cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 321   322   323   324   325 
EFEKTIFITAS PASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI) Monikha Seles
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Monikha Seles, Lutfi Effendi, SH, M.Hum, Agus Yulianto, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: monikha.seles@yahoo.com   ABSTRAK Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah hasil dari jumlah kenaikan penduduk yang tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah angkatan kerja dan pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis telah mengatur tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Kediri. Walaupun telah diberlakuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 serta kerjasama antara SATPOL PP dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri tersebut tetapi tetap ditemukan beberapa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berkeliaran di Kota Kediri. Dalam pendataan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tersebut ditemukan nama dan pelaku yang sama. Mereka tinggal dan berasal dari barak penampungan di daerah Semampir. Kata Kunci: Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, SATPOL PP, Dinsosnaker, barak penampungan ABSTRACT Street children, homeless people, and beggars are increasing in number and it exceeds the availability of job occupancy, leading to inadequacy of income to survive. Article 9 of Regional Regulation of Kediri Number 4 Year 2013 on Managing Street Children, Homeless People, and Beggars regulates the management of street children, homeless people, and beggars in Kediri. Although Article 9 of Local Regulation of Kediri Number 4 Year 2013 supported by Civil Service Police Unit and Social and Workforce Agency in Kediri, street children, homeless people, and beggars are still found at the street in Kediri, in which the consensus data still shows the same names. Most of them live and come from shelters located in Semampir. Keywords: street children, homeless people, beggars, civil service police unit, Social and Workforce Agency, shelterii
PENERAPAN PASAL 29 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMER 24 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu) Benardictus Octo Caesariano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benardictus Octo Caesariano, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: benardictusoct@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Pasuruan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembangunan menara memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB. Di dalam rumusan masalah menjelaskan : (1) apa penerapan dari pasal 29 ayat 1 PERDA No. 24 Tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi kabupaten pasuruan? (2) faktor yang menghambat dari pasal 29 ayat 1 PERDA No. 24 Tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan? Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris, yuridis sosiologis pendekatan penelitian. Jawaban dari rumusan masalah (1) pelaku usaha lebih memperlihatkan insfrakstruktur menara. (2) Hambatan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban dengan penyegelan,penyitaan dan pembongkaran terhadap menara telekomunikasi yang belom memiliki IMBM. Kata Kunci: Penerapan Hukum, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ABSTRACT This research analyses about the implementation of Article 29 paragraph (1) of the Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of Telecommunication Tower in Pasuruan Regency. This article regulates about the tower building should have Telecommunication Tower Building Permit (IMBMT) from Regent or designated public officials after get recommendation from the Team to Facilitate the Supervision and Control of the Construction of Telecommunication Towers (TP3MTB). In the research problem, it explains: (1) what is the implementation of Article 29 paragraph (1) of the Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of Telecommunication Tower in Pasuruan Regency? (2) what are factors that hamper the implementation of Article 29 paragraph (1) of Local Regulation Number 24 Year 2012 on Planning and Control of the Telecommunication Tower in Pasuruan Regency? This research uses empirical research method and sociological jurisprudence research approach. The answer of the research problems are: (1) businessmen focus to show tower infrastructures; (2) the obstacles from human resources, especially Pamong Praja Police Unit that keep in order through seal, confiscation, and demolition of telecommunication towers which do not have IMBMT. Keywords: legal implementation, local regulation, Pamong Praja Police Unit, Department of Investment and Integrated Services of Pasuruan Regency, East Java 
IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) Wahyudi Dharma Prasetya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyudi Dharma P, Agus Yulianto, SH.,MH, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : wahyudiprasetya7@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parker terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum ? 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait pengelolaan tempat parkir di kota Malang ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan tempat parkir terkait pelayanan parkir selama ini ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Perhubungan Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Perhubungan  Kota Malang serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut belum terlaksana dengan baik karena masih banyak juru parkir yang tidak terpantau oleh staff pengawas dinas perhubungan, dan masih banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, dan juga kurangnya jumlah staff pengawas parkir sehingga sulit untuk menjangkau seluruh titik parkir di kota Malang  2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, kurangnya jumlah staff pengawas parkir, jam operasional yang terpusat pada jam kerja, fasilitas penunjang yang masih kurang 2.Faktor Eksternal, masalah eksternal timbul dari masyarakat yang tetap membayar parkir tanpa diberi karcis parkir 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penambahan jumlah staff pengawas parkir, serta pembinaan juru parkir dan sosialisasi kepada masyarakat kota Malang.. Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Tempat Parkir, Dinas Perhubungan Kota Malang. ABSTRACT This research aims to understand, identify and analyze: 1) How is the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Local Regulation of Malang City Number 4 Year 2009 on Management of Parking Areas related to the parking service on the edge of public roads? 2) What are the obstacles faced by the Transportation Agency of Malang City for implementing the Local Regulations of Malang City related to the management of parking areas in Malang City? 3) How are the efforts done by the Transportation Agency of Malang City for implementing the Local Regulation on Management of Parking Areas related to the parking service up till now? This empirical legal research takes place in the Transportation Agency of Malang City because this agency is the implementer of the program with the sociological jurisprudence approach and the employee population of the Transportation Agency of Malang City as well as the purposive sampling technique. Based on the interview, it can be explain that: 1) the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Local Regulation of Malang City Number 4 Year 2009 has not been implemented properly, because there are still many parking guards who are not monitored by the supervisory officer from the Transportation Agency, many parking guards who do not give parking tickets to parking service users, and also the lack of parking supervisory staffs making it difficult to reach all the parking spots in Malang City 2) obstacles in the implementation of the Local Regulation due to several factors, namely: 1. Internal factors, the lack of parking supervisory staffs, the time of operation is centered on working times, supporting facilities are still limited 2. External factors, external problem arises from the society who still pay for parking without parking tickets 3) the efforts has been made, such as increasing the number of parking supervisory staffs, and giving guidance to the parking guards,   as well as socialization to the society of Malang City. Keywords: implementation, parking management areas, Transportation Agency of Malang City.
PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) Faris Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faris Kurniawan, Lutfi Effendi, Arif Zainudin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: faris.parsimony@yahoo.co.id   Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Kota Batu. Namun pada kenyataan di lapangan hingga saat ini BPPD di Kota Batu masih belum terbentuk. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan BPPD belum dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang seharusnya diemban oleh BPPD dilaksanakan oleh Dinаs Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik. Hingga saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada BAB VIII Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Kepariwisataan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Kota Wisata Batu. Abstract This study analyzes the implementation of Article 69 of Local Regulation of Batu City Number 1 Year 2013 on the Operation of Tourism. The mentioned article mandates the establishment of the Regional Tourism Promotion Board (BadanPromosiPariwisata Daerah / hereinafter “the BPPD”) in Batu City. Nevertheless, in reality the BPPD has never been formed to the present. Through the use of empirical legal research methods, the research found a conclusion that the formation of the BPPD has not been implemented due to the lack of coordination between tourism businesses and the local government of Batu City. The obligation to coordinate with the East Java Tourism Promotion Board that should be carried out by the BPPD is conducted by the Local Office of Tourism and Culture of Batu City, although in practice it has not been done periodically. Currently, there is no Mayor's Decree, which regulates the establishment of the BPPD in Batu City. With the non-establishment of the BPPD, the authorized party to perform the duties and functions of the BPPD as regulated by Chapter VIII of Local Regulation of Batu City Number 1 Year 2013 on the Operation of Tourism is the Local Office of Tourism and Culture through the Division Tourism Promotion and Marketing. Keywords: Law Enforcement, Local Regulation, Tourism, Regional Tourism Promotion Board, Batu Tourism City.
PELАKSАNААN PASAL 8 PERАTURАN PEMERINTАH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TАHUN 2010 TENTАNG DISIPLIN PEGАWАI NEGERI SIPIL (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Muhamad Bayu Septian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Bayu Septian, Dr. Imam Koeswahyono, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bayuseptian08@gmail.com   ABSTRAK Kelаncаrаn penyelenggаrааn pemerintаhаn dаn pelаksаnааn pembаngunаn nаsionаl tidak terlepas dari kedisiplinan Pegawai Negeri sebagai penyelenggara Negara. Namun Pelаnggаrаn disiplin berupa datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, menimbulkаn pertаnyааn, аpаkаh pelаnggаrаn tersebut sudаh sedemikiаn membudаyа sehinggа sulit untuk diаdаkаn  pembinаааn аtаu penertibаn sebаgаimаnа telаh diаtur dаlаm UU No. 43 Tаhun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kаitаnnyа dengаn kedisiplinаn. Kejаksааn Negeri Sidoаrjo sebаgаi lembаgа penegаk hukum, tentunyna mengimplementаsikаn perаturаn disiplin Pegаwаi Negeri Sipil, tetаpi tidаk menutup kemungkinаn PNS kejаksааn negeri Sidoаrjo untuk melаkukuаn hаl-hаl yаng dаpаt menurunkаn kehormаtаn аtаu mаrtаbаt Negаrа, Pemerintаh аtаu Pegаwаi Negeri Sipil. Berdasarkan masalah tersebut perulah dilakukan kajian mengenai Pelаksаnааn Pasal 8 Perаturаn Pemerintаh Republik Indonesia Nomor 53 Tаhun 2010 Tentаng Disiplin Pegаwаi Negeri Sipil (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo). Hasil penelitian di lapangan mengunkapkan bahwa Pelаksаnааn Perаturаn Disiplin Pegаwаi Negeri Sipil berdаsаrkаn Perаturаn pemerintаh No. 53 Tаhun 2010 tentаng Disiplin Pegаwаi Negeri di Kejаksааn Negeri Sidoаrjo telаh dilаksаnаkаn sejаk pelаksаnааn perаturаn tersebut diberlаkukаn. Sаnksi yаng diterаpkаn terhаdаp pegаwаi di kejаksааn negeri juga dipertimbаngkаn oleh pihаk Kejаksааn Аgung. Hаmbаtаn – hаmbаtаn yаng аdа dаlаm pelаksаnааn kedisiplinаn Pegаwаi Negeri Sipil di lingkungаn Kejаksааn Negeri Sidoаrjo аntаrа lаin аdаlаh kurаngnyа fаsilitаs sertа sаrаnа dаn prаsаrаnа serta mаsih rendаhnyа kesаdаrаn pegаwаi untuk berbuаt dаn bersikаp disiplin dаlаm pelаksаnааn tugаs. Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT   The smoothness of governmental management and realization of national development cannot be separated from the discipline of civil servants as state actors. However, the violation of discipline, such as coming late, going back home before working time, and other violations, caused a question, do these violations has become a culture that it is difficult to correct or control which is regulated in the Law Number 43 Year 1999 on the Amendment of Law Number 8 Year 1974 on the Ordinance of the Civil Service. Related to discipline, the State Attorney of Sidoarjo City as a law enforcement institution, it absolutely implements disciplinary regulation of civil servants, but it is still possible that civil servants of the State Attorney of Sidoarjo City conduct some matters that can reduce honorary and the value of the state, government, or civil servants. Based on that issue, it is necessary to be conducted a study on the Implementation of Article 8 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 Year 2010 on Discipline of Civil Servants (a case study in State Attorney of Sidoarjo City). The results of this research in the field, revealed that the implementation of the discipline of civil servant regulation based on the Government Regulation Number 53 Years 2010 on Discipline of Civil Servants in the State Attorney of Sidoarjo City has been implemented since the regulation enforced. The sanctions which are applied toward employees in State Attorney also considered by Attorney General. The obstacles that exist on the implementation of the discipline of civil servants in the State Attorney of Sidoarjo City are the lack of facilities and infrastructures, and also minimum awareness of the employees to act and behave of discipline on the implementation of duty. Keywords: discipline, Civil Servants
PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ANGGOTA DPRD PASCA DITERIMANYA TUNJANGAN TRANSPORTASI ( Studi di Kabupaten Ponorogo ) Lely Mahartina Khoiru Ummah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lely Mahartina K.U, Agus Yulianto, SH.MH, Dr.Herman Suryokumoro,SH.MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : lely_artina@yahoo.com   ABSTRAK Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan di Kabupaten Ponorogo menyangkut Kasus Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD yang harus dikembalikan berkaitan dengan adanya Penerimaan Tunjangan Transportasi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa Anggota DPRD disediakan dua pilihan yakni Jika sudah disediakan Kendaraan dinas operasional, maka Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai hak atas Tunjangan Transportasi. Hal tersebut berlaku sebaliknya.Dalam kasus tersebut Anggota DPRD Ponorogo yang sudah menerima Tunjangan Transportasi Harus mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional. Untuk Pimpinan DPRD tidak adanya keharusan pengembalian terkait kendaraan dinas yang diterima,karena Hak Protokoler yang melekat pada jabatan Pimpinan DPRD Ponorogo tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Pelaksanaan Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD  pasca diterimanya tunjangan transportasi sudah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 ? (2) Bagaimana Konsekuensi Hukum dari Pengembalian Kendaraan dinas operasional Anggota DPRD pasca diterimanya tunjangan transportasi terhadap  Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 ? Jenispenelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris,metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD. bagi Anggota DPRD Pemberian Kendaraan Dinas harus segera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah terkait adanya penerimaan Tunjangan Transportasi. Berdasarkan hal diatas sosialisasi akan Perda tersebut rupanya belum terlaksana dengan baik. Pengembalian kendaraan operasional tersebut mempunyai Konsekuensi hukum baik terhadap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo maupun status Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD Ponorogo. Kata Kunci : Pengembalian, Kendaraan Dinas Anggota DPRD, Tunjangan Transportasi ABSTRACT The title is based on an issue arising in the Regency of Ponorogo regarding official vehicles used for operational purposes by members of Regional House of Representatives (further stated as DPRD). The official vehicles must be returned as transport allowance is given by DPRD. According to Article 27 of Regional Regulation of the Regency of Ponorogo Number 5 Year 2017 on Administrative Financial Rights of Heads and Staff of DPRD, the heads and staff of DPRD are not supposed to be allowed to use official vehicles when the transport allowance is provided or vice versa. In this case, the members of DPRD of Ponorogo who receive transport allowance must return official vehicles, while the heads of DPRD are not obliged to return the official vehicles as they hold official right due to their position. Research problems involve: (1) is returning official vehicles used for operational purposes by members of DPRD when transport allowance is given relevant to Article 27 of Regional Regulation of the Regency of Ponorogo Number 5 Year 2017?(2) What are the legal consequences of returning official vehicles used for operational purposes by the members of DPRD as transport allowance is given regarding Article 27 of Regional Regulation of the Regency of Ponorogo Number 5 Year 2017? Juridical-empirical research method was employed in this research with socio-juridical approach. This research took place in Secretariat of DPRD and Regional Asset and Financial Management and Revenue Agency of the Regency of Ponorogo. From this research, it was found that there is no relevance between what has happened in reality and the implementation of Article 27 of Regional Regulation of the Regency of Ponorogo Number 5 Year 2017 on Financial and Administrative Right of heads and Members of DPRD. For the members of DPRD, official vehicles must immediately be returned to local government regarding the transport allowance received by the members. It shows that the Regional Regulation has not been appropriately implemented. This certainly brings legal consequences for both the members of DPRD of the Regency of Ponorogo and the official vehicles used for operational purposes by the members of DPRD of Ponorogo. Keywords: return, official vehicles used by the members of DPRD, transport allowance
PELAKSANAAN PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BERKAITAN DENGAN SYARAT KARAKTERISTIK PEMBUATAN SIM D BAGI DISABILITAS (Studi di Kantor Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas RR. Alysia Gita Purwasaputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RR. Alysia Gita Purwasaputri, Dr. H. Setyo Widagdo SH, M.Hum., Lutfi Effendi, SH. M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya alysia_gita@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 35 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi. Dalam Pasal 35 ayat 1 huruf c tersebut mengatur mengenai syarat karakteristik secara fisik seseorang dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun dalam pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas, syarat karakteristik secara fisik untuk calon penerima Saurat Izin Mengemudi (SIM) D atau Surat Izin Mengemudi (SIM) D yang diperuntukkan untuk penyandang disabilitas di Kota Malang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah tidak diaturnya syarat karakteristik fisik khusus bagi penyandang disabilitas. Jadi untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berada di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi di Kota Malang bagi penyandang Disabilitas. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 35 Ayat 1 Huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi mengenai syarat karakteristik untuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor.Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Pasal, Syarat Karakterisitk SIM D, Penyandang Disabilitas. ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of Article 35 Paragraph (1) letter c on the regulation of the head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on Driver License. Article 35 Paragraph (1) letter c regulates characteristic requirement especially related to physical condition of a person in terms of the approval of driver license. However, in reality, Article 35 Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in Malang, characteristic requirement regarding physical condition for the candidate disabled holders of driver license type D in Malang is not yet implemented accordingly due to several factors, one of which is physical characteristic requirement for disabled people is not yet regulated. So far the implementation is simply adjusted to what is seen in the field. This research is categorized as empirical with socio-juridical approach to directly obtain data from research field related to Article 35 Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in Malang city. Data collection was conducted by directly obtaining data from the field through interview with Traffic Police Unit members of Malang city. Data was analyzed by using descriptive-qualitative method, jotted down into well-organized, chronological, logical and effective sentences. From the research result, it can be concluded that the implementation of Article 35 Paragraph (1) letter c of the Regulation of the Head of Indonesian National Police Number 9 Year 2012 on Driver License for Disabled People in terms of characteristic requirement to hold driver license for disabled people is not yet well implemented due to several factors. Keywords: implementation, Article implementation, characteristic requirement for driver license type D for disabled people
KEWAJIBAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN UMUM (Studi Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdaga Nurvijay Aldi Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurvijay Aldi Darmawan Dr.Iwan Permadi,SH.,M.Hum, Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan Mt.Haryono No.169,Malang,65145,Indonesia Telp;+62-341-553898, Fax;+62-341-566505 Email:nurvijay@yahoo.com   ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kewajiban pengembang perumahan terhadap penyediaan lahan pemakaman umum yang ada di Kota Surabaya. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksaannya pemakaman umum yang ada di kota Surabaya mengalami kekururangan lahan, hal ini disebabkan kebutuhan perumahan di kota Surabaya yang tinggi sehingga menyebabkan banyak pembangunan perumahan di Kota Surabaya. padahal pemerintah Kota Surabaya sudah mempersiapkan hal tersebut dengan adanya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 setiap pembangunan perumahan di kota Surabaya wajib untuk menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% dari total keseluruhan yang tercantum dalam surat keterangan rencana kota (SKRK) yang diajukan. Kemudian skripsi ini menggunakaan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekataan yuridis dan  sosiologis. berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut penulis memperoleh jawaban dari permasalahaan dalam penelitian ini.bahwa dalam penerapan pasal tersebut terkait kewajiban pengembang terhadap penyediaan lahan pemakaman umum berjalan dengan cukup efektif.hal tersebut dikarenakan pandangan pengembang perumahan bahwa persyarataan dalam pembangunan perumahan dirasa cukup membebani pengembang sehingga mengurangi keuntungan (profit oriented) ,kurangnya pengawasan dari masyarakaat. Kata kunci: pengembang perumahan, pemakaman umum. ABSTRACT This research duscusses about the responsibility to provide a space for public cemetery that housing development should have in surabaya. This is based on the Regulation of  Mayor of Surabaya Number 14 of  2016 on  Procedures of Infrastructure, Facilities and Utilities In Industrial Area, Trade, Housing And Settlements To Local Government, but in implementing public cemeteries in Surabaya city experiencing land shortage, this is due to the need for housing in the city of Surabaya is high, causing a lot of  housing construction in the city of Surabaya. Where as the Surabaya City Government has prepared it with the Mayor of Surabaya Regulation Number 14 of 2016 stated in Article 5 paragraph 1 of every housing development in the city of Surabaya is obliged to provide a public cemetery area of  2% of the total stated in the city plan certificate (SKRK) submitted. juridical empirical metodh was employed in this research with juridical and socio-approach. from  the research result  it was found that the article regarding the provision of empty space for public cemetary as part of the responsibility of housing development has been effectively implemented because developers agree that the requirement needed in housing development has become burden to them,so it reduces the profit gained from the development project  , this is also caused by the lack of control from society Keywords: housing developer, public cemetery.
KEWAJIBAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN OLEH KEPALA DESA MENURUT PASAL 26 AYAT (4) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhammad Zaffri Hasan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Zaffri Hasan, Agus Yulianto,SH.,MH, Herlin Wijayati, SH.,MH Universitas Brawijaya hasanzaffri@gmail.com   ABSTRAK Kepala Desa memilik kewajiban menyelesaikan peselisihan masyarakat di Desa. Jika tidak dilaksanakan maka Kepala Desa akan mendapat sanksi. Penelitian ini mengkaji kewajiban Kepala Desa dalam menyesaikan perselisihan di Desa. Penulis mengkaji jenis kasus yang dapat diselesaikan Kepala Desa dan konsekuensi yuridis apabila hasil penyelesaian tidak dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pedekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan semua perselisihan di Desa. Konsekuensi yuridis atas tidak dilaksanakannya hasil penyelesaian adalah dilakukan eksekusi oleh pengadilan (perdata) atau penyelesaian kasus di pengadilan formal(pidana). Kata kunci : Kepala Desa,  Penyelesaian Sengketa, Kewajiban ABSTRACT A village head is responsible to settle a dispute among people in society. The negligence of this responsibility may cause a sanction. This research studies the obligation of village head to settle a dispute in a village, aiming to study cases that village head can settle and the juridical consequence in case of the fact that settlement is not taken. The method employed in this research was juridical-normative with statute and conceptual approach. It can be concluded that village head is authorized to settle every dispute happening in a village, while negligence of this responsibility leads to juridical consequence where the settlement may be executed in either civil courts or criminal courts. Keywords: village head, dispute settlement, obligatio
IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMILIK BADAN USAHA (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Muchammad Syauqi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muchammad Syauqi, Lutfi Effendi, SH.,MHum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : cokidewapo@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimanakah Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan? 2) Apa saja kеndala yang dihadapi olеh olеh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam mеlaksanakan Pеraturan Daеrah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan olеh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 18 Ayat (1) tersebut berlum terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan terkait pengenaan Retribusi terhadap pemilik badan usaha tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan atau Izin HO terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan perizinan dan keterbatasan jumlah petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan 2.Faktor Eksternal, bahwa masyarakat yang memiliki badan usaha dan akan mengurus surat izin gangguan tidak mau ribet dalam mengurus surat izin gangguan, sehingga masyarakat pemilik badan usaha menyerahkan seluruh urusannya kepada petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Gangguan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan. ABSTRACT This research aims to find out, identify, and analyze 1). How is Article 18 Paragraph (1) of Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Nuisance Permit Levy regarding Nuisance Permit Levy Charged from Business Entity in Pasuruan implemented? 2) What difficulties are faced by Capital Investment and Integrated Permit Services Agency of Pasuruan in terms of executing Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Levy for Nuisance Permit Charged from Business Entity in Pasuruan? 3) What steps are taken by Capital Investment and Integrated Nuisance Permit Services Agency of Pasuruan to execute regional regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Levy for Nuisance Permit Charged from Business Entity? Empirical-juridical research method was employed in this research with socio-juridical approach. The research was conducted in Capital Investment Agency and Integrated Nuisance Permit Services of Pasuruan, as this agency is authorized to give permit. The samples comprised the population of staff in the office in Pasuruan and they were taken by using purposive sampling. Based on the interview, it is concluded that: 1) the Article 18 Paragraph (1) is not yet implemented because levy nuisance permit levy regarding the total of levy that needs to be paid by business entity is not elaborated in Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Nuisance Permit Levy regarding Levy Charged from Business Entity. 2) The difficulties faced are due to several factors: 1. Internal factor: the levy needing to be paid to integrated permit services of Pasuruan is not well elaborated and there is shortage of staff in Capital Investment and Integrated Nuisance Services Agency. 2. External factor: those who run business are not willing for impractical procedures required in the proposal of nuisance permit, so that business people delegate it to Capital Investment and Integrated Permit Agency. 3) Efforts such as counseling and supervision need to be taken. Keywords: implementation, nuisance permit levy, capital investment and integrated permit services agency of Pasuruan

Page 323 of 563 | Total Record : 5629

 321   322   323   324   325 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue