK?MKDKI, doing medication, and filing a civil lawsuit.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ORANG LANJUT USIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN Faizhal End Millzein
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faizhal End Millzein,Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS., Dr. Prija Djatmika, SH., MS. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : faizalezein@gmail.com   ABSTRAK   Proses dalam peradilan pidana yang melalui beberapa tahapan yang panjang sudah tidak sesuai lagi diterapkan untuk penyelesain perkara yang melibatkan orang lanjut usia apalagi dalam kasus tindak pidana ringan, mengingat orang lanjut usia sudah banyak mengalami kemunduran fisik dan mental yang berhak memperoleh perlindungan dan perlakukan khusus dalam proses peradilan pidana. Konsep Diversi yang saat ini penerapanya masih terbatas untuk anak saja, sebagai proses penyelesaian perkara di luar peradilan pidana diversi dapat diadopsi sebagai salah satu mekanisme peyelesaian perkara yang melibtakan orang lanjut usia. Permaslahan dan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisa urgensi dan bentuk dari konsep diversi dalam penyelesaian kasus lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana ringan Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari penerapan konsep diversi dalam penyelesaian kasus lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana ringan yaitu karena kondisi lanjut usia yang mengalami permasalahan  baik dari segi fisik, mental, sosial, dan ekonomi sehingga kondisinya melemah, selain itu belum ada aturan yang jelas dan tegas terhadap perlindungan hukum serta penanganan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku orang lanjut usia. Sedangkan bentuk penyelesaian kasus lanjut usia sebagai pelaku tindak pidana ringan berdasarkan konsep Diversi yaitu dilakukan dengan  penyelesaian perkara yang lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif (pemulihan) melalui  mekanisme proses diversi dan mediasi penal yang dilakukan dengan tujuan mencapai win-win solution. Kata kunci : diversi, lanjut usia sebagai pelaku , tindak pidana ringan.                               A JURIDICAL NORMATIVE STUDY ON THE DIVERSION CONCEPT ON THE CASE SETTLEMENT OF ELDERLY OVER THE MINOR CRIME COMMITED Faizhal End Millzein,Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS., Dr. Prija Djatmika, SH., MS. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : faizalezein@gmail.com ABSTRACT   The process of criminal justice which goes throuhg several long stage is no longer appropriate too be appliedfor the settlement of cases involving the elderly especially in the case of minor criminal acts. It is so since the elderly have suffered a lot of physical and mental deterioration so they are entitled to protection and especially treatment in the process Criminal justice. The concept of diversion which is currently applied only to childern, that is a process of out of involving the elderly. This research aiming at examining  identifying, analyzing the urgency and form of concept of diversion in the settlement of cases of the elderly as perpetrators of minor criminal offense. This research used juridical normative  method with statute and conceptual approaches. The findings of the study show that the reason of applying the concept of diversion in the settlement of elderly cases as  perpetrators of minor crime is due to elderly condition that experienced problems both in terms of physical, mental, social, and economic conditions so that the condition weakened. In addition, there is no clear rule and firm on the legal protection and case settlement for crime act involving the elderly perpetrators. The form of settlement of elderly cases as perpetrators of minor crime based on the approach of restorative justice (recovery) through the mechanism of the process of dversion and penal mediation conducted with the aim of achieving a win-win solution.   Keyword : diversion, the elderly perpetrator, minor crime

Page 289 of 563 | Total Record : 5629

 287   288   289   290   291 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue