cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 35   36   37   38   39 
OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Malang) Erlita Ratna S
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.001 KB)

Abstract

Pemilihan judul dilatar belakangi oleh fakta penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kota Malang, khususnya pada Kejaksaan Negeri Malang. Patut dipertanyakan mengapa usaha Kejaksaan dalam memberantas korupsi terkesan kurang serius, apakah memang tidak ada praktik kecurangan atau aparat penegak hukum sengaja tidak perduli. Ironis dibandingkan dengan apa yang terjadi, praktik korupsi jelas terlihat dari berbagai sendi kehidupan di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana peran Kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan kendala apa yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Malang dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Malang. Penulisan karya tulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan di masyarakat untuk hendak diteliti dari aspek hukum dan penerapan hukumnya. Bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu memaparkan seluruh hasil studi lapangan dan hasil studi literatur, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan, kemudian melakukan analisa data dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan terkait optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Malang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Penyidikan, Kejaksaan, Korupsi
PENENTUAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI BENDA JAMINAN TIDAK BERGERAK BERDASARKAN PADA PASAL 1365 KUHPERDATA (Analisis Yuridis Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst Eka Widya Adi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.648 KB)

Abstract

Adanya suatu kesalahan hakim dalam melakukan interpretasi hukum Pasal 1365 KUHPerdatadalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum menimbulkan ketidakpastian hukumbagi status objek lelang benda jaminan dan hak-hak pembeli lelang. Fakta hukumnyaInterpretasi dalam perkara Nomor: 132/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst., Pasal 1365 KUHPerdataterlalu ditafsirkan secara meluas, dan tanpa memperhatikan regulasi terkait lainnya, sehinggalelang dibatalkan tanpa dasar hukum yang jelas dan hak-hak para pihak dalam lelang menjaditidak terlindungi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor:132/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst., berikut perkembangan putusannya pada tingkat judex yuris,tidak tepat secara keseluruhan dengan ajaran hukum perdata formil. Belum dibentuknyaundang-undang lelang yang bersifat nasional, mengakibatkan terjadinya berbagai macamkesalahan penafsiran hakim yang bebas, sehingga pada akhirnya menimbulkan implikasihukum yang merugikan bagi para pihak dalam lelang.Kata Kunci: Interpretasi Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Lelang Eksekusi HakTanggungan.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH PASCA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI Annisha Putri Andini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.06 KB)

Abstract

Konflik RI-Aceh dimulai sejak 4 Desember 1976. Konflik tersebut berlangsungselama hampir 30 tahun dan telah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM beratdi Aceh. Lahirnya MoU Helsinki sebagai nota kesepakatan damai RI-GAM danUU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan akan adanyapenyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh, yaitu dengan diaturnya ketentuanmengenai pembentukan Pengadilan HAM dan KKR Aceh. Sayangnya, beberapapengaturan mengenai Pengadilan HAM dan KKR Aceh di dalam UUPA sebagaipelaksana MoU Helsinki masih menemukan berbagai permasalahan hukum terkaitmultitafsir pasal, landasan yang tidak jelas, serta tidak terbentuknya kedualembaga sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Di dalam mekanisme internasionalmaupun nasional, negara harus memenuhi tanggung jawab dalam menghormati,melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya, hal ini berlaku pula saat terjadikasus pelanggaran HAM berat di Aceh dalam kerangka NKRI.Kata Kunci: MoU Helsinki, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, hak asasimanusia, tanggung jawab negara.
BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA MONEY LAUNDERING DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI Ida Ayu Setyawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.668 KB)

Abstract

Pro dan kontra mengenai penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara money laundering terkait pengaturan serta pembuktian tindak pidana asalnya masih menjadi perdebatan oleh para pakar hukum. Dikarenakan pembuktian terbalik tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah serta terdapat indikasi adanya pelanggaran HAM dalam penerapannya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering) menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana alternatif pengaturan pembuktian terbalik perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering) apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal (predicate crime). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode statue approach dan comparative approach. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tertier berupa kamus. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun anglo saxon yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu.Perbedaannya adalah sistem pembuktian terbalik di negara anglo saxon bersifat berimbang, yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa di sama sama membuktikan di pengadilan sedangkan di Negara Indonesia masih bersifat terbatas. Dinegara anglo saxon sudah menggunakan jalur keperdataan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana, sedangkan di negara Indonesia belum menggunakan jalur yang demikian, adapula mengenai beban pembuktian terbalik ini Indonesia belum memiliki hukum acara yang mengatur sehingga sistem pembuktian terbalik ini masi belum dapat berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan. Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian" (balanced probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.Kata kunci: Sistem pembuktian terbalik, money laundering, Predicate crime dan tindak pidana korupsi
PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM PERJANJIAN ROYALTI DENGAN PENERBIT BUKU ( Studi di UB Press Malang,UM Press Malang,Penerbit Bayumedia Malang) Indriasari Setyaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.666 KB)

Abstract

ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan.Hak eksklusif tersebut terkait dengan halhak moral dan hak ekonomi.Banyaknya bentuk pelanggaran atas suatu karya milikpencipta tentu saja sangat merugikan pihak pencipta. Perlindungan hukumsebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta diberikan secaraotomatis tanpa harus melalui dengan pendaftaran. Terkait dengan perjanjianroyalti yang dilakukan antara pencipta dengan penerbit buku sebagai bentukperlindungan dengan cara menerapkan hak moral dan hak ekonomi di dalamklausul perjanjian yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridisempiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hakeksklusif pencipta dapat dilakukan dengan cara perlindungan preventif dan jugadengan perlindungan represif hal ini dilakukan tidak lain agar dapat memberikanrasa aman atas suatu karya cipta milik pencipta.Kata Kunci : Hak Eksklusif, Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi
SINKRONISASI PASAL 36 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN TERHADAP PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERKAIT KERJASAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Ruby Qumairi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.747 KB)

Abstract

Penelitian mengenai sinkronisasi antara Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur mengenai kerjasama fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan dari segi bekerjanya aturan hukum di dalam kedua pasal tersebut, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bersifat memaksa karena fasilitas kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sementara dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal tersebut bersifat mengatur karena fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta dapat bekerjasama dengan BPJS atau dapat tidak bekerjasama dengan BPJS. Kemudian berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Presiden dan Undang-undang tidaklah sama dan melahirkan sebuah pertentangan norma.Kata Kunci: Sinkronisasi, Jaminan Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
IMPLEMENTASI PASAL 14 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG (Studi Di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung ) Deva Oktavania
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.532 KB)

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilatar belakangi karena pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkadang memerlukan jalur distribusi dan lalu lintas perniagaan yang menghubungkan kota yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan meningkatnya pula arus lalulintas kendaraan sebagai sarana distribusi dan mobilitas baik orang maupun barang. Untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang. Untuk wilayah Tulungagung memiliki dua kantor jembatan timbang yaitu di jembatan timbang Pojok Tulungagung dan jembatan timbang Talun Blitar. Tetapi pada prakteknya UPT LLAJ Tulungagung dalam melayani kebutuhan masyarakat sering terjadi permasalahan yaitu banyak terjadi kecelakaan akibat kelebihan muatan barang dan jalan raya banyak yang rusak karena seringkali dilewati angkutan barang yang membawa barang overload. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung, Apa hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis.Hambatan yang dialami terkait dengan pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang adalah kurangnya pengawasan yang ketat dalam melakukan penimbangan barang pada angkutan barang karena permasalahan ini merupakan suatu kebijakan publik yang perlu diterapkan dengan baik. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuannya untuk secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam melaksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaraan operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.Kata Kunci : Pengawasan, Penimbangan, Angkutan Barang.
PENGARUH INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT FOR OUTER SPACE ACTIVITIES TERHADAP POSISI INDONESIA PADA ASPEK SPACE SECURITY Maulidya Candra Dwi Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.963 KB)

Abstract

Kajian ini disusun dengan rumusan masalah mengenai apa pengaruh International Code of Conduct for Outer Space Activities terhadap posisi Indonesia pada aspek space security dan bagaimana Indonesia menyikapi ICoC OSA. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif-analisis. Hasil kajian menunjukkan meskipun terdapat ketentuan pada ICoC OSA yang menguntungkan negara berkembang, Indonesia hendaknya tidak terburu-buru meyatakan dukungan terhadap Revised Draft ICoC OSA ini karena Indonesia harus membuka kesempatan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina dengan PPWTnya. Selain itu Indonesia juga masih harus mencermati materi muatan ICoC OSA lebih lanjut.Kata kunci: keamanan kegiatan keantariksaan, ICoC OSA, kepentingan nasional.
PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAK PEMAKAI (Studi di Kepolisian Resort (Polres) Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri) Enggi Syfira Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.657 KB)

Abstract

Hukum merupakan salah satu aturan yang mengatur pola perilaku manusia dalam masyarakat.Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dijalankan dan di terapkan. Adanya hukum bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah ada dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada.Aparat pemerintah yang berhak untuk melakukan penegakan hukum dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Namun selain pihak kepolisian setiap instansi pasti memiliki cara untuk melakukan penegakan hukum dalam menaggualangi permasalahan yang ada. misalnya yaitu dalam kasus pencurian aliran listrik, selain dalam hal ini pihak kepolisian yang mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum pihak PLN yang merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam pendistribusian pemakaian ketenagalistrikan dan merupakan pihak korban yang dirugakan dalam tindakan pencurian aliran listrik memeiliki aturan tersendiri untuk melakukan penegakan hukum. Pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pencurian aliran listrik lebih cenderung melakukan penegakan hukum dengan menggunakan aturan yang ada dan sudah berlaku baik dengan menggunakan aturan yand ada dalam KUHP atau Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana didalamnya terdapat pemberian sanksi yang tidak hanya pemberian sanksi denda tetapi juga sanksi kurungan. Sedangkan dari pihak PLN dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai yaitu berdasar pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dimana didalamnya sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang melakukan pencurian aliran listrik hanya berupa pemberian tagihan susulan, pemutusan sementara dan bongkar rampung. Antara kepolisian dan PLN dalam menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut pasti memiliki kendala yang berbeda serta upaya yang dilakukan juga berbeda. Walaupun memiliki perbedaan namun kedua instansi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan penegakan hukum.Kata Kunci : Penegakan Hukum dan Pencurian Aliran Listrik
KEBIJAKAN FORMULATIF KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Febby Nevy Novilia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.405 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulatif konsep restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian konsep restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi logis dan interpretasi komparatif, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan konsep restorative justice melalui diversi ini masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama (ideal) dari diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya. Pelaksanaan konsep restorative justice melalui Diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana.Kata Kunci : kebijakan formulatif, keadilan restoratif, diversi, sistem peradilan pidana anak

Page 37 of 563 | Total Record : 5629

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue