cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 357   358   359   360   361 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS RISIKO GAGAL BAYAR DEBITUR DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS E-AGGREGATOR DI INDONESIA Puput Brenda Afriyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puput Brenda Afriyanti, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : puputbrenda@gmail.comAbstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis regulasi terkait penyelenggaraan usaha fintech berbasis e-aggregator sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan digital, khususnya kreditur terhadap risiko gagal bayar debitur, sangat dibutuhkan oleh lembaga keuangan dan juga masyarakat. Hal ini ditinjau dari belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan fintech e-aggregator sebagai pihak yang membantu masyarakat sebagai pengguna jasa dan lembaga jasa keuangan sebagai pihak ketiga yang menjual produk dan jasa keuangan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara TeknologiiFinansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjm Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital. Perlindungan hukum akan menjamin setiap penyelenggaraan usaha fintech yang menguntungkan setiap pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap debitur terhadap risiko gagal bayar debitur maka dapat mewujudkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha fintech di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, E-Aggregator, Financial Techonology, Risiko Gagal Bayar   Abstract This research is aimed to study and analyse the regulation concerning the operation of e-aggregator-based fintech as a measure to provide legal protection for all parties involved in the ecosystem of e-money, especially over the risk of default faced by a debtor, which is significantly required by finance companies and also society. This research embarks from the fact that there are no regulations concerning the operation of e-aggregator fintech as an agency that helps people as service users and financial service institutions as the third party selling the products and financial services in related laws such as in the Regulation of Bank Indonesia Number 19/12/PBI/2017 concerning Financial Technology Enforcement, the Regulation of Board Members of Governor Number 19/15/PADG/2017 concerning Procedures of Registration, Information Delivery, and Supervision of Enforcement of Financial Technology, the Regulation of Financial Services Authority Number 13/POJK.02/2018 concerning Innovation of E-Finance. Legal protection guarantees enforcement in fintech as long as it is beneficial to all parties. With the clear regulation concerning legal protection for a creditor who faces the risk of default, it is expected that legal protection can be provided for the implementation of fintech in Indonesia. Keywords: legal protection, e-aggregator, financial technology, risk of default
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK TENTANG HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) ANAK SAH Afida Noor Aisya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afida Noor Aisya, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH., Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: afidaaisya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penerapan peraturan tentang bagian mutlak (legitime portie) pada putusan nomor 69/PDT/2014/PTK. Pada putusan tersebut, terdapat penuntutan legitime portie yang dilanggar melalui surat wasiat yang isinya menyebutkan, bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewasiat hanya akan diwariskan kepada satu-satunya anak laki-laki dari 6 ahli waris sah yang ditinggalkan. Hasil dari pertimbangan hakim melahirkan keputusan bahwa legitime portie tidak dapat diberikan kepada penggugat (5 anak perempuan) dan isi dari surat wasiat tersebut tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu diteliti dasar pertimbangan yang digunakan hakim yang mengakibatkan legitime porie tersebut tidak dapat dikabulkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundung-undangan. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor 69/PDT/2014/PTK menggunakan Pasal 875 KUHPerdata bersamaan dengan hukum adat setempat (Rote) yang menganut sistem patrilineal, hakim tidak menerapkan Pasal 913 KUHPerdata yang menjadi pokok utama diajukannya perkara sebagai pertimbangan diputusnya perkara tersebut. Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Legitime Portie, Anak Sah ABSTRACT This research is aimed to analyse judge’s basic consideration regarding the implementation of the regulation concerning absolute portion (legitime portie) in Decision Number 69/PDT/2014/PTK, in which there is lawsuit of legitime portie violated through a will stating that asset left by a testator can only be received by the only boy out of other six legitimate heirs/heiress. The result of the judge’s consideration has brought to the decision implying that legitime portie cannot be given to the plaintiffs (five daughters) and the content of the will has to be executed accordingly. Thus, it is essential to look into why this legitime portie cannot be granted. This research uses normative juridical method supported by statute approach. The legal materials were obtained from library research, followed by an analysis based on grammatical interpretation. The research result finds out that the judges, regarding the decision mentioned earlier, referred to Article 875 of Civil Code alongside the adat law (Rote) that refers to patrilineal system. The judges, for this case, did not implement Article 913 of Civil Code that serves as the main principle where a case is proposed as to serve as the consideration for the delivery of the decision. Keywords: judge’s basic consideration, legitime portie, legitimate son.
PERWUJUDAN ASAS KESAMAAN HAK DAN PARIMIRMA SEBAGAI LANDASAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL (Studi Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS dan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT.MDN) Rizki Chairi Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Chairi Hidayat, Dr. Rachmi Sulistyarini, SH., MH. , Fitri Hidayat, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Rizkich.20@gmail.com   ABSTRAK Peneliti mengangkat permasalahan mengenai perwujudan asas kesamaan hak dan parimirma dalam pembagian warisan pada masyarakat patrilineal Bali dan Batak dikarenakan ketidaklengkapan norma (incomplete Norm) terhadap asas tersebut dengan sistem pewarisan yang ada pada hukum waris adat terutama sistem pewarisan berdasarkan keturunan khususnya patrilineal. Sehingga menyebabkan perbedaan acuan yang digunakan para pihak dalam menuntut hak mewaris. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketauhui bahwa para hakim telah mewujudkan asas kesamaan hak dan parimirma dalam memutus perkara pembagian warisan pada masyarakat patrilineal. Sehingga menurut hakim, anak perempuan pada masyarakat bali dan batak berhak mendapatkan warisan dari kedua orangtuanya. Hal ini membuktikan bahwa pada sistem pewarisan masyarakat Bali dan Batak telah mengalami perkembangan budaya pada masyarakatnya karena menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang mana tidak membedakan pembagian warisan berdasarkan gender. Kata Kunci : Asas kesamaan hak, Asas perimirma, pembagian warisan, Patrilineal.   ABSTRACT This research is focused on studying realisation of principles of equal rights and parimirma (compassion) in the division of inheritance in patrilineal society of Bali and Batak due to incomplete norm between the principles and inheritance system in adat law concerning inheritance in patrilineal system. This incompleteness leads to discrepancy of reference used by parties when they sue over this issue. This research was based on normative juridical method with case approach. All the research data was obtained from library research, which was further analysed with analogical and grammatical interpretations. The research result reveals that judges have implemented the principles of equal rights and parimirma in passing judgement concerning inheritance division in the society with patrilineal system. Therefore, judges believe that a daughter in Balinese and Batak culture has a right to receive inheritance from her both parents. It indicates that the inheritance system in Bali and Batak has experienced a cultural change in the society because it tends to show equality of rights between men and women where the division of inheritance is not performed based on gender. Keywords: principles of equal rights, parimirma, division of inheritance, patrilineal.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI Izzat Nabelah Ali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Izzat Nabelah Ali, Bambang Sugiri, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: nizzatclover@yahoo.co.id Abstrak Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam putusan adalah suatu sistem penjatuhan putusan oleh hakim menjelaskan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, meskipun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, tetapi hakim tidak boleh secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Hakim harus tetap berpikir obyektif dalam menjatuhkan putusan guna tercapainya nilai-nilai keadilan yang menjadi tolak ukur utama dalam penjatuhan putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan aspek hukum pidana formil dan materiil. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1018 K/PID.SUS/2017, Putusan Nomor: 2476K/PID.SUS/2017, Putusan Nomor :516 K/PID.SUS/2016, Putusan Nomor :1784 K/PID.SUS/2016, Putusan Nomor :233 K/PID.SUS/2017 dianalisis berdasarkan aspek formil dan aspek materiil. Hasil Penelitian juga membahas mengenai analisis dari putusan terhadap pemenuhan tujuan hukum. Kata kunci : Peertimbangan hukum hakim, Tindak pidana korupsi, Tujuan Hukum, kerugian keuangan negara ABSTRACT The judge’s legal consideration in determining the severity of criminal punishment in a decision is required by the judge in a system to pass a judgement. It implies that the judge holds an authority to decide how mild or severe the punishment is for a defendant, ranging from general minimum to specific minimum. Despite this authority, the subjectivity should not interfere the judgement passed. Objectivity should be the main fundamental for a judge to pass a judgement to fulfil the principles of justice. This research was based on normative juridical method with statute and case approaches that were connected to the existing issue. The research data was analysed with grammatical and systematic interpretations. The research result learns that the analysis of the judge’s legal consideration is based on both procedural and substantive law. Supreme Court Decision Number 1018 K/PID.SUS/2017, Decision Number 2476K/PID.SUS/2017, Decision Number 516 K/PID.SUS.2016, Decision Number 1784 K/PID.SUS/2016, Decision Number 233 K/PID.SUS/2017 were analysed based on procedural and substantive aspects. The research result also discusses the analysis of the decision regarding the fulfilment of the legal objective. Keywords: judge’s legal consideration, criminal corruption, legal objective, state’s financial loss
UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda) Myrna Avissa Saputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Myrna Avissa Saputri, Eny Harjati, SH., M.Hum., Ardi Ferdian, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : myrna.avissa88@gmail.comAbstrak Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda dan bagaimana upaya mengatasi pelanggaran tata tertib di dalam lapas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dikarenakan kurangnya fasilitas, sumber daya manusia dan over kapasitas yang menjadikan faktor penyebab terbesar terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda. Menyikapi atas fakta tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda sebagai tindakan represif terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dilakukan dengan memberikan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan sebagai tindakan preventif dilakukan dengan memberikan upaya-upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib. Kata kunci : Upaya Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran Tata Tertib, Narapidana Abstrac This thesis is aimed to identify contributing factors why inmates violate rules set inside the Department of Corrections for Narcotics Class III in Samarinda and what measures are taken to tackle rule violation inside the department. This research was based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research result learns that the issue above is caused by lack of facilities and human resources, and over-loaded space with inmates, all of which seem to be the biggest contributing factor in the case. Responding to this issue, the Department of Corrections impose disciplinary sanction on the rule violation according to the Regulation of the Indonesian Minister of law and Human Resources Number 6 of 2013 concerning Orders in Department of Corrections and Jail. Preventive action can be given through measures taken by staff in charge in the Department of Corrections to avoid any possibility of violation in the department. Keywords: measures taken by Department of Correction, rule violation, inmates 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP UPAYA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI Rangga Mandala Putera
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rangga Mandala Putera, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ranggamandala_zein@yahoo.com   ABSTRAK Peninjauan Kembali adalah suatu hukum luar biasa dalam system peradilan pidana di Indonesia, Peninjauan Kembali (PK) diatur secara limitatif dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dimana menyatakan bahwa upaya permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi hanya satu kali sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan dasar pertimbangan bahwa keadilan berada diatas kepastian hukum, selama ditemukan adanya novum sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan PK, maka upaya hukum PK masih tetap bisa dilakukan. Namun, putusan ini tentu membawa implikasi yuridis dalam proses peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data tersebut diolah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan dengan cara identifikasi, analisis, dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa novum sebagai salah satu syarat permohonan peninjauan kembali dikualifikasikan berdasarkan kualitas atau kekuatan untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemenuhan kualifikasi tersebut dilakukan oleh para hakim di Mahkamah Agung dengan cara penafsiran ekstensif. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja ada keadaan baru (novum) yang substansial di kemudian hari. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang substansinya berlawanan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU/2013 menegaskan kembali bahwa upaya PK hanya bisa dilakukan satu kali dengan dasar pertimbangan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14/1985 yang diubah menjadi UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum. Namun ketentuan Pasal 66 аyаt (2) Undаng-Undаng Nomor 5 Tаhun 2004 tentаng Perubаhаn Аtаs Undаng-Undаng Nomor 14 Tаhun 1985 tentаng Mаhkаmаh Аgung secаrа tegаs menjelаskаn bаhwа, “Permohonаn peninjаuаn kembаli tidаk menаngguhkаn аtаu menghentikаn pelаksаnааn putusаn pengаdilаn”.   ABSTRACT Judicial review is an extraordinary law in criminal judicial system in Indonesia, which is limitedly regulated in Article 268 paragraph (3) of criminal code procedure, based on which Constitutional Court issued Decision Number 34/PUU-XI/2013 stating that judicial review can be submitted more than once as regulated in Criminal Code Procedure with the consideration that justice is above legal certainty. As long as novum as the requirement in judicial review is available, legal remedies concerning the judicial review can still take place. However, this decision comes with juridical implication in the judicial process especially in criminal cases in Indonesia. This research employed normative juridical method. The data involves primary, secondary, and tertiary materials, which were processed by selecting the legal materials, followed by classification where identification, and systematic analysis were performed. The research result concludes that as one of the requirement in judicial review proposal, novum is qualified based on its quality or power that can change the decision that holds permanent legal force. This qualification is arranged by Supreme Court Judges through extensive interpretation. Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013 relevant to principles of justice above legal certainty as a standard priority has brought to the condition where judicial review can be proposed multiple time, without suspending the execution of earlier decision that already holds legal force as intended in Article 66 paragraph (2) of Law Number 5 of 2004 concerning Amendment to Law Number 14 of 1985 concerning Supreme Court that states that “proposal of judicial review does not suspend or cease court decision”. Justice cannot be restricted to certain time and formality provisions that determine that judicial review can only be proposed once because a new and more substantial condition (novum) may exist on the following days.
PENERAPAN PASAL 4 PBI 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK MENGENAI PENGAWASAN UANG ELEKTRONIK DENGAN SISTEM OPEN LOOP (Studi Di Kantor Bank Indonesia Pusat) Licia Christine
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Licia Christine, Dr Reka Dewantara, SH.MH., Ranitya Ganindha SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya liciachristine97@gmail.com ABSTRAK   Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahn mengenai penerapan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elekktronik Mengenai Pengawasan Uang Elektronik Oleh Bank Sentral Dengan Sistem Open Loop. Namun dalam pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elekktronik Mengenai Pengawasan Uang Elektronik Oleh Bank Sentral Dengan Sistem Open Loop tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah kesulitan yang dirasakan oleh penerbit uang elektronik yang hendak mengajukan ataupun dalam proses perizinan seperti cukup banyak persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi, yang menyebabkan proses perizinan menjadi lama dan Panjang. Jadi untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berada di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elekktronik Mengenai Pengawasan Uang Elektronik Oleh Bank Sentral Dengan Sistem Open Loop. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Divisi Kebijαkαn Sistem Pembαyαrαn Bαnk Indonesiα. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif analisis merupakan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elekktronik Mengenai Pengawasan Uang Elektronik Oleh Bank Sentral Dengan Sistem Open Loop belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Pasal, Perizinan, Uang Elektronik.  ABSTRACT This research looks into the implementation of Article 4 of Regulation of Bank Indonesia Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money regarding Control of E-money Supervision by Central Bank with Open Loop System. However, this implementation is not in line with the current regulation due to several factors, one of which is issues faced by e-money providers over complicated administration concerning documents and requirements that have to be submitted for licensing process. This situation leads to lengthy process, and some adjustment has to be made in the field. This is an empirical research employing socio-juridical method in which direct observation by obtaining the data of the implementation of Article 4 of Regulation of Bank Indonesia 20/6/PBI/2018 was conducted. The data collection involved interview with Department that deals with the policy of payment system in Bank Indonesia. The data was analysed with descriptive analysis method where all the data obtained were described into structured, chronological, logical, and effective sentences. The research reveals that the implementation regarding the issue has not been performed well due to several factors. Keywords: implementation, implementation of Article, license, e-money
IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar). Sektio Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektio Nugroho, Iwan Permadi,  Dewi Cahyandari. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505 E-mail : hukum@ub.ac.id e-mail : sektionu@gmail.comABSTRAK Berdasarkan Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa besaran Ruang terbuka Hijau dalam sebuah kota sebesar 30% dalam hal ini terdiri dari RTH Publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10%. Di dalam Pasal 46 ayat (1) Perda RTRW Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 juga telah mengisyaratkan bahwa khususnya RTH Publik Kota Blitar minimal sebesar 20%. Untuk besaran minimal tersebut masih belum dapat tercapai oleh Kota Blitar, dengan capaian RTH Publik yang dimiliki Kota Blitar saat ini adalah sebesar 15.8%. Lalu bagaimanakah implementasi Perda tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi tersebut serta upayanya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan kenyataan sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya maksimal dalam memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH Publik di Kota Blitar. Tidak tersedianya lahan yang dapat dijadikan RTH Publik baru jadi hambatan dalam pengembangan RTH Publik. Hingga saat ini hanya mengelola RTH Publik yang ada, sebelum adanya lahan baru yang dapat digarap. Mengembangkan taman dari lahan bekas aset pemkot menjadi salah satu progress DLH Kota Blitar untuk memenuhi kebutuhan ruang serta optimalisasi aset agar dapat memperoleh manfaat dari aset tersebut. Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Blitar.ABSTRACT Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning suggests that green open space must take as much as 30% comprising 20% of public green open space and 10% of private green open space. Article 46 paragraph (1) of Local Regulation concerning Spatial Planning of Blitar City Number 12 of 2011 also suggests that the green open space in Blitar must at least take 20%. However, Blitar has not achieved this minimum proportion, where the green open space in Blitar accounts for only 15.8%. This research looks into how The Local Regulation is implemented by environmental services of Blitar city and what are the impeding factors and what measures are to be taken. This research employed empirical-juridical method with socio-juridical approach based on current regulations related to what takes place in reality. The research result concludes that environmental services have taken maximum measures in fulfilling the provisions to manage and develop public green open space in Blitar city. Unavailability of spaces that can function as new public open spaces still become the hampering factor in the development of public green open space. To date the services only cultivate the existing public green open space since no new spaces available that the services can work on. Building parks on the land taken from the asset of city government is deemed a progress of environmental services in Blitar city to meet the need for spaces and for optimising asset to obtain more benefits from the asset per se. Keywords: green open space, environmental services, Blitar city
EFEKTIVITAS PASAL 5 HURUF e PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang) Ahmad Syaifudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Syaifudin, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum AnnafiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl.MT.Haryono No.169 MalangEmail: didinahmad13@gmail.comABSTRAKPenelitian ini membahas permasalahan mengenai fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena di Kabupaten Malang masih belum ada fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara merata. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Pemerintah Daerah, dan  peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah belum efektiv dan belum maksimal karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum merata dan permasalahan anggaran. Seharusnya pemerintah berupaya secara maksimal dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terkait pemilahan sampah dengan melakukan upaya yang maksimal, serta mengawasi dan memaksimalkan anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten MalangKata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Pemerintah DaerahABSTRACTThis study discusses issues regarding waste management facilities and infrastructure in Malang Regency. This research was conducted in Environmental Agency of Malang Regency. The motivation of this research was because in Malang Regency there are still no facilities and infrastructure for equitable waste management. This study uses sociolegal method, whereas the approach used is juridical sociological which is then connected with a grammatical interpretation to analyze the rule of law theory, authority, local government, and legislations. The results showed that the implementation of Article 5 letter e of Local Regulation of Malang Regency Number 2 of 2018 concerning Waste Management was not effective and not optimal due to the lack of facilities and infrastructure for waste management that was not evenly distributed and budget problems. The government should make maximum efforts in providing facilities and infrastructure for waste management related to waste segregation by making maximum efforts, as well as monitoring and maximizing the budget that has been allocated in Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Malang Regency. Keywords: Effectiveness, Waste Management, Local Government
PENERAPAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES LAMONGAN) Regina Solikha Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regina Sholikha Putri, Abdul Madjid, Yuliati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur, 65145 e-mail : Reginasputri03@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi di kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta dan benda. Kekerasan yang dilakukan  dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah jambret. Seperti kasus yang terjadi di Lamongan, yang dari tahun ke tahun meningkat. Dan menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan, kasus kriminalitas tertinggi setelah tindak pidana penipuan online yaitu pencurian dengan kekerasan yang pada tahun 2018 mencapai 20 perkara. Kata Kunci : Pencurian, Kekerasan, Pencurian dengan Kekerasan, jambret.   Abstract This research is aimed to study and analyse the implementation of Article 365 of Criminal Code, where the case of violent theft was handled by Sub-regional Police Department in the Regency of Lamongan. This crime is related to asset one has. The violence committed by the thief was intended to give the theft quick access to commit his act and it was also intended to give him a chance to escape with the possessions stolen. As the theft offenses are growing in number, the way they are committed are also getting more varied. A case like this has happened in Lamongan and the incidence keeps growing. According to the data obtained from the police department of Lamongan, violent theft accounted for the highest criminal case (20 cases) after online fraud in 2018.   Keywords: theft, violence, violent theft

Page 359 of 563 | Total Record : 5629

 357   358   359   360   361 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue