cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 347   348   349   350   351 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN TENTANG AFWEZIGHEID TERKAIT JANGKA WAKTU PENETAPAN ORANG DINYATAKAN TAK HADIR SERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.) Gisca Azaria Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gisca Azaria Ramadhani, Prof.Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. Faculty of Law, Brawijaya UniversityEmail: Giscaazariaaa@gmail.com ABSTRAK Didalam hukum perdata dikenal sebuah sebutan Afwezigheid yang artinya yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya. Keadaan Tak hadir diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 463 sampai dengan 495, Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan dengan jelas masalah terkait orang yang tak hadir dari segi pengertian umumnya hingga status hukumnya. Aturan ini telah dianut oleh warga Negara Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait keadaan tidak hadir tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Untuk jenis penelitian yuridis normatif maka pendekatan penulisan yang digunakan penulis adalah Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan), Descriptive Approach (Pendekatan Deskriptif), Case Approach (Pendekatan Kasus) Dan Theory Approach (Pendekatan Konseptual). Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan atau dokumen dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Tentang Afwezigheid Terkait Jangka Waktu Penetapan Orang Dinyatakan Tak Hadir (Studi Putusan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.). Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penetapan Pengadilan, Afwezigheid, Akibat Hukum ABSTRACTIn civil law, there is a term “Afwezigheid” which means a condition where a person leaves his place of residence, and is unknown where his existence, whether inside or outside Indonesia, and cannot be proven that he has died, and also without a power of attorney. An afwezigheid, the situation of absence is regulated in Civil Code in articles 463 to 495. In those articles clearly explained the problem related to the person who is absent seen from the general definition to the legal status of the person. This rule has been adopted by Indonesian citizens to resolve cases related to the absence condition. This research was made using normative juridical research, namely research that examines the rules or norms in positive law. For the type of this research, the author uses the descriptive approach, case approach and theory approach. The research was conducted by reviewing the laws and regulations, the determination of the court or documents and conducting a literature study such as book literatures, articles and journals relating to the analysis of Judge’s Considerations in the Court Determination on Afwezigheid Related to the Period of Time of Determination of Person who was Declared Absent and Its Legal Consequences (A Study on Determination of District Court Number: 392 / Pdt.P / 2014 / PN.Jkt.Tim.)Keywords: Judge’s Considerations, Court determination, Afwezigheid, Legal Consequences
KRIMINALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Stephen Ledwig Pakpahan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stephen Ledwig Pakpahan, Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya pakpahanstephen@gmail.com  ABSTRAK Pekerja Seks Komersial merupakan penyakit sosial dalam masyarakat, sumber penyakit yang mematikan bagi masyarakat, seperti HIV Aids, dan melanggar norma agama, adat dan kesusilaan. Pemidanaan terkait prostitusi di Indonesia hanya kepada mucikari, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana dengan mengadakan formulasi kebijakan kriminalisasi Pekerja Seks Komerisal yang sejalan dengan perkebangan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Apakah urgensi kriminalisasi pekerja seks komersial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan kriminalisasi pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang? Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Urgensi kriminalisasi pekerja seks komersial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah menjauhkan masyarakat dari penyakit prostitusi, menegakkan hukum agama, karena hukum agama melarang segala bentuk perzinahan baik melalui prostitusi maupun incest. 2) Pengaturan kriminalisasi pekerja seks komersial dalam pidana Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut: Barang siapa yang berada di jalan atau di tempat umum atau di tempat hiburan dan menawarkan diri, mengajak orang lain untuk melakukan persetubuhan seksual dengan menerima pembayaran, dipidana dengan pidana penjara selama……….. dan pidana denda sebesar…… Kata Kunci: Kriminalisasi, Pekerja Seks Komersial, Pembaharuan Hukum Pidana..  ABSTRACT Commercial sex workers are social problem in the society, a source of deadly diseases for the society, such as HIV Aids, and breaking up religious, customary and moral norms. Criminalization related to prostitution in Indonesia only only addressed to Pimps. It does not reflect a sense of justice, it is necessary to reform the criminal law by formulating a policy of criminalizing Commercial Sex Workers that is in line with the development of the society needs. Based on this background, the legal issues in this research are 1) What is the urgency of the criminalization of commercial sex workers in the criminal law reform in Indonesia? 2) What are the future arrangements for the criminalization of commercial sex workers in Indonesian criminal law? To answer the problems, this normative legal research uses normative juridical approach. Based on the research, it can be concluded: 1) The urgency of criminalizing commercial sex workers in the renewal of Indonesian criminal law is to keep people away from the prostitution, enforce religious law, because religious law forbids all forms of adultery either through prostitution or incest. 2) Regulations on the criminalization of commercial sex workers in Indonesian criminal law in the future are as follows: Anyone who is on the street or in a public place or in a place of entertainment and offers themself, invites others to have sexual intercourse by receiving payment, be be convicted to imprisonment for ……… .. and a fine of …, Keywords: Criminalization, Commercial Sex Workers, Renewalof Criminal Law.
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP FRASA “SANGAT MELALAIKAN KEWAJIBANNYA” DALAM PASAL 49 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 1008 K/Pdt/2008, 406/Pdt.G/2014/MS-Lsk, 0853/Pdt.G/2014/PA.Bjm d Selly Parmestiya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selly Parmestiya, Rachmi Sulistyarini,S.H., M.H, Rumi Suwardiyati, S.H.,M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail : sellyparmestiya@yahoo.co.id  ABSTRAK Salah satu alasan pencabutan kekuasaan orang tua yaitu Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut batasan frasa Ia sangat melalaikan kewajibannya yang dapat dijadikan alasan pencabutan kekuasaan orang tua, sehingga hakim dapat berbeda dalam menafsirkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara yang ditanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hakim terkait frasa sangat melalaikan kewajibannya dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait penafsiran hakim terhadap frasa sangat melalaikan kewajibannya, mаkа dаpаt diketаhui bаhwа dаlаm memutus perkаrа pencаbutаn kekuаsааn orаng tuа terkait frasa Ia sangat melalaikan kewajibannya ,  hakim menggunakan interpretasi Sistematis dan Gramatikal. Terkait interpretasi Sistematis yaitu mengkaitkan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian terkait interpretasi Gramatikal yaitu pertama dalam hal substansi,  dimаnа аyаh dаn/ibu  tidаk melаksаnаkаn kewаjibаn dаn tаnggungjаwаbnyа sebаgаi orаng tuа terhаdаp аnаk.  Yang kedua terkait jangka waktunya yaitu 2 tаhun аtаu lebih yаng menyebаbkаn tidаk terpenuhinyа hаk-hаk аnаk. Kata Kunci: Pencabutan Kekuasaan Orang tua, Sangat Melalaikan kewajibannya   ABSTRACT One of the reasons for the revocation of parental authority is he/she neglects his/her obligations to his/her children which is stipulated in Article 49 Paragraph (1) letter a of the Marriage Law. However, the Marriage Law does not further explain the limitations of the phrase “He/She neglects his/her obligations” which can be used as a reason for revocation of parental authority, so the judges can have different legal interpretation for deciding the case. This study aims to analyze the interpretation of judges related to the phrase “so negligent of his/her obligations” in the Marriage Law. The type of research used by the author is a normative legal research using statute approach and case approach. From the results of research and discussion related to the interpretation of the judge on the phrase “so negligent of his/her obligations”, even if it is neglected, the judge used systematic and grammatical interpretations. Related to systematic interpretation which links the Marriage Law to the Child Protection Law and the Compilation of Islamic Law. Furthermore, related to grammatical interpretation, namely: first, in the matter of substance, it is related to father and/or mother did not do his/her obligations and responsibilities as a parent to their child. Second, it is related to the period of time, which is 2 years or more that caused the rights of child do not fully fulfilled. Keywords: Revocation of Parental authority, So Negligent of his/her Obligations
PENGATURAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUANG DI ATAS DAN DI BAWAH PERMUKAAN TANAH (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda) Hary Stiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hary Stiawan, Dr. Imam Kuswahyono, S.H., M.H., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: harystiawan47@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini befokus pada pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Terdapat kekosongan hukum akibat ketiadaan pengaturan yang komprehensif terhadap kepemilikan ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Hal ini mempengaruhi sewa-menyewa atas ruang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep serta problematika pengaturan hukum terhadap kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Selain itu, juga menganalisis pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban pemilik tanah atas konsep kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan komparasi antara negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditafsirkan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuris. Hasil penelitian adalah pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah dapat dilakukan. Pengaturan hukum tersebut diatur melalui konsep kepemilikan dan penyewaan yang menentukan hak dan kewajiban pemilik dan penyewa ruang. Bentuk pengaturan hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata Kunci : Konsep kepemilikan dan sewa-menyewa, perjanjian sewa-menyewa, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah.  ABSTRACT This research is mainly focused on regulation of renting agreement for building above ground and underground. There are legal loopholes due to the absence of a comprehensive regulation concerning building ownership located either above ground or underground, which affects the building subletting. This research was conducted by analysing concepts and issues over regulating the law concerning the ownership and renting agreement for building above ground and underground and the law concerning rights and obligations of the land owner based on the concepts of ownership and renting agreement for building above ground and underground. This research employed statute, conceptual, and comparative approaches, where the latest mentioned compared Indonesia, the US, and the Netherlands. The data involved primary and secondary materials obtained from library research and interpreted based on grammatical, comparative, and futuristic interpretations. This issue should be regulated based on the concepts of ownership and subletting determining rights and obligations of the owner of building and the parties that rent the facility. The regulation can be based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law and Civil Code. Keywords: Concepts of ownership and subletting, renting agreement, building above ground and underground.
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TERORISME Andito Prastyadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andito Prastyadi, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Andito_prastyadi@yahoo.com.sg   ABSTRAK Latar Belakang Negara mewajibkan memberikan kompensasi terhadap korban terorisme seduai dengan ketentuan yang ada pada pasal 55A UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 yang berbunyi “Korban merupakan tanggung jawab Negara”. Yang berarti korban berhak mendapatkan perlindungan dari Negara. Ketentuan tentang kompensasi terhadap korban pun telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan PP No 1 tahun 2002 yang telah memberikan kepastian terhadap korban terror bom. Korban terorisme wajib mendapatkan kompensasi dari Negara yang disalurkan melalui LPSK ataupun melalui perantara Presiden. Cara Negara lain mengatur terorisme adalah dengan melakukan kerjasama antar Negara dan juga secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan (PBB) untuk saling bertukar informasi dan kerjasama lainnya guna memerangi terorisme. Tentunya setiap manusia pasti memiliki hak asasi, sehingga hak itu pasti melekat di setiap manusia. Terkecuali orag tersebut telah mengambil dan merampas hak orang lain secara paksa, maka dia tidak berhak mendapatkan hak asasi. KATA KUNCI : Terorisme, UU No 5 tahun 2018, LPSK, Hak Asasi, Korban.   ABSTRACT The consideration of the State obligate to give compensation for victims of terrorism in accordance with the provision of Article 55A of Law Number 5 of 2018. Article 1 states: "Victims are the responsibility of the State". It means the victim has the right to get protection from the state. Provisions regarding compensation for victims have also been regulated in Law Number 5 of 2018 and Government Regulation Number 1 of 2002 which has given certainty to victims of bomb terror. Victims of terrorism are obliged to get compensation from the State which is channeled through Witness and Victim Protection Agency (LPSK) or through the President's intermediary. The way of other countries regulate terrorism through cooperation between countries and also conducted annual meeting of United Nations to exchange information and other cooperation to fight terrorism. Absolutely, every human being has human rights, so that right must be inherent in every human being. Unless the person has forcibly taken and robbed other people rights, then he/she is not entitled to human rights. Keywords: Terrorism, Law No. 5 of 2018, LPSK, Human Rights, Victims.
DASAR PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN PERMOHONAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky dan Putusan P Dinda Dini Dwi Cantika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Dini Dwi Cantika, Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H, Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dinda.ddc@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hak pemeliharaan anak dalam putusnya perkawinan akibat perceraian karena terjadinya peralihan agama atau murtad dari pihak Ibu. Mendasarkan dari Putusan Pengadilan Agama No. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, Putusan Pengadilan Agama No. 0487/Pdt.G/2014/PA.Sky dan Putusan Pengadilan Agama No. 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg. penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam menggunakan dasar hukum dan akibat hukum yang mempengaruhi hak pemeliharaan anak. Terdapat ketidaklengkapan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 dan Pasal 156 sehingga hakim berdasarkan studi putusan penelitian ini memunculkan perbedaan penafsiran akibat ketidaklengkapan hukum yang digunakan. Dalam kondisi ketidaklengkapan hukum dan penggunaan sumber hukum dan mazhab yang beragam, hakim tetap mementingkan bagaimana faktor peralihan agama atau murtad dapat mempengaruhi pemberian hak pemeliharaan anak dalam posisinya sebagai penentu kemaslahatan anak, sehingga posisi dari peralihan agama tidak menjadi faktor penentu mutlak dari pemberian hak pemeliharaan anak. Kata Kunci : Hak Pemeliharaan Anak, Pertimbangan Hukum Hakim, Akibat Hukum, Kemaslahatan Anak   ABSTRACT This research aims to determine the granting of the right of child maintenance in the case of the termination of the marriage due to the divorce that triggered the conversion of religion or apostasy of the mother (wife). Based on the Decree of the Religious Court No. 1 / Pdt.G / 2013 / PA.MUR, Decision of the Religious Court No. 0487 / Pdt.G / 2014 / PA.Sky and Religious Court Decision No. 1654 / Pdt.G / 2013 / PA.Jbg. The author examines judge’s considerations in using the legal basis and legal consequences that affect the right of child maintenance. There is an incompleteness in the provisions of The Compilation of Islamic Law, especially Article 105 and Article 156 so based on the this research, The Judges  can raise different interpretations due to the incompleteness of the law. In this conditions and the use of the sources of law and the diverse of Mahzab (thought), the judge remain to emphasize about the conversion factor or apostasy can affect the granting of the right of for child maintenance in its position as a determinant of children's benefit, so that the position of the conversion does not become an absolute determining factor of granting the right of child maintenance. Keywords: The right of child maintenance, Judge's Legal Considerations, Legal Consequences, Children's Benefit
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PENGATURAN MASA PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Analisis Putusan Nomor 0006/PDT.G/2018/PTA.Bjm dan Putusan Nomor 1812/PDT.G/2018/PA.Kab.Mlg) Rosalina Dwi Ferbriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosalina Dwi Ferbriani, Dr. Raсhmi Sulistуarini, S.H., M.H, Rumi Suwardiуati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341)553898, Fak (0341)566505 Email : ocharosaaa9@gmail.com   Abstrak Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain untuk hidup dalam masyarakat, kebutuhan orang lain mendorong setiap orang untuk membangun rumah tangga sesuai dengan aturan Agama dan hukum positif Indonesia. Dalam dinamikanya, tidak jarang konflik terjadi yang berakhir dengan perceraian. Hak dan kewajiban suami setelah putus perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti pemberian nafkah, baik nafkah iddah dan mut'ah. Namun, dalam aturannya, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur hak dan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa mengatur kapan nafkah-nafkah tersebut diberikan. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terkait masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian pernafsiran pada suatu putusan pengadilan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Kata Kunci : Perceraian, Perkawinan, Nafkah Iddah, Mut’ah.   ABSTRACT Humans are creatures who need other people to live in society, the needs of others encourage everyone to build a household in accordance with the rules of religion and the positive laws of Indonesia. In the dynamics of household, conflicts often occur and ended up with the divorce. The rights and obligations of the husband after the divorce are also regulated in the Compilation of Islamic Law, such as giving a living, namely iddah and mut'ah. However, in its rules, the Compilation of Islamic Law only regulates the rights and obligations of a husband who divorces his wife without regulating when the living is provided. Then the Supreme Court issued a regulation related to the payment period for iddah and mut'ah in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017 concerning the Imposition of the Results of Supreme Court Plenary Meeting 2017 as a Guideline of the Implementation of Duties for the Court. In this research, the author chose a normative juridical method with the aim of analyzing the appropriateness of interpretation of a court decision against the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017. Keywords: Divorce, Marriage, Iddah Living, Mut'ah Living.
UPAYA HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG KEMBALI SETELAH DITETAPKAN MAFQUD BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA Rafiqa Awwalin Nastiti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rafiqa Awwalin Nastiti, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M, Shinta Puspita Sari, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Rafika.anastiti@gmail.com  ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya para ahli waris yang memohon penetapan Pengadilan Agama terkait adanya salah satu ahli wari yang hilang untuk dinyatakan mafqud, setelah Pengadilan Agama menyatakan penetapan mafqud, kemudian para ahli waris membagi harta warisan sesuai bagiannya masing-masing. Beberapa tahun kemudian ahli waris yang telah dinyatakan mafqud oleh Pengadilan Agama tersebut kembali dalam keadaan hidup, berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengerucutkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang kembali setelah adanya penetapan Pengadilan Agama dan apa akibat hukum yang terjadi terhadap pembagian harta warisan setelah ahli waris yang dinyatakan mafqud kembali lagi. Guna mempermudah analisis penelitian, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan metode pendekatan eraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehingga hasil penelitiannya yaitu seorang ahli waris yang telah dinyatakan mafqud oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana telah diatur dalam hukum dan yurisprudensi. Yang mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan (i) perlawanan, apabila proses pemeriksaan permhonan penetapa masih berlangsung di pengadilan, (ii) mengajukan gugatan perdata, (iii) mengajukan kasasi, (iv) mengajukan permohonan pembatalan penetapan Mahkamah Agung dan (v) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Kembalinya ahli waris yang telah dinyatakan mafqud oleh Pengadilan Agama memiliki akibat hukum diantaranya akibat hukum terhadap hak dan kewajiba ahli waris mafqud yang telah kembali, akibat hukum terhadap status hukum harta waris, dan akibat hukum terhadap pembagian harta waris. Kata kunci: Penetapan, Ahli waris mafqud, akibat hukum.  ABSTRACT This research is motivated by the existence of heirs who requested the determination of the Religious Court related to the existence of one of the heir who were lost to be declared mafqud, after the Religious Court declared the determination of mafqud, then the heirs divided the inheritance according to their respective parts. But, few years later the heir who have been declared mafqud by the Religious Court returned alive, based on this background, the author pursed in two formulations of the problem such as how do legal effort can be carried out by the heir who returned after the establishment of the Religious Court and what is legal consequences to the distribution of inheritance after heir declared mafqud back again. In order to facilitate research analysis, the author uses a type of normative juridical approach based on primary, secondary and tertiary legal materials and uses the method of the statutory and case approach. So the results of this research are an heir who has been declared mafqud by the Religious Court can submit legal effort as stipulated in law and jurisprudence. Where the party who feels aggrieved can submit (i) resistance, if the examination process for the determination application is still ongoing in court, (ii) submit a civil lawsuit, (iii) submit an appeal, (iv) submit the request to cancel the determination of the Supreme Court and (v) submit Judicial remedies. The return of heir who has been declared mafqud by the Religious Courts has legal consequences including legal consequences on the rights and obligations of returned mafqud heir, legal consequences on the legal status of inheritance, and legal consequences on the distribution of inheritance. Keywords: Determination, heirs of mafqud, Legal consequences.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR TULUNGAGUNG Dewi Anggraeni Syaputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Anggraeni Syaputri, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Dewiang1997@gmail.com  ABSTRAK Penelitian artikel ini berdasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana perjudian togel online di Kepolisian Resor Tulungagung. Serta upaya dan kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian togel online di Kepolisian Resor Tulungagung. Penulis memilih tema tersebut dilatar belakangi berdasarkan data rekapitulasi kasus perjudian togel online yang mengalami peningkatan di akhir tahun 2018. Serta  perjudian togel online berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Karena tindak pidana ini dilakukan dunia maya, sehingga dalam proses penyidikan terdapat perbedaan dengan tindak pidana pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang hasilnya bahwa proses penyidikan tindak pidana perjudian togel online di kepolisian resor tulungagung menggunakan ketentuan berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dan kendala yang dihadapi oleh penyidik terbagi menjadi dua yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang di hadapi oleh penyidik adalah Tindak pidana perjudian togel online tidak di jerat menggunakan pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku di jerat dengan pasal 303 KUHP mengenai perjudian yang dilakukan secara konvensional.sedangkan kendala non yuridis yang dihadapi oleh penyidik adalah Alat yang kurang mumpuni dalam proses penyidikan perjudian togel online. Untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan perjudian togel online. Penyidik  melakukan koordinasi dengan Kepolisian daerah guna memohon bantuan dalam proses pemunculan alat bukti yang sengaja di hapus oleh pelaku. Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian Togel Online   ABSTRACT This research aims to find out and analyze the investigation of online toggle gambling in Tulungagung District Police. As well as the efforts and obstacles faced in the process of investigating the crime gambling at the District Police in Tulungagung. The author chooses the theme based on the data recapitulation of online gambling cases which increased at the end of 2018. The criminal characteristics of the gambling online toggle is different compared to the general criminal. Because of this crime is carried out by the cyberspace, so the investigation process is different. This research used empirical legal method, and the result shows that the investigation process of online toggle gambling at District Police in Tulungagung uses the provisions based on procedures that have been set out in the Criminal Procedure Code and Regulation of the Head of the Indonesian National Police No 14 Year 2012 concerning The Management of Criminal Investigations. Furthermore, the obstacles faced by investigators are divided into two categories, namely juridical constraints and non-juridical constraints. Juridical obstacle faced by investigators is that the crime of online toggle is not snared by Article 27 Paragraph (2) concerning the Information and Electronic Transaction Act. The perpetrators are snared by Article 303 of Criminal Code regarding gambling conducted conventionally. While non-juridical obstacles faced by investigators are less qualified tools in the process of online toggle gambling investigations. To overcome obstacles in the process investigation, Investigators coordinate with the regional police to ask for help in the process of generating evidence that was intentionally deleted by the perpetrators. Keywords: Investigation, Crime, Online Toggle Gambling
IMPLEMENTASI PASAL 43 HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN PANTAI GEMAH (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung) Rifaldy Maulana Setyadji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifaldy Maulana Setyadji, Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., dan Arif Zainudin, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: maulanarifaldy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai implementasi, hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelaksanaan berdasarkan Pasal 43 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. Dalam pelaksanaan Pasal 43 Huruf D dengan masih terdapatnya korban luka dan meninggal akibat kurangnya kesadaran hukum wisatawan maupun kelalaian petugas. Pada tahun 2017 terjadi insiden yang mengakibatkan tenggelamnya seseorang. Pada tahun 2019 juga terjadi insiden terbaliknya kapal wisata. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi terkait perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun masyarakat. Kata kunci: Implementasi, Kepariwisataan, Perlindungan Keamanan, Keselamatan   ABSTRACT This study discusses about the implementation, obstacles and efforts of the Department of Culture and Tourism towards the implementation based on Article 43 Letter d of Regulation of Tulungagung Regency Number 6 of 2012 concerning Tourism. In the implementation of Article 43 Letter d, there are still injured and died victims due to lack of legal awareness from visitors and the negligence of officers. In 2017, drowning incidents have occurred. In 2019 there were also incidents of tourism boat overturned.  This type of research uses empirical legal research with sociological juridical approach, where research is carried out at the Department of Culture and Tourism. Data involves primary data and secondary data. The first data obtained by conducting interviews, while the second was obtained by studying the literature that based on the law, experts and sources from the internet, followed by qualitative descriptive analysis of data. The results of the study reveals that the implementation related to the protection of safety and security of visitors carried out by the Department of Culture and Tourism had been executing well but it is not maximum yet, which can be proven that in the implementation, there were still deficiencies and obstacles faced by the Department of Culture and Tourism as well as society. Keywords: Implementation, Tourism, Security, Safety

Page 349 of 563 | Total Record : 5629

 347   348   349   350   351 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue