cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 355   356   357   358   359 
Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perkembangan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan) Muhammad Sany Basri Lubis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Sany Basri Lubis, Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : msanybasri@yahoo.co.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep tanggungjawab negara terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga berdasarkan konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Dalam Pasal 27 Ayat 2 tersebut mengatur mengenai tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam kenyataannya dijumpai banyak kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dari aspek hukum internasional sudah ada perlindungannya (DUHAM dan Konvensi ILO). Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Penulis menganggap belum ada tanggungjawab Negara terhadap perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, untuk memperoleh data digunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak pekerja rumah tangga. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga memiliki beberapa kelemahan. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga adalah secara pre-emtif, preventif, regulatif dan represif. Kata Kunci : Tanggungjawab Negara, Pekerja Rumah Tangga, Ketenagakerjaan   ABSTRACT This research is aimed to find out the concept of state’s responsibility to provide legal protection for housemaids according to the 1945 Indonesian Constitution Article 27 Paragraph 2 and the form of legal protection provided for housemaids. The article states that every citizen has rights to proper job and livelihood. This seems to contravene the reality where assaults against housemaids still occur. At international level, the protection is regulated in DUHAM and ILO Conventions, while Law Number 13 of 2003 concerning Labour Affairs fail to cover protection for housemaids. It seems that there is no responsibility from the state regarding the legal protection for housemaids. This normative legal research employed statute and conceptual approaches and the data needed was obtained from library research. The data was then analysed based on grammatical and systematic interpretation. The research result concludes that this state has the responsibility to fulfil, protect, and guarantee the rights for housemaids. However, the Regulation of Indonesian Minister of Labour Affairs concerning Legal Protection for Housemaids has weaknesses. The protection given can be in the form of appeal, prevention, regulation, and repressive action. Keywords: state’s responsibility, housemaids, labour affairs
PENERAPAN KEBIJAKAN YANG MEWAJIBKAN SELURUH MASYARAKAT UNTUK MENJADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PESERTA DARI PERALIHAN PT JAMSOSTEK (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun) Qomarulloh Nafsul Arrodli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qomarulloh Nafsul Arrodli, Agus Yulianto, S.H.,M.H, Dr. Dewi Cahyandari, S.H.,M.H, Lutfi Effendi, S.H.M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijayaahmadarrodli@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan peserta dari peralihan PT Jamsostek, yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun dalam penerapannya di wilayah Kota Madiun masih dapat dibilang belum optimal karena masih banyak pekerja di wilayah Kota Madiun yang belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode empiris sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun karena merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanakan asuransi jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia. Data primer dan sekunder yang diperoleh Penulis akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel diperoleh dari petugas ataupun kepala staff bidang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Madiun dan beberapa pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan terhadap diwajibkannya seluruh masyarakat khususnya tenaga kerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan belum optimal dalam pelaksanaannya. Kata Kunci : Penerapan, Kebijakan, Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, PT Jamsostek.   ABSTRACT This research is aimed to find out the implementation of the policy requiring the members of public to be the members of social security for employment (hereinafter BPJS for employment) and members of Jamsostek transition. This provision is enacted in Article 14 of Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administrative Body (BPJS). However, implementation of this program in Madiun is deemed not optimal since most members of public in Madiun are not registered in the BPJS program. This research was conducted based on socio-empirical method that involved direct observation in BPJS for Employment office in Madiun since this is an authorised provider for insurance and social security for employees in Indonesia. Both primary and secondary data were analysed based on descriptive and qualitative approaches. Population and samples were obtained from staff in BPJS for Employment in Madiun and from several employees as the members of the insurance program for employment or those as non-members. The research result reveals that making it compulsory among members of public to become the members of the BPJS for employment program has note been effectively implemented. Keywords: implementation, policy, employees, BPJS for Employment, PT. Jamsostek
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA (Studi di Desa Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara) Budi Hidayat Ohoirat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budi Hidayat Ohoirat, Luthfi Effendi, S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya budihidayatohoirat@gmail.com Abstrak Skripsi ini dilatar belakangi berlakunya Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pasal ini memaparkan secara rinci mengenai tugas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya mendampingi desa.dalam hal pelaksanaan pasal ini dan menurut penulis implementasi pasal ini tidak efektif karena berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan maslah yaitu Bagaimanakah implementasi pasal 12 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan trnsmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa di desa ngursoin kecamatan kei kecil timur selatan kabupaten maluku tenggara dan  Apa saja faktor penghambat terhadap implementasi pasal 12 peraturan menteri desa nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa di desa ngursoin kecamatan kei kecil timur selatan kabupaten maluku tenggara serta solusinya. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini berawal dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dengan melihat fenomena-fenomena di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena penelitian ini melihat berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan terkait tugas dan fungsi pendamping desa dengan mengkaji Efektivitas Pasal 12 peraturan menteri desa no 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. Selain itu juga melihat banyaknya faktor yang mempengaruhi menghambat pelaksanaan peraturan tersebut mengenai kinerja pendamping desa, terutama di bangunan pelayanan terhadap masyarakat. Penulis disini akan mencari informasi secara langsung di lapangan dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kata Kunci : Implementasi, Pendampingan Desa, Pendamping Desa.   Abstract This thesis is motivated by the enactment of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance. This provision describes the duties of village facilitators related to their duties in detail. According to author’s opinion, the implementation this provision was not effective because there are many obstacles. Based on those facts, authors proposed legal issues, namely: How is the implementation of Article 12 of Regulation of Ministry of Village, Development of Disadvantaged Region, and Transmigration concerning Village Assistance in Ngursoin Village, Kei Kecil Timur Selatan Subdistrict, Southeast Maluku Regency? And what are the inhibiting factors and its solution on the implementation of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance in Ngursoin Village, Kei Kecil Timur Selatan Subdistrict, Southeast Maluku Regency? This study used a sociological juridical approach which was chosen because this study examined based on the facts obtained related to the duties and functions of village facilitators by reviewing the effectiveness of Article 12 of Regulation of Ministry of Village Number 3 of 2015 concerning Village Assistance, especially in building for social service. Authors will find the direct information in the field and doing direct interaction with related stakeholders in this research. Keywords: Implementation, Village Assistance, Village Facilitator.
PERMASALAHAN DALAM PROSES DASAR MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT M. Syafiq Afif Adani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Syafiq Afif Adani, Moh Bakri, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail : smambaul@gmail.com Abstrak Hak rakyat atas air minum telah dijamin oleh negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan untuk “memenuhi” Hak rakyat atas air minum, sedangkan pada peraturan pelaksaannya yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) menggunakan diksi yang lebih kuat yaitu “menjamin” Hak rakyat atas air minum.Penelitian ini berfokus pada satu pasal dalam Peraturan Menteri PUPR tersebut yaitu pasal 35 yang menerangkan tentang Proses Dasar Manajemen Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang pada pasal 33 Peraturan tersebut disebutkan bahwa proses dasar manajemen Penyelenggaranan SPAM “menyesuaikan” dengan kemampuan masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengecek langsung kenyataan di lapangan apakah hukum yang tertulis (Das Solen) sudah diterapkan dalam praktek sehari-hari (Das Sein) pada kasus satu tempat yaitu pada satu unit BUMDes di Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang. Lebih lanjut Peneliti memberikan saran atas fakta lapangan yang ditemukan bahwa memang masih ada beberapa masalah walaupun masyarakat telah melakukan sesuai dengan peraturan, sehingga perlu adanya peraturan yang lebih responsif untuk pemerintah ikut andil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Kata Kunci : Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM, BUMDes, Kelompok Masyarakat Abstract People’s right to obtain drinking water is guaranteed by the state through Government Regulation Number 122 of 2015 implying that drinking water services are provided to fulfil people’s right to drinking water, while the Regulation of Minister of Public Work and Public Housing Number 27 of 2016 concerning Arrangement of Drinking Water Services, an implementing regulation, is explained in Article 2 paragraph (2), but under stronger diction: ‘guarantee’ people’s right to drinking water. This research is focused on Article 35 concerning Basic Process of Drinking Water Services Management conducted by a group of people. Article 33 of the regulation mentions that the basic process of the management ‘adjusts to’ the capability of the people. This research employed empirical legal method aimed to directly observe the fact whether the written law (Das Solen) is implemented in day-to-day practices (Das Sein). This research took place in Village-owned Enterprises (BUMDes) in Pajajaran village, District of Poncokusumo, Regency of Malang. Furthermore, this research is also intended to give recommendations regarding the fact found in the field emphasising that there are still some issues although people have followed the existing regulation. Therefore, more responsive regulation is needed, where government needs to give people a hand. Keywords: drinking water services system, SPAM, BUMDes, group of people
PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.JKTSel Dan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI) Indri Nadira Indarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indri Nadira Indarto, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Alfons Zakaria, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: indrinadiraa@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI serta untuk mengetahui dan menganalisis penyebab adanya perbedaan dari kedua putusan tersebut.Untuk menjawab penelitian tersebut, digunakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini karena terjadinya perbedaan vonis terhadap satu kasus yang sama dengan menggunakan pasal dan undang-undang yang sama pula di dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel dan Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI. Hasil penelitian menunjukkan 1) Di dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.JKTSel majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih mempertimbangkan Saksi yang dihadirkan oleh JPU, yang mana saksi yang dihadirkan oleh JPU bukanlah saksi yang sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang mempertimbangkan saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, yang mana saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum tersebut merupakan saksi yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Sehingga menyebabkan kedua putusan tersebut berbeda dalam penjatuhan vonisnya. Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama   ABSTRACT This research is aimed to find out the primary consideration of judges regarding Decision Number 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel and Decision Number 50/PID/2014/PT.DKI and to find out and analyse the cause of the different views on the decisions. This research was conducted based on normative juridical legal method supported by statute and case approaches. It was found out that the different decisions were simply due to different verdicts passed based on the same article and law. Specifically, the result of the research found out that 1) the judges of the District Court of South Jakarta with the former Decision tended to consider the witnesses provided by the General Prosecutors, where the witness was not relevant to the provision of Article 1 point 26 OF Criminal Code Procedure, 2) the panel of judges of District Court of South Jakarta did not really consider the witness brought by the lawyer, where this witness was present in the crime scene as in accordance with Article 1 point 26 of Criminal Code Procedure. These two different views led to the difference in the verdict. Keywords: Judges’ decisions, jointly committed murder
URGENSI PENGATURAN LISENSI KONTEN TERBUKA HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Muhammad Ridwan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ridwan, Afifah Kusumadara, S.H., LLM., SJD., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya muhammadridwan_42@yahoo.com ABSTRAK Lisensi konten terbuka Hak Cipta merupakan suatu sarana izin yang dapat digunakan oleh pemegang Hak Cipta untuk memberikan pernyataan bahwa konten ciptaannya bisa digunakan ulang seacara bebas oleh pihak lain. Lisensi konten terbuka merupakan fasilitas untuk mempermudah pemberian izin dari pemegang Hak Cipta yang selama ini dianggap rumit dan mahal. Penggunaan ulang lisensi konten terbuka telah marak dilakukan di Indonesia dan kegiatan ini tentunya dapat mengurangi pelanggaran Hak Cipta, karena itu perlu adanya peraturan yang spesifik mengatur mengenai lisensi konten terbuka, karena secara spesifik lisensi konten terbuka berbeda dengan lisensi dasar Hak Cipta dan tidak dapat mengikuti ketentuan yang ada. Penelitian hukum ini membahas tentang kekuatan hukum serta urgensi dari pengaturan lisensi konten terbuka Hak Cipta di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Kekuatan hukum lisensi konten terbuka di Indonesia adalah mengikat dan berlaku terhadap pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga karena tidak dicatatkan, dan 2) Urgensi dari pengaturan lisensi konten terbuka dikarenakan di Negara Amerika tidak membebani lisensi dengan kewajiban pencatatan serta telah ada yurisprudensi yang melindungi hak pemegang Hak Cipta yang kontennya sudah dilisensikan dengan lisensi konten terbuka. Sedangkan, di Negara India Undang-Undang Hak Ciptanya memberikan ruang untuk lisensi konten terbuka sehingga dapat diadaptasikan pada negaranya. Kata Kunci: Urgensi Pengaturan, Lisensi Konten Terbuka, Undang-Undang Hak Cipta.  ABSTRACT Free content license of copyright is understood as a permit that can be used by copyright holder to issue a statement that the content can be used repeatedly and for free by other parties. The license of free content is intended to give easier access to permit from copyright holder, and such a permit has been so far deemed costly and complicated. The principle of this free content license is based on a simple principle that does not require any specific royalty. This is specifically different from the basic license of copyright it cannot follow the existing regulation of license registration. This legal research discusses the legal consequences and the relevance of the provision of license registration to free content license. This research was conducted based on statute approach. It can be learned from the research result that 1) the agreement of free content license in Indonesia is binding and it applies for all parties bound to the agreement, but this agreement is not binding for the third party since it is unregistered, and 2) the provision of the license registration is found irrelevant to free content license since free content license is used worldwide and, thus, it is not in line with the rule in which Indonesian has to be used in the license of copyrights. This irrelevance is also obvious in the provision concerning elements that must not be included in the license agreement. Free content license in terms of shapes, characters, and names, cannot abide by the existing provisions. The provisions regarding copyright license registration are charged with payment, and they are not relevant to free content license that is committed to license use without royalty. Keywords: juridical review, free content license, Law concerning Copyrights
IMPLEMENTАSI PАSАL 4 HURUF (d) PERАTURАN BUPАTI KEDIRI NOMOR 78 TАHUN 2016 TENTАNG PENGАNGKUTАN MUАTАN BАRАNG HАSIL KEGIАTАN PERTАMBАNGАN MINERАL BUKАN LOGАM DАN BАTUАN (Studi Di Dinаs Perhubungаn Kаbupаten Kediri) Yаhtа Аlfinа
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yаhtа Аlfinа Аgus Yuliаnto, S.H., M.H Dr. Dewi Cаhyаndаri, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yahtasatria@gmail.com ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetаhui, mendeskripsikаn dаn mengаnаlisis implementаsi Pаsаl 4 Huruf (d) Perаturаn Bupаti Kediri Nomor 78 Tаhun 2016 Tentаng Pengаngkutаn Muаtаn Bаrаng Hаsil Kegiаtаn Pertаmbаngаn Bukаn Logаm Dаn Bаtuаn terkаit jаm operаsionаl pengаngkutаn 2) Untuk mengetаhui, mendeskripsikаn dаn mengаnаlisis hаmbаtаn dаn solusi terkаit Implementаsi Pаsаl 4 Huruf (d)  Perаturаn Bupаti Kediri Nomor 78 Tаhun 2016 Tentаng Tentаng Pengаngkutаn Muаtаn Bаrаng Hаsil Kegiаtаn Pertаmbаngаn Bukаn Logаm Dаn Bаtuаn terkаit jаm operаsionаl pengаngkutаn. Jenis penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn yuridis empiris dengаn pendekаtаn yuridis sosiologis yаitu menekаnkаn penelitiаn yаng bertujuаn memperoleh pengetаhuаn hukum secаrа empiris dengаn terjun lаngsung ke obyeknyа. Teknik yаng аkаn di gunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh dengаn Deskriptif Аnаlisis. Hasil penelitian: 1) Implementаsi Pаsаl 4 Huruf (d) Perаturаn Bupаti Kediri Nomor 78 Tаhun 2016 terdаpаt beberаpа hаl belum diterаpkаn terkаit dengаn pengаngkutаn yаng tidаk boleh dilаkukаn pаdа jаm-jаm sekolаh. 2) Hаmbаtаn yang terjadi yaitu:a) Аdаnyа kesаlаhаn persepsi dаri pаrа pengemudi truk terkаitjаm operаsionаl. b) Kurаngnyа dаnа untuk kegiаtаn operаsi di lаpаngаn c) Regulаsi yаng tidаk mendukung d) Kurаngnyа sikаp pаrtisipаtif e) Wаrgа аtаu kelompok mаsyаrаkаt belum mengetаhui perаturаn; dаn f) Аntаr dinаs terkаit dаlаm pengаngkutаn. Kata Kunci: Implementаsi, Muаtаn Bаrаng, Pertаmbаngаn, Minerаl Bukаn Logаm dаn Bаtuаn   ABSTRACT This research is aimed to 1) find out, describe, and analyse the implementation of Article 4 Letter (d) of Regent Regulation of Kediri Number 78 of 2016 concerning Non-metal-and-Rock Mineral Mining Products Transportation in regard to time to transport the products 2) find out, describe, and analyse impeding factors and solution regarding the implementation of Article 4 Letter (d) of Regent Regulation of Kediri Number 78 of 2016. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical method that was aimed to gain empirical legal knowledge through direct observation. With descriptive-analytical technique, this research learns that 1) Article 4 has not been fully implemented where transporting mining products is still seen to operate within school hours, 2) there are still some issues such as a) misunderstanding among truck drivers about operational hours, b) lack of operational funding in the field, b) irrelevant regulation, d) lack of participation, e) unawareness of the existing regulation in the community concerned; and f) among related departments concerning mining products transportation. Keywords: implementation, load, mining, non-metal-and-rock mineral
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 2267/PID.SUS/2017/PN.SBY DAN NOMOR 2336/PID.SUS/2017/PN SBY) Florenica Yolanda Wuisan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Florenica Yolanda Wuisan, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145e-mail : yolandawuisan@yahoo.comAbstrak Banyaknya kasus pelanggaran hak anak marak terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan persetubuhan terhadap anak. Akan tetapi, penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim kepada tersangka, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini hakim menyimpangi ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby? (2) Apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dan Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa putusаm Hаkim Dаlаm Putusаn Nomor 2267/Pid.Sus/2017/PN.Sby dаn Nomor 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby belum sesuаi dengаn pidаnа minimum dаlаm Pаsаl 81 Undang-Undang Nomor 35 tаhun 2014 Tentаng Perubаhаn аtаs Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2002 tentаng Perlindungаn Аnаk.  Аspek dаlаm persidаngаn hаrus lebih diperhаtikаn lаgi, mulаi dаri аspek yuridis dаn non yuridis, аgаr hаkim dаpаt lebih bijаksаnа lаgi dаlаm mempertimbаngkаn dаn memberikаn keputusаn yаng sesuаi dengаn perаturаn perundаng-undаngаn yаng berlаku. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus, Persetubuhan Terhadap Anak Abstract Child’s rights violation is growing in number and it is certainly worrying and harm society especially when it comes to sexual intercourse that involves children as victims. However, punishment imposed on the defendant is not relevant to the law in force, where judges violate the provision of specific minimum criminal sanction that is enacted in Law concerning Child Protection. From the issue above, this research is aimed to study the following problems: (1) what is the basic consideration of judges to deliver Decision Number 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby and Number 2336/Pid.Sus/2017/PN Sby? (2) Are the consideration and Decisions of Judges in the Decision Number 267/Pid.Sus/2017/PN.Sby and Number 2336/Pid.Sus/2017PN Sby relevant to Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection? The research learns that both Decisions contravene minimum punishment as in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Aspects at court must be taken into account, such as juridical and non-juridical aspects with the hope that the judges will be more considerate in making decisions relevant to the law in force. Keywords: Judges’ Consideration, Criminal Under Particular Minimum Punishment, Sexual Intercourse To Children 
KEABSAHAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Roy Candra Tri Prastyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Roy Candra Tri Prastyo Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya roycandratp@gmail.com ABSTRAK Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tindak pidana yang disertai penyertaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apakah putusan hakim pada kasus yang disertai penyertaan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat terhadap rekan-rekan terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana untuk menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka, mengingat pengaturan mengenai alat bukti surat yang terdapat dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih menimbulkan multitafsir karena tidak terdapat klasifikasi surat secara rinci. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus pada studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer melalui proses analisis sistematis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dinyatakan sebagai pejabat negara, oleh karena itu produk hukum hakim yang berupa putusan dapat menjadi alat bukti surat. Surat dikatakan memiliki nilai keabsahan apabila memenuhi beberapa kualifikasi yaitu terkait keaslian dokumen, isi sebuah dokumen, dan apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Dengan demikian putusan hakim dapat sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat. Kata Kunci: Putusan Hakim, Alat Bukti Surat, Tersangka.   ABSTRACT According to Indonesian judicial system, any criminal conduct with involvement of a person is regulated in legislation. Can judges’ decisions regarding criminal case with involvement of individuals be provided as pieces of written evidence before all defendants involved in the crime as the basis with which a person is declared as a defendant, recalling that the regulation concerning pieces of written evidence in Article 187 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure still triggers multi-interpretation since there is no classification of written decisions in details. This research was based on normative juridical method with statute and conceptual approaches focused on library research. The materials for the research were analysed based on systematic method to analyse the primary data. The research result concludes that according to Article 31 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, judges serve as government officials, meaning that legal products issued by judges in the form of written document can be provided as written evidence. Written document can serve as evidence as long as it meets several qualifications regarding the authenticity of the document, the content, and whether things are conducted based on the content written in the document. Therefore, the judges’ decisions can legally be provided as written evidence. Keywords: judges’ decision, written evidence, defendant.
PENJUALAN SAMPAH BOTOL PLASTIK HASIL KONTIRBUSI SAMPAH DALAM PENGUNAAN LAYANAN BUS SURABAYA (Studi Penerapan Pasal 8 Peraturan Walkikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Suarabaya) Martin David Sianturi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Martin David Sianturi, Dr. Moh Fadly, S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya davidsianturi833@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Penjualan Sampah Botol Plastik Hasil Kontribusi Sampah Dalam Pengunaan Laynanan Bus Surabaya. Berdasarkan fakta bahwa proses penjualan sampah botol plastik hasil pengunaan layanan bus Surabaya tidak berjalan secara efektif hingga saat ini sampah botol plastik hanya menjadi tumpukan, Penelitian ini mengunakan jenis yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi peneitian di Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. jenis dan sumber data adalah data premier dan data sekunder. Data premier diperoleh dengan melaukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dan pendapat ahli hukum. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penjualan sampah botol plastik hasil kontribusi sampah dalam pengunaan layanan bus Surabaya studi Pasal 8 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang kontribusi sampah dalam pengunaan layanan bus Surabaya belum berjalan secara efektif. Terdapat beberapa faktor yang meyebabkan strategi pelaksanaan  proses penjualan sampah botol plastik di kota Surabaya belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Penjualan, Sampah Botol Plastik, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. ABSTRACT This research discusses the sale of unused plastic bottles contributed by the passengers using bus services in Surabaya. This model has not been implemented effectively and contributed bottles still end up with piles of plastic bottles. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research took place in Sanitary Department of Open and Green Spaces in Surabaya. The data obtained involved primary and secondary materials, where the former was obtained from direct interviews with informants and the latter was from literature review and legal experts’ notions. The data was analysed with descriptive and qualitative method. The research concludes that selling plastic bottles aimed to reduce plastic waste has not been done effectively when it is related to Article 8 of Mayor Regulation of Surabaya Number 67 of 2018. This lack of effectiveness in the implementation is caused by the factors coming from law enforcers, infrastructure and facilities to support the law enforcers, society, and culture. Keywords: effectiveness of law, sale, plastic bottle waste, sanitary department of open and green spaces in Surabaya

Page 357 of 563 | Total Record : 5629

 355   356   357   358   359 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue