cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 319   320   321   322   323 
PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik) Tazkiyatur Rizkiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tazkiyatur Rizkiyah.,Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto,SH.M.H Fakultas Hukum Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: Rizkiyahriris55@yahoo.com  ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang PATEN di Kecamatan Sidayu sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Sidayu, sebagai berikut: (a) Sikap petugas, biasanya diharapkan masyarakat adalah petugas yang ramah, dapat memberikan pelayanan secara sigap dan perlakuan adil tidak membedakan masyarakat dalam hal kekerabatan maupun jabatan dan golongan/kepentingan masyarakat yang dilayani, (b) Prosedur, Kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai prosedur, memberikan informasi yang jelas dan mendalam, (c) Ketetapan waktu penyelesaian pelayanan, (d) Fasilitas Ruang tunggu yang nyaman, dan memberikan pelayanan secara gratis/tidak dipungut biaya apapun; serta (2) Faktor-fakor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu, yaitu: Sumber daya aparatur, yaitu Dibutuhkan aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, kemampuan keilmuan/wawasan, kreatif dalam melaksanakan tugas; Kesadaran masyarakat, Kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan untuk melakukan urusan pelayanan; Sarana dan prasarana, Jika sarana dan prasarana kurang memadai, maka bisa menghambat prosedur pelayanan. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kecamatan Sidayu agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan masyarakat bisa puas dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Sidayu adalah untuk masalah pengurusan pihak dari aparat kecamatan harus bisa memberi waktu dan tepat waktu kapan jadinya, jadi pelayanan di Kecamatn Sidayu biar terasa puas masyarakatnya dan diutamakan untuk pelayanan secepatnya. Kata Kunci : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)ABSTRACT The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Article 4 of Regulation of Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 concerning Service of District Integrated Administration (PATEN); the inhibiting factors and what efforts are made in the implementation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 concerning the Guidelines of the Integrated Administration Service of the Kecamatan (PATEN). This type of research is empirical law research using empirical juridical method approach. Data analysis technique in this research use descriptive analysis research. The results of this study are: (1) Implementation of Article 4 of the Regulation of the Minister of Interior No. 4 of 2010 on Patent in District Sidayu already performing well. Implementation of administrative services integrated in District Sidayu, as follows: (a) The attitude of the officer, b iasanya expected by society is the clerk friendly, can provide services in a swift and fair treatment does not distinguish between people in terms of kinship, occupations and groups / interests of the community served, (b) procedure, Ease of people get information about procedures, provide information that is clear and deep, (c) Assessment completion time of service, (d) Facility A comfortable lounge area, and given service for free/free of charge; and (2) Factors that become obstacles in the implementation of the Guidelines of Integrated Administration Services, namely: Apparatur resources, namely Required government apparatuses that have reliable human resource quality, the ability of science / insight, creative in carrying out tasks; Awareness of the community, Awareness to prepare everything that is required to do the service affairs; Facilities and infrastructure, If facilities and infrastructure is inadequate, it can hinder the service procedure. Efforts made in the implementation of services in Sidayu District Office in order to get quality services and the community can be satisfied with the service in Sidayu District Office is for the management of the parties of the district officials should be able to give time and on time when it happens, so the service in Sidayu district let me satisfied people and prioritized for immediate service. Keywords: Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010, Integrated Service Guidelines for District Administration (PATEN)
PENERАPАN PАSАL 2 АYАT (1) DАN (2) PERАTURАN PEMERINTАH NOMOR 46 TАHUN 2013 TENTАNG PАJАK PENGHАSILАN АTАS PENGHАSILАN DАRI USАHА YАNG DITERIMА АTАU DIPEROLEH WАJIB PАJАK YАNG MEMILIKI PEREDАRАN BRUTO TERTENTU ORANG PRIBADI PENGUSAHA ONLINE VIRANA NABIELA
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Virana Nabiela Hakam, Dr. Iwan Permadi, SH. M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya virananabiela@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apаkаh penerаpаn PPh bаgi pelаku usаhа online telаh sesuаi dengаn Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Perаturаn Pemerintаh Nomor 46 Tаhun 2013 Tentаng Pаjаk Penghаsilаn Аtаs Penghаsilаn Dаri Usаhа Yаng Diterimа Аtаu Diperoleh Wаjib Pаjаk Yаng Memiliki Peredаrаn Bruto TertentuBаgi Wаjib Pаjаk Orаng Pribаdi Pengusаhа Online. Dаlаm Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Peraturan Pemerintah tersebut telah dijelaskan bahwa dаlаm beberаpа аrtikel dаri dirjen pаjаk sendiri menyebutkаn bаhwа pengusаhа online dаpаt dikаtegorikаn sebаgаi pengusаhа tertentu yаng diwаjibkаn melаporkаn penghаsilаnnyа dаn membаyаr pаjаknyа. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhаdаp beberаpа onlineshop seperti @kemejаpаntаi  @herfrаgrаnce.id @hippiyippy merekа tidаk melаporkаn pаjаknyа. Bаhkаn mаsih bаnyаk dаri merekа yаng tidаk memiliki Nomor Pokok Wаjib Pаjаk (NPWP) sehinggа merekа tidаk membаyаrkаn pаjаk penghаsilаn dаri hаsil online shop di аkun instаgrаm yаng merekа miliki. Permаsаlаhаn diаtаs jelаs menunjukkаn ketidаk аdilаn terhаdаp usаhа online shop di аkun instаgrаm yаng belum memiliki NPWP sehinggа merekа tidаk membаyаrkаn Pph dаri hаsil usаhаnyа. Adapun jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada yakni terkait Wаjib Pаjаk yаng melаkukаn kegiаtаn usаhаnyа dengаn melаlui mediа internet dаlаm melаkukаn pembаyаrаn pаjаk. Dari hasil informasi yang diperoleh penulis di lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pаsаl 2 аyаt (1) dаn (2) Perаturаn Pemerintаh Nomor 46 Tаhun 2013 adalah  bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha online telah diterapkan oleh KPP Pratama Malang kepadaWajib Pajak Pengusaha Online, namun di dalam penerapannya masih belum sesuai dikаrenаkаn berbagai faktor diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengusaha online dalam melakukan sistem pаjаk self аssessment. Kata Kunci: Penerapan Pasal, Wajib Pajak, Online Shop ABSTRACT This study aims to determine concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013. Personal Reporter in Online shop. In 2nd (1) and 2 (2) of the Government Regulation it has been explained that in some articles of the director general of his own name he calls the online manager in a certain predictor who is responsible for the altering and deciding of the player. But based on the results of interviews conducted by the authors of some onlineshop such as @kemejahpantai @herfrаgrаnce.id @hippiyippy they did not barked. Even if they do not have their Owner's Registration Number (NPWP) so they do not want the downloaders of the online shop at the installs that they own. If in the future it shows no interest to any onlineshop in the instance that does not have a NPWP so they do not make Pph by default. As for this type of research is Juridical Empirical with research methods Sociological Juridical done by doing research in the field to be able to answer the existing problems that is related to the Wily of the Ruler yаng melarnya his own with the dadanya menajni mediа internet in bali pembesarier. From the information obtained by the authors in the field, it can be concluded that between 2 (1) and (2) Permanent Government Regulation Number 46 of 2013 is for taxpayers of private entrepreneurs online has been applied by KPP Pratama Malang to the Online Taxpayer, but inside the application is still not appropriate dikedrennk various factors including the level of compliance online business taxpayer in conducting self-sessions system self. Keywords: Implementation of Article, Taxpayer, Online Shop.
PENYERAHAN PASAR DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA Nuke Irfayanti Lubis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

oleh : Nuke Irfayanti Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Angkatan 2012   ABSTRAK   Pasar tradisional yang dibangun pemerintah daerah dikelola oleh pemerintah daerah termasuk pula pasar tradisional yang berlokasi di desa. Namun, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa mengamanatkan bahwa pasar tradisional yang terletak di desa merupakan kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa, Kabupaten Mojokerto telah melakukan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa pasca penyerahan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa ialah terkait rencana, organisasi, susunan, anggaran serta pengawasan. Sebelum diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa, seluruh rangkaian kegaiatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. setelah terjadi penyerahan kewenangan, terdapat pula perubahan terkait rangkaian pengelolaan dan pemberdayaan pasar desa yakni berubah menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa. Kendala yang dihadapi terkait sarana prasarana pasar dan keamanan pasar. Kata Kunci: Pasar, pengelolaan dan pemberdayaan pasar ABSTRACT Traditional markets built by Local Government are managed by Local Government, including the traditional markets located in the village. However, the Minister of Home Affairs Regulation Number 42 Year 2007 on village Market Management mandates that the traditional marked located in the village is within the authority of Village Government. Based on the Regulation of the regent of Mojokerto Number 50 Year 2012 on Village Market Management Guidelines, Mojokerto Regency has carried out the prevailing laws and regulations. The management and empowerment of village market after it is submitted from Local Government to Village Government is related to plan, organization , arrangement, budget and supervision. Before submitting its authority to the Village Government, the whole series of management activities and empowerment of the village market are carried out by Local Government. After the transfer of authority, there are also changes related to the series of management and empowerment of the village market that is changed to the authority of the Village Government. This is evidenced by the enactment of the Regulation of the Regent of Mojokerto Number 51 Year 2012 on Village Market Management Guidelines. Obstacles encountered are related tp the infrastructure and security of market.   Keywords: Market, management and empowerment of market
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA TERKAIT PERAWATAN POHON PELINDUNG (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang) Ar Rizal Setya Budi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ar Rizal Setya Budi, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayanti ,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : arrizalsb@gmail.com  Abstrak Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pelaksanaan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota. Penulis lebih menekankan perawatan pohon pelindung di hutan kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Hal ini di latar belakangi oleh kurangnya perhatian dari Dinas terhadap perawatan pohon pelindung di hutan kota, sehingga menimbulkan bahaya bagi apa saja yang berada di sekitar pohon pelindung. Perawatan pohon pelindung harus dilakukan karena pohon pelindung merupakan salah satu penghasil oksigen yang diperlukan setiap makhluk hidup. Hal tersebut dapat mengurangi resiko bahaya bagi apa saja yang ada di sekitar pohon pelindung. Kata kunci :Pelaksanaan, Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Pohon Pelindung AbstractIn this thesis, the author discusses the implementation of Article 4 paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 3 Year 2003 on the Management of Garden City and Decoration of City. The authors focuses on maintenance of shade trees in the city forest of Malang which is conducted by Housing and Resettlement Area Agency of Malang City. This is motivated by lack of attention from the Agency on the maintenance of shade trees in the city forest, so it causes harmful effect for anything near shade trees. Maintenance of shade trees should be carried out, because shade trees are one of the oxygen resources that is needed for every creature. It could reduce harmful risks for anything near shade trees.   Key Words: Implementation, Garden City and Decoration of City, Shade Tree
EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP BEROPERASINYA BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk) Elais Talitha Amalia Aru
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elaeis Talitha Amalia Aru, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH,Lutfi Effendi .,SH.,MHum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : elatalitaaa@gmail.com  ABSTRAK Becak Motor adalah suatu angkutan umum yang banyak berada di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya Becak Motor di berbagai Daerah tidak dikuti dengan keberadaan Peraturan di setiap daerah guna mengakomodisir keberadaan becak bermotor di daerah tersebut . Kota Langsa dan Kota Tebing Tinggi adalah dua daerah yang sudah mengkomodir beroperasinya becak bermotor di daerah tersebut . Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) , kendaraan bermotor yang dirakit ataupun dimodifikasi dan tidak mendapatkan uji tipe dari Kementerian Dinas Perhubungan dalam hal ini berbentuk becak bermotor dilarang untuk beroperasi di jalan raya. Akan tetapi pada praktik kenyataannya yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia becak motor masih dapat dijumpai beroperasi Dari kondisi di atas, guna memberikan landasan hukum bagi perwujudan lalu linntas dan angkutan jalan yang dengan selamat, aman, cepat,dan tertib serta teratur, nyaman dan efisien sehingga oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk merasa perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan ataupun pembuatan suatu Peraturan Daerah sebagai bentuk pengendalian Pemerintah terhadap Becak motor/mesin tersebut. Kata Kunci: Efektivitas, Pengendalian oleh Pemerintah , Becak Motor ABSTRACT A motorized pedicab is categorized as public transport commonly seen in several regions of Indonesia, Hovewer, its operation does not comply with the existing regulation in each region, whih is intended to accommodate this transport type. Langsa and Tebing Tinggi are two cities that have accommodated the operation of pedicab. According to The Law No 22 Year 2009 on Road Traffic and Transports ( futher stated as LLAJ) modified motorized vehicles without vehicle type approval from the Ministry of Transportation Agency are not allowed to operate on the road although in several region of Indonesia, pedicab are still seen operating on the road. Based on the above conditions, to provide nlegal foundation for safe, fast, convenient and eddcient transportation, the local government of Nganjuk perceives that is is essential to issue a decree or set a local regulation to control motorized pedicabs. Keywords : Effectiveness, Governmenr control, motorized pedicab
FORMULASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA DOKTER BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keseh Sari Valentina Sihite
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sari Valentina Sihite, Dr. Yuliati, SH. LL.M, Ardi Ferdian, SH. Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sarisihite1@gmail.com  Abstrak Penulis mengangkat masalah tentang formulasi pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi karena banyaknya kasus gratifikasi oleh dokter yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah dokter berstatus Non PNS dapat dikualifikasikan menerima gratifikasi menurut UU di Indonesia? (2) Bagaimana perbandingan pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana antara Indonesia dan Jerman? (3) Bagaimana formulasi pengaturan pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi di Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa perlu adanya formulasi aturan yang mengatur secara khusus terkait pemberian hadiah kepada dokter berstatus Non PNS sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi sehingga ada sanksi pidana yang dapat diterapkan. Kata Kunci : Formulasi, Dokter Non Pegawai Negeri Sipil, Gratifikasi Abstract The authors raise the issue of gift formulation to a doctor witha status of non-civil servant as a form of criminal act of gratification because of the intensity of gratification cases experienced by doctors working with pharmaceutical companies. This paper raises some issues, such as: (1) are the non-civil servant doctors qualified as gratification receivers under Indonesian law?; (2) how is the comparison of gift arrangement to non-civil servant doctors as a form of criminal act between Indonesia and Germany?; (3) how is the formulation of gift arrangement to doctors with a status of non-civil servants as a form of gratification in Indonesia? This research is a normative legal research with some approaches, which are statute approach, conceptual approach, and comparative approach. From the results of the study, the authors found that there is a need for a formulation of rules regulating specifically on the issue of gift given to doctors with a status of non-civil servants as a form of criminal act of gratification, so that penal sanctions can be applied to this issue. Keywords: Formulation, Non-Civil Servant Doctor, Gratification
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA PT TASPEN TERHADAP KEWAJIBAN PENGALIHAN JAMINAN PENSIUN PT TASPEN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN Shofa Yulia Afifah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shofa Yulia Afifah, Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru HT. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: shfyulia@gmail.com  Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan wujud perlindungan hukum bagi peserta PT Taspen terhadap kewajiban pengalihan jaminan pensiun PT Taspen kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya perintah untuk PT Taspen dalam hal mengalihkan program yang sedang mereka jalankan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum tahun 2029. Perintah transformasi itu didasari oleh Undang-Undang SJSN yang mengisyarakatkan bahwa seluruh program jaminan nasional hanya boleh dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalihan program PT Taspen kepada BPJS Ketenagkerjaan akan melahirkan perlindungan hukum bagi peserta PT Taspen terkait dengan kepastian hukum dalam hal mekanisme klaim. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewajiban Pengalihan Program Abstract In this research, the author raised the issue concerning to the form of legal protection for the members of PT Taspen on the obligation of diversion of pension assurance from PT Taspen to the Indonesian Employment Social Security Agency. This chosen theme is motivated by the existence of the order for PT Taspen in terms of diversion on the program that they are running to the Indonesian Employment Social Security Agency before year 2029. The order of diversion is regulated by the Law on National Social Security System which requires that all the national assurance programs may only be administered by the Indonesian Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan) and the Indonesian Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan). This research uses normative legal method with statute approach method. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the diversion program of PT Taspen to the Indonesian Employment Social Security Agency will bring legal protection for members of PT Taspen related to the legal certainty in terms of claim mechanism. Keywords: legal protection, obligation of diversion program
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Salis Wulandari Fahdamir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salis Wulandari Fahdamir, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MS., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ririfahdamir@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas konflik peraturan yang mengatur tentang alat bukti dalam persidangan acara perdata khususnya menganai perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, dimana ketentuan mengenai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat terbuka dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik memiliki sifat yang tertutup. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan keabsahan alat bukti elektronik sebagai pembuktian berkelakuan buruk sekali dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan ketentuan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik mengenai alat bukti elektronik akan lebih dipentingkan mengesampingkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai alat bukti dalam perkara perdata. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektornik dari pemerintah (pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik). Kata kunci : Alat Bukti Elektronik, Kekuasaan Orang Tua. AbstractThis study discusses the regulatory conflict that regulates the evidence in the civil proceedings, especially in the case of the revocation of parental power. The regulation is the Civil Code and Law Number 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, where the provisions concerning evidence in the Civil Code have an open nature and in Law Number 19 Year 2016 on Information and The electronic transactions have a closed nature. Based on this, the problem formulated related to the validity of electronic evidence as a verification of bad behavior in the case of parental abolition of children. The results of the study indicate that the applicability of the provisions of Article 5 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions on electronic evidence will be more important to override the provisions of Article 1866 of the Civil Code on the evidence in civil cases. The main requirement that electronic documents can be declared valid evidence is the use of electronic systems that have been certified electronics from the government (article 13-16 of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions).Keywords : Electronic Evidence, Parents’ authority.
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muchammad Chusnul Adib
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muchammad Chusnul Adib, Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum, Agus Yulianto, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email :adibarmy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 2) Apa Saja Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ? 3) Bagaiman Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta teknik purposive sampling. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. ABSTRACT   This research aims to understand, identify, and analyse: 1) how is the implementation of Article 4 of Local Government of Malang City Number 3 Year 2011 on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 2) What kind of obstacles faced by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?; 3) How are the efforts that have been done by the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City in order to implement the Local Regulation of Malang City on Specific Licensing Levy related to the levy building permit?. This empirical legal method took the location in the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City because that department is an implementer of this program by using sociological jurisprudence approach and population of stuffs of the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City as well as purposive samplingtechnique. Keywords: implementation, levy building permit, local genuine income, the Department of Investment and Integrated Service One Door Malang City.
EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamo Muhammad Agung Subadri Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Agung S.U., Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N., SH.M.Hum.   Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp : +62-341 553898, Fax : +62-341 566505 Email : muh.agungsu@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Efektivitas Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pemungutan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran?2) Apa saja kеndala yang dihadapi olеh UPT Pеmadam Kebakaran Kota Malang dalam mеlaksanakan Pеraturan Daеrah Kota Malang tеrkait Pemungutan Rеtribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran selama ini?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di UPT Pemadam Kebakaran Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana teknis dari permasalahan skripsi ini dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai UPT Pemadam Kebakaran Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dengan teknik purposive sampling. Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi Pengujian Dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. ABSTRACT This research has a purpose to know, identify and analyze 1) How is the Effectiveness of Article 51 of local Regulationof Malang City Number 1 Year 2011 on Retribution of General Service on Regards to the retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? 2) What are the circumstances faced by the Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation Malang City related to the Collection of retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? 3) How are the efforts made by the Fire Department of Malang City in implementing Local Regulation of Malang City Number 1 Year 2011 About Retribution of General Services on regards to retribution of test and examination Of Fire Extinguishers? This empirical legal research took place at Fire Departement in the Civil service Police Unite Of Malang City because the institution is the technical executing agency of this research problem with the sociological juridical approach and the population of the Fire Department in the Civil Service  Police Unit of Malang City with purposive sampling technique.   Keywords: Effectiveness, Retribusion of test and examination of Fire Extinguishers and Fire Department in the Civil Service Police Unit of Malang City.

Page 321 of 563 | Total Record : 5629

 319   320   321   322   323 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue