cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 320   321   322   323   324 
PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang) Aditiar Kamandahu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ADITIAR KAMANDAHUFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Adanya Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Lebih detailnya lagi pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun pada praktiknya tidak semua lembaga pemasyarakatan dapat menjalakan paeraturan diatas. Salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Narapidana di Lapas tersebut pernah menderita penyakit diare masal, setelah diselidiki ternyata disebabkan oleh santan dari makanan yang disajikan basi. Para narapidana yang sakit dirawat dibilik-bilik Lapas tersebut. Berdasarkan kasus diatas penulis meneliti bagaimana pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis dengan tujuan menganalisa pelaksanaan hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas. Kata Kunci : Hak-hak Narapidana, Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana ABSTRACT The existence of Article 14 Paragraph 1 Sub-Article d of Law Number 12 Year 1995 on Correctional guarantees the right of prisoners to receive health service and adequate food. More details of health and food services are regulated in Article 14 to Article 25 of Government Regulation Number 32 Year 1999 on Terms and Procedures for the Implementation of Right of Residents of Prisons. However, in practice not all correctional institutions or prisons can run the above rules. One of them is the Class IIA Malang Prison. Prisoners in the prison suffered from mass diarrheal disease, after investigation the incidence was caused by coconut milk from stale food that was served. The sick prisoners were treated in prison booths. Based on the above case the authors examine how the implementation of the right of inmates to health service and adequate food in Class IIA Women's Prison. In this study the authors use the method of empirical legal research with a method of sociological legal research with the aim of analyzing the implementation of the right of prisoners to get health services and proper food, as well as constraints faced by the prisons. Keywords: Rights of Prisoners, Health Service and Food for Prisoners.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG DIGUNAKAN PERBUATAN CABUL Asrop Afandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asrop Afandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina. SH. MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: asropafandi19@gmail.com Abstrak Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penerapan sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai belum adanya sanksi administrasi kepada tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat perbuatan cabul di Kota Malang. Dimana banyak tempat usaha yang belum dicabut izin usahanya dan masih beroperasi, dalam hal ini jelas terbukti disebabkan tempat usaha tersebut sudah masuk koran atau media cetak, masih belum adanya penjelasan mengapa belum adanya penerapan sanksi administrasi yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul yang mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana sikap dan tindakan aparat Pemerintah Kota Malang tentang pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 terkait penerapan Sanksi Administrasi tempat usaha yang terbukti perbuatan cabul diKota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi dalam melakukan penerapan Sanksi Administrasi Terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan Perbuatan Cabul?. Untuk mengetahu permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 terkait Penerapan Sanksi Administrasi kepada tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam melakukan penerapan sanksi administrasi belum dilaksanakan melainkan hanya teknisnya saja. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum-oknum yang melindungi tempat usaha yang akan dilakukan penerapan sanksi administrasi, dan kurangnya sumber daya dalam melakukan penerapan tersebut. Kata Kunci: Penerapan, sanksi administrasi, perbuatan cabul  IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE PROVISION OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) OF LOCAL REGULATION OF MALANG CITY NUMBER 8 YEAR 2005 CONCERNING TOTHE ABUSE OF BUSINESS PREMISESTHAT ARE USED TO COMMIT LEWD ACTS AsropAfandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. ShintaHadiyantina. SH. MH Faculty of Law,Universitas Brawijaya Email: asropafandi19@gmail.com   Abstract In this writing the authors discuss about the implementation of administrative sanctions against the abuse of business premises that are used to commit lewd acts. This research is driven by the existence of problem regarding to the absence of administrative sanctions to the place of business that proven to be used as a place of lewd deeds in the city of Malang. Where many business places have not been revoked and are still operating license, this fact can be proven by paying attention to news published by local newspapers or printed media.There is no explanation why the administrative sanctions as regulated by the Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 on the Prohibition of Prostitution and Obscene Actions is not implemented. Based on the above matters, this paper raises the formulation of problems, as follows: (1) How are the attitude and actions of the government officers of Malang City concerning to Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005related to the implementation of administrative sanctions of business place proven of obscenity in Malang City?; (2) What are the obstacles and solutions in implementing the administrative sanctions against the misuse of the place of business used to conduct lewd acts?. To know the existing problems, this research used the method of socio legal approach, where the authors review Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 concerning to theimplementation of administrative sanctions to the place of business used to commit lewd acts. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, that in implementing administrative sanctions technically have not been implemented. This is due to the existence of individuals who protect the business premises, which will be sanctioned, and the lack of resources in implementing the regulation. Keywords: implementation, administrative sanctions, lewd acts
PENUTUPAN SATUAN PAUD BERDASARKAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG (Studi Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian PAUD) Anastasia Karina Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anastasia Karina Sari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017., Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : vincentiaprian@gmail.com  Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat penutupan satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan Kota Malang berdasarkan implementasi pasal 18 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya satuan pendikan anak usia dini yang sudah lama tidak melaksanakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini namun belum dilakukan penutupan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi penutupan satuan PAUD berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang? (2) Apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam implementasi pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang dari pihak Dinas Pendidikan Kota Malang dalam pendirian satuan PAUD? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi tersebut belum berjalan secara efektif, karena kelalaian dari pihak Dinas Pendidikan. Kata kunci : evaluasi dan monitoring, penutupan satuan paud, pasal 18, Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Abstract In this thesis, the authors raised the closure of early childhood education units based on the evaluation results of the Education Department of Malang City based on the implementation of article 18 of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 84 of 2014 on the establishment of early childhood units. The study was motivated by the existence of early childhood education units that have long been not carrying out activities of early childhood education services but has not done closure and closure of early childhood education units based on the evaluation results of the Education Office of Malang City. Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of PAUD unit closure based on the evaluation and monitoring conducted by the Education Office of Malang City? (2) What are the obstacles and efforts in the implementation of article 18 of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 84 of 2014 on the part of the Education Office of Malang City in the establishment of an early childhood unit? Writing this paper using the method of empirical law, with the method of sociological juridical approach. From the results of research that has been done can be concluded that the implementation has not been running effectively, because of negligence from the Department of Education. Keywords: evaluation and monitoring, paud unit closure, article 18, Regulation of the Minister of Education of the Republic of Indonesia.
IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung) Laurensia Intan Krismaria
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laurensia Intan Krismaria, AgusYulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Implementasi Pasal 1 Butir 6 PeraturanDesa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUM Desa. Tujuan dari penulisan ini untukmengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan DesaBabadan Nomor 6 Tahun 2016 dan mengetahui, menganalisi dan memahami kendala danpenyelesaiannya dalam pengelolaan BUMDesa. Penelitian ini menggunakan penelitianyuridis empiris, dan  metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, denganmengembangkan data-data yang diperoleh dari lapangan dan data-data dari studi pustaka.Hasil dari penelitian ini yaitu kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan keuangan dariimplementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan Nomor 6 Tahun 2016 TentangBadan Usaha Milik Desa.Kata kunci: Implementasi, BUMDesa, Pengelolaan Keuangan Desa. ABSTRACT In this research, the author discuses about the implementation of Article 1 Number (6) ofthe Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 on Village-Owned Enterprises.The aim of this research are to understand and analyse concerning to the implementationof Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6 Year 2016 and toknow, analyse, and understand about the obstacle and its solution on the management ofVillage-Owned Enterprises. This research used empirical legal research and themethodological approach that is used is sociological yurisprudence, by developing thedata which are collected from the field and the data from literature review. The result ofthis research is the obstacle and its solution on the management of finance from theimplementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6Year 2016 on Village-Owned Enterprises.Keywords: implementation, Village-Owned Enterprises, management of financial village
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WISATA PANTAI LOMBANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP Arief Maydiansjah Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arief Maydiansjah Putra, Agus Yulianto, S. H., M. H, Dr. Shinta Hadiyantina, S. H., M. H,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017Email: ariefer89@gmail.com   Abstrak Dalam penulisan penelitian ini dibahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Wisata Pantai Lombang Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Badan Lingkungan Hidup. Kemudian instansi-instansi tersebut merupakan pengelola wisata pantai lombang, apa peran dari kedua instansi tersebut, kemudian kendala apa saja yang dihadapi dan apa upaya yang diambil oleh kedua instansi tersebut agar kendala yang dihadapi  dapat terselesaikan. Sampai saat belum ada pengelolaan wisata pantai lombang yang sangat signifikan dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Banyaknya wisata-wisata baru dan para wisatawan nusantara (lokal) maupun wisatawan mancanegara (asing) lebih memilih untuk datang ketempat wisata yang baru dari pada berwisata ke pantai lombang, padahal wisata pantai lombang merupakan wisata yang menjadi aset milik daerah Kabupaten Sumenep. Dari wisata pantai lombang ini pemerintah dapat memiliki pendapatan atau pemasukan untuk daerah Kabupaten Sumenep. Dengan ini penulis ingin mengkaji atau menganalisa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan wisata pantai lombang apakah sudah optimalkah atau belum sesuai dengan undang-undang atauran  yang telah ada. Bukan hanya itu, wisata pantai lombang juga mempunyai permasalahan dalam segi pengelolaan persampahan yang tidak terselesaikan sampai terjadi penumpukan sampah, padahal keasrian alam ditempat wisata harus dijaga sesuai aturan yang ada untuk memlihara aset yang dimiliki. Keasrian lingkungan tempat wisata harus saling dipelihara oleh pengelola maupun pengunjung, hal ini yang belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola maupun pengunjung yang datang, hal tersebut merupakan kewajiban bersama untuk saling menjaga dan memelihara suatu tempat wisata agar keasrian wisata pantai lombang dapat terjaga dengan baik. Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Pendapatan Daerah, Lingkungan Abstract This research is aimed to study the optimization of sustainable management of Lombang beach to increase regional income of Sumenep Regency by the Department of Education and Culture, Youth and Sports Affair, and Environment Agency. Those two institutions are responsible for the management of Lombang beach especially in giving solution to existing problems related to the management. So far, there has not been any significant management done by the local government of Sumenep Regency. The increasing existence of new tourist resorts and the preference of local tourists to visit those new spots bring another challenge, while Lombang beach is expected to be an asset of tourism of Sumenep Regency. Lombang beach should be able to help optimize the regional income of Sumenep Regency. Therefore, the author aims to study and analyze problems arising in the management of Lombang beach and finds out whether or not the management is performed optimally or whether it complies with existing Laws. Moreover, waste management at this beach is also facing an issue in which garbage piles up at the area. it should be acceptable standard that the cleanliness of tourist spots has to be maintained, and both institutions and visitors should be responsible for this. This is simple but has not yet been performed well by both the institutions and visitors. Finally, it is essential that both the institutions and visitors maintain the cleanliness and sustainability of a tourist resort to help keep the Lombang beach pristine.Keywords: Optimization, Management, Local Revenue, Environment
IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL DI KOTA MALANG. (Studi Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Kota Malang) Pandini Riata Mustakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandini Riata Mustakim, Dr. H. Setyo Widagdo SH, M.Hum., Lutfi Effendi, SH. M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya andinireata13@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah dapat di implementasikan dengan baik di sekolah yang menerapkan program full day school. Full day school merupakan sebuah kebijakan yang mana mewajibkan peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan hari sekolah 5 hari, yang mana setiap hari nya dilaksanakan 8 jam proses belajar mengajar, dari pukul 06.45 WIB hingga pukul 15.45 WIB. Kebijakan ini sebelumnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang mana mewajibkan sekolah untuk melaksanakan sekolah 40 (empat puluh) jam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan dilaksanakan 5 (lima) hari. Namun karena banyak kontra terkait pelaksanaannya maka Peraturan Menteri ini pun dibatalkan. Tetapi Kota Malang yang merupakan Kota Pendidikan ini telah menerapkan program ini dari awal Januari 2017 dan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sedangkan kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Perlindungan Anak di Pasal 11 jelas disebutkan bahwasanya anak mempunyai hak untuk bermain, beristirahat dan memnfaatkan waktu luang, sehingga jelas adanya bahwasanya pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik didalam Sekolah yang melaksanakan program full day school. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data bagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik pada sekolah yang menganut program full day school.. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena program tersebut menyita waktu bermain bahkan watu beristirahat anak, karena dalam praktiknya di Kota Malang berlakunya program ini tidak ada batasan khusus, baik dari pelaksanaan program hingga pengaturannya.KataKunci: Implementasi, Penerapan Pasal, Perlindungan Anak, Full Day School. ABSTRACT The study is intended to determine if the implementation of article 11 number 35 year 2014 to the amendment of number 23 year 2002 regarding the patronage of children has been properly implemented by schools in full day school program. Full day school’s regulation requires students from elementary school to high school to carry out 5 active days which the teaching and learning activities are lasted for 8 hours each day, started from 06.45 am to 15.45 pm. The policy has been legitimately written upon The Minister of Education and Culture No. 23 of 2017‘s regulation in aspect of school, where the institutions are in charge to have 40 hours active class hebdomadal or 8 hours each day in 5 days of the week. However, considering the cons toward this program forces it to get invalidated. On the other hand, the designation of Malang as the city of education already adjusted this program since early January 2017, away before the Minister Regulation no.23 of 2017 issued. Meanwhile, the government’s policy concerning about Children Protection Act in article 11 clearly states that children have a right to play, take a rest and make their own leisure times, it’s evident that article 11 of Children Protection Act is not successfully capable to get implemented in schools who carry on full day school program. The writer uses empirical research with sociological juridical observation method that is conducted by field investigation to obtain data based on article 11 number 35 year 2014 to the amendment of number 23 year 2002 concerning the patronage of children is not likely working on the schools who perform full day school program. According to the study, the implementation of article 11 number 35 year 2014 to the amendment of number 23 year 2002 about the patronage of children can’t properly be carried out due it is taking over children’s time to break and play, since this program has no certain limit of it’s movement in Malang, either for the program execution or the control itself.Keywords: implementation, Implementation of Article, Child Protection, Full Day School.
EFEKTIFITAS PASAL 95 AYAT (1) DAN (2) HURUF (b) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA (Studi di Kota Malang) Intan Meitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Meitasari, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH, Herlin Wijayati, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email :Intan_meitasari@yahoo.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas Udang-Udangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kota Malang, Hal ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b), namun pada kenyataannya masih banyaknya Bangunan Cagar Budaya yang belum mendapatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dimana seharusnya Pemerintah yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Kebudayaan melindungi dan menjaga Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kota Malang dan bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Malang, Komunits Pelestari dan Pemerhati sejarah heritage dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan pasal tersebut terkait bangunan cagar budaya belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara Khusus, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya anggaran dana yang dimiliki, kurangnya kordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Malang dengan Dinas Perizinan terkait pemberian izin. Kata kunci : Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya. ABSTRACT In this mini-thesis (skripsi), the author discusses about the effectiveness of the Law Number 11 Year 2010 on Cultural Conservation in Malang City. This is motivated by the existence of Article 95 paragraph (1) and (2) letter (b) of the Law on Cultural Conservation, but in fact, there are many cultural conservation buildings do not get protection, development, and utilization from the Department of Culture and Tourism of Malang City for protecting and maintaining cultural conservation buildings which is located in Malang City. The issues that are examined in this research, namely how is the effectiveness of Article 95 paragraph (1) and (2) letter (b) of the Law Number 11 Year 2010 on Cultural Conservation in Malang City? andhow are the efforts of the local government of Malang City,preservation communities, and historical heritage observers in order to develop and implement the rules that can guarantee the protection and the utilization of cultural conservation buildingsin Malang City. In order to understand the existing problems, so the research approach that is used, namely sociological jurisprudence method. Based on the result of the research, the author found the answer on the existing problems that in the implementation of those articles related to cultural conservation buildings is still not effective enough. It is due to the absence of specific local regulations, the lack of awareness from society, the lack of funding, the minimum of coordination between Department of Culture and Tourism of Malang City and Permit Agency related to giving permission. Keywords: cultural conservation, cultural conservation building.
PELAKSANAAN PASAL 22 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH Nanda Ayu Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nanda Ayu Lestari, Lutfi Effendi, S.H. M.Hum, Herlin Wijayati, S.H.M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: nanda_anca@yahoo.com  ABSTRAK Artikel ini membahas mengenai Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta UPTD Taman Wisata Air Wendit dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional dan kurangnya tenaga professional di Taman Wisata Air Wendit. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris sehingga memperoleh kesimpulan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Malang segera mencari alternatif pendanaan dengan cara menyelenggarakan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) dengan pihak swasta yakni investor apabila ingin merenovasi atau memugar Taman Wisata Air Wendit secara total. Dengan adanya sumber pendanaan dari Investor ini, menurut analisis peneliti strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit akan dapat berjalan dengan maksimal dan Taman Wisata Air Wendit dapat menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Malang yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pembangunan Pariwisata, Fasilitas dan Prasarana Umum ABSTRACT This paper discusses about the implementation of Article 22 letter (d) of the Local Regulation of Malang Regency Number 1 Year 2015 on Master Plan of Regional Tourism Development related to the strategy of public infrastructure development, public facilities, and tourism facilities in Wendit Water Park that are not well implemented by the local government of Malang Regency through Culture and Tourism Service and UPTD of Wendit Water Park due to lack of operational funding and lack of professional staffs in Wendit Water Park. Through empirical legal method, it can be concluded that the government of Malang Regency should look for alternative founding by implementing Build Operate Transfer (BOT) agreement with private companies which are investors if we want to renovate or restore Wendit Water Park totally. By using funding resources from investors, the author analyses that the strategy of public infrastructure development, public facilities, and tourism facilities in Wendit Water Park will be implemented maximally and Wendit Water Park can becomes a potential tourism object of Malang Regency that gives huge contribution for the Local Genuine Income. Keywords: local regulation, tourism development, facilities and public infrastructures
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (studi di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya) Tri Eva Susanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tri Eva Susanti, Dr. Istislam,S.H.,M.Hum, Dr. Setyo Widagdo,S.H.,M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : trieva97@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, diambil dasar dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan yang mewajibkan setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Akan tetapi di Kecamatan Wonokromo masih banyak masyarakat yang tidak memiliki IMB. Artikel ini juga membahas implikasi dari bangunan yang tidak memiliki IMB. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Satpol PP dan masyarakat kecamatan wonokromo Kota Surabaya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB yakni tidak ada penegakan hukum karena masih banyak bangunan yang berdiri tidak memiliki IMB dan tidak ada penegakan dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Implikasi dari penegakan hukum tersebut yakni akan semakin banyaknya bangunan yang berdiri tanpa memiliki IMB, dan implikasi lainnya yakni masyarakat tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengurus IMB. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan Abstract The purpose of this research is to know and analyze the law enforcement of buildings having no Building Construction License (hereinafter “IMB”) conducted by the Office of Housing and Settlement Area, Copyright, and Spatial of Surabaya City; and the Civil Service Police Unit of Surabaya City, which is taken in regards to the article 5 of the Local Regulation of Surabaya City Number 7 Year 2009 on Buildings that requires every person to have an IMB before constructing a building. Nevertheless, in in the Sub-district of Wonokromo, there are still many people who do not have IMB. This article also discusses the legal implications of buildings with no IMB. This research is conducted by socio legal method. The data used are primary data and secondary data gained from the Office of Housing and Settlement Area, Copyright, and Spatial of Surabaya City; the Civil Service Police Unit of Surabaya City; and the community. This research found that no enforcement efforts are carried out by the local government of Surabaya City in order to curb buildings that do not have IMB. It can be proven by the large number of the existence of buildings with no IMB in Surabaya City. As implications to the poor law enforcement effort, the number of buildings with no IMB will increase considerably and the community will reluctant to apply for IMB. Keywords: law enforcement, building, building construction license
EFEKTIFITAS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 103.2/KEP/2017 (Studi Pelaksanaan di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya) Sindy Fariska Yuni Saputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sindy Fariska Yuni Saputri ; Lutfi Effendi, S.H, M.Hum ; Agus Yulianto, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Sindyfariskayuni@yahoo.com ABSTRAK Untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi dalam rekrutmen CPNS secara konvensional, dalam menjalankan tugasnya untuk mengendalikan seleksi CPNS,BKN telah mempunyai dan menerapkan sistem rekrutmen berbasis Computer Assited Test (CAT). Sistem rekrutmen model CAT ini menggunakan pendekatan computeraise, artinya sistem seleksi ASN (CPNS) akan menjalankan tes seleksi dengan menggunkan kompueter secara langsung dan hasil penilaian melalui grade-nya bisa dilihat pada saat itu juga. Metode ini digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek-praktek KKN dalam seleksi pegawai ASN khususnya dalam seleksi CPNS, sehingga kedepan betul-betul dapat menghasilkan CPNS yang kompeten. Sosok PNS masa depan yang diharapkan adalah PNS yang profesional, punya daya saing, dan kompeten dalam menalankan tugas pekerjaannya , artinya PNS yang lebih berkualitas dalam pemberian pelayanan publik. Terpenuhi atau tidaknya profesionalisme ASN sangat bergantung pada sistem manajemen kepegawaian, khususnya dalam pelaksanaan sistem rekrutmen pegawai ASN tersebut. Dengan Undang-Undang Aparatur sispil negara Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN), peran BKN akan lebih strategis dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen PNS. Kata Kunci : Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem CAT ABSTRACT To overcome some problems that occur in conventional CPNS recruitment, in performing its duty to control the selection of CPNS, BKN has owned and implemented Computer Assited Test (CAT) based recruitment system. The CAT model recruitment system uses the computeraise approach, meaning the ASN selection system (CPNS) will run the selection test by using the computer directly and the grade assessment can be seen on the spot. This method is used to minimize and prevent the occurrence of KKN practices in the selection of ASN employees, especially in CPNS selection, so that the future can actually produce competent CPNS. The expected future civil servant figure is a professional, competent, and competent civil servant in carrying out his / her job duties, which means more qualified civil servants in public service delivery. The fulfillment or absence of ASN professionalism depends heavily on the personnel management system, especially in the implementation of the ASN employee recruitment system. Under the State Apparatus Act No. 5 of 2014 (UU ASN), the role of BKN will be more strategic in organizing the policy and management of civil servants. Keywords: Procurement of Civil Servant Candidates With CAT System 

Page 322 of 563 | Total Record : 5629

 320   321   322   323   324 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue