cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 348   349   350   351   352 
APPROPRIATENESS OF THE SUPREME COURT REGULATIONS NO 3 YEAR 2018 CONCERNING ADMINISTRATION OF THE COURT CASE ELECTRONICALLY WITH THE PRINCIPLES OF HEARING OPEN TO THE PUBLIC Vino Jisaman Talinggar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vino Jisaman Talinggar, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH.MH., Shanti Riskawati, SH.M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya vjisaman@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan kesesuaian peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan asas persidangan terbuka untuk umum. Latar belakang pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman, khususnya pasal 2 ayat (4) yang menetapkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan disamping itu kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tidak dapat dihindari memungkinkan beracara di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Segala proses beracara melalui elektronik mulai tahap pendahuluan, pemeriksaan dan pelaksanaan termasuk asas persidangan untuk umum. Dengan demikian hal  ini layak diteliti karena arti persidangan untuk umum menurut elektronik, menurut pasal 4 ayat (1) Perma menegaskan bahwa layanan adminitrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar Sedangkan asas persidangan terbuka untuk umum menurut asas konvensional mempunyai arti masyarakat secara umum. Dengan demikian norma tersebut bermasalah atau tidak jelas, sehingga isu hukum dalam penelitian ini adalah ada kekaburan norma. Adapun tujuan yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan wujud kesesuaian persidangan terbuka untuk umum antara pengaturan  persidangan melalui elektronik atau dikenal dengan E-Court dengan persidangan menurut pengertian asas secara konvensional. Metode penelitian pada penelitian hukum (legal research) ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan metode intepretasi gramatikal dan sistematis . Kata kunci : Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Persidangan Secara Elektronik, E-court.   ABSTRACT This research raises the issue of the appropriateness of The Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning Administration of The Court Case Electronically with the principle of trial open to the public. The background of government issued this regulation is in order to actualize the mandate of the Law, as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, specifically article 2 paragraph (4) which stipulates that trials are carried out simply, quickly and low cost. In addition, increasingly sophisticated technology, inevitably allows court proceedings to be more effective and efficient. All proceedings can be done via electronic, from the preliminary step, the examination and implementation. Article 4 paragraph (1) Supreme Court Regulation emphasizes that electronic case administration services can be used by registered lawyers and individuals. While the principle of trial is open to the public according to conventional principles, it means to the public or society. Thus there is an obscurity of the norm. The research method in legal research uses a statutory and conceptual approach. The results of the study concluded that the electronic trial regulated in Supreme Court Regulation is appropriate to apply the principle of trial open to the public, but still limited. Keywords: The principles of trial open to the public, electronic trials, e-court
TINDAK PIDANA MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH ADVOKAT (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST) Rizky Dirjo Andriansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Dirjo Andriansyah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya arizkydirjo@gmail.com  ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi oleh advokat pada perkara putusan nomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn.jkt.pst. Rumusan masalah apakah perbuatan menghalangi penyidikan oleh advokat pada putusan nomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn jkt.pst memenuhi unsur-unsur pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dalam undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 dan apakah proses penyidikan terhadap advokat pada putusannomor 9/pid.sus-tpk/2018/pn jkt.pst tidak bertentangan dengan pasal 8 jo pasal 16 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis penelitian sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: Bahwa perbuatan menghalangi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst. merupakan bagian dari obstruction of justice sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa penindakan terhadap Advokat pasal 8 Undang-Undang Advokat hanya pelanggaran terkait pelanggaran kode etik dan bersifat delik aduan. Dan sesuai Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 mengenai Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa penindakan terhadap Advokat dapat dilakukan apabila selama Iktikad baik tidak dimaknai dengan bahwa Advokat dalam pelaksanaan tugas profesi tersebut bukan hanya beriktikad baik, namun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Kata kunci : hukum pidana, tindak pidana korupsi, advokat   ABSTRACT This thesis is aimed to discuss the crime in obstructing enquiry into corruption by advocate in the case Decision number 9/pid-sus-tpk/2018/pn.jkt.pst., specifically on whether obstructing the enquiry by the advocate as in the Decision mentioned above meets the elements in Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Criminal Corruption Eradication amended to law Number 20 of 2001 and whether the enquiry process delivered to the advocate in the Decision does not contravene the Article 8 jo Article 16 of law Number 18 of 2003 concerning Advocate. This is a legal research employing statute and case approaches. The research analysis results have revealed that: The obstruction of enquiry into criminal corruption by the advocate in the Decision Number 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt. Pst is deemed obstruction of justice according to Article 21 of Law concerning Criminal Corruption. The obstruction by the advocate, according to Article 8 of Law concerning Advocate, is considered the violation of code of ethics and it is in the scope of complaint offense. Legal measures can be taken when there is no good faith from the advocate, while all steps taken by the advocate still have to abide by the laws applying and code of ethics. Keywords: criminal law, criminal corruption, advocate
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA SEBAGAI PELAKSANA PEMERINTAHAN DESA TENTANG PELAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI di Desa Banjarsari Keacamatan Bandarkedungmulyo Kabupa Muhammad Rafidan Nazief
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafidan Nazief, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341)553898, Fak (0341)566505 Email : nazief23@gmail.com  Abstrak Indonesia sebagai negara yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus urusan daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  UU No 6 tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 18 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam hal ini kepala desa berwenang dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu kepala daerah juga wajib melampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota serta di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kata Kunci : Desa, Kepala Daerah, Laporan Realisasi APBDes.   Abstract Indonesia as a state that gives autonomy to regional governments which allow a village government to regulate and manage its regional affairs widely. Village is a unit of community that has boundaries with the authority to regulate and manage the affairs of government, interests of the local communities based on the community’s initiatives, right of origin, and / or traditional rights recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia. Article 18 of Law No. 6 of 2014 explains about the authority in the field of implementation of Village Government, implementation of Village Development, Village community development and empowerment of Village community based on community initiatives, rights of origin, and Village customs. In this case the village head has the authority to set village income and expenditure budgets, to foster and improve the village economy in order to improve the quality of life for the achievement of the welfare of the community. In addition the regional head is also required to attach a report on the realization of the APBDes to the Regent / Mayor and be informed to the public in writing with information media that is easily accessed by the public. Keywords: Village, Regional Head, APBDes Realization Report.
PERJANJIAN LISENSI PATENT POOLING SEBAGAI PERILAKU ANTI MONOPOLI BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Adam Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adam Darmawan, Afifah Kusumadara S.H.,LLM.SJD., M. Zairul Alam S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Darmawanadam15@gmail.com   ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perjanjian lisensi Patent Pooling sebagai perilaku anti monopoli berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Patent Pooling atau yang dikenal sebagai penghimpunan lisensi adalah tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi HKI terkait komponen produk tertentu dan dalam hal ini yang dilisensikan adalah paten. Mengenai paten tidak lepas kaitannya dengan monopoli. Monopoli yang dapat terjadi adalah apabila timbul posisi dominan didalam pasar dan disalah gunakan oleh pelaku usaha. Dan tentu memiliki akibat hukum apabila melanggar ketentuan yang berkaitan. Pengaturan mengenai Patent Pooling hanya diatur secara umum dalam peraturan di Indonesia tidak diatur secara rinci seperti peraturan di Amerika Serikat. Penerapan pengaturan dan pedoman yang mendetail bisa dijadikan contoh sebagai acuan dalam menjadikan pengaturan yang ideal. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Patent Pooling, Monopoli ABSTRACT The author in this study raised an issue concerning patent pooling license agreement as an action of anti-monopoly based on Business Competition Law in Indonesia. Patent Pooling or known as pooling licensing is an action of business actors to cooperate with their business partners to collect IPR licenses related to certain product components and in this case, the license is patent. Regarding patent cannot be separated from monopoly. Monopoly possibly occur if a dominant position arises in the market and is misused by business actors. And of course, it has legal consequences if it violates the relevant provisions. Regulations regarding Patent Pooling is only regulated generally in Indonesian Law, not regulated in detail like the Law in the United States. The application of detailed arrangement and guidelines can be used as an example for reference in making ideal regulations. Keywords: Business Competition, Patent Pooling, Monopoly
Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep) Nadira Annisa Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadira Annisa Pratiwi, Dr. Istislam, S.H, M.Hum dan Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : nadiraannisap2@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumenep. Dalam pelaksanaannya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan yang berlaku dikarenakan lemahnya tingkat kesadaran dari Pegawai Negari Sipil tersebut, dan  lemahnya pengawasan atasan secara langsung, serta kurangnya pembinaan atau sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian mengenai disiplin yang berlaku yang dapat mengakibatkan rendahnya kreadibilitas dari instansi tersebut. Data melibatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil sudah berjalan cukup baik namun dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena putusan penjatuhan hukuman didasarkan dengan kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya pelanggaran. Kata Kunci : Implementasi, Displin, Pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil   ABSTRACT This study discusses the Implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 Year 2010 Concerning Discipline of Civil Servants in Sumenep Regency. In the implementation of Article 5 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 Year 2010 Concerning Discipline of Civil Servants, there are several civil servants who violate the Law due to lack of awareness from these civil servants, and lack of direct supervision from supervisor, as well as lack of guidance or socialization for existing legislation on human resources related to discipline that caused low credibility of the agency. Data involves primary data conducted by interviews, while secondary data studies the literature derived from law, experts and sources from the internet, followed by a qualitative descriptive analysis of data. The results of the study stated that the implementation related to the discipline of civil servants had been going quite well, but the implementation of sanctions imposed on violators was not in accordance with applicable regulations, because the decision on sentencing was based on a policy aimed at knowing the motivation that led to violations. Keywords: Implementation, Discipline, Violations, Civil Servants
KEWENANGAN PENGADILAN NASIONAL DAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBEKUAN ASET REPUBLIK ISLAM IRAN OLEH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Daniel Mubarach
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daniel Mubarach, Setyo Widagdo, A.A.A. Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang dnlmubarach@gmail.com   ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kewenangan pengadilan nasional dan pengadilan internasional dalam penyelesaian kasus pembekuan aset Republik Islam Iran oleh Amerika Serikat ditinjau dari perspektif hukum internasional. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pengadilan nasional dan pengadilan internasional dalam penyelesaian kasus pembekuan aset Iran oleh Amerika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengadilan nasional dan pengadilan internasional dalam penyelesaian kasus pembekuan aset Iran oleh Amerika. Dalam penelitian ini pengadilan nasional tidak memiliki kewenangan dalam kasus tersebut. kemudian dalam penelitian ini pengadilan internasional tidak selalu memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus tersebut, hanyak terhadap permasalahan yang dimana pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi dalam memutus. Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan Nasional, Kewenangan Pengadilan Internasional, Pembekuan Aset   ABSTRACT The author in this study raised the issue of the authority of national courts and international courts in resolving cases of freezing assets of the Islamic Republic of Iran by the United States from the perspective of international law. This study aims to determine the extent of the authority of national courts and international courts in the settlement of cases of asset freezing of Iran by the United State. This study uses a normative legal research method which studies and analyzes legislation relating to the authority of national courts and international courts in the settlement of cases of asset freezing of Iran by the United States. In this study, the national court did not have the authority in the case. Furthermore, in this study, the international court does not always have the authority in the settlement of the case, which only to the problems that the court has jurisdiction in deciding. Keywords: Authority of National Courts, Authority of International Courts, Asset Freezing
EFEKTIVITAS PASAL 3 AYAT (1) SATU PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) Rindy Wiyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rindy Wiyanti, Agus Yulianto, S.H.,M.H., dan Amelia Ayu Paramitha, S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rindywiyanti4@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai efektivitas, hambatan dan upaya Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam pelaksanaan Pasal 3 Ayat 1 dengan masih terdapatnya pelanggaran dan korban kecelakaan akibat kurangnya hukum lalu lintas yang masyarakat ketahui dan pengawasan petugas. Pada Tahun 2019 terjadi insiden kecelakan yang diakibatkan dari pelanggaran alat pengendali kecepatan ini. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan. Data melibatkan data primer dan sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas terkait keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Perhubungan, Keamanan, Pengguna Jalan   ABSTRACT This study discusses about the effectiveness, obstacles and efforts of the Department of Transportation towards implementation based on Article 3 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Equipment. In the implementation of Article 3 paragraph (1), there are still violations and victims of accidents due to lack of awareness related to traffic laws and oversight of officers. In 2019, there was a car accident caused by violation of this speed control device. This type of research uses empirical legal research with sociological juridical approach, where research was conducted at the Department of Transportation. Data involves primary and secondary data, that the first data obtained by conducting interviews, while the second data was obtained by studying the literature that based on the law, experts and sources from the internet, followed by a qualitative descriptive analysis of data. The results of the study stated that the effectiveness related to the security and safety of road users conducted by the Department of Transportation has been running well but it is not maximum yet which can be proven that in the implementation, there are still deficiencies and obstacles faced by the Transportation Department and the society. Keywords: Effectiveness, Transportation, Security, Road Users
Tinjauan Yuridis Pemberitahuan dan Penghapusan Konten dalam Internet terkait Perlindungan Hak Cipta Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Perbandingan Hukum Undang-Undang Hak Cipta 2014 dengan U.S Digital Millennium C Gilbert El Falah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilbert El Falah, Moch. Zairul Alam, SH, MH., Diah Pawestri Maharani SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Glbrtelfalah@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal 55 dan 56 Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta (UUHC) untuk mengetahui pengaturan pemberitahuan dan penghapusan konten di internet di Indonesia, dalam pasal ini terdapat ketentuan dalam pasal 56 (2) UUHC bahwa pengaturan mengenai pemberitahuan dan penghapusan akan diatur lebih lanjur dalam peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. Namun hingga saat ini pengaturan tersebut masih belum ada sehingga terjadi ketidaklengkapan hukum, selain dari itu terdapat beberapa ketentuan yang tidak diatur maupun  kurang tepat untuk dilaksanakan, seperti pihak pelaksana “ pihak yang melakukan pemberitahuan dan penghapusan (designated agent)”, tidak adanya surat balasan untuk melindungi pihak yang diadukan (counter notice), safe harbor untuk melindungi online service provider dari pelanggaran yang tidak dilakukan, serta tidak adanya penerapan prinsip free use dan kebebasan berekspresi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan metode yuridis dengan melakukan perbandingan undang-undang UUHC dengan U.S Digital Millennium Act. Dengan Teknik analisis gramatikal, sistematis dan ekstensif. Berdasarkan penelitian ini terdapat ketidaklengkapan hukum dikarenakan masih terdapat ketentuan yang belum diatur oleh pemerintah. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, pemberitahuan dan penghapusan, online service provider  ABSTRACT This research aims to examine Articles 55 and 56 of Law No. 28 concerning Copyright to determine the arrangements of notification and content removal on the internet in Indonesia. In this article, there are provisions in Article 56 (2) of the Copyright Law that regulate the notification and content removal will be further regulated in the Minister regulations whose duties and responsibilities are in the field of communication and informatics. However, up till now, this regulation still does not exist, so that raises the legal incompleteness. Apart from that, there are some provisions that are not regulated or incorrect to be implemented, such as the implementing party "the party that notifies and removes (designated agent)", the absence of a reply letter to protect the complained party (counter notice), safe harbor to protect online service providers from violations that have not been committed, as well as the absence of the application of the principles of free use and the freedom of expression. The type of this research is normative research with a juridical method by comparing the Indonesian copyright law with the U.S Digital Millennium Act and also use grammatical, systematic and extensive analysis techniques. Based on this research, there are legal incompleteness because there are still provisions that have not been regulated by the government. Keywords: juridical review, notification and content removal, online service provider
ANALISIS YURIDIS BATASAN TANGGUNG JAWAB DAN PENOLAKAN JAMINAN DALAM SYARAT DAN KETENTUAN ONLINE MARKETPLACE TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Harby Reza Hambali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harby Reza Hambali, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: harbyreza@gmail.com  Abstrak Dalam tulisan ini penulis membahas mengenai analisis batasan tanggung jawab dan penolakan jaminan oleh bukalapak, tokopedia, dan shopee sebagai online marketplace di Indonesia dan terms and condition dalam bukalapak apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa Bukalapak dan Tokopedia tidak memberikan jaminan atas keamanan jaringan yang digunakan oleh pengguna. Klausula ini muncul pada batasan tanggung jawab dan penolakan jaminan yang ada di dalam terms and condition. Shopee menerapkan batasan tanggung jawab dan penolakan jaminan pada aspek yang sangat umum, sehingga tidak spesifik mengerucut pada aspek apa yang dimaksudkan, dan cukup memberikan keleluasaan penafsiran, yang tentu hal ini berakibat pada lemahnya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh pihak online marketplace. Bukalapak tidak memberikan jaminan atas keamanan jaringan yang digunakan oleh pengguna. Klausula ini muncul pada batasan tanggung jawab dan penolakan jaminan yang ada di dalam terms and condition. Kata kunci : Online Marketplace, Batasan, Tanggung Jawab, Klausula   Abstract In this paper the author discusses the analysis of limits on liability and rejection of guarantees by Bukalapak, Tokopedia, and Shopee as an online marketplace in Indonesia and terms and conditions in bukalapak when viewed from Act Number 11 Year 2008 Regarding Information and Electronic Transactions The writing of this paper using the Normative Juridical method with the statutory approach and the conceptual approach. By using the above method, the authors obtain the answer that Bukalapak and Tokopedia do not provide guarantees for the security of the network used by users. This clause appears on the limitation of liability and rejection of guarantees contained in the terms and conditions. Shopee applies the limitation of liability and rejection of guarantees on very general aspects, so it is not specific to the cone on what aspects are intended, and sufficiently provides flexibility of interpretation, which of course results in weak law enforcement if violations occur by the online marketplace. Bukalapak does not provide guarantees for the security of the network used by users. This clause appears on the limitation of liability and rejection of guarantees contained in the terms and conditions. Keywords: Online Marketplace, Limitation, Responsibility, Clause
KAJIAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DAERAH SURABAYA TENTANG INDIKASI PREDATORY PRICING ATAS HARGA TELUR AYAM DI KABUPATEN BLITAR Akbar Henan Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akbar Henan Nugroho, Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Ph.D., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: akbarhenan1996@gmail.com  Abstrak Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani Dugaan Indikasi Predatory Pricing Telur Ayam yang terjadi di Kabupaten Blitar serta faktor penghambat dari penanganan perkaranya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar atau yang biasa disebut predatory pricing. Dalam prakteknya, KPPU menemukan beberapa temuan dan juga hambatan. Temuan dan hambatan yang ditemukan oleh KPPU akan dibahas secara rinci dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terjadinya perjanjian penetapan harga ini disebabkan oleh beberapa pihak yang sengaja melakukan penetapan harga dan didukung oleh regulasi pemerintah yang membolehkan suatu perusahaan untuk terjun ke lapangan peternakan. Dampak dari adanya perjanjian penetapan harga ini adalah bangkrutnya beberapa peternak telur ayam di Kabupaten Blitar. Yang merasakan kerugian dengan adanya perjanjian penetapan harga telur ayam yang terjadi di Kabupaten Blitar adalah produsen telur ayam dan konsumen telur ayam. Hingga saat ini KPPU sedang melakukan penelitian atas dugaan indikasi predatory pricing telur ayam di Kabupaten Blitar. Kata Kunci: Penetapan Harga Dibawah Harga Pasar, Telur Ayam, Persaingan Usaha. Abstract This research is aimed to discuss the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in handling the suspicion of Indication of Predatory Pricing in chicken eggs taking place in the Regency of Blitar and the factors obstructing the settlement. This research is categorised as an empirical juridical study that employed socio-juridical approach. Agreement made for price setting is banned in Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Agreement of price setting below the standard price in the market, or commonly known as predatory pricing has several types. In reality, the KPPU comes with findings and also impeding factors, where both are clearly discussed in one of the research parts. This predatory pricing was among several parties who intentionally set the price in such a way along with the support from government that allows a breeding company to directly get involved in breeding site. This predatory pricing is claimed to be the factor causing some breeders in Blitar to face bankruptcy; both the producers and consumers are disadvantaged by this practice. The Commission is inspecting the case of the suspicion of the indication of predatory pricing set for chicken eggs in the Regency of Blitar. Keywords: setting price below the standard, chicken eggs, business competition

Page 350 of 563 | Total Record : 5629

 348   349   350   351   352 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue