cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 33   34   35   36   37 
ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ASURANSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE MELALUI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG Frederic Hamonangan Tumanggor
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.952 KB)

Abstract

ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia, berbagai hal baru  muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah konsep jual beli secara online melalui internet dengan menggunakan e-commerce . Dengan  e-commerce konsep jual beli tradisonal yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu ruangan berubah menjadi konsep jual beli jarak jauh atau telemarketing. Dengan adanya konsep ini, tentu saja baik penjual dan pembeli akan merasa di  untungkan, karena transaksi jual beli yang terjadi dapat dilakukan 24 jam penuh dengan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Akan tetapi selain memberikan  keuntungan, tentu saja konsep jual beli jarak jauh melalui e-commerce juga dapat menimbulkan banyak resiko kerugian, salah satunya adalah serangan cyber crime yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data para pihak dalam e-commerce sehingga mengalami kerugian. Penelitian dalam Artikel ilmiah ini dilakukan untuk dapat  mengetahui dan menganalisis bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur Asuransi yang berhubungan dengan transaksi elektronik melalui internet (e-commerce), mengetahui dan menganalisis pihak - pihak yang dapat dijadikan subyek dan obyek asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet  (ecommerce), serta menganalisis penyebab perlunya asuransi dalam transaksi  electronic commerce diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan Artikel ilmiah ini adalah metode Penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan yang diangkat, dalam perspektif Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya yang terkait dengan masalah penerapan asuransi dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil  penelitian terungkap bahwa dari pengertian dan batasan tentang asuransi di dalam KUHD, transaksi e-commerce merupakan obyek yang dapat di asuransikan, karena segala kegiatan didalam transaksi e-commerce, dapat menimbulkan kehilangan atau kerusakan bagi para pihak yang ada didalamnya. Pengaturan asuransi mengenai e-commerce di dalam KUHD sebenarnya perlu diatur secara rinci, sehingga pemerintah hendaknya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pengasuransian, sehingga dapat memberikan pengaturan jelas mengenai asuransi dalam transaksi bisnis e-commerce atau cyber insurance.Kata kunci : e-commerce, asuransi, KUHD
EFEKTIVITAS THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURTS OF CAMBODIA DALAM PENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979) Mochamad Muafi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.309 KB)

Abstract

RINGKASANMOCHAMAD MUAFI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Efektivitas The Extraordinary Chambers in The Courts of Cambodia (ECCC) Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah 1975-1979), Sucipto, SH.,MH., Ikaningtyas,  SH.,LLM.Skripsi ini membahas tentang efektivitas pembentukan lembaga peradilan ECCC dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Khmer Merah. Perkembangan sistem peradilan dunia selama beberapa tahun mengalami perubahan secara signifikan dimana telah mengalami revolusi sejak berakhirnya perang dunia kedua hingga awal millenium ini. ECCC merupakan salah satu lembaga peradilan  campuran antara unsur nasional dan unsur internasional, lembaga peradilan ini  kemudian dikenal dengan istilah Hybrid Court. Lembaga peradilan ECCC secara khusus didirikan untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan antara tahun 1975-1979. Pembentukan lembaga  peradilan ad hoc internasional sering dianggap sebagai bentuk intervensi dari komunitas internasional terhadap kedaulatan suatu negara, namun pembentukan lembaga peradilan ECCC ini didasari oleh ketidakmampuan pemerintah Kamboja dalam  mengadakan proses peradilan bagi para pelaku kejahatan tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative, dengan pendekatan “statute  approach”, yaitu dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional. Penulis juga menggunakan pendekatan “case approach”, yaitu pendekatan dengan menganalisa kasus yang berhubungan langsung dengan judul  penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembentukan lembaga peradilan ECCC tidak melanggar prinsip-prinsip hukum  internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari prosedur umum serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah negara Kamboja untuk melindungi rakyatnya terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Khmer Merah. Lembaga peradilan ECCC secara struktural memliki beberapa kesamaan dengan lembaga peradilan lain seperti ICC dan ICJ. Hal yang perbeda terdapat pada organ tambahan dalam lembaga peradilan tersebut  sebagai penunjang proses pemeriksaan dan pengawasan serta memberikan  pengetahuan bagi masyarakat luas tentang proses persidangan dalam lembaga peradilan ECCC. Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan ECCC tidak efektif jika dinilai dari teori efektifitas hukum Friedman. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya lemabaga tersebut tidak memenuhi tiga komponen dasar dalam teori efektifitas hukum diantaranya struktur, substansi serta budaya hukum.Kata kunci : kejahatan terhadap kemanusiaan, Khmer Merah dan ECCC.
PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG PEWARNA TEKSTIL RHODAMIN B UNTUK PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Studi di Kabupaten Nganjuk) Nurcahyanti Kartikasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.801 KB)

Abstract

ABSTRAKSINURCAHYANTI KARTIKASARI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk), Indrati, S.H.M.S. ; Djumikasih, S.H. M.H.Skripsi ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang  mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Dinkes dalam  pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk  mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai  substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk,  rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya  pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen,  rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran  makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meminta penambahan anggaran dana dari pemerintah pusat, meminta penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam perlindungan konsumen, melakukan sosialisasi dan pelatihan, mengajukan pembanguan laboratorium, mengeluarkan SPT, melakukan sosialisasi kepada  masyarakat untuk selektif memilih makanan, melakukan sosialisasi terhadap keamanan pangan pada masyarakat, melakukan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen menggunakan pamflet, melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan, mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Saran dari penulis agar Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan secara intensif, bagi konsumen untuk berhati-hati membeli makanan, dan bagi pelaku usaha untuk memprioritaskan konsumen tanpa mengedepankan profit oriented.Kata Kunci : Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran Makanan, Pewarna Tekstil Rhodamin B, Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA TERHADAP KLAIM BONGKAR MUAT PETIKEMAS (Studi di PT. Terminal Petikemas Surabaya) Rita Nurmalasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.11 KB)

Abstract

ABSTRAKKarya ilmiah yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya Terhadap Klaim Bongkar Muat Petikemas membahas tentang pelaksanaan bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai perusahaan penyedia jasa.PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal petikemas. Dalam pelaksanaan bongkar muat petikemas apabila tidak dilakukan dengan sangat baik akan  menimbulkan kerusakan Terjadinya kerusakan petikemas pada saat bongkar muat menimbulkan pertanggung jawaban PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) selaku perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bongkar muat untuk menanggung resiko untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya petikemas baikseluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan di lapangan terminal petikemas. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihakpihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengetahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. TPS tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan ganti rugi yang telah penulis jelaskan di atas dalam proses bongkar muat petikemas.Kata Kunci : Pengangkutan dan Tanggung Jawab Bongkar Muat Petikemas
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) (Studi kasus tentang putusan KPPU no 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT Carrefour Indonesia da Richy Ardiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.473 KB)

Abstract

ABSTRAKSIAsas hukum merupakan salah satu elemen penting yang ada di dalam sebuah peraturan. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan dasar pemikiran dari para pembentuk sebuah peraturan terhadap tujuan dibentuknya peraturan tersebut.Sebuah peraturan dibentuk dari sebuah peraturan yang masih abstrak yaitu berupa asas hukum, yang kemudian dibentuk menjadi peraturan yang lebih konkrit dan membentuk penerapan dari asas hukum  tersebut.Di dalam UU Persaingan Usaha terdapat asas keseimbangan kepentingan yang di dalam penulisan jurnal ilmiah ini ingin dianalisa mengenai penerapannya di dalam UU Persaingan Usaha itu sendiri dan juga mengenai penerapannya oleh KPPU di dalam  menyelesaikan perkara persaingan usaha.Kata kunci :asas hukum, asas keseimbangan kepentingan, penerapan,UU Persaingan Usaha.
REVITALISASI PERANAN DPD DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA (Kajian Yuridis UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C Dan 22D Serta UU N0. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Raky Januar Muttaqien
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.317 KB)

Abstract

ABSTRAKSIJANUAR MUTTAQIEN, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, REVITALISASI PERANAN DPD DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA (Kajian Yuridis UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22C Dan 22D Serta UU N0. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dosen Pembimbing : Arief Zainuddin, S.H., M.Humdan Aan Eko Widianto S.H., M.Hum.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya kewenangan DPD sebagai salah satu kamar dalam lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimanakah peranan DPD sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang ada, baik di dalam UUD 1945, UU No 22 Tahun 2003 maupun UU No 27 Tahun 2009. Sehingga dapat dicari sebuah titik lemah dan kemudian berusaha mencari suatu konstruksi hukum yang ideal dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMAKSAAN SESUAI DENGAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fadhli Firas Muhadjid Kossah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.404 KB)

Abstract

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMAKSAAN SESUAI DENGAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA FADHLI FIRAS MUHADJID KOSSAH,Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Masruchin Rubai, SH. M.S., Abdul Madjid, SH. M.Hum.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang analisis yuridis tindak pidana pemaksaan sesuai pasal 335 KUH Pidana. Hal ini dilatarbelakangi sering terjadi perbuatan pidana dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang ditentukan dalam Pasal 335 KUHPidana. Apabila perbuatan pidana tersebut tidak terdapat peraturan perundangundangan yang mengaturnya maka pelaku perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi. Hal ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang menentukan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal 335 KUH Pidana dapat dipergunakan untuk menuntut hampir semua perbuatan, sehingga praktisi hukum ada yang menyebut dengan istilah pasal keranjang sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan: Dalam praktik, karena adanya kata-kata tidak “menyenangkan” (onaangename) tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening (memperlakukan), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP, walaupun ancaman pidananya hanya maksimum satu tahun penjara, dijadikan “keranjangsampah”, sehingga semua perbuatan yang tidak menyenangkan seperti penghinaan, penyerobotan tanah, dipanggil oleh polisi tidak mau hadir dan lain-lain diterapkan pasal ini dan tersangkanya ditahan (sebenarnya penahanan demikian tidak sah).1 Menurut H.A.K Moch.Anwar, ”Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif”.2 Mengenai perbuatan tidak menyenangkan secara jelas diatur dalam Pasal 335 KUHPidana yang menentukan : 1Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 36. 2Dewi Yulianti, Tinjauan Yuridis Atas Kasus Hidden Camera VCD Artis Ganti Baju Dikaitkan Dengan Kejahatan Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 2003, h.21. (1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,- 1e. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 2e. barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa. (2) Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu3
EFEKTIFITAS PASAL 52 HURUF C UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BE Yonas Parulian A.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.546 KB)

Abstract

ABSTRAKYonas Parulian A, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Desember 2012, Efektifitas Pasal 52 Huruf C Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantuman Klausula Baku pads Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Malang. Indrati S.H., M.S; Amelia Sri Kusuma Dewi S.H., MKn.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 52 Huruf C Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dan  wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di Kota Malang . Serta penulis juga membahas hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Kota Malang dalam menerapkan peraturan tersebut dan upaya - upaya yang telah dilakukan oleh dinas tersebut guna mengatasi hambatan - hambatan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Lokasi  penelitian berlokasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan  tekhnik observasi, wawancara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang dari dinas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan 1 (satu) orang dari pihak lembaga finance. Selain itu, pihak konsumen berjumlah I (orang) orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan perundangan konsumen pasal 52 mengenai pengawasan terhadap klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berjalan dengan efektif karena beberapa faktor baik dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran hukum warga masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh dinas terkait berupa ketidaksadaran masyarakat khususnya konsumen dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna memaksimalkan pelaksanaan aturan ini. Solusi dari kendala tersebut adalah pemaksimalan sosialisasi dan pengajuan Surat Keputusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pasal 52 huruf c terkait dengan pengawasan klausula baku oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikatakan kurang efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap konsumen dan pelaku usaha untuk disosialisasikan sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif. Juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait mengenai sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dan beberapa solusi yang diambil atas beberapa kendala diatas.
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMENDAGRI NO.24 TAHUN 2006 MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIJINAN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Di BP2T Kota Malang) Sefina Nurul Ahadiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.051 KB)

Abstract

Implementasi Pasal 4 PERMENDAGRI No.24 Tahun 2006 Mengenai Pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan Di BPPT Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi karena penyelenggaraan perijinan adalah urusan yang tidak sederhana. Perijinan merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya baik itu mulai dari pengaturan, pengawasan, hingga pada pengendalian dan penertiban pembangunan wilayahnya. Permohonan ijin dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dalam pelaksanaannya banyak Pemerintah daerah yang tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut atas dalih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya infrastruktur. Sedangkan dalam Pasal 4 PERMENDAGRI Tahun 2006 sudah mengatur penyederhanaan pelayanan yang seharusnya menjadi acuan wajib bagi tiap Pemerintah Daerah. Hal ini yang diangkat penulis untuk penelitian Implementasi Pasal 4 PERMENDAGRI No.24 Tahun 2006 Mengenai pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu Dalam meningkatkan Pelayanan Perijinan Bangunan, beserta hambatan – hambatan yang dihadapi dan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut, maka metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pelayanan Satu Pintu dalam mengurus ijin mendirikan bangunan serta adanya keterbatasan dana sehingga BP2T tidak dapat mensosialisasikan pentingnya mengurus perijinan mendirikan bangunan.Kata Kunci : Implementasi Pasal 4 No. 24 Tahun 2006, Program Pelayanan Satu Pintu
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM LINGKUP PERADILAN MILITER (Studi terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan TNI Angkatan Darat, Pomdam III/Siliwangi) Firdaus Arief Chandra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2012
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.999 KB)

Abstract

In writing this paper the author discusses the Narcotics Crime Investigation In Scope of MilitaryJustice , which focuses on the role of the military command of the Army Military Police InNarcotics Investigation Crime Amongst the Army Pomdam III / Siliwangi.It is against the backdrop that in a military unit , especially with regard to service members whoseactions violate the law, a unified commander has a duty and responsibility to establish, followand take legal measures in accordance with the duties and responsibilities of authority. As acommander of the environment. TNI certainly demanded its role in fostering subordinatesoldiers, according to the authority provided for in article 69 of Law No. 31 of 1997 is as BossesPunish Eligible as an investigator. Where a unit commander or supervisor who has the right topunish the implementation assisted by Military Police investigators within the military as well asit is followed up by the Military Judge Advocate and a unified commander has two principal orprimary function, namely as a supervisor who has the right to punish ( ANKUM ) and submittersofficer case ( Papera ). Military Police in carrying out its duties and functions as an investigator isoften met with resistance, especially during the interrogation of narcotic crime that occurred inthe Army.The purpose of the research is the first to describe and analyze the process of criminalinvestigations conducted by the Police Narcotics Military Military Command of the Army, thesecond to describe and analyze the factors that cause the abuse of narcotics in the TNI- AD andthe third to describe and analyze the legal obstacles that occur in the investigation of criminaloffenses that occur in the environment narcotics Army.In this thesis the approach used is the juridical empirical research that examines the juridical andempirical aspects of criminal investigations within the military justice Narcotics by MilitaryPolice Army Military Command Bandung on juridical aspects in the study conducted on theprocedures applicable regulations , and coupled with the literature obtained through the booksrelating to the role of the Military Police military Command Army narcotic in the investigation ofcriminal offenses within the scope of military justice . While aspects of the empirical approach tothe locus of action in the Military Police Force Military Command DaratkotaBandung ininvestigating acts pidanaNarkotika.The results of research conducted on the stage of the investigation process is conducted militarypolice on narcotic cases occur among members of the army are : First , each of the investigationsconducted by Pomdam III / SLW, Danpomdam / Wadanpomdam will give direct orders to thesection investigations led by executing investigation unit commander rank of Captain and in itthere are four and five non-commissioned officer who served as inspector executor investigation. In the event of an act which is considered as an unlawful act committed by Army soldiersonkum in particular , the community or the police to give his report to Pomdam III / SLW overwhat is witnessed, known and experienced. After that it will go to the location Pomdam reportedto perform reconnaissance for approximately one week of receiving a report is received. If it isnot there some irregularities during the reconnaissance reconnaissance will be discontinued dueto lack of evidence obtained and when it is alleged that during reconnaissance proved true, thenthe next process is to conduct raids and arrests in place. Furthermore, the army officers who werecaught in the raid will be brought to Pomdam III / SLW to undergo interrogation and search,within 1x24 hour urine examination should have been made to the local health department thathas been designated by the Ministry of Health. Narcotics evidence subsequently obtained withinthree days had to be submitted to the Laboratory ( Lab ) designated Center for Food and DrugAdministration ( POM ) and subsequently the National Narcotics Agency ( BNN ) whichdetermines the outcome of the POM hall is included in the type of narcotics or not. After allchecks are undertaken , then made a legal opinion letter of suggestions made by trial counsel thensubmitted to Papera that will make Sekeptera letter to do the trial . If the decision of the judge inthe trial verdict of guilt to the perpetrators, the perpetrators will be put into prisons ( prisons )Kebun Waru or prisons designated by the military court. For a contributing factor, there are 3factors ( reasons ) that can be regarded as a "trigger " a person in a drug penyalahgunakantakterkecuali also be a factor as a member of the Army abusing drugs . The third factor is thefactor of self , environmental factors , and factors willingness drug itself. Obstacles encounteredin the Army Military Police criminal investigations involving narcotics TNI - AD is the processof law enforcement at the level of investigation and prosecution has been no transparency, yetintegrated case management system in the military environment , human resources are limited,facilities and infrastructure insufficient, the supervisory function of the quality of decisions andthe conduct of judges is not optimal , and software that is not in harmony with law enforcementpratek.Keywords : investigation , military police , narcotic crime

Page 35 of 563 | Total Record : 5629

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue