cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 349   350   351   352   353 
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN ADANYA IDENTITAS PENJUAL DIDALAM ONLINE MARKETPLACE TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NO 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK Murtadho Alaydrus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murtadho Alaydrus, M.Zairul Alam, S.H.,M.H., Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: murtadhoalydrus@gmail.com  ABSTRAK Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang pesat, hadirnya teknologi saat ini membantu manusia memudahkan aktivitasnya, salah satu bentuk dari perkembangan teknologi pada saat ini adalah online marketplace yang dapat membantu masyarakat melakukan transaksi online kapanpun dan dimanun, akan tetapi penggunaan sistem elektronik diberi batasan oleh Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2012 agar sistem elekronik dan transaksi elektronik dilakukan dengan benar Penyelenggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik diatur didalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012, didalam peraturan tersebut telah mengatur tata cara bertransaksi yang baik dan benar akan tetapi pada peraturan tersebut masih memiliki kekosongan hukum yaitu belum adanya sanksi bagi yang melanggar pasal 51 tentang kewajiban pada saat melakukan transaksi elektronik. Sehingga hal tersebut dapat berdampak kepada penerapan pasal tersebut ketika ingin melakukan transaksi elektronik tidak. Sehingga peraturan tersebut cenderung untuk dilanggar pada saat melaksanakan transaksi elektronik. Karena identitas penjual dan pemberian informasi yang baik dan benar sangat diperlukan dalam melakukan transaksi elektronik, karena para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara langsung melainkan via online. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kekosongan hukum yang ada didalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 dan Identitas penjual didalam online marketplace. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Bedasarkan pada kondisi demikian, dapat ditarik garis besar bahwa perlunya sanksi yang diterapkan pada pasal 51 Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 agar dapat benar-benar mengikat dan memberikan sanksi kepada penjual yang tidak memberikan data dan informasi yang benar pada saat melakukan transaksi online Kata Kunci : Kewajiban, Identitas Penjual, Online Marketplace  Abstract The development of technology is currently developing rapidly, the presence of technology today helps humans and facilitate their activities. One of technological development at this time is an online marketplace that can help people make online transactions anytime and anywhere. The management of electronic systems and electronic transactions is regulated in Government Regulations No. 82 of 2012. In that regulation has set the procedure for good and correct transactions, but the regulation still has a legal vacuum that is the absence of sanctions for whoever that violating article 51 concerning the obligations when making a transaction. So that these regulations tend to be violated when carrying out electronic transactions. Because of the parties that conducting the transaction do not meet in person but via online. In this research, the author focus on the legal vacuum in Government Regulation No. 82 of 2012 and the seller's identity in the online marketplace. This type of this research is a normative juridical research. This research was conducted by observing and reviewing laws and regulations or documents related to legal issues using the statue approach. Keywords: Obligations, Seller Identity, Online Marketplace
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (2) LETTER A AND B OF MAYOR REGULATION OF BLITAR NUMBER 43 OF 2018 CONCERNING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF STREET VENDORS Riza Luky Febriansah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riza Luky Febriansah, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Faculty of Law, Universitas Brawijaya Email: rizalukyf@gmail.com   ABSTRACT In management and development of street vendors, there are still many violations that occur. In Blitar City, there are many street vendors that caused various negative impacts, namely changing of social, economic and environment. It is because the activities of street vendors are carried out on sidewalks and roads. Furthermore, the problem is also related to hours of operation and licensed venues. In fact, there is a Mayor Regulation of Blitar concerning management and development of street vendors. In the positive way, street vendors open job opportunities. Thus, government plays an important role in regulating street vendors without prohibiting their right to do business. This type of research is empirical legal research conducted based on the fact in the field and the research approach used sociological juridical approach through legal aspect within the scope of social interaction in society. Data analysis technique applied qualitative descriptive approach that it is done by presenting the result of interview, then drawn the conclusion. From the result of the research, based on the legal theory, management and development of street vendors, it is still not maximum. Specifically, the problem lies on the legal culture which the role of the society are very important concerning the implementation, lack of awareness, and lack of literacy culture in society. Therefore, it gave a bad impression in the implementation of government regulations. Keywords: Implementation, Street Vendors, Management and Development   ABSTRAK Dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi. Di Kota Blitar terjadi menjamurnya pedagang kaki lima sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif mulai dari perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena aktivitas pedagang kaki lima dilakukan di atas trotoar dan ruas-ruas jalan. Serta permasalaha terkait jam operasional dan perizinan tempat. Padahal terdapat peraturan Walikota  Blitar terkait penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dilihat sisi positif pedagang kaki lima membuka lapangan pekerjaan. Maka dari itu pemeritah berperan penting dalam mengatur para pedagang kaki lima tanpa harus melarang hak mereka dalam berusaha. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dilakukan pada fakta dilapangan dan pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis melalui aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Teknik analisis data adalah diskriptif kualitatif prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan hasil wawancara dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan berdasarkan teori hukum, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini kurang maksimal. Sesuai analisis masalah sangat spesifik terdapat dalam kultur hukum karena peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaannya, kurangnya kesadaran dan rendahnya literasi masyarakat sehingga menjadi kesan yang buruk pada implementasi peraturan pemerintah. Kata Kunci: Implementasi, Pedagang Kaki Lima, Penataan dan Pembinaan.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SITUBONDO (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Pro Haiqal Riski Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haiqal Riski Ramadhan, Dr.Istislam, S.H.,M.Hum dan Herlin Wijayati, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: haikalriskir@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara, kendala dan upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo. terhadap pelaksanaan permasalahan pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap pengusaha yang melanggar Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Situbondo. Dengan ditetapkannya Pasal 90 ayat 1 Undang Undang 23 tahun 2003. Pada tahun 2018 terdapat tenaga kerja melakukan pengaduan kepada dinas tenaga kerja situbondo untuk menuntut standar upah terhadap pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kabupaten. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo. Kata kunci: Penegakan Hukum Administrasi Negara, Upah Minimum Kabupaten.   ABSTRACT This research discusses state administrative law enforcement, impeding factors, and measures taken by Department of Labour and Transmigration in Employment Supervision of the Province of East Java Regional Office V of Jember, sub Regional Office Probolinggo regarding the issue in Article 90 Paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, State Administrative Law Enforcement for business actors who violate minimum wage regulation set in the Regency of Situbondo. With the effectuation of Article 90 Paragraph 1 of Law 23 of 2003, back in 2018, an employee complained about receiving the payment of wage lower than the minimum wage set to the department of labour in Situbondo. This research employed empirical juridical method with socio-juridical approach. The data involved primary and secondary materials, where the former was obtained by conducting interviews, while the latter was from literature from law, experts, and the Internet. All the data was analysed based on qualitative descriptive analysis method. The research result shows that the enforcement of state administrative law has been well implemented although not optimally since some hindrances are still encountered by the Department of Labour and Transmigration in Employment Supervision of the Province of East Java Regional Office V Jember Sub Regional Office Probolinggo. Keywords: state administrative law enforcement, minimum wage in Regency
PEMBATASAN HAK MEMILIH BERDASARKAN PASAL 348 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN MK NO.19/PUU-XVII/2019 Ahmad Agusti Umli A
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Agusti Umli A., Ngesti Dwi Prasetyo, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jln. MT. Haryono No.169 Malang Email: ahmadagusti29@gmail.com   Abstrak Penyelenggaraan pemilu 2019 telah membawa beberapa ketentuan baru, salah satunya adalah pembatasan hak memilih yang diatur dalam pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sepintas ketentuan ini bertentangan dengan jaminan perlindungan hak memilih sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun begitu, terdapat putusan MK No.19/PUU-XVII/2019 yang isinya menyebutkan bahwa pembatasan yang terdapat dalam pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah konstitusional. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-umdangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta di analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak memilih dilindungi dan dijamin secara penuh oleh HAM, melalui instrumen-instrumennya. Selain itu, terdapat rambu-rambu terkait kebolehan pembatasan terhadap hak memilih, namun masih belum ada standar/acuan baku yang digunakan untuk membatasi hak memilih. Ketentuan dalam pasal 348 ayat (4) telah  bertentangan dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak memilih yang di atur melalui instrumen HAM. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No.19/PUU-XVII/2019 tidak dapat diterima serta putusan tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kata Kunci: Pembatasan hak memilih, pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, Pemilihan Umum. AbstractThe implementation of the 2019 election has brought several new provisions, one of them is the restriction of voting right which is regulated in Article 348 Paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Election Law). At first glance, this provision is contrary to the guarantee of protection of voting right as a part of Human Rights. Even so, there was a Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XVII/2019 which stated that the restriction contained in Article 348 Paragraph (4) of the Election Law is constitutional. The type of research used is normative legal research, using statute approach and conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study and analysed using grammatical and systematic interpretations. The results of this study indicate that the right to vote is fully protected and guaranteed by human rights, through its instruments. Furthermore, there is guidelines related to permissibility of restrictions on the right to vote, but there are still no standard / standard references used to limit the right to vote. The provision in Article 348 Paragraph (4) has been in conflict with the guarantee of protection and fulfilment of the right to vote which is regulated through human rights instruments. The legal considerations used by Constitutional Court judges in the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XVII/2019 cannot be accepted as well as the decision must be revoked and declared invalid. Keywords: Restrictions on the right to vote, Article 348 Paragraph (4) of the Election Law, General Elections. 
PENERAPAN ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN UNGGULAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BOJONEGORO (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro) Intan Surya Ayu Anindya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Surya Ayu Anindya, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya intanayunindya@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan tujuan nasional, pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service). Kantor Bersama Samsat Bojonegoro mendukung peningkatan inovasi pelayanan publik dengan menciptakan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mendukung penyelenggaraan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor diperlukan dasar/pijakan yang harus diterapkan di dalamnya yaitu asas good governance. Sangat perlu adanya asas good governance untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta untuk membatasi dari pelampauan wewenang. Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? (2) Apakah terdapat faktor penghambat pada penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? Untuk menjawab permasalahan penelitian hukum empiris diatas yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data  yang   diperoleh   dari   hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro sudah berjalan sangat baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang berlaku, diwujudkan dalam setiap prosedur penggunaan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan, serta berasal dari kinerja sistem yang terdapat pada layanan unggulan itu sendiri. Kata kunci: layanan umum, implementasi, prinsip good governance,  ABSTRACT This research embarks from national objectives, where Indonesian government is directed to achieving social welfare through social or public services. One-stop Administration Service (hereinafter Samsat) in Bojonegoro supports the improvement of innovation of public services by giving service excellence in vehicle tax payment. However, providing this service excellence requires good governance principle to guarantee legal certainty between society and government as a service provider, and to restrict the potential of abuse of power. The research problems studied involve: (1) how is good governance principle applied in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office Bojonegoro? (2) What is the impeding factor in the implementation of good governance principle in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office Bojonegoro? This research employed socio-juridical approach. The data used involved primary and secondary data obtained from library research, observation, and interview, followed by the analysis of the data by means of descriptive-qualitative analysis method. The research result shows that good governance principle in service excellence regarding vehicle tax payment in Samsat Office in Bojonegoro has been appropriately implemented according to legislation and SOP, as seen in the tax payment process. However, the impeding factor stems from the human resource specifically in terms of service provider and customers and the performance of the system of the service excellence per se. Keywords: public services, implementation, good governance principle, service excellence regarding vehicle tax payment
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CIVIL JOURNALISM TERHADAP PEMBERITAAN ISU SARA YANG MENYEBABKAN KONFLIK DI MASYARAKAT Malvin Hariyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malvin Hariyanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai aktivitas Civil Journalism yang memberitakan permasalahan terkait Isu SARA yang menimbulkan konflik dimasyarakat akibat dari aktivitas Civil Journalism tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa sangat diperlukan suatu bentuk perundag-undangan yang secara khusus mengatur segala bentuk aktivitas civil journalism agar aktivitas tersebut dapat menimbulkan dampak positif serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap dunia Pers di Indonesia. Karena Pers merupakan instrumen penting dalam tatanan hidup bermasyarakat, memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Civil Journalism, SARA, ITE ABSTRACT This article analyses civil journalism activities that report issues related to ‘SARA’ which cause conflicts in the society as a result of these civil journalism activities. Through the use of normative legal research methods, then it can be concluded that a form of legislation is needed which specifically regulates all forms of civil journalism activities so that these activities can have a positive impact and contribute greatly to the world of the press in Indonesia. Because the press is an important instrument in the order of social life, it has an important role in improving the quality of life of Indonesian people. Keywords: Civil Journalism, SARA, ITE 
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang) Syawqi Dzulfikar Addin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syawqi Dzulfikar Addin, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dzulfikarsyawqi10@gmail.com  ABSTRAK Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetаhui proses аtаu tаhаpаn pelаksаnааn perizinаn identitas pedagang kaki lima di Kecamatan Sampang, Kаbupаten Sampang serta untuk mengetаhui fаktor аpа sаjа yаng menghаmbаt proses perizinаn identitas pedagang kaki lima di Kecamatan Sampang, Kаbupаten Sampang. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn penulis dаlаm penyusunаn penelitiаn ini  аdаlаh jenis penelitiаn yuridis empiris. Penelitiаn yuridis empiris dilаkukаn dengаn melаkukаn penelitiаn secаrа lаngsung ke lokаsi penelitiаn untuk melihаt secаrа lаngsung  penerаpаn perundаng-undаngаn аtаu аturаn hukum yаng berkаitаn dengаn penegаkаn hukum.  Pendekаtаn penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh pendekаtаn yuridis sosiologis. Pendekаtаn yuridis sosiologis аdаlаh mengidentifikаsi dаn mengkonsepsikаn hukum sebаgаi institusi sosiаl yаng riil dаn fungsionаl dаlаm sistem kehidupаn nyаtа. Аdаpun yаng menjаdi lokаsi penelitiаn untuk menjаwаb rumusаn mаsаlаh yаng diаngkаt oleh penulis pаdа skripsi ini аdаlаh pаdа Dinаs Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dаn Kawasan-kawasan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sampang, Kаbupаten Sampang. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat penulis simpulkan bahwa implementаsi Pаsаl 5 Аyаt (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tаhun 2013 tentаng Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kаbupаten Sampang belum terlaksana. Terbukti dari 5 kawasan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) belum memiliki identitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Kendаlа yаng dihаdаpi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kаbupаten Sampang sertа Pedagang Kaki lima yаitu: a) Kurang adanya sosialisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, sertа dan b) Ketidakpahaman Pedagang Kaki Lima terhadap adanya identitas tersebut. Solusi terhаdаp kendаlа tersebut adalah dengan melakukan upаyа preventif berupa mengаdаkаn penyuluhаn, memperbаnyаk kegiаtаn sosiаlisаsi perаturаn, serta upаyа represif berupa menegаkkаn pemberlаkuаn sanksi yang diatur dalam Pаsаl 12 Ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci: Perizinаn, Identitas Pedagang Kaki Lima, Implementаsi.   ABSTRACT The implementation of Article 5 Paragraph (1) of Local Regulation of Sampang Regency Number 5 of 2013 concerning Planning and Empowerment of Street Vendors, especially after an empirical study was conducted by the author in the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower in Sampang Regency, encountered several obstacles. For instance, these obstacles, namely lack of socialization from the relevant Local Government, especially from the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower of Sampang Regency. In addition, the number of street vendors who do not have identification as traders and the lack of awareness of the community or local traders regarding the Local Regulation of Sampang Regency Number 5 of 2013 concerning Planning and Empowerment of Street Vendors must also be noted and evaluated for Local Government of Sampang Regency. Therefore, although certain actions such as preventive / repressive measures have been or are being carried out by the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower of Sampang Regency, the Government of Sampang Regency must continue to assist and ensure the intensification of all approaches and / or actions taken by the authoritie which has been right on target and it is effective for the interests on planning and empowerment of street vendors in Sampang Regency. Keywords: local regulation, street vendors, implementation
IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan) Randy Hudan Larindo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Randy Hudan Larindo, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : randy.larindo@gmail.com  ABSTRAK Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetаhui proses аtаu tаhаpаn pelаksаnааn perizinаn usаhа pаriwisаtа di Kаbupаten Bаngkаlаn serta untuk mengetаhui fаktor аpа sаjа yаng menghаmbаt proses perizinаn usаhа pаriwisаtа di Kаbupаten Bаngkаlаn. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn penulis dаlаm penyusunаn penelitiаn ini  аdаlаh jenis penelitiаn yuridis empiris, dengаn melаkukаn penelitiаn secаrа lаngsung ke lokаsi penelitiаn untuk melihаt secаrа lаngsung penerаpаn perundаng-undаngаn. Dari hasil penelitian skripsi ini dapat penulis simpulkan bahwa Implementаsi Pаsаl 15 Аyаt (1) Undаng-Undаng Nomor 10 Tаhun 2009 tentаng Kepаriwisаtааn di Kаbupаten Bаngkаlаn sаngаt аmаt buruk. Terbukti dаri 20 obyek destinаsi tempаt wisаtа Kаbupаten Bаngkаlаn hаnyа аdа 3 yаng sudаh tercаtаt dаn memiliki izin usаhа. Jumlаh ini relаtif sаngаt kecil dаn memprihаtinkаn. Kendаlа yаng dihаdаpi oleh DPMPTSP sertа Dinаs Kebudаyааn dаn Pаriwisаtа Kаbupаten Bаngkаlаn dаlаm Implementаsi Pаsаl 15 Аyаt (1) Undang-Undang Nomor 10 Tаhun 2009 yаitu: a) Rendаhnyа pаrtisipаsi pemilik Usаhа Pаriwisаtа untuk mendаftаrkаn Usаhа Pаriwisаtа, sertа dan b) Ketidаktаhuаn pemilik Usаhа Pаriwisаtа tentаng sistem Online Single Submission (OSS). Solusi terhаdаp kendаlа tersebut adalah dengan melakukan upаyа preventif berupa mengаdаkаn penyuluhаn, memperbаnyаk kegiаtаn sosiаlisаsi perаturаn, serta upаyа represif berupa menegаkkаn pemberlаkuаn Pаsаl 67 аyаt 1 Perаturаn Dаerаh Kаbupten Bаngkаlаn Nomor 7 Tаhun 2017 tentаng Penyelenggаrааn Pаriwisаtа. Kata Kunci: Implementasi, Perizinаn, Kepariwisataan, Usаhа Pаriwisаtа.   ABSTRACT The research of this thesis is aimed to understand the process or stages of the implementation of tourism business permit in Bangkalan Regency, then to understand the obstacle factors that hamper tourism business permit process in Bangkalan Regency. The type of research used by the author is an empirical legal research, by carrying out research in the area of research to observe directly the implementation of the Regulation. From the results of this research, the author concluded that the implementation of Article 15 Paragraph (1) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in Bangkalan Regency was very bad. It could be proven from 20 objects of tourism destination in Bangkalan Regency, only 3 objects have been recorded and have business permit. Some obstacles faced by DPMPTSP and Department of Culture and Tourism of Bangkalan Regency in order to implement Article 15 Paragraph (1) of Law Number 10 of 2009, namely: a) lack of participation from business owner to register his/her tourism object; and b) lack of knowledge from business owner related to Online Single Submission (OSS) system. Solutions to overcome those obstacles namely doing preventive actions, such as conducting socialization, giving explanation concerning regulations as well as repressive actions, including enacting the implementation of Article 67 Paragraph (1) of Local Regulation of Bangkalan Regency Number 7 Year 2017 concerning Management of Tourism. Keywords: Implementation, permit, tourism, business tourism.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KUALITAS PENYEDIAAN AIR MINUM (STUDI DI PDAM KOTA MALANG) Piria Aditya Latuminase
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Piria Aditya Latuminase, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tiotozy7@gmail.com  ABSTRAK Pemenuhan air bersih yang berkualitas masih menjadi masalah yang terus menerus terjadi di Indonesia, dimana terdapat hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam layanan penyediaan air bersih khususnya oleh PDAM Kota Malang sebagai penyelenggara. Penelitian Hukum ini membahas tentang bagimana pelaksanaan kewajiban oleh PDAM dalam memberikan layayan air minum yang berkualitas yang penulis kaitkan dengan aturan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai norma yang berlaku. Dimana terdapat kendala atau hambatan pada PDAM Kota Malang yang menyebabkan norma yang penulis gunakan sebagai acuan tidak terselenggara dengan baik dan maksimal. Permasalahan yang hendak diangkat pada penelitian ini adalah; pertama, apa yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang dalam hal pelaksanaan kewajiban pemenuhan standar kualitas penyediaan air minum, dan kedua, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang dalam menangani pemenuhan air bersih yang berkualitas. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori efektifitas Soerjono Soekanto yang nantinya peneliti kaitkan dengan pembahasan dalam menganalisa, dimana dalam teorinya  Soerjono Soekanto membagi teori efektiftas ke dalam lima faktor yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya hukum. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 1) Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang dalam hal pelaksanaan kewajiban pemenuhan standar kualitas penyediaan air minum adalah terbatasnya faktor fasilitas atau sarana prasarana, yakni berupa keterbatasan peralatan dan bahan kimia (colagen) di laboratorium internal PDAM dan 2) Upaya yang telah dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang dalam mengatasi pemenuhan air bersih yang berkualitas yakni dengan melakukan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah provinsi yang sama di dalam pengembangan sistem penyediaan air minum oleh Walikota sebagai Pemerintah Daerah, dimana di dalam kerjasama tersebut Pemerintah mengupayakan kerjasama terkait sistem fisik. Kata Kunci: Air bersih, berkualitas, PDAM Kota Malang   ABSTRACT This legal research discusses about the implementation of the obligations of the PDAM in providing drinking water services which is related to the provisions of Article 59 paragraph (2) letter a of Mayor Regulation Number 2 Year 2014 concerning the Development of Drinking Water Supply Systems as the prevailing norm. The problems in this research are; first, what are the obstacles faced by Water Supply Company (PDAM) in Malang, in terms of carrying out the obligation to fulfill the quality standards for drinking water supply; second, how the efforts that have been made by Water Supply Company (PDAM) in Malang in handling the fulfillment of quality clean water. Answering this problem, the researcher used the theory of Soerjono Soekanto's which divided of effectiveness into five factors. Based on the discussion, it can be concluded: 1) Obstacles faced by Water Supply Company (PDAM) in Malang, in terms of carrying out the obligation of standard fulfillment of drinking water supply quality is the limited factor of facilities or infrastructure, namely in the form of limited equipment and chemicals (collagen) in the internal laboratory of PDAM and 2) Efforts that have been made by the Drinking Water Company (PDAM) in Malang City in overcoming the fulfillment of quality clean water by conducting the cooperation between regions within the same province in the development of systems related to the physical system of drinking water supply by Mayor as Local Government.Keywords: Clean, Quality Water, PDAM of Malang City
PROBLEMATIKA PENGAKUAN ATAS SUKSESI PEMERINTAHAN NEGARA VENEZUELA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Dinda Ayuni Farahdiba
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Ayuni Farahdiba, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Dony AdityaPrasetyo, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: farahdibadinda19@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami suksesi pemerintahan suatu negara berdasarkan konstitusi negaranya dalam hal ini adalah suksesi pemerintahan Negara Venezuela berdasarkan Konstitusi Venezuela 1999, serta memahami mengenai pengakuan negara ini terhadap suksesi pemerintahan di Negara Venezuela yang belum terdapat kepastian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan bahan hukum, pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan presiden di Negara Venezuela yang merupakan proses dari suksesipemerintahan dilakukan secara inkonstitusional dikarenakan melanggar ketentuan yang diatur dalam Konstitusi Venezuela 1999. Adapun pengakuan yang dilakukan oleh negara lain terhadap suksesi pemerintahan yang belum terdapat kepastian merupakan pengakuan de facto (pengakuan sementara) yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi pengakuan de jure (pengakuan permanen) setelah terdapat kepastian, selain itu negara lain tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan intervensi apapun dalam memberikan pengakuan.Kata Kunci : Suksesi Pemerintahan, Pengakuan Internasional, KonstitusiVenezuela 1999, Intervensi ABSTRACTThis research is aimed to understand the succession of government of a state according to the state’s constitution specifically related to the succession of Venezuela government according to Venezuela Constitution 1999 and to understand the recognition from another state regarding the succession of Venezuela Government in Venezuela where there is still no certainty. This research was conducted based on normative method, legal material, conceptual, and casestudy approaches. The research reveals that presidential election in Venezuela isheld unconstitutionally because it violates the provisions of the Venezuela Constitution 1999, while de facto (temporary) recognition, which can be upgradedto de jure (permanent) recognition when there is certainty, given by another country regarding the succession of the government still has no certainty. Another countryis not allowed to intervene to give recognition.Keywords: government succession, international recognition, VenezuelaConstitution 1999, intervention.

Page 351 of 563 | Total Record : 5629

 349   350   351   352   353 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue