cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 318   319   320   321   322 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK EKONOMI TERKAIT PENGUMUMAN CIPTAAN BERUPA MUSIK MELALUI RADIO Heykal Wildan Eldiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Heykal Wildan Eldiansyah, Afifah Kusumadara, Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: heykaleld@gmail.com ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai kesesuaian pasal 9 Nomor 28 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 terkait LMK dalam hal ini YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) sebagai pemungut royalti lagu yang diperdengarkan oleh radio RRI yag tidak berlaku efektif sebagaimana semestinya, karena penyaluran royalti oleh YKCI kepada pencipta lagu yang lagunya diperdengarkan oleh RRI tidak berjalan. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris sehingga memperoleh kesimpulan melalui wawancara dengan YKCI sebagai LMK dan RRI sebagai radio yang memperdengarkan musik dengan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa pembayaran royalti kepada pencipta musik yang karyanya diperdengarkan melalui radio tidak berlaku efektif karena sanksi yang diberlakukan YKCI kepada radio kurang memberikan efek jera dan juga kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang kurang menghargai karya cipta seseorang berupa musik. Kata Kunci: Yayasan Karya Cipta Indonesia, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Royalti Musik EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION ARTICLE 9 LAW NUMBER 28 YEAR 2014 CONCERNING COPYRIGHT BY YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA IN EFFORTS MEETING THE ECONOMIC RIGHTS RELATED ANNOUNCEMENT CREATION OF MUSIC INTERMEDIATE MUSIC THROUGH RADIO Heykal Wildan Eldiansyah, Afifah Kusumadara, Zairul Alam Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: heykaleld@gmail.com   ABSTRACT This article analyzes the appropriateness of article 9 No. 28 of the Copyright Act of 2014 regarding LMK in this case YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) as a royalty collector of songs played by RRI radio that is not effective as it should, due to the distribution of royalties by YKCI to the songwriter whose song was played by RRI did not work. Through the use of empirical juridical research methods to obtain conclusions through interviews with YKCI as LMK and RRI as a radio that listening to music with the relevance of Law No. 28 of 2014 About Copyright that the payment of royalties to music creators whose work is played through the radio is not effective because of sanctions which applied to the radio YKCI less deterrent effect and awareness of the community, especially the parties who do not appreciate the work of someone in the form of music. Keywords: Yayasan Karya Cipta Indonesia, Copyright, Economic Rights, Music Royalty
KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Farid Famdani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

FARID RAMDANI,Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS, Agus Yulianto SH.,MH. Indonesia pasca Reformasi pada tahun 1998, mengalami perubahan sistem pemerintahan. Termasuk yang paling terlihat yakni perubahan struktur pemerintah dari yang awalnya terpusat (sentralisasi) menuju sistem otonomi daerah (desentralisasi), Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah terbagi menjadi tiga yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ketiga asas tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga yakni mencakup dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Oleh karena dana yang dikeluarkan dari APBN ke seluruh daerah, maka perlu untuk dilakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan.  Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan pemeriksaan terhadap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga mandiri diluar pemerintah yang diharapkan dapat melakukan pengawalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang - undangan dan analisis hukum, yang didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis dengan cara deskripsi dan argumentasi. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasilnya adalah Kewenangan Pemeriksaan BPK terhadap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara khusus diatur dalam PP no. 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mengatur tentang pemeriksaan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh unit pengawas internal dan eksternal. BPK merupakan unit pengawas keuangan eksternal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23 pasal 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, yang berarti BPK merupakan lembaga yang berdiri sendiri diluar pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK disajikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang kemudian diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur/Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk kemudian ditanggapi. Dimana dalam LHP tersebut mencakup pemeriksaan BPK secara umum tentang laporan keuangan daerah, termasuk juga hasil pemeriksaan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kata Kunci : Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, pemeriksaan. AUTHORITY OF SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO INSPECTING FUND MANAGEMENT FOR DE-CONSENTRATION AND CO-ADMINISTRATION TASKS SUMMARY Farid Ramdani, State Administarive Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2016, Authority of Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia to Inspecting Fund Management for De-consentration and co-administration tasks, Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS, Agus Yulianto SH.,MH. During Post reformation taking place in 1998, Indonesia experienced the shift in goverment systems, most noticeably in the change of goverment strucutre from centralized to regional autonomy (desentralized), in wich the latter suggests that between central goverment and local goverment comprises three patterns: decentralization, de-concentration, and co-administration tasks. The inplementation of those three principles leads to consequences related to fund management. Govermental affairs wich become the authority of goverment should be funded with the Indonesia Budget (APBN) through the Ministry Budget that the fund is spent for all regional areas, closer inspection is is required to avoid any conduct of embezzlement. In terms of monitoring and inspections of the fund spent for de-concentration and co administration tasks, Supreme Audit Board of the Republik of Indonesia is concidered as an independent body apart from the goverment, and this board is expected to be able to perform the task accordingly. This research is included in the research of normative law, in wich legislation and analysis of law were considered as approaches used in the research. These aproaches are based on primary and secondary legal entities and descriptive and argumentative analysis. Based on the discussion in this research, it is implied the authority of the audit board to inspect the fund for the de-consentration and co-administartion tasks is concentration and co-administration tasks regulating de-concentration fund management audit which is done by internal and eksternal audit unit. The supreme audit Board of Indonesia Function as external audit body as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 article 23E, paragraph 1 stating ‘to investigate the management and accountability of states finance, there shall be a single Supreme Audit Body Wich shall be free and independent.’ The audit result by Supreme Audit Board is issued in the form of audit report (LHP) wich is submitted to the House of Regional Representative (DPRD) and a governor/regent/mayor in accordance with their authority to be responded. Audit Report consists of regional finance, including te audit of fund management for de-concentration and co-administration tasks. Keywords : Authority, Audit, Supreme Audit Board Fund Management for De-consentration, co-administration tasks, inspect
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIPERBERAT YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM ( ANALISIS PUTUSAN MA NO 1 K/PID/2010 ) Jupentus Perangin-Angin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jupentus Perangin-Angin, Ismail Navianto, Lucky EndrawatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail : jupentus.perangin@gmail.com  ABSTRAK Sebagaimana dalam putusan MA no 1 K/Pid/2010 dimana dalam putusan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor no 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993. Dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang terdakwa yang dalam menandatangani BAP tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. dalam hal ini terdakwa yang berprofesi sebagai sopir tukang ikan dan termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP serta dalam Jurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 k/pid/1991 tertanggal 16 september 1993 yang menyatakan bahwa jika ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dianggap tidak memenuhi syarat yang diminta oleh undang-undang. Akibatnya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Pemenuhan hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa dalam proses pemeriksaan akan sangat bermanfaat dalam hal untuk mencapai tujuan hukum. Kata Kunci : Putusan, Hak-Hak Tersangka, Bantuan Hukum. ABSTRACTAs in the decision of Supreme Court No. 1 K / Pid / 2010 which in violation violates the provisions referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 dated 16 September 1993. Where in the decision imprisonment of a defendant who in signing the BAP does not have the right to be accompanied by the Legal Counsel. in this case the defendant who works as a fishman driver and is included in the category of underprivileged people who should get legal aid as referred to in Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code and in the Supreme Court Jurisdiction of the Republic of Indonesia Number 1565 k / pid / 1991 of 16 September 1993 stating that if the provisions of Article 56 paragraph 1 are not met, then the examination is deemed not to meet the requirements required by law. The result is an unacceptable indictment. Fulfillment of rights owned by suspects or defendants in the examination process will be very useful in terms of achieving legal objectives. Keywords: Decision, Rights of Suspect, Legal Aid.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERKAIT MEREK DESKRIPTIF Alan Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alan Maulana, Afifah Kusumadara, S.H.L.LM. SJD, M. Zairul Alam S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: alanmln123@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai pengaturan merek deskriptif di Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan merek deskriptif di Negara Singapura dan Amerika. Serta untuk mengetahui faktor penunjang makna tambahan/secondary meaning pada sebuah merek deskriptif supaya merek deskriptif tersebut dapat dilindungi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), komparatif (Comparative Approach). Teknis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga memperoleh kesimpulan bahwa terkait pengaturan merek deskriptif Indonesia apabila dibandingkan dengan undang – undang merek di Singapore dan Amerika, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa suatu merek deskriptif dapat di daftarkan apabila merek tersebut memiliki secondary meaning. Kata Kunci: HAKI, Merek Deskriptif, Secondary MeaningABSTRACT This article discusses and analyzes the descriptive brand setting in Indonesia when compared to descriptive brand settings in Singapore and America. And to know the factors supporting additional meaning / secondary meaning in a descriptive brand so that descriptive brand can be protected. This study uses a type of normative juridical research using statutory approach (Statute Approach), comparative (Comparative Approach). The legal material used in this research is grammatical interpretation and systematic interpretation so that it can be concluded that related to the Indonesian brand descriptive arrangement when compared with the brand law in Singapore and America, the writer get the conclusion that a descriptive brand can be registered if the brand has secondary meaning. Keywords: Intellectual Property, Descriptive Brand, Secondary Meaning
JAMINAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN (Analisa Pasal 5 Ayat (2) Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis) Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Okta Zeruya Samdra Pandapotan Nainggolan; Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.H.; Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145 Email: zeruya94@yahoo.com   Abstrak Ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Kemudian hak asasi manusia mendapat pengaturan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Negara bertanggung jawab penuh untuk memberikan jaminan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang mendasar adalah memperoleh pendidikan. Tulisan ini hendak memberikan kajian bahwa pendidikan yang merupakan hak fundamental atau mendasar harus dijaminkan oleh pemerintah. Kota Malang sebagai dasar penulisan ini mengarah pada jaminan hak atas pendidikan terhadap anak jalanan. Anak jalanan di Kota Malang yang rata-rata berdomisili di luar Kota Malang tidak memiliki tempat tinggal tetap menyulitkan mereka untuk mendapat hak atas pendidikan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pemerintah Kota Malang memberikan jaminan hak atas pendidikan pada anak jalanan berupa peningkatan pendidikan. Kata Kunci: hak asasi manusia, pendidikan, anak jalanan Abstract Provisions concerning to human rights could be found in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, human rights need further regulations through many legislations. The State has full responsibility to give guarantee of human rights. One of the basic human rights is the right to get education. This thesis intends to give an analysis that the education as a fundamental or basic right should be guaranteed by government. Malang City as a background of this thesis aims to give a guarantee on the right to education for street children. Street children in Malang City who are generally have residence in outside of Malang City do not have permanent residence, it is difficult for them to get the educational right. Through the existence of the Local Regulation of Malang City Number 9 Year 2013 on Handling Street Children, Bummer, and Beggars, the Government of Malang City gives guarantee on the right to education for street children in the form of improvement of education. Keywords: human rights, education, street children
KEKUATAN TESTAMENT DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Diajeng Maulid Triawalsih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diajeng Maulid Triawalsih, Prof.Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: diajengmaulid@gmail.com   ABSTRAK Pembagian warisan berdasarkan testament maupun legitieme portie dalam hukum waris Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam pembagian warisan. Pentingnya dasar dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam pembagian warisan dengan melihat keberadaan pasal-pasal yang mengatur tentang testament maupun legitieme portie. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan kesesuaian pasal 875 dan pasal 914 ayat (3) KUH Perdata dengan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158/69/1979 G, Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Daftar No. 241/1979, serta Putusan Mahkamah Agung Reg.No.148/PK/Perd/1982. Yang mana pada putusan tersebut menunjukkan permasalahan yang terjadi dengan adanya perbedaan dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara.Sehingga dalam suatu persidangan mengenai waris tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan ahli waris legitimaris dapat dinafikkan ketika terdapat ahli waris testamenteir, begitupun sebaliknya. Karena pada dasarnya setiap hakim yang memutus perkara mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan suatu perkara, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti melihat bukti maupun kesesuaian dalam Hukum Acara Perdata. Kata Kunci:Testament, Legitieme Portie, Pembagian Warisan. ABSTRACT The division of inheritance based on the testament and legitime portie in the Indonesian inheritance law has been regulated in the Indonesian Civil Code. The fundamental differences and legal considerations of Judges in deciding cases, can raise legal issues if they do not have a capable legal basis in the division of inheritance matters. The importance of legal basis and legal considerations of judges that are used in the division of inheritance by looking at the existence of the articles that regulate the testament and legitime portie. This thesis raised an issue on the consistency of Article 875 and Article 914 paragraph (3) of Civil Code with the Decision Number 188/Pdt.G/2013/PN.Smg, the Decision of East Jakarta District Court No.158/69/1979 G, the Decision of Jakarta High Court No. 241/1979, and the Decision of Supreme Court Reg. No.148/PK/Perd/1982, which are in those decisions indicate problems that occur, caused by the differences of legal basic and consideration that are used by the Judges in deciding cases. Therefore, the court in the case of inheritance, it is possible that the existence of legitimate heirs can be denied when the testamentary heirs are existed and be valid in the opposite condition. It is because basically every judge who decides cases, they have their own consideration in deciding a case by looking at some factors that influence it, such as considering the evidence and consistency in the Indonesian Civil Law Procedure. Keywords: testament, legitime portie, division of inheritance.
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM PEMBERKASAN PERKARA PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Tulungagung) ANTOK HARSETO
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Antok Harseto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan Untung Suropati No. 17b, Trenggalek 66372 Indonesia e-mail : harseto1994@gmail.com   Abstraksi Pentingnya kinerja yang profesional serta hubungan dan koordinasi antara penyidikan dengan penuntutan dan perlunya adanya penyempurnaan secara administrasi terhadap proses untuk terwujudnya kelengkapan berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan belangsung dengan campur tangan penuntut umum baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peran untuk menjalin kerjasama yang baik, karena hasil penyidikan merupakan dasar bagi penyusunan surat dakwaan oleh kejaksaan. Tujuan Penulisan ini dimaksudkan: (1) Untuk mengetahui, menganalisis dan menentukan strategi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan Penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemberkasan perkara pidana di Kejaksaan Tulungagung, dan (2) untuk megetahui, menganalisis dan menentukan kendala yang di hadapi serta solusinya dalam Penerapan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pemberkasan perkara pidana di Kejaksaan Tulungagung. Berdasarkan hasil pembahasan masalah dapat disimpulkan sebagi berikut: (1) Jaksa Penuntut Umum akan selalu mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang berita acara pemeriksaannya belum lengkap dengan segera agar dapat dilengkapi oleh Penyidik guna suksesnya penuntutan di persidangan.Langkah-langkah penyelesaian perkara pidana tersebut yakni dapat dengan segera melakukan penelitian terhadap berkas perkara.Selain itu, antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan suatu perkara, terutama dalam pembuktian perkara pidana, (2) Faktor penghambat yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan sehingga menghambat proses penerapan AAUPB antara lain datang dari aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang professional, terlihat dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Hukum Acara Pidana. Selain itu dari sumber daya manusia penyidik Polri yang kurang berpendidikan sarjana hukum, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menterjemahkan petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan hukum. Hambatan dari budaya masyarakat turut mengambil andil dalam penghambat penyelesain perkara pidana. Kata Kunci: Penerapan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Perkara PidanaAbstractThe importance of professional performance as well as connection and coordination between investigation and prosecution, and the urgency of administrative improvement on the process for creating the completeness of minutes of the examination in the process of investigation with the involvement of the pblic prosecutor, using direct and indirect ways, give a contribution for creating a good cooperation , bacause the result of investigation is a foundation for compiling the bill of indectmen by the public attorney. The aim of this research are : (1) to understand ,Analyse , and determine strategies that can be done in order to optimize General principles of good governance (GPGG) on the dossier of criminal cases at tulungagung district attorney , and (2) to understand ,analyse, and determine challenges and solutions in the implementation of General Principles of good governance (GPGG) on the dossier of criminal cases at Tulungagung district attorney. According to the discussion of the problems ,it can be concluded as follows : (1) the public prosecutor will always try to complete the uncompleted minutes of the examination of criminal cases as soon as possible by the investigator in order to make succesful prosecution in the court . The step of solution on that criminal cases ,namely it should conduct research on the dossier of case as soon as possible. Furthermore , the public prosecutor and investigator should meet in the context of coordination for smoothness and succes of criminal case,especially on the evidentiary criminal case ; (2) the existence of challenges in the settlement of criminal caseson the pre-prosecution stage cause obstacles in the.Keywords: General Principles of Good Governance, Criminal Cases
PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG ( Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang) Redy Fardian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Redy Fardian, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.Hum. redredygo24@gmail.com  ABSTRAK Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Laulintas  sampai saat ini  masih terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas yang ditengarai tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal sanksi adaministratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Peraturan Daerah tersebut bahkan dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak terjadi pelanggaran andalalin yang menyebabkan kemacetan laulintas. Permasalahan penegakan sansksi inilah yang akan  dikaji dan dianalisis. Hasil pengamatan dilapangan, bahwa penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena  seharusnya pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya  sangat banyak yang bukan hanya menegakkan peraturan daerah saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin tidak optimal. Disisi lain dokumen andalalin dibuat harus melibatkan tenaga ahli yang melibatkan berbagai pihak. Keadaan inilah yang menyebabkan pengusaha/pengembang tidak mengurus dokumen andalalin. Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran andalalin adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dan upaya yang  dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrid dan terperinci didalam pengenaan sanksinya. Dan dibutuhkan  keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hokum dari Pemerintah Daerah setempat. Kata kunci : penerapan sanksi, pelanggaran andalalin ABSTRACT Since the effectiveness of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis till now, there are many buildings that could trigger the risk of traffic jam, because those buildings do not have traffic impact analysis documents. Whereas, the administrative sanction on the violations of traffic impact analysis have been strictly regulated in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010, but the progress shows that a lot of violations of traffic impact analysis which cause a lot of traffic jams. Therefore, this problem concerning to the enforcement of sanction will be examined and analyzed. Based on the examination in the field that the implementation of administrative sanction in Article 11 Paragraph (2) of the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis could not be implemented optimally, because the construction should be built after the issuance of building construction permit. However, the fact shows that the construction is being built in the same time when they waited the issuance of building construction permit. It is a proof that lack of coordination existed among institutions. On the other hand, the number of personnel is limited in Civil Service Police Unit, whereas the obligations that become their responsibilities is a lot which is not only the enforcement of local regulation. Therefore, controlling and measuring on the violation of traffic impact analysis is not optimal. Furthermore, traffic impact analysis documents should be made by collaborating with experts which engage many stakeholders. Thus, this condition caused the industrialist or developer did not obtain traffic impact analysis documents. The existing obstacles concerning to the implementation of sanction in handling of violations of traffic impact analysis, namely obstacles with internal and external characteristics. The efforts that should be done, namely the urgency to do amendment on the Local Regulation of Malang City Number 7 Year 2010 on Traffic Impact Analysis, especially related to the implementation of sanction, it should be more concrete and detail on the enforcement of sanctions. Furthermore, it is needed courage and participation from the society to report to Local Government if there is indication of violations on the traffic impact analysis around their residents or other places. The informer will get legal protection from the local government. Keywords: implementation of sanction, violation of traffic impact analysis
IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Farisca Eka Rosalina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farisca Eka Rosalina Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Dr. Suwandi, S.H., M.H. Email: Zharisca@najah.com  ABSTRAK Hadirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah kejelasan terkait peraturan tentang status BMT  sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT dibawah naungan LKM dan jika berbentuk badan hukum koperasi maka bukan termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM namun merupakan koperasi syariah dengan bentuk tersendiri (LKM) dibawah naungan OJK. Perubahan bentuk badan hukum Baitul Maal Wa Tamwil menjadi Bank jika kegiatan usahanya melebihi 1 wilayah kabupaten/kota (pasal 27 UU LKM) berpengaruh secara kompleks terhadap semua yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yakni wajib berubah menjadi BPRS dan tunduk pada aturan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, dikarenakan Baitul Maal Wa Tamwil melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan tidak dapat melakukan kegiatan dalam transaksi lalu lintas pembayaran (pasal 14 UU LKM). Aturan pasal 5 UU LKM tidak diberlakukan lagi jika berubah menjadi bank maka peraturan terkait perbankan yang diberlakukan. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah  menjelaskan Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa; Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah. Dan jika menjadi BPRS, maka hanya dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya (Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004). Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu saran agar lembaga Baitul Maal Wa Tamwil segera melengkapi dan mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang telah berlaku dengan segala peraturan yang mengikutinya. BMT wajib segera mengkonversikan dirinya menjadi lembaga bank jika kegiatannya melebihi batas kota/kabupaten atau jika tetap ingin menjadi koperasi syariah dibawah naungan dinas koperasi dan UKM bukan dibawah naungan OJK, tanpa berubah menjadi bank harus merubah nama lembaga menjadi  KSPPS yang kegiatannya diperuntukkan untuk anggotanya saja, tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat namun dapat melakukan kegiatan usaha hingga lintas provinsi. Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Bank, dan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. ABSTRACT Law No. 1 Year 2013 on Microfinance Organization clearly confirms what is related to the regulation of the status of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) as microfinance organization. This is a yuridical normative research that observed legal entity. The approach employed in this research constituted both statute and conceptual approach. It is concluded from the research that BMT as a legal entity that works under microfinance organization cannot be categorized as saving and loan cooperative and Syaria Finance (KSPPS) under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, but it is more into sharia cooperative of microfinance organizations under the financial Services Authority (OJK). The shift from Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT) to a bank where the business activities take place in more than one regency/city (Article 27, Law on  Microfinance Organization) significantly affects how the business is run, in which it must turn from legal entity to Sharia Rural Bank (BPRS) and comply with the regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 because Baitul Maal Wa Tamwil is run based on sharia principles and does not provide services related to payment transaction (Article 14, Law on Microfinance Organization). The regulation in law, Article 5 on Microfinance Organization is no longer in effect when BMT converts to a bank, while the regulation that regulates banking policy is to be applied. In Article 2 of the Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 on Syaria-based Rural Bank, it is stated that legal entity of BPRS may involve: Limited Liability Company (PT), cooperative, or Regional Company. Sharia-based Rural Bank (BPRS) is only allowed to open branch offices within the same provinces as where headquarter is established (Article 37 Paragraph 2, Regulation of Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004). It is recommended Baitul Maal Wa Tamwil immediately meet the regulation of Law No. 1 Year 2013 with all the regulations that follow. Baitul Maal Wa Tamwil must immediately convert to a banking institution when the range of banking activities exceeds a city or regency or at least, without having to change to a bank, it should change its name to KSPPS in order to remain as a sharia based cooperative under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, not under Financial Services Authority (OJK). Saving and Loan Cooperative and Sharia Finance (KSPPS) is only restricted to its members and it is unable to collect fund from communities but it is allowed to run its business up to provincial level. Keywords: Juridical Implication, Baitul Maal Wa Tamwil Legal Entity (BMT), Bank, and Law of Number 1 Year of 2013 on Microfinance Organization
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PENGGANDAAN KARYA ILMIAH DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Cakrabawa Surya Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cakrabawa Surya Utama, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Cakrabsu@gmail.com   ABSTRAK Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai Artikel ini membahas dan menganalisis mengenai Penggandaan karya ilmiah yang telah di lakukan oleh rektor UIN terhadap si pencipta yang memang bukan lain merupakan mahasiswa bimbingannya. Dimana rektor UIN telah melakukan pelanggaran hak cipta, tanpa mencantumkan nama nama mahasiswanya di dalam  buku yang sudah diterbitkan oleh rektor UIN tersebut. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan tindakan penggandaan tersebut sudah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan komparatif (Comparative Approach). Teknis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Kata Kunci: Hak Cipta, Penggandaan, Hak Moral, Hak Ekonomi ABSTRACT This article discusses and analyzes about this article discusses and analyzes the multiplication of scientific works that have been done by the rector of UIN against the creator who is not other students of his guidance. Where the Rector of UIN has committed copyright infringement, without mentioning the name of the student in the book already issued by the Rector of UIN. The authors raise the legal issue because the duplication has violated the rules contained in Law 28 of 2014 on Copyright. This study uses normative juridical research using statutory approach (Approach approach) and comparative (Comparative Approach). The technical material of the law used in this study is grammatical interpretation and systematic interpretation. Keywords: Copyright, Copying, Moral Rights, Economic Rights

Page 320 of 563 | Total Record : 5629

 318   319   320   321   322 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue