cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 310   311   312   313   314 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PENERBIT GAME ONLINE ATAS PEREDARAN GAME ONLINE PRIVATE SERVER YANG TIDAK BERLISENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Bobby Akbar Adiyasa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bobby Akbar Adiyasa Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD, M.Zairul Alam, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bobbyadiyasa@yahoo.com   Abstrak Permainan video merupakan suatu ciptaan yang di dalamnya terdapat sistem keamanan. Sistem keamanan tersebut bertujuan untuk melindungi ciptaan tersebut dar hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh pihak pengembang permainan video. Game Online Private server dalam tahap pembuatannya melakukan modifikasi pada suatu permainan video. Dimana pada tahapan modifikasi permainan video tersebut berhubungan langsung dengan sistem keamanan ciptaan. Melakukan modifikasi permainan video di beberapa Negara dilegalkan. Namun di Indonesia sendiri belum banyak ditemukan produk hukum terkait dengan permainan video. Walaupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih ada kaitannya, akan tetapi di dalamnya masih belum jelas pengaturan serta pemberian sanksi terhadap tindakan pembuatan game online private server. Perlu melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Kata Kunci: Hak Cipta, Analisis Yuridis, Game Online Private Server.   Abstract Video game is a creation that has a security system inside. This security system is intended to protect it from the things that are not allowed by the developer of the video game. Private Server of Online Game did modification to a video game. The modification process required access to the security system of the game. Doing modification to video game in some countries is allowed. However, there not many legal product srelated to video game ound in Indonesia. Even though Law number 28 year 2014 about copyright is still related with this issue, in reality it does not specifically regulate the imposition of sanction on the action of private server of online game. An interpretation on the article is still required. Keywords: copyright, Juridical Analysis, Online Game, Private Server
ANALISA YURIDIS KLAUSULA GANTI RUGI DALAM KONTRAK KERJA PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI MENGENAI ALOKASI RISIKO KERUGIAN Edwin Setyadi Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edwin Setyadi Kusuma, Afifah Kusumadara, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: edwinsetyadi30@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai pembagian bentuk tanggungjawab dalam alokasi risiko kerugian pengeboran minyak dan gas bumi sebab industri migas memiliki risiko yang tinggi sehingga membutuhkan perancangan suatu kontrak minyak dan gas yang memiliki keseimbangan dalam pembagian tanggungjawab yang tepat dan adil pada kemudian hari.                                      Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa dalam penyusunan kontrak minyak dan gas harus berdasarkan prinsip saling pikul risiko (knock for knock) yang memproteksi para pihak dari segala risiko yang akan dihadapi. Para pihak juga harus memitigasi risiko pada tahapan negosiasi kontrak tersebut agar meminimalisir terjadinya sengketa mengingat industri ini merupakan pekerjaan high tech, high cost and high risk sehingga membutuhkan penyelesaian secara langsung. Kata Kunci: Perancangan Kontrak, Minyak dan Gas Bumi, Alokasi Risiko Kerugian   ABSTRACT This article analyzed the division of responsibilities in the allocation of risk of loss in oil and natural gas rig. It ws because oil and gas industry has high risk so that it requires a design of an oil and gas contract which has balance in responsibility sharing that is appropriate and fair in the future. This study employed normative juridical method. The results of the study show that the formulation of oil and gas contract must be based on the principles of knock for knock which protects the parties from all risks. The parties involved must also mitigate risk in contract negotiation stage to minimize dispute considering that this industry involves high tech, high cost, and high risk so that direct settlement of the dispute is necessary. Keywords: Formulation of Contract, Natural Gas and Oil, Allocation of Risk of Loss
Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tindak Pidana Korupsi Novandi Dwi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novandi Dwi Putra, Prof. Masruchin Ruba’I, S.H.,MS., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : novandidwiputra@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas mengenai disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dalam pengadilan negeri denpasar. Terdapat dua putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus yang sama. Perbedaan penerapan pasal yang dikenakan menyebabkan perbedaan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan dasar pertimbangan hakim yang mnyebabkan terjadinya disparitas dan dampak terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan pasal yang berbeda. Masing-masing hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pendapat yang berbeda dalam menguraiakan unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga timbul penjatuhan putusan yang berbeda yang menyebabkan perbedaan mengenai sanksi pidana yang diterima oleh dua pelaku dalam masing-masing putusan. Disparitas yang timbul akibat perbedaan pertimbangan hakim dalam penerapan pasal menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan hukum baik dari segi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Kata kunci :Disparitas, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.   Abstract Thus study discussed the disparity of punishment in the act of corruption in the District Court of Denpasar. There were two decisions for coruption which imposed different sanction for two similar cases. The difference in the implementation of imposition of article triggered different sanctions imposed. Thus, the research problems formulated were related to the basic consideration of the judge whichleads to disparity and the impact of disparity of judge’s decision in relation to the legal objective. The results of the study show that in giving sentences, the judge’s considered different articles. Each of the judge had different opinion so that the decisions made were different as well which caused different sanctions imposed. The disparity caused by the judge’s different consideration caused the failure of objective achievement either in terms of justice, legal certainty, and legal expediency. Keywords: Disparity, decision, corruptiona act
THE CONSTRAINTS OF HANDLING CRIMINAL LAW OF FOREST DESTRUCTION CASE STUDY IN PASURUAN REGENCY (STUDY AT DEPARTMENT OF PLANTATION AND FORESTRY OF PASURUAN REGENCY AND POLSEK KEJAYAN) Ayu Yulianti Kartika Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayu Yulianti K.P, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Alfons Zakaria, SH., L.LM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penulis membahas mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Serta Polsek Kejayan untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Polsek Kejayan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan yaitu upaya aparat kepolisian dalam melakukan penanganan tindakan pembalakan liar di Kabupaten Pasuruan yaitu dengan lebih melakukan kegiatan patroli dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman terkait dengan dampak terjadinya ileggal logging. 2) Kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perusakan hutan di Kabupaten Pasuruan, yaitu kondisi geografis dan kurangnya jumlah personil yang melakukan pengawasan hutang. 3) Upaya untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana perusakan hutan dapat diketahui bahwa pemecahan permasalahan terkait dengan perusakan hutan yang dilaksanakan adalah dengan penentuan tujuan seperti terwujudnya pengamanan hutan, pemulihan tanah serta terwujudnya pelestarian hutan. Kata Kunci: Kendala Penanganan Tindak Pidana Perusahaan Hutan dan upaya pencegahan Perusakan Hutan ABSTRACT The author discusses the prevention efforts undertaken by the Department of Plantation and Forestry and Police Kejayan against the crime of forest destruction in Pasuruan. The purpose of this research are: 1) To know and analyze prevention efforts conducted by Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan toward criminal act of forest destruction in Pasuruan 2) To know and analyze the obstacles faced by the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan in handling criminal act of forest destruction in Pasuruan 3) To know and analyze the efforts of the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayan to overcome the obstacles in dealing with the forest destruction in Pasuruan. This type of research is empirical juridical which means that in solving the problems that will be discussed are based on the rules that are employed by relating the reality that has occurred in the community. The results of the research can be shortened as follows: 1) Prevention efforts undertaken by the Plantation and Forestry Department and the Police of Kejayanto criminal act of forest destruction in Pasuruan is the efforts of police officers in handling pembalakan liar in Pasuruan by conducting more patrol and approach to the community and provide acomprehensionin related to the impact of pembalakan liar. 2) The constraints which are faced in dealing with the forest destruction in Pasuruan are; geographical conditions and the lack of personnel who oversee the debt. 3) The effort to overcome the obstacles in handling the forest destruction is that by determine the objectives such as the realization of forest security, land restoration and the realization of forest conservation. Keywords: Constraints Handling Criminal Act of Forest Companies and ThePrevention of Forest Destruction. 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS JUDI ONLINE (Studi Putusan No. 1207/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim; No. 330/Pid.B/2011/PN.Pms; No. 215/Pid.B/2014/PN.Gsk; No. 365/Pid.B/2016/Pn.Mlg; No. 831/Pid.B/2013/PN.Sda) Utari Nadya Narendraningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Utari Nadya N, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H.; Alfons Zakaria, S.H.,LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: utarinadyanarendraningtyas@gmail.com ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana segala tindakan dan perbuatan berdasarkan atas hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Semua elemen negara wajib untuk menaati hukum dari Pemerintah hingga masyarakat semuanya harus menaati hukum dan juga harus bertindak sesuai dengan hukum tak terkecuali para penegak hukum. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan disparitas putusan hakim pada kasus Judi online (Putusan No.  1207/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim; No. 330/Pid.B/2011/PN.Pms; No. 215/Pid.B/2014/PN.Gsk; No. 365/Pid.B/2016/Pn.Mlg; No. 831/Pid.B/2013/PN.Sda). Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus judi online dan dalam persidangan terdapat perbedaan atau disparitas yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan pidana kepada pelaku. Disparitas ini yang membuat masyarakat tidak mempercayai sistem peradilan Indonesia karena dianggap tidak dapat adil kepada pelaku. Namun hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan, faktor faktor yang mempengaruhinya seperti dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas memilih Pasal mana yang akan digunakan, keyakinan hakim juga dapat menjadi pertimbangan untuk memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, lalu jumlah uang yang digunakan, frekuensi waktu, usia, dan pekerjaan pelaku dapat menjadi alasan mengapa bisa terjadi disparitas dengan kasus yang memiliki banyak persamaan dari segi perbuatan, cara melakukan, rentan usia pelaku dan motivasi pelaku. Namun dalam faktanya hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur terkandung dalam setiap Pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, dari keterangan sksi. Kata kunci: Alasan Terjadinya Disparitas   ABSTRACT Indonesia is a legal state where all actions must be based on law as what is contained in Article 1 paragraph (3) of Basic Constitution of the Republic of Indonesia 1945. All elements of state are obliged to obey the law formulated by government. Censequently, citizents, inlcuding law enforcers, have to obey the law and act accordingly. This study discussed issues on disparity of judge’s decision on the case of online gambling (Putusan No.  1207/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim; No. 330/Pid.B/2011/PN.Pms; No. 215/Pid.B/2014/PN.Gsk; No. 365/Pid.B/2016/Pn.Mlg; No. 831/Pid.B/2013/PN.Sda). This study was conducted in response to big number of online gambling cases and that there was disparity or difference in judge’s decision imposed to the perpetrator. The disparity made the the citizens lose their trust to the legal system in Indonesia because it did not treat the perpetrators equally. In making decisions, judge’s had their own considerations. The factors affecting tthe decision were: alternative indictment which allowed judges to decide on which article to use, judge’s belief that could be taken into account in making indictment. Then the amount of money spent, frequency of time, age and the profession of the perpetrators could be the reasons for the disparity to happen for the cases with similarities in tems of deed/ action, mthod of doin, age, and motivation of the perpetrators. In reality, judges also considered elements contained in each article that was charged by the public prosecutor and witness’ information. Keywords: the reasons for disparity
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN (Studi Di Universitas Brawijaya Malang) Faisal Fadhli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Fadhli, Lutfi Effendi, SH., M. Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : faisalfadhli1991@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini untuk mengetahui pentingnya sebuah lembaga kearsipan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Brawijaya Malang, utamanya mengenai implementasi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dimana menurut pasal tersebut semua perguruan tinggi diharuskan membentuk dan memiliki lembaga kearsipan yang memiliki tugas untuk mengelola arsip-arsip penting, melindunginya sedemikian rupa dan menjaga keberlangsungan arsip-arsip tersebut di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan pedoman dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan yang diteliti dan ditemukan oleh penulis bahwa Universitas Brawijaya Malang belum membentuk lembaga arsip perguruan tinggi menurut ketentuan yang sudah diwajibkan dalam undang-undang kearsipan. Universitas Brawijaya Malang masih perlu berbagai upaya untuk mewujudkannya sesegera mungkin karena hal tersebut sudah terbilang mendesak untuk dilakukan agar tidak menimbulkan masalah karena belum adanya lembaga arsip perguruan tinggi di Universitas Brawijaya Malang. Lembaga kearsipan sangat diperlukan guna menunjang tata kelola kearsipan dan sistem kearsipan yang baik. Keberadaannya yang begitu penting karena menyangkut terjaminnya penyimpanan seluruh arsip-arsip perguruan tinggi. Universitas Brawijaya sendiri dalam kenyataannya memiliki sejumlah kendala-kendala yang mengakibatkan belum dibentuknya lembaga arsip perguruan tinggi tersebut. Seluruh kendala yang sedang dihadapi tentunya memerlukan solusi yang tepat dan hal itu diperlukan koordinasi dari seluruh pihak terkait dan kesadaran penuh tentang arti pentingnya kearsipan di Universitas Brawijaya Malang. Kata kunci: implementasi, kearsipan, lembaga arsip perguruan tinggi Universitas Brawijaya Malang. ABSTRACT This study aimed at investigating the importance of archives department in a university especially in Universitas Brawijaya Malang related to the implementation of article 27 paragraph (2) of Law number 43 year 2009 about archives. According to that article, all universities must establish and have archives institution to manage, protect, and maintain the sustainability of important archives in Universitas Brawijaya Malang based on the applicable guideline and law. However based on the findings of the study, Universitas Brawijaya has not established archive institution as provisioned in the law. Universitas Brawijaya still needs to do several efforts to do it as son as possible as it is urgent to do in order to prevent issues from raising due to the absence of archives department in Universitas Brawijaya Malang. Archives department is needed to support the management of archives and good archive system. Its presence is so important because it related with the assurance of archive storage in universities. Universitas Brawijaya has several problems so that archives department is not yet established. All of the problems need the appropriate solutions and coordination from all related parties and awareness on the importance of archives in Universitas Brawijaya Malang. Keywords: implementation, archives, archives department of Universitas Brawijaya Malang.
MAKNA KETERWAKILAN WARGA NEGARA DALAM PENGATURAN GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 118/PDT.G/LH/2016/PN PLK) Ivan Drago
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Drago, Dr. Rachmad Safa’at, S.H.M.Si., Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H.M.H.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Keberadaan Citizen Lawsuit telah memberikan warna baru bagi penegakan hukum di Indonesia, terlebih hukum lingkungan. Gugatan yang dilakukan oleh warga negara ini memiliki karakter yang agak berbeda dengan gugatan perdata biasa, dimana dalam Citizen Lawsuit, penggugat tidak diharuskan memiliki kepentingan, manakala mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Objek yang digugat dalam gugatan ini adalah perbuatan pemerintah yang melawan hukum. Karena objek gugatannya adalah perbuatan pemerintah, maka Citizen Lawsuit masuk dalam lingkup hukum acara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal Asas Tiada Gugatan Tanpa Kepentingan, kepentingan disini bukanlah asal kepentingan, Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menafsirkan kepentingan ini sebagai kepentingan yang Riil dan Langsung. Riil berarti Penggugat secara nyata telah atau sedang mengalami kerugian, Langsung berarti ada hubungan antara kerugian yang diterima penggugat dengan perbuatan yang dilakukan tergugat. Namun sejak Citizen Lawsuit diakui dan eksis maka makna “Kepentingan” dalam Asas Tiada Gugatan Tanpa Kepentingan menjadi kabur. Implikasi kekaburan makna “Kepentingan” ini berpotensi menimbulkan kerancuan penyelenggaraan Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, kekaburan makna “Kepentingan” ini harus segera dipecahkan, sehingga kerancuan dalam menjalankan Hukum Acara Perdata tidak akan terjadi, serta kepasian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat terwujud. Kata Kunci : Gugatan Warga Negara, Kerugian, Penggugat, Kuasa   ABSTRACT The existence of Citizen Lawsuit has given a new color for law enforcement in Indonesia, especially environmental law. The lawsuit perpetrated by citizens has a slightly different character from ordinary civil lawsuits, where in Citizen Lawsuit, the plaintiff is not required to have an interest, when filing a lawsuit against the Court. The object sued in this lawsuit is the unlawful act of the government. Since the object of the lawsuit is the act of the government, the Citizen Lawsuit is included in the scope of civil procedure law. In the Civil Procedure Law known Asas No Claim Without Interest, interest here is not of interest, Sudikno Mertokusumo further interpret this interest as Real and Direct interests. Real means that the Plaintiff has actually or is experiencing a loss, Directly means there is a relationship between the losses the plaintiff receives and the actions of the defendant. But since Citizen Lawsuit acknowledged and existed then the meaning of "Interests" in No Claim Principle Without Interest became blurred. The implications of the vagueness of the meaning of this "Interest" have the potential to cause confusion in the implementation of the Civil Procedure Code. Therefore, the obscurity of the meaning of this "Interest" must be resolved immediately, so that confusion in carrying out the Civil Procedure Code will not happen, and the interest in the settlement of environmental disputes can be realized. Keywords: Citizen Lawsuit, Loses, Plaintiffs
IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Studi di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi DKI Jakarta) Yesaya Yoga Sangaji Rahardianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yesaya Yoga S.R., Agus Yulianto, SH.,M.Hum., Lutfi Effendi, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Yesaya­­­_betta@yahoo.com  Abstrak Penelitian ini membahas implementasi Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi DKI Jakarta. Pokok bahasan penelitian ini adalah tentang tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan BPK pada Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan BPK, hal tersebut memiliki indikasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, sebagai hasil dari tugas dan kewenangan itu sendiri. Kata kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Abstract Research discussed on the implementation od article 9 paragraph (1) letter a of law number 15 year 2006 about financial investigation bureau (a study in branch office of Financial Investigation Bureau of the Republic Indonesia (FIB-RI) of Jakarta Province). Subject of research is about the and authority of Financial Investigation Bureau here in after referred to with BPK ( Indonesian language ) on Branch Office Financial Investigation Bureau of Republi Indonesia (FIB-RI) of Jakarta Province. With respect to the tasks and the authority, having an indication of the result or examination report (LHP) published by branch office of Financial Investigation Bureau of the Republic Indonesia (FIB-RI) of Jakarta Province) , as a result of duties and the authority. Keywords : Financial Investigation Bureau, Branch Office of Financial Investigation Bureau of the Republic Indonesia (FIB-RI) of Jakarta Province, Result or Examination report
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PENGELOLAAN DANA INVESTASI REAL ESTATE (DIRE) SYARIAH OLEH MANAJER INVESTASI DALAM PASAR MODAL SYARIAH Rania Rafika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rania Rafika,Sihabudin,Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail : raniarafika01@yahoo.com ABSTRAKPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengatur mengenai ketentuan produk DIRE yang berbasis Syariah. Produk DIRE Syariah dikelola oleh Manajer Investasi dan dilakukan penitipan kolektif oleh Bank Kustodian. Pada POJK No.30/POJK.04/2016 terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan perdagangan Aset Yang Berkaitan dengan Real Estate. Pilihan lain selain berinvestasi di sektor Real Estate langsung,DIRE Syariah juga menawarkan untuk perdagangan di bursa dengan alternatif Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 menjelaskan bahwa Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate merupakan efek dari Perusahaan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek dan/atau diterbitkan oleh Perusahaan Real Estate. Mekanisme perdagangan DIRE Syariah di Bursa Efek Syariah harus memiliki dasar hukum yang jelas tidak hanya berlandaskan peraturan konvensional lalu diintrepretasikan k konsep syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif.Kata Kunci : Kekosongan Hukum,Dana Investasi Real Estate Syariah,Manajer Investasi,Aset Yang Berkaitan dengan Real Estate,Pasar Modal Syariah. ABSTRACT Regulation of the Financial Services Authority Number 30 / POJK.04 / 2016 concerning Real Estate Investment Fund (DIRE) Sharia in the Form of Collective Investment Contract stipulates the provisions of DIRE products based on Sharia. Management carried out by the system of transfer of power from Investor to Investment Manager for the benefit of DIRE Syariah funds. At POJK No.30 / POJK.04 / 2016 there is a legal vacuum regarding the trading arrangements of Real Estate-related Assets. Another option in addition to investing in the Real Estate sector directly, DIRE Syariah also offers to trade on the exchange with alternative Assets Relating to Real Estate. Based on the Decree of the Financial Services Authority Number 30 / POJK.04 / 2016 explains that Assets Relating to Real Estate are Securities of Real Estate Companies listed on the Stock Exchange and / or issued by Real Estate Companies. The trade mechanism of DIRE Syariah in Sharia Stock Exchange must have clear legal basis not only based on conventional regulation and then interpreted syariah concepts. This research is a type of normative research by using approach of legislation and comparative approach.Keywords: Legal Vacancy, Sharia Real Estate Investment Fund, Investment Manager, Asset Relating to Real Estate, Shariah Capital Market 
Perlindungan Hak Cipta Film Atas Tindakan Pengkomunikasia Film Yang Dilakukan Oleh Situs Penyedia Jasa Unduhan Gabriela Maharani Meliala
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gabriela Meliala, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD. M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gabrielameliala@gmail.com Abstrak Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek di kehidupan manusia. Kemajuan TI mendukung perkembangan teknologi internet. Meluasnya pemakaian Internet juga berimbas pada pelanggaran Hak Cipta Film di jaringan internet. Hak cipta adalah hak yang didapatkan oleh pencipta, yang bersifat eksklusif dan timbul secara otomatis pada saat ciptaan tersebut dideklarasikan atau diumumkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan eksklusif dalam pengertian tersebut adalah hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggandakan, dan menyebarkan ciptaan tersebut secara eksklusif hanya dimiliki oleh pencipta saja. Namun masalah muncul ketika adanya situs di Internet yang melakukan tindakan pengkomunikasian tanpa izin terhadap film. Salah satu tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Hal ini sangat merugikan pencipta yang seharusnya menerima pembayaran atas pemanfaatan hak cipta tersebut dan juga meresahkan para pencipta karena dianggap tidak menghargai hasil jerih payah berfikir, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Tindakan pengkomunikasian ini juga dirasa merugikan negara karena seharusnya negara dapat menerima pajak atas penjualan film tersebut. Karena pelanggaran ini dirasa semakin menghawatirkan, sehingga di butuhkan perlindungan hukum atas Hak Cipta agar dapat melindungi pihak yang dirugikan atas tindakan pengkomunikasian tanpa izin yang dilakukan oleh situs penyedia jasa unduhan tersebut. Kata kunci : Internet, Hak Cipta, Pengkomunikasian. Abstract The rapid development of Information Technology (IT) has now made available many conveniences in people’s lives. The progress of IT has supported the development of the Internet. The expanding use of the Internet has also affected the copyright infringement of films on the Internet. Copyright is a right that is obtained by creators that is exclusive and automatically generated when a creation is declared or announced in a real form without reduction of limits as stipulated by applicable laws. What is meant by “exclusive” is the right to announce, duplicate, copy, and spread the creation, which is only owned by the creator. The problem occurs when web sites on the Internet commit acts of communicating films without permission. One of the goals of these actions is to utilize the economic rights to the creation. This very much causes losses to the creator, who should be paid for utilizing the copyright, and also disturbs them because it is considered inappreciative of their hard work, energy, and high costs. These acts of communication are also perceived to cause losses to the state because the state should have received taxes on the sale of the film. Because these violations are perceived to be worrying, copyright protection is needed to protect disadvantaged parties over acts of communication that are committed by the download web site without permission. Keywords: Internet, copyright, communication 

Page 312 of 563 | Total Record : 5629

 310   311   312   313   314 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue