cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 311   312   313   314   315 
SIFAT EKSEKUTORIAL PADA NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Kajian Yuridis pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan) Mohammad Surya Trias Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Surya Trias Wijaya, Dr. A.Rachmad Budiono, SH., M.Hum, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: triaswijaya1@gmail.com ABSTRAK Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dianggap fleksibel oleh perusahaan dan pengusaha ternyata menjadi momok yang mengerikan bagi pekerja/buruh. Karena didalam kenyataannya perusahaan sering tidak memenuhi ketentuan peraturan didalam memberikan perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga banyak pekerja/buruh yang dirugikan hak – hak dasarnya. Frasa demi hukum yang diatur didalam ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait konsekuensi bagi perusahaan yang tidak memenuhi syarat – syarat perjanjian kerja waktu tertentu pada tahun 2014 di uji di Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan perubahan status para pekerja/buruh yang persyaratan perjanjian kerja waktu tertentunya dilanggar, sehingga kemudian menimbulkan norma baru didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dan juga melahirkan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai ketentuan prosedur pelaksanaan perubahan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Frasa demi hukum yang seharusnya di artikan menghasilkan hukum otomatis atau sifat eksekutorial ternyata didalam pelaksanaanya harus menggunakan prosedur atau tahapan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut menyebabkan kekaburan hukum didalam kalangan masyarakat pragmatis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kata Kunci: Sifat eksekutorial, UU Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja waktu tertentu.  ABSTRACT Fixed appointment agreement that is considered flexible by company and businessmen becomes the fear of workers/labors because in reality company often fails to obey the rules so that the rights of workers/labors are violated.  The phrse for the sake of law regulated on Article 59 paragraph (7) of Law number 13 year 2003 about Employment related to the consequences for companies which did not fullfil fix appointment work agreement requirements in 2014 was tasted in Constitutional Court related to the implementation of status amandement of workers/labors whose requirements of fixed appointment work agreement were violated. It then resulted in new norm in the decree of Contitutional Court number 7/PUU-XII.2014 and Minister Regulation number 33 year 2016 about the Procedures of Employment Supervision as the porvision of procedures of status amandement from fixed appointment work agreement (FTC) to temporary appointment work agreement. The phrase for the sake of law that was supposed to be interpreted as producing automatic law or executorial in its implementation had to use procedures or stages so that it caused legal vagueness in pragmatic society. This study was normative using statute approach. Keywords: executorial nature, Law of Employment, Fixed-term contract
PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API TERKAIT PEMBERIAN SANKSI KEPADA MASYARAKAT SIPIL DALAM HAL PENYALAHGUNAAN SENJATA API BELA DIRI (STUDI KASUS POLDA METRO JAYA JAKARTA) Erita Sekar Ardianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erita Sekar Ardianti Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum, Agus Yulianto,S.H.,M.Hum theresiaeritasekar@gmail.com   Abstrak Senjata api yang digunakan seperti pelaku aksi perampokan, terorisme, sudah tentu senjata api illegal. Disebut illegal karena izin untuk menggunakan atau memiliki senjata api telah dihentikan sejak tahun 2005, dan Senjata api bela diri yang beredar di masyarakat ditarik dan digudangkan . Pada tahun 2006 kemudian diperbolehkan lagi untuk mengurus perizinan senjata api, tetapi  yang diperbolehkan hanya untuk memperpanjang masa izin penggunaan  dan kepemilikan senjata api bela diri bagi mereka yang telah mengantongi izin, bukan untuk memperoleh izin  penggunaan senjata api bela diri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini para warga sipil yang akan diberi izin memiliki senjata api dari pihak berwenang hendaknyadibekali pengetahuan hukum secara memadai. Disamping itu, hasil psiko test seorang psikolog harus benar-benar menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api orang yang bersangkutan tidak mungkin akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Kata Kunci : Senjata Api, Penyalahgunaan, Bela Diri Abstract Firearms were used as perpetrators of the robbery, terrorism, illegal firearms course. Called illegal because permission to use or possess a firearm has been suspended since 2005, and Firearms martial circulating in the community and digudangkan withdrawn. In 2006, then allowed again to manage licensing of firearms, but are allowed only to extend the license of use and possession of firearms martial for those who have a permit, not to get permission to use self-defense firearms. This research uses empirical research. The results of this study the civilians who will be given a firearms license from the authorities hendaknyadibekali adequate legal knowledge. In addition, the results of psycho test a psychologist should really show that possession of firearms the person concerned is not likely to endanger himself or others. Keywords: Firearms, Abuse, Martial
PEMBATASAN DAN PENGATURAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN (Studi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) Moh Rifki Matorifaldi Hasan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moh Rifki Matorifaldi Hasan, Lutfi Efendi, Herlin Wijayati. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Email : rifki.faldi@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembatasan dan Pengaturan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Toko Modern (studi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang), didalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memuat mengenai kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengenai perlindungan Pasar Tradisional dengan fokus utama yakni pembatasan dan pengaturan jarak antara Pasar Tradisional dan Toko Modern, sebagaimana tercantum didalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini di buat untuk menjaga eksistensi dari Pasar Tradisional meski pada era globalisasi ini banyak bermunculan Toko Modern yang berada disekitar Pasar Tradisional terutama di Pasar Tumpang sebagai salah satu Pasar Tradisional di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung dilapangan untuk memperoleh data mengenai realitas pembatasan dan Pengaturan Jarak antara pasar tradisional dan toko modern. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa realitas Pembatasan dan Pengaturan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Toko Modern (Studi di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) sesuai dalam pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak berjalan efektif dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti berdirinya toko modern sebelum Perda diundangkan, kurang sinerginya dinas terkait pemberian rekomendasi izin berdirinya toko modern terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kabupaten Malang untuk mengawasi pendirian Toko Modern, kurangnya pengetahuan dari masyarakat selaku pemohon izin. Kata Kunci: Realitas, Pembatasan dan Pengaturan Jarak, Pasar Tradisional dan Toko Modern Abstract This study aimed at investigating the implementation of Limitation and Arrangement of Distance between Traditional Markets and Modern Stores ( a study in Tumpang District in Malang Regency). Article 4 of Malang Regional Regulation number 3 year 2013 about Protection and Empowerment of Traditional Market and the Arrangament and Control of Shopping Centres and Modern Shopswhich contain the obligations of Malang Government on the protection of Traditional Market with the focus being on the limitation and arrangement of distance between traditional markets and Modern stores as contained in article 15 of Malang Regional Regulation number 3 year 2012 about protection and empowerment of traditional market and also arrangement and control of shopping centres and modern stores. This regulation was made to maintain the existence of traditional market as the response to emergence of modern stores near traditional market in this globalization era especially in Tumpang traditionnal market as one of traditional markets inTumpang District of Malang Regency. This study was empirical juridical research with sociological juridical method which was directly done on the field to gain data about the reality of limitation and arrangement of distance between traditional markets and modern stores. The results of the study show that the limitation and arrangement of distance between traditional market and modern stores ( a study in Tumpang district of Malang regency) as contained in article 15 of Malang Regional Regulation number 3 year 2012 about protection and empowerment of traditional market and the Arrangement and control of shopping centres and modern stores has not been effectively implemented due to some inhibiting factors such as the modern stores had been constructed before the regulation was issued, lack of synergy among related departments regarding the issuance of permits of modern stores from the Department of Industry and Traditional Market Trade in Malang regency to supervise the establishment of modern stores, and community’s lack of knowledge as the permit applicant. Keywords: reality, limitation and arrangement of distance, Traditional Market and modern stores 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU – XIII/2015 TERHADAP PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA MASA PENANGGUHAN Tya Ardatha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Tya Ardatha, Prof.Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH., MH., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT Haryono 169 Malang Email: ardathatya@gmail.com   ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 mengenai yudicial riview terkait dengan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yang tidak mewajibkan perusahaan  upah minimum yang berlaku pada saaat penangguhan ini pada akhirnya digunakan perusahaan sebagai tameng untuk tidak membayarkan sisa upah yang belum terbayarkan pada saat penangguhan upah yang seharusnya merupakan upah terhutang. Di dalam putusan mahkamah kontitusi nomor 72/PUU-XII/2015, permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk dapat dibayarkan sisa upah yang belum terbayarkan oleh perusahaan pada saat penangguhan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi. Tetapi ada masalah lain terkait dengan upah yang belum tercover. Salah satunya adalah mengenai pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh menjadi terabaikan. Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan harus dipenuhi pembayarannya pada setiap bulannya oleh pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh dari prosentase upah yang telah dibayarkan. Tujuannya dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah di dalam pembuatan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada masa penangguhan. Kata Kunci: upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, penangguhan upah ABSTRACT Constututional Court Decree number 72/PUU-XIII/2015 about judicial riview related to article 90 paragraph (2) of Law number 13 year 2003 about employment that constradicts article 28 D paragraph (2) of Basic Constitutional of the Republic of Indonesia 1945. The provision which obliged companies to obey the minimum wage on suspension period was used by companies as the aliby for not paying the remaining wages during the wage suspension that was supposed to be wages owed. In the decree of Constitutional Court number 72/PUU-XIII/2015, the application submitted by the applicant for the remaining wages to be paid to was granted by the Constitusinal Court. However, there were issues concerning wages that was not covered. One of them was theneglected payment of social security for employment that was the responsibility of both the employer and employees. The payment of social security for employement must be paid by the the employer from the percentage of wage paid. This study aimed at providing suggestion for government in the formulation or renewal of legislation related to the issue of social security for employment payment during suspension period. Keywords : minimum wage, social security for employment, wage suspension
EFEKTIVITAS PASAL 52 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG SYARAT-SYARAT PENERBITAN AKTA KELAHIRAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tyatara Wellnadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tyatara Wellnadi, Agus Yulianto, SH.,MH., Lutfi Effendi, SH.,MHum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: tyatarawellnadi@gmail.com  Abstrak Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumpa Timur terdapat suatu fenomena menarik untuk dibahas yaitu penerbitan surat akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah dilakukan oleh Dispendukcapil tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Syarat-syarat Penerbitan Akta Kelahiran. Permasalahan yang akan dibahas yaitu efektivitas pelaksanaan pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan upaya yang dilakukan oleh Dispendukcapil agar penerbitan akta kelahiran di Kecamatan Waingapu berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang digunakan untuk menelaah keefektivan penerbitan akta kelahiran di Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang syarat-syarat penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dikatakan tidak berjalan efektif. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Peraturan Presiden, Catatan Sipil, Akta Kelahiran. AbstractWaingapu subdistrict, East Sumba district there is an interesting phenomenon to be discussed that is the establishment of the certificate of birth published by Population and Civil Registration Agency (Dispendukcapil). The requirement and the procedure of registration that had been done by Dispendukcapil is not accordance with the article 52 paragraph 1 the Presidential Regulation of Republic Indonesia number 52 year 2008 about the requirements of establishment of birth certificate. The problem that will be discussed is the effectivity of implementation of article 52 paragraph 1 the presidential regulation number 25 year 2008 and the effort that will be done by Dispendukcapil in order that the establishment of birth certificate in Waingapu subdistrict can run effectively. This research uses empirical juridical method that is used to study the effectivity of the establishment of birth certificate in Waingapu subdistrict East Sumba district that is not in line with the rule that is implemented. Based on the research that had been done, it can be concluded that in the implementation of the article 52 paragraph 1 the Presidential Regulation Number 25 Year 2008 about requirements of establishment of the birth certificate by Population and Civil Registration Agency of Waingapu subdistrict East Sumba district cannot run effectively. (Keywords : Effectivity of Law, Presidential Regulation, Civil Registration, Birth Certificate)
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Uni Eropa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ele Dina Uli Simbolon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dina Uli Simbolon, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M. Zairul Alam SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya simbolondinauli@gmail.com ABSTRAKKeamanan dalam melakukan pertukaran informasi dalam e-commerce menjadi hal yang amat penting dan membutuhkan perhatian khusus pada era siber saat ini. Metode kriptografi melalui tanda tangan elektronik yang ditunjang dengan sertifikat elektronik dipercaya sebagai solusi untuk menjamin keamanan informasi elektronik dalam e-commerce. Sertifikat elektronik diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (PSE) dan dalam kaitannya dengan isu keamanan e-commerce, badan ini memegang peranan yang sangat penting. Namun di Indonesia, peningkatan penggunaan e-commerce tidak dilengkapi dengan pengaturan yang maksimal, khususnya terkait dengan PSE yang mempunyai peran dalam mengamankan informasi elektronik yang dipertukarkan. Di Indonesia, pengaturan terkait PSE masih sangat minim bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di negara lain seperti Uni Eropa. Minimnya pengaturan ini juga tidak sejalan dengan keadaan infrastruktur yang telah terwujud, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan inkonsistensi dengan asas kepastian hukum, serta ketidaksinkronan antara pelaksanaan dengan pengaturan yang ada. Berdasarkan pemikiran-pemikiran ini, peneliti ingin meneliti terkait perbandingan pengaturan penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil perbandingan yang didapat bisa dijadikan sumbangan pemikiran dalam merevisi maupun mengadopsi pengaturan terkait PSE di Indonesia. Sebagaimana yang menjadi manfaat dari perbandingan hukum yakni dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kata Kunci: Keamanan Informasi, Sertifikat Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Perbandingan hukum. ABSTRACTThe security in exchanging data in e-commerce becomes an important issue and requires special attention in this cyber era. Cryptography method through electronic signature is believed to offer solution to guarantee the safety of electronic information in e-commerce. Electronic certificate is issued by the Electronic Certification Administrator (ECA) and in terms of the issue of e-commerce security, this board plays a very important role. Yet in Indonesia, the increase of e-commerce use is not accompanied by maximum regulation especially the one related with ECA which plays a role in securing electronic information exchanged. The regulation related to ECA in Indonesia is very minimum compared to that in European Union countries. This is not in line with the condition of available infrastructure so that there is fear that it will trigger inconsistency in legal certainty and incompatibility between the implementation and the existing regulation. Departing from those issue, this study aimed at investigating the comparison of the provision of electronic certification administrator in Indonesia. It was expected that the comparison could give contribution in revising or adopting the provision related with ECA in Indonesia. The benefit obtained from legal comparison was that it could provide consideration on what legal factors needed to be developed or omitted gradually for the sake of the integrity of the society especially in society with plurality like Indonesia. Keywords: Information Security, Electronic Certificate, Electronic Certification Administrator, Legal Comparison. 
PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan) Primadiansyah Ridha Novrizal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Primadiansyah Ridha Novrizal, Lutfi Effendi S.H., M.Hum, Agus Yulianto S.H., MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rizaldensmore@gmail.com Abstrak Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap masih belum berjalan secara efektif dan efisien karena hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu Sumberdaya Manusia yang masih rendah, regulasi yang masih belum mengatur tentang suatu komponen biaya perjalanan dinas, dalam peraturan masih belum mengatur pengawasan tentang anggaran biaya perjalanan dinas dikarenakan dalam peraturan tersebut pengendalian internal terhadap perjalanan dinas dilaksanakan oleh kepala suatu SKPD tersebut, serta menganggap remeh atas peraturan yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu budaya dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa anggaran perjalanan dinas rawan terjadi penyimpangan jika tidak ada regulasi yang mengatur tentang biaya suatu komponen perjalanan dinas. Kata Kunci : Peraturan Bupati Lamongan, Perjalanan Dinas, Anggaran Perjalanan Dinas  ABSTRACT The implementation of article 3 of Lamongan Regent’s Regulation number 27 year 2012 about official trip for officials, civil servants, and temporary employees has not been effectively implementeD and is not efficient due to low quality of human resource, the regulation that does not regulate components of budget for official trip, that the regulation does not regulate the supervision on budget for official trip because the internal control on official trip is done by the head of SKPD, and that regulation is underestimated so it becomes habit in society. This study aimed at investigating the implementation of article 3 of Lamongan Regent’s Regulation number 27 year 2012 about official trip for officials, civil servant, and temporary employees in the government of Lamongan Regency. The research method employed was empirical law using sociological juridical approach. The results of the study show that there is risk of misuse of official trip budget if there is no regulation on the budget for a component of official trip. Keywords: Lamongan Regent’s Regulation, Official Trip, Official Trip Budget
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAPAT AMICUS CURIAE PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan MA Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010) Falevi Oktoreza Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Falevi Oktoreza, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: oktoreza1992@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap pendapat Amicus Curiae pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait putusan MA Nomor 822 K/Pid.Sus/2010 pada kasus Prita Mulyasari. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan Amicus Curiae dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui apa dasar pendapat Amicus Curiae dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan MA Nomor 822 K/Pi.Sus/2010. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa hukum terhadap pendapat Amicus Curiae di peradilan Indonesia dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait kasus Prita Mulyasari. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan pendekatan Perundangan-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini serta pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah terjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia supaya hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Aturan hukum tidak bersifat abadi. Aturan hukum yang kurang tepat harus segera diubah. Perubahan aturan hukum dapat dilakukan melalui wetgever atau Keputusan Hakim. Peran Hakim dalam pembentukan hukum sangat dibutuhkan untuk menerapkan asas non liquet. Dibutuhkan suatu keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada. Praktek Amicus Curiae meskipun lazimnya digunakan dalam negara yang menggunakan sistem hukum Common Law namun bukan berarti praktek ini tidak pernah dipraktekkan di Indonesia. Berdasarkan analisis putusan yang penulis lakukan selama penelitian, dalam kasus Prita Mulyasari keberadaan Amicus Curiae tetap dijadikan pertimbangan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan kewajiban Hakim yaitu menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kewenangan Hakim dalam melakukan penafsiran hukum juga menjadi dasar bagi Hakim dalam mempertimbangkan Amicus Curiae sebagai salah satu bahan untuk membuat terang suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ingin diterapkan pada suatu perkara. Kata Kunci: Amicus Curiae, Kewenangan Hakim, Keadilan. Abstract This research aims to identify and analyze against the opinion of Amicus Curiae on the proof of criminal defamation related to the decision of MA number 822K/Pid.Sus/2010 Prita Mulyasari’s case. Methods of research in this research is juridical normative research, is conducting research to know the position of Amicus Curiae in the proof of criminal defamation and to find out what base of opinion Amicus Curiae be considered by judge in imposing decision of MA Number 822 K / Pi.Sus / 2010. The problem discussed in this research is how the legal analysis of Amicus Curiae's opinion in Indonesian judiciary in the proof of criminal defamation related case of Prita Mulyasari. This research using 2 different approaches, legislation and case approaches using regulation are the focus point of this research and case approach is used to examine cases relating to issues faced by court decisions and having permanent legal force The results of this research that the law is made for the benefit of human kind to live a prosperous based on a sense of justice. The rule of law is not eternal. Incorrect legal rules should be changed immediately. Changes to the rule of law can be done through wetgever or Judge's decision. The role of Judges in the formation of laws is necessary to apply non-liquet principles.  It takes courage to make decisions that may not be in accordance with the existing rule of law. The practice of Amicus Curiae, although commonly used in countries that use the common law law system, does not mean this practice has never been practiced in Indonesia. Based on the analysis of the decision that the author did during the study, in the case of Prita Mulyasari the existence of Amicus Curiae is still taken into consideration by the Judge. This is in accordance with the duties of the Judge that is exploring the values ​​of justice in society. The judge's authority in interpreting the law also provides the basis for the Judge to consider Amicus Curiae as one of the materials to explain the provisions of the act to be applied to a case. Key Words: Amicus Curiae, The Autority Of The Judge, Justice.
Optimalisasi Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kris Bimantara Amrullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kris Bimantara Amrullah, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bimanus219@gmail.com ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Pasal 36 No 12 Tentang Pajak Daerah. Di Kabupaten Madiun sendiri masih banyak reklame-reklame liar yang terpampang di pinggir jalan. Dengan banyaknya reklame liar seperti spanduk dan lain-lain, pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah mencari objek-objek baru yang dapat dijadikan pajak reklame. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama Optimalisasi Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun no 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yaitu berupa yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun. Data primer berupa wawancara, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif  kualitatif Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa problematika mengenai keadaran masyarakat yang kurang dalam menerapkan wajib pajak yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun undang-undang No 12 Tahun 2010 tentang pajak daerah, serta banyaknya reklame liar yang melanggar aturan. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam adalah kurangnya sosialisasi antara Pemerintah dengan masyarakat sehingga keasadaran masyarakat Kabupaten Madiun tidak diketahui dan belum sepenuhnya diterapkan wajib pajak Kata Kunci : Hukum, Reklame, Pajak Daerah ABSTRACTRegional Regulation of Madiun Regency Article 36 No 12 About Local Taxes. In Madiun District itself there are still many wild billboards on the sidewalk. With so many wild billboards such as banners and others, the Madiun Regency government in an effort to increase local revenue to find new objects that can be used as advertisement tax. Based on the above matters, this paper raised the formulation of the first problem of Optimization of Article 36 of Regional Regulation of Madiun Regency no 12 of 2010 on Local Taxes in Efforts to Increase Local Revenue Then the writing of this paper using the method of empirical juridical with the method of sociological juridical approach. The location of the research was conducted at the Regional Income Board of Madiun Regency Government. Primary data in the form of interviews, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed by using qualitative descriptive data analysis techniques From the results of research with the above methods, the authors obtain answers to existing problems that the problematics about the lack of awareness of the public in applying the taxpayer listed in the Regional Regulations Madiun Law No. 12 of 2010 on local taxes, as well as the number of illegal billboards that violate the rules . Constraints faced by the Government of Madiun District in the lack of socialization between the Government and the community so that the community awareness Madiun unknown and not fully applied taxpayers.Keywords: Law, Advertisement, Local Tax
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PROGRAM ANTI VIRUS GUARD INTERNET SECURITY TERHADAP TINDAKAN CRACKING SOFTWARE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Asy Syam Rachmad Fajaryanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asy Syam Rachmad Fajaryanto, Dr. Bambang Winarno SH.MS*., M. Zairul Alam, SH.MH** Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaEmail:  asysyam.rachmad@gmail.com   ABSTRAK Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Antivirus AVG Internet Security yang mana merupakan karya intelektual. Namun dengan semakin berkembangnya terknologi, semakin banyak juga perbuatan-perbuatan pemanfaatan teknologi di Indonesia. Dalam Penelitian ini mengaitkan  hal  tersebut  dengan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  yaitu  salah satunya dengan melakukan cracking pada AVG Internet Securityi Trial Version (uji coba gratis) sehingga bisa menjadi AVG Internet Security Pro Version (berbayar). Tindakan cracking software yang dilakukan oleh pengguna/user pada program komputer AVG Internet Security merupakan tindakan yang illegal serta melanggar hukum. Tindakan cracking software yang dilakukan oleh pengguna/User tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta  Pasal 52  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Pasal 30 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap tindakan cracking software yang dilakukan oleh pengguna/user terhadap Hak Cipta atas program komputer AVG Internet Security Trial Version sehingga bisa berubah menjadi AVG Internet Security Pro Version adalah melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: Antivirus, Cracking, Hak Cipta. ABSTRACT Law Number 28 Year 2014 About Copyright and Law Number 11 Year 2008 About Electronic Information and Transactions regulates about AVG Internet Security Antivirus which is an intellectual work. Along with the advancement of technology, there a many actions that involve the utilization of technology in Indonesia. This study correlated that with the right over  intellectual work in which one of them was by cracking AVG Internet Security Trial Version (free trial)  that  turned  into  AVG  Internet  Security  Pro  Version  (Paid).  Cracking software that was commited by that user was a violation of the provisions of Article 9 paragraph (2) and paragraph (3) and Article 52 of Law Number 28 Year 2014 about Copyright  and article 30  paragraph (1) letter b of law number 11 Year 2008 about   Electronic Information and Transaction. The legal protection given by Law Number 28 Year 2014 about Copyright and Law Number 11 Year 2008 About Electronic Information and Transaction againts software cracking commited by user over the Copyright of AVG Internet Security Trial that was changed into AVG Internet Security Pro Version is throught preventive and represive legal protection. Keywords: Antivirus, Cracking, Copyright  

Page 313 of 563 | Total Record : 5629

 311   312   313   314   315 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue