cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 338   339   340   341   342 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO ATAS TINDAKAN PEMBAJAKAN ONLINE (Kajian Berdasarkan Konsep Konvergensi Telematika dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Maria Paulina Andini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Paulina Andini, Afifah Kusumadara, SH., LLM.SJD., Diah Pawestri, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : andinimaria22@gmail.com   ABSTRAK Permainan video merupakan obyek HKI yang dilindungi dengan perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia, tetapi masih terdapat banyak kasus pembajakan atas karya cipta permainan video. Seiring perkembangan teknologi, tindakan pembajakan berkembang salah satunya adalah metode pembajakan yang memanfaatkan jaringan internet atau disebut pembajakan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta permainan video atas tindakan pembajakan online dikaitkan dengan Konsep Konvergensi Telematika dan Undang – Undang Hak Cipta dan juga untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Cipta permainan video terhadap tindakan pelaku pembajakan online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deksriptif analisis dan diintrepretasikan dengan metode intrepretasi gramatikal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap pelangaran Hak Cipta dengan menutup atau menjadikan tidak dapat diaksesnya layanan sistem elektronik yang melanggar Hak Cipta dirasa belum cukup efektif. Sebab untuk menguraikan permasalahan yang disebabkan oleh terkonvergensinya teknologi, kuncinya terdapat pada komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat seputar aturan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan khusus diluar peraturan konventional yang khususnya untuk melindungi hak eksklusif Pemegang Hak Cipta. Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang hak cipta, permainan video, pembajakan online ABSTRACT Video games are an object of intellectual property right under the legal protection of Copyright in Indonesia. However, the case of video game piracy seems unstoppable, especially in the development of technology. This development opens wider access for people to pirate video games online from the Internet, commonly known as online piracy. This research is aimed to analyze the legal protection provided for video game copyright holders regarding online piracy, which is linked to the concept of convergence of telematics and Law of Copyright and to find out the legal measures taken by the copyright holders in response to online piracy. The normative juridical research method was involved, together with descriptive analysis and grammatical interpretation. The research result reveals that the measure taken to reduce the piracy by closing down electronic system services that steal copyrights does not work effectively. The vital key is not the closing down, but the communication held by the government with its societies about law that applies in order to raise the legal awareness among societies. Therefore, specific regulation needs to be set, apart from the conventional one, to protect exclusive rights of copyright holders. Keywords: legal protection, copyright holders, video games, online piracy 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ATAS JAMINAN SOSIAL PASCA PERALIHAN KEWENANGAN KONSORSIUMASURANSI MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Novridha Shelly N.A
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novridha S.N.A., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM., Shanti Riskawati SH., MH. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Shelly16nvrdh@gmail.com  ABSTRAKPenulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia pasca peralihan kewenangan konsorsium asuransi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Penelitian ini merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dengan berlakunya BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi TKI yang memberikan jenis jaminan yaitu JKK dan JKM yang bersifat wajib dan JHT yang bersifat sukarela. Pengaturan program risiko yang berbeda antara konsorsium asuransi dengan BPJS sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan manakala suatu risiko yang tidak terdapat dalam manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menimpa TKI. Sehingga bentuk perlindungan bagi TKI atas jaminan sosial tersebut adalah dengan dipastikannya Kordinasi Manfaat. Kata Kunci: PerlindunganHukum, JaminanSosial, TenagaKerja Indonesia. ABSTRACT This thesis is aimed to study legal protection provided for Indonesian workers after transfer of authority of insurance consortium into social security agency. This research employed normative juridical method with statute approach. With the effectuation of social security agency (BPJS) as an organisation responsible for the execution of social security program for Indonesian workers working overseas (TKI), BPJS also covers other types of services such as Insurance for Work Accident (JKK) and Death Security (JKM) which are compulsory and Old-age Benefits which is elective. There is the difference in terms of the risk program provided by the insurance consortium and BPJS, leading to ambiguity when the risks not covered in JKK and JKM hit the workers. It is concluded that the legal protection that can be provided for TKI regarding social security should involve the certainty in the coordination of benefits. Keywords: legal protection, social security, Indonesian workers (TKI).  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEADAAN INSOLVENSI DEBITOR DALAM KEPAILITAN (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia) Adheria Juniresta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adheria Juniresta, Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., Ranitya Ganindha, SH., MH.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : adheriajuniresta@gmail.com ABSTRAKUntuk mempailitkan debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) tidak mensyaratkan agar debitor berada dalam keadaan insolvensi. Hal ini tentu melindungi kepentingan kreditor, tidak diterapkannya insolvency test ini mengakibatkan banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit secara hukum. Seharusnya konsep insolvency test dimasukkan dalam UUK dan PKPU untuk membuktikan bahwa debitor benar-benar dalam keadaan solven atau tidak. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pailit terhadap PT. Perindustrian Njonja Meneer tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Hal ini karena syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum terpenuhi. Hakim menilai adanya itikad tidak baik pada Termohon dalam melaksanakan pembayaran kepada Pemohon karena total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon tidak sebanding (tidak signifikan) dengan kewajiban bayarnya. Berdasarkan hal tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, permohonan pailit oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.Kata Kunci: Pailit, Dasar Pertimbangan Hakim, Insolvensi, Insolvency Test. ABSTRACTThe status of bankruptcy in a debtor, according to Law Number 37 of 2004 (further stated as UUK and PKPU), does not always mean that the debtor is in insolvency. Although this is beneficial in the debtor interest, not conducting insolvency test brings more companies in Indonesia to being declared bankrupt according to the law. It is essential that the concept of insolvency test be included in UUK and PKPU to prove whether a debtor is a solvent or not. This research is aimed to discuss the relevance of the basic consideration made by judges to the Decision of Bankruptcy for PT. Perindustrian Njonja Meneer and PT. Metro Batavia with the provision of Article 2 Paragraph (1) of UUK and PKPU. This research involved normative juridical method with statute and case approach. The research result revealed that the judges’ consideration in terms of deciding PT. Perindustrian Njonja Meneer bankrupt was not entirely relevant to the provision of Article 2 Paragraph (1) of UUK and PKPU. This is caused by the fact that the requirement where debtor failed to pay at least one loan that was due and collected was not met. The judges saw this as a bad faith from the debtor who should have paid the debt to the creditor, as the total that was paid was not equal to the amount that was required be paid. Therefore, Judges agreed that the status of bankruptcy proposed was considered reasonable to be accepted.Keywords: bankrupt, judges’ basic consideration, insolvency, insolvency test
KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN MOGOK KERJA Dinar Arimbi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinar Arimbi , Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono., SH., MH., Ratih Dheviana Puru., SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : arimbidinar@yahoo.com  ABSTRAK Konflik yang sering terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh karena tak jarang pengusaha yang tidak melaksanakan hak-hak pekerja/buruh yang tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu faktor adanya perselisihan yaitu timbulnya mogok kerja pasti didahului oleh dengan adanya perbedaan tafsir antara buruh dengan pengusaha yang menimbulkan perselisihan. Timbul perselisihan mengenai mogok kerja sah dan tidak sah. Hal ini sangat penting karena berlakunya pasal 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut telah didukung oleh sanksi pidana pada pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Pengadilan Negeri. Sehingga terjadi kekaburan mengenai kewenangan lembaga yang berhak memberikan putusan keabsahan mogok kerja tersebut. Pada dasarnya perlu analisis atau di kaji dengan menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan perundang-undangan (statute approach). Penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dalam 144 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha: (a) mengganti pekerja dari luar perusahaan, (b) memberikan sanksi pidana atau tindakan balas dendam terhadap pekerja. Apabila mogok kerja yang dilakukan sah, maka pengusaha tidak diancam sanksi pidana tetapi apabila tidak sah maka, pengusaha diancam pidana pada pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adanya perselisihan dalam hubungan kerja harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Hubungan Industrial sesuai kewengan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam memberikan putusan keabsahan mogok kerja. Kata Kunci: Keabsahan Mogok Kerja, Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. ABSTRACT Conflict often occurs between employers and their employees/ labors, for it is often found that employers fail to meet the rights of their employees/ labors against the provision of Law on Labour Affairs. One of the common disputes that often arises is strike action due to the different interpretation of something between employers and their employees. This sort of dispute can be seen as valid and not valid. This is essential to know because the implementation of Article 144 of Law on Labour Affairs is supported by Article 187 of Law on Labour Affairs in a District Court. This raises the ambiguity in the law regarding an organization authorized to make a decision on the validity of strike action. Principally, it is essential to analyze and study this issue by employing statute approach. The research result reveals that Article 144 of Law on Labour Affairs prohibits employers to (a) replace employees with those from outside the company, (b) impose the criminal sanction or retaliation on employees. When the strike has done is considered valid, the companies will not be given any criminal sanction. On the contrary, when it is found invalid, the sanction will be imposed on employers based on Article 187 of Law of Labour Affairs. The dispute arising in industrial relations must be determined by the court of Industrial Relations according to absolute authority owned by the court of Industrial Relations in terms of making a decision of strike action. Keywords: strike action validity, an authority of Industrial Relations court. 
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) HURUF S UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PASAL 34 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAKAN JUAL BELI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BAJAKA Lydia Agustina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lydia Agustina, Afifah Kusumadara,SH,LLM,SJD, Moch. Zairul Alam,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: lydiaagustina611@gmail.com  ABSTRAK Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap implementasi perlindungan hukum hak cipta atas software dan menganalisis hambatan kepolisian dan upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas software bajakan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi perlindungan hak cipta terkait hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dialami pihak kepolisian terdiri dari aspek substansi, struktur dan kultur hukum, sehingga diperlukan upaya bersama-sama dari substansi, struktur maupun kultur dalam memberantas software bajakan. Kata kunci: Hak Cipta, Perangkat Lunak Bajakan, Hak Ekonomi, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. ABSTRACT This research is aimed at studying the implementation of legal protection for software copyright and analyzing obstacles encountered by police and measures that can be taken to stop software piracy. This research employed the empirical juridical method. The result of the research revealed that legal protection provided to protect copyright regarding the economic rights held by the original creators is not well implemented, while there are several obstacles faced such as those related to substance, structure and legal culture. As a consequence, efforts from substance, structure and the culture are required to stop software piracy.   Keywords: copyright, pirated software, economic right, creator/or copyright holder
KEABSAHAN PENGGUNAAN MEDIA TELEKONFERENSI TERHADAP PENENTUAN KUORUM KEHADIRAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Kurniawan Wahyu Kartiko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurniawan Wahyu K., Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn, Dr. Reka Dewantara, S.H, M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : kwahyukartiko@gmail.com    Abstrak Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham dapat melaksanakan RUPS secara bertatap muka langsung atau menggunakan elektronik seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007. Akan tetapi terdapat kekaburan hukum didalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007. Hanya telekonferensi video saja yang memenuhi kriteria dapat saling melihat dan mendengar secara langsung, sedangkan telekonferensi audio tidak dapat memenuhi kriteria tersebut.. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dalam Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RUPS secara alternatif menggunakan media telekonferensi seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak sepenuhnya memenuhi keabsahan terhadap pemenuhan kuorum kehadiran didalam RUPS, serta penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi harus tetap dibuatkan risalah rapatnya seperti halnya penyelenggaraan RUPS dengan bertatap muka secara langsung. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Media Telekonferensi, Kekaburan Hukum, Keabsahan. Abstract In a limited liability company, shareholders are eligible to hold a general meeting of shareholders (RUPS) by directly meeting each other or by utilising electronic media as regulated in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007. However, there seems to be ambiguity in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007, in which the accepted standard of teleconference is only restricted to video teleconference, not audio teleconference. This research involved normative juridical method with statute and analytical approach. It is concluded that the RUPS conducted by utilising teleconference media as regulated in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 fails to meet the quorum of the meeting, and the minutes of the meeting are still required as in the conventional meeting. This research is aimed to further observe the validity of the utilisation of teleconference media to determine the quorum of general meeting of shareholders. Keywords: limited liability company, law of limited liability company, teleconference media, ambiguity in law, validity 
ANALISIS KEDUDUKAN PEKERJA DAN PEMEGANG POLIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI Wahyu Andi Asmara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu andi asmara, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Ranitya Ganindha, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: andiasmara60@gmail.com WAHYU ANDI ASMARA, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, Analisis kedudukan pekerja dan pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi, Siti hamidah dan Ranitya ganindha. Artikel ini menganalisis mengenai kedudukan siapakah yang lebih utama dalam pemenuhan harta pailit ketika perusahaan asuransi pailit, pegawai asuransi ataukah pemegang polis dengan menggunakan dasar teori keadilan, analisis ini dilator belakangi dengan adanya benturan peraturan perundang-undangan, antara undang-undang persuransian dan undang-undang ketenaga kerjaan. Analisis ini menggunakan metode pendekatan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya. Upah pekerja dapat mendahului kreditur separatis dan pemegang polis, putusan Mahkamah konstitusi ini memberikan efek positif terhadap upah pegawai dengan memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Dampak positif dari putusan MK, putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 mempermudah kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator tidak perlu berdebat lagi dengan pekerja, kreditur separatis maupun petugas pajak, dan yang utama adalah pemegang polis. Ringkasnya, putusan MK tidak menimbulkan masalah bagi kurator maupun debitor pailit. Debitor pailit dan kurator pihak yang patut gembira menyambut putusan MK tersebut. Ketika kurator membayar uang pesangon dan upah pekerja lebih dahulu dari kreditur lainnya, bagi debitor hal itu tidak masalah. Sebaliknya, bagi kreditur separatis tentu saja putusan MK itu bisa dinilai tidak menguntungkan. Setelah kedudukan dari pekerja asuransi dalam konteks kepailitan telah jelas dan didukung dengan berbagai teori yang terutama teori keadilan, maka untuk dapat mewujudkan pemenuhan yang utama terhadap upah pegawai adalah dengan cara pencocokan hutang ketika kurator akan mengklasifikasikan jenis tagihan dari berbagai kreditur, disitu para serikat pekerja dapat menjadikan putusan MK sebagai dasar yang kuat untuk menuntut hak mereka. Kata Kunci: Analisis, kedudukan, pekerja, pemegang polis, perusahaan asuransi, kepailitan POSITION ANALYSIS OF LABOR AND POLICY HOLDERS IN THE EVENT OF BANKRUPTCY OF INSURANCE COMPANY Wahyu andi asmara, Dr. Siti Hamidah, S.H.,M.M., Ranitya Ganindha, S.H.,M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: andiasmara60@gmail.com ABSTRACT This article aims to analyse which to prioritise first, regarding whether this is the bankrupt insurance company, the company workers, or the policyholders according to the theory of justice. This analysis arises due to the clash of Law on insurance and Law on Workforce. The method employed for the analysis was statute approach, and the result of the research is that the Decision by Constitutional Court Number 67/PUUXI/2013 deals with the different position between wage and other rights. The wage is a priority over a separatist creditor and a policyholder. The Decision of Constitutional Court positively affects the wage in which the wage payment is considered the priority over all bills. Moreover, the Decision of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013 gives access to curators to easier tasks. In this case, curators no longer need to be in argument with the insurance workers, separatist creditors, or a tax officer, and, most importantly, the policyholder. In other words, the Decision made by the Constitutional Court is not troublesome for both the curators and bankrupt debtors. Therefore, it is considered normal for debtors when wages and lump sum are paid to the workers before to other lenders. Regarding bankrupt insurance company, when the priority is accordingly distributed based on the theory of justice of distribution, amount of loan needs to be matched to fulfill the wages of the workers. Calling for rights during the meeting where the loan is matched can refer to the Decision of Constitutional Court. Keywords: analysis, position, worker, policyholder, insurance company, bankruptcy.
ANALISIS PROBLEMATIKA PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Mohammad Aviv Rachmaddian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Aviv Rachmaddian, Siti Hamidah Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : avivrachmaddian@gmail.com   Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai analisis problematika peradilan agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menghapus ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah setelah ada pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI tahun 1945 yang merumuskan mengenai hak warga negara untuk dijamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Teknik Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara intepretasi gramatikal, sistematis dan teologis. Penulis akan menganalisis penyebab terhambatnya proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, baik faktor yuridis dan non yuridis ditinjau dari teori, asas dan prinsip hukum Ekonomi Syariah dan hukum penyelesaian sengketa perdata. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Abstract The choice of this theme is based on the decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 to eliminate the provisions of Elucidation of Article 55 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Sharia Banking Law after a party filed a petition to the Constitutional Court, paragraphs (2) and (3) of the Islamic Banking Law have been contradictory to Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which formulates the right of citizens to be guaranteed a sense of justice and legal certainty. Techniques Analysis of legal materials is done by grammatical, systematic and theological interpretation. The author will analyze the causes of the inhibition of the process of dispute resolution of sharia economy, both juridical and non-juridical factors in terms of theory, principles, and principles of sharia economic law and law of civil disputes dispute. Keywords: dispute settlement, sharia economics, the constitutional court decision 
URGENSI REGULASI PROSEDUR PENGAMBILALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK Jessy Theresia Purba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jessy Theresia Purba, Siti Hamidah, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : jessytp71@yahoo.com Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang urgensi regulasi prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang ada akan membantu untuk menganalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori dalam hukum perbankan yang juga mengatur mengenai penyelesaian kredit macet. Hasil dari penelitian ini diantaranya ialah regulasi prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet sangat dibutuhkan oleh perbankan dan juga masyarakat. Hal ini ditinjau dari 3 aspek yaitu, aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek ekonomis. Walaupun telah diatur mengenai hal ini dalam beberapa regulasi, tidak menjamin kepastian hukum bagi pihak perbankan sebagai pihak yang menyalurkan kredit dan masyarakat sebagai nasabah debitur. Adapun regulasi yang telah dibentuk belum menjamin kepastian hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masih terdapat rumusan pasal yang tidak mendeskripsikan asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 dan asas tidak mencerminkan asas kepastian hukum pada Pasal 6. Sedangkan berdasarkan teori Lon Fuller, regulasi yang telah ada belum konsisten dengan regulasi terkait lainnya, dan regulasi tersebut harusnya adalah rumusan undang-undang yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, maka regulasi mengenai prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet sangat urgen, sehingga baik bank maupun masyarakat dapat mengupayakan penyelesaian kredit macet sah secara hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur pengambilalihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Penyelesaian Kredit Macet maka dapat mewujudkan kepastian hukum bagi bank maupun masyarakat dalam penerapannya. Kata Kunci : Urgensi, Hak Milik Atas Tanah, Penyelesaian kredit macet, Bank Abstract This journal aims to examine and analyze the urgency of the procedure of the takeover of the assets of a debtor in Settlement of Bad Debts in Bank. The type of this research is the juridical normative research that uses the type of the approach of the legislation and analytical approach, with legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures. The existing legal materials will help to analyze using the theory of legal certainty and the theory in the banking law also set up regarding the settlement of bad debts in the bank. The results of this research including are the regulation of the procedures the takeover of the assets of the debtor as an alternative settlement of the credit crunch very needed by banks and also the community. This is reviewed from 3 aspects namely, judicial aspect, aspects of sociological and economic aspect. Although has set about this in some of the regulation, does not legally guarantee certainty for the banking sector as a party that transmits credit and the community as a debtor. Now the regulation that has been formed didn’t consist legal guarantee certainty because based on Act No. 12 The year 2011 about the formation of Regulations Division, there is still the formulation of the article does not describe the basis of the clarity of the formulation and the basis can be implemented based on Article 5 and the basis does not reflect the basis of legal certainty on Article 6. While based on the theory of Lon Fuller, the regulation that was not consistent with other relevant regulations and the regulations should be in the formulation of legislation which clearly so that it can be well implemented. Thus, the regulation about the procedure to the takeover land ownership rights in settlement of bad debts in bank very urgent, so that both the bank and the community can pursue settlement of the credit crunch as the legitimate law. With the existence of clear regulations concerning the procedure for the takeover of the land ownership rights in settlement of bad debts in the bank and can achieve legal certainty for the bank and the community in its application. Keywords: urgency, land ownership rights, settlement bad debts, bank 
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR UNTUK MENDAPATKAN PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang) Catalina Intan Putri Widodo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catalina Intan P.W, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.K.N, Shanti Riskawati, S.H.,M.K.N Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: intanwidodo33@gmail.com  ABSTRAK Terjadinya perkembangan ekonomi akan berkaitan dengan perdagangan serta diikuti perkembangan terhadap kebutuhan  mengenai pemberian fasilitas kredit.Pada dasarnya pemberian kredit tidak terlepas dari penyerahan suatu jaminan oleh calon debitur kepada kreditur. Penyedia fasilitas kredit dapat berbentuk Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas yang dapat menyediakan penyaluran dana dalam bentuk kredit yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan benda bergerak dapat dibebani dengan fidusia. Meningkatnya minat masyarakat menggunakan kredit dengan jaminan fidusia akan menimbulkan permasalahan saat kredit macet pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang timbul saat eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan, seperti yang dikemukakan dalam penelitian digadaikan, dipindah tangankan, objek bukan milik debitur dan pemilik lepas tanggung jawab. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami permasalahan yaitupelaksanaan perlindungan hukum dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris penulis menelaah kaidah-kaidah hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis akan mencari data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Serta menggunakan bahan pustaka berupa data sekunder untuk mendukung penelitian ini. Maka dapat disimpulkan tidak terlaksananya perlindungan hukum dikarenakan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang faktor sarana prasarana dan kurangnya tanggung jawab debitur dalam menyelesaikan kewajibannya serta kurangnya suatu kepedulian serta kepatuhannya terhadap khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan. ABSTRACT The economic growth is closely related to trading activities followed by the growing necessity of credit facilities. Principally, providing loan is inseparable from the submission of a warranty by a debtor to a creditor. A moving object set as a security can be submitted in the form of fiduciary warranty. Loan proposed by submitting fiduciary warranty will face an issue when the execution of the fiduciary object is required for bad credit. The common problems arising can be that the object is put as a security, the object is transferred to another party, or it is revealed that the object is not under the ownership of the debtor and the real owner rejects to admit any responsibility. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang faced a problem regarding legal protection related to the execution of the object set as fiduciary warranty. In this research, the empirical juridical method employed by observing legal principles among societies was applied. The data required in the research was directly obtained from the field, in which primary and secondary materials were obtained from the literature review. From the research result, it can be concluded that the failure of the execution of objects set as the fiduciary warranty is mainly caused by the bad faith of debtors denying their responsibility. Moreover, there is the likelihood that they also fail to entirely understand the clause of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Warranty and Fiduciary Warranty Deed. Keywords: legal protection, fiduciary warranty, execution of warranty 

Page 340 of 563 | Total Record : 5629

 338   339   340   341   342 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue