cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 356   357   358   359   360 
PENERAPAN PASAL 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN DATA NASABAH OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN (Studi di Direktorat Jenderal Pajak Jakarta) Irma Triastuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irma Triastuti, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : itsme.ir@outlook.com ABSTRAK Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 dimana rahasia bank dapat dibuka dengan izin melalui prosedur dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan setelah Indonesia meratifikasi pertukaran informasi keuangan pada tahun 2017, Presiden telah mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kini sudah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2017. Latar belakang dibuatnya Undang – Undang ini, adalah merupakan bentuk komitmen Indonesia pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban memenuhi komitmen keikutsertaan dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis setelah meratifikasi skema pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) bersama anggota G-20 dan Organisasi untuk Kerja Sama Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan dibidang perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data – data yang diperoleh dari lapangan kemudian dikaji kembali menurut peraturan perundang – undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada saat tertentu berdasarkan fakta-fakta selama pelaksanaan penelitian. Kata Kunci : Akses Informasi keuangan, Data Nasabah, Perpajakan   ABSTRACT Based on Law Number 7 of 1992 amended to Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Governor Regulation of Bank Indonesia Number 2/19/PBI/2000, bank confidentiality can be accessed only with official permit that requires procedure granted by the Governor of Bank Indonesia and Minister of Finance after Indonesia ratified financial information exchange in 2017. The President issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 that governs access to financial information for taxation reason, where it has been stipulated as a Law Number 9 of 2017. This law making is seen as a commitment of Indonesia to international agreement concerning taxation that is required to fulfil commitment to taking part in financial information exchange following the ratification of financial information exchange scheme or Automatic Exchange of Information (AEOI) with members of G-20 and organisation for Economic co-operation and Development (OECD). The Directorate General of Taxes is authorised to gain access to financial information from financial services according to the standards set in financial information exchange in taxation. This research employed empirical juridical method, focused on data collected from the field, followed by analysis based on legislation. The descriptive-qualitative analysis method used was aimed to obtain a complete description regarding law that exists at a certain time in line with the facts found during the research activities. Keywords: access to financial information, client’s data, taxation.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS GAGAL KLAIM ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KETIDAKLENGKAPAN DATA PEMERIKSAAN KESEHATAN Soraya Hafidzah Rambe
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Soraya Hafidzah Rambe, Siti Hamidah[1], Setiawan Wicaksono[2] Fakultas Hukum Universitas Brawjiaya, Jl. MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, 65145 e-mail : sorayawn@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi atas gagal klaim akibat ketidaklengkapan data pemeriksaan kesehatan. Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi, yang mana ini akan merugikan pihak tertanggung karena tidak menutup kemungkinan terdapat evenemen bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kesehatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Metode analisis data dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi penelitian sebelumnya, kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi undang-undang, kemudian menganalisis kasus dan undang-undang terkait tentang asuransi dengan menafsirkan peraturan tentang asuransi. Berdasarkan hasil penelitian ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan dalam pengajuan asuransi kesehatan atau jiwa, hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak karena dalam perjanjian asuransi terdapat evenemen atau peristiwa yang tidak tertentu. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi. Kata Kunci : Asuransi Kesehatan, Gagal Klaim, Perjanjian Baku, Hukum Positif, Ketidaklengkapan Data. ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse legal protection for the insured over claim refusal due to incomplete health care data. Indonesian positive law does not require prospective insurance customers joining the insurance since it may disadvantage the insured or even there might be fortuitous event on the side of the insured regarding the health insurance contract. This research was conducted based on normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches. The analysis of the research data was performed by observing existing cases related to the issues studied in previous research, followed by inventorying and identifying the law before the cases and the law concerning insurance were analysed by interpreting regulations of insurance. The research learns that in terms of health care regarding claiming the health and life insurance, the positive law does not require insurance companies to always ask clients to have their health checked. This legal loophole sparks uncertainty in law for both parties involved due to fortuitous event or uncertain events the insured may experience. When there is a dispute between an insurance company and an insured, Financial Services Authority is authorised to settle the dispute based on the standard set at court or through litigation. Keywords: health insurance, claim refusal, standard contract, positive law, incomplete data. [1] Dosen Pembimbing 1 [2] Dosen Pembimbing 2 [3] Supervisor 1 [4] Supervisor 2
IMPLEMENTASI PASAL 92 HURUF h PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS TERKAIT PENYEDIAAN TROTOAR BAGI PEMAKAI KURSI RODA GUNA MENUNJANG KEMANDIRIAN DISABILITAS DI KOTA MALANG (Studi Wilayah Kerja Mohammad Syaifuddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Syaifuddin, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mohammadsyaifuddin354@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan antara peraturan hukum (das sollen) Pasal 92  huruf h Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “pemberdayaan penyandang disabilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan trotoar bagi pejalan kaki dan/atau pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarungu”, dan pada kenyataan di lapangan (das sein) dimana di Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum menyediakan fasilitas untuk menyokong kemandirian penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum efektif atau belum berjalan di lapangan karena memiliki faktor salah satunya belum memiliki anggaran atau dana dan penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Kendala yang dialami oleh DISHUB Kota Malang adalah DISHUB Kota Malang berpendapat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk fasilitas-fasilitas utama yang harus disediakan, karena jika fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada, kehidupan para difabel tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap difabel memiliki pendamping dari keluargannya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel seperti trotoar bukan termasuk yang harus diutamakan dalam pemenuhannya. Oleh karena itu ketidakberadaan fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel tidak dipermasalahkan jika melihat kepada keutamaan pemenuhannya.  ABSTRACT This research discusses the gap between rule of law (das sollen) Article 92 letter h of Local Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of the Disabled stating that this empowerment is performed by providing sidewalk in public place for pedestrians and/or for those on wheelchairs, for the blind, and the deaf and the reality (das sein) where the local government of Malang has not provided the facility that could stimulate the independent way of life of the disabled in Malang. The research result shows that the Local Government as detailed above has not been effectively implemented due to insufficient fund. So far, the facilities are only perceived among public transport drivers while special infrastructure for the disabled such as wheelchair ramps has not been made available at Arjosari bus station by the local government. The local department of transportation argues that facilities for the disabled as mentioned earlier are not of the main infrastructure that has to be provided simply because the Department seems to believe that the unavailability of the facility will not entirely hamper their day-to-day activities recalling that they have their family members they can rely on. In other words, the unavailability of the facilities for the disabled is due to the fact that public facility arrangement is so far based on the level of urgency.
KORELASI ANTARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN DENGAN ASAS KESEPAKATAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Destyan Putra Naufal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Destyan Putra Naufal, Prof. Muhammad Bakri, S.H., MS., Prawatya Ido Nurhayati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya destyanaufal96@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kesesuaian antara penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dengan asas kesepakatan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah penitipan ganti kerugian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah sesuai dengan asas kesepakatan?, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penitipan ganti kerugian? Untuk menjawab permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan huku primer, sekunder, tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dan huruf dari permasalahan hukum itu sendiri. Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa mekanisme penitipan ganti kerugian sama seperti konsep pencabutan hak atas tanah sehingga tidak sesuai dengan asas kesepakatan yang melandasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penetapan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Penitipan Ganti Kerugian, Asas Kesepakatan   ABSTRACT In this study, the authors raise the issue related to the suitability between the compensation deposit in the District Court with the principle of agreement in Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is whether safekeeping of compensation in Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development of Public Interest is in accordance with the principle of agreement? loss? To answer this problem the type of research used is normative juridical using the conceptual approach and the legislative approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary law. Legal materials that have been obtained are analyzed using a systematic interpretation method based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself. Based on the discussion, the authors conclude that the compensation safekeeping mechanism is the same as the concept of revocation of land rights so that it is not in accordance with the principle of agreement underlying Act Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development of Public Interest. And there is no legal remedy that can be done by the right-holder related to the determination of compensation deposit in the Court. Keywords : Land Procurement, Public Interest, Compensation Safekeeping, Principle of Agreement
PENGATURAN PENCATATAN STATUS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN PASCA DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 Luqman Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luqman Hakim, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : luqman113.lh@gmail.com Abstrak Jurnal ini dilatarbelakangi oleh dinamika pengaturan pencatatan status perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada tidak konsisten antara peraturan satu dengan peraturan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya proses pencatatan sipil dalam hal ini pencatatan perkawinan dan juga mengakibatkan tindakan diskriminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada pengaturan lebih lanjut yang secara khusus membahas tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendetail bagaimana mekanisme pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan perkawinan yang sering terjadi di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan-peraturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi terhadap peraturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu terkait dengan pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan.Kata kunci : penghayat kepercayaan, hak konstitusional, perlindungan hukum Abstract The title of this journal departs from the dynamic of the regulation concerning marriage registration for the believers of the faith in Indonesia, which has not shown any progress. Uncertain and inconsistent regulations compared to other regulations slow down the process in registry office, and it leads to discrimination as faced by the believers in Indonesia. This research also discusses whether a specific regulation governing marriage registration for believers of the faith is required. This research is aimed to specifically analyse how the marriage registration for the believers should be performed following the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 and to find out how disputes over marriage are usually settled in Indonesia. This research is normative-juridical based with statute, case, and conceptual approaches. The research result reveals that existing legislation for marriage registration-related issues is incapable of accommodating the mechanism and procedures required in marriage registration for the believers of the faith efficiently. This is because of the inconsistence in each regulation, either the Law of Marriage or other regulations under it. Therefore, reformulation and revision of the regulations under the Law of Marriage such as Government Regulations and Regulations of Minister of Home Affairs are required. Keywords : believers of the faith, constitutional rights, legal protection   
UPAYA PEMBELI DALAM MENUNTUT PEMBATALAN DAN GANTI RUGI DARI PIHAK PENGEMBANG SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang). Anggia Pratiwi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggia Pratiwi, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita SariFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: anggiapratiwi37@gmail.comABSTRAK perkembangan hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru yang mana menghendaki efektif, sederhana, praktis dan tidak membutuhkan proses dan waktu yang lama, yang sangat dimungkinkan dalam asas kebebasan berkontrak. Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa dan yang opsional sifatnya. Kebebasan berkontrak yang merupakan sebuah landasan dasar suatu perjanjian, secara mutlak memberikan petunjuk bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang sama. Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan yang dialami. Salah satu diantaranya adalah adanya wanprestasi. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin menbahas upaya pihak pembeli yang dirugikan dalam sebuah proses perjanjian jual beli unit rumah yang akan dibangun oleh pihak pengembang PT. BP Kota Malang dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang, dengan cara membandingkan antara dua upaya penyelesaian yang berbeda dari kedua belah pihak pembeli. Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KORPORASI PAILIT ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGALIHKAN HARTA KEKAYAAN KORPORASI PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Karina Irianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karina Irianti, Budi Santoso Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang karinairianti29@gmail.com ABSTRAK Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang diawasi oleh hakim pengawas. Undang-Undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh hakim pengawas. Dalam hukum kepailitan dikenal beberapa istilah, salah satunya actio pauliana. Actio pauliana pada umumnya dapat dikatakan sebagai tindakan istimewa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan debitur yang secara melanggar hukum telah berusaha mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur dan karya ilmiah hukum sertabahan hukum tersier untuk menjelaskan pengertian yang relevan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa actio pauliana merupakan salah satu pranata hukum untuk melindungi harta pailit yang berada di bawah kekuasaan pihak ketiga dan merugikan para kreditur pailit. Kata Kunci: Kepailitan, Actio Pauliana, Debitur, Kurator  ABSTRACT Law regulating bankruptcy involves general seizure of asset owned by the debtor facing bankruptcy supervised by a supervisory body. Law concerning Bankruptcy defines bankruptcy as a general seizure that also takes resolution by supervising judges. There are several terms in bankruptcy, one of which is called Actio Pauliana. This term is categorised as a special act done by the party whose interest is negatively affected by the asset transfer, partly or wholly, initiated by the debtor to another party. This research was conducted based on normative juridical research method with statute and case approaches. The analysis technique of legal materials involved primary and secondary material analyses, where the former involved statute and the latter was obtained from literature and legal scientific work. Tertiary material was obtained to help explain definition relevant to the discussion. The research result concludes that actio pauliana is one of legal structures intended to protect the asset of bankruptcy under the control of the third party and disadvantaging the bankrupt creditor. Keywords: Bankruptcy, Actio Pauliana, Debtor, Curator
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang) Nandaini Intan Damaiyanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nandaini Intan Damaiyanti, Dr. Nurini Aprilianda,S.H., M.Hum. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nandainiintan29@gmail.com ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana yang serіng terjadі dan dіtemukan dі tengah masyarakat. Terdapat kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga уang menginсar anak-anak khususnya di Kоta Malang. Anak-anak tersebut membutuhkan perlindungan hukum уang dalam prakteknуa seharusnуa dapat menјamin kehidupan mereka untuk menјadi lebih baik. WCC Dian Mutiara merupakan lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan hukum tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, prоses, kendala, dan upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum уang diberikan pada anak kоrban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga оleh WCC Dian Mutiara. Jenis penelitian adalah уuridis empiris dengan pendekatan уuridis sоsiоlоgis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa WСС Dian Mutiara memiliki bentuk perlindungan hukum dalam bentuk program pelayanan masyarakat yang meliputi sosialisasi, diskusi, serta aktifitas kampanye dan advokasi kebijakan. Bentuk lainnya yaitu melalui penanganan kasus. Kendala dalam perlindungan hukum adalah berkaitan dengan pendataan kasus, pendampingan kоrban yang termasuk sulitnya perolehan alat bukti dan tidak kondusifnya kerјasama antar lembaga. Upaya mengatasi kendala yaitu melalui alоkasi sumber daуa manusia dan alternatif upaуa penanganan. Kata Kunci : Kekerasan seksual, anak, lingkup rumah tangga, perlindungan hukum.  ABSTRACT Sexual assault in children within domestic scope is a crime commonly found in society, where the cases occur within domestic scope in Malang. In such a case, children need legal protection that should be capable of guaranteeing a better life for them. Women Crisis Centre (hereinafter WCC) Dian Mutiara is a social agency focused on the provision of such a legal protection. This research is aimed to find out and analyse the form, process, obstacles, and measure taken to face any factors interrupting the provision of legal protection for children as the victims of sexual assault found in a domestic environment by WCC Dian Mutiara. This study employed empirical juridical method with socio-juridical approach, which concludes that WCC Dian Mutiara provides legal protection in the form of services given to people such as information provided for the society, discussion, campaign, and policy advocacy, or it may be given in another form such as case handling. However, there are several obstacles such as those related with case approach, accompaniment of the victims during legal process, including obstacles to collecting evidence and lack of cooperation among related agencies. Allocation of human resource and alternative measure are needed.   Keywords: sexual assault, children, domestic scope, legal protection
KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Mudharabah Go Fish Tuban PT Indonesia Berkah Mandiri No:005/IBM/PKS/V/2019 dengan Ir. Sardjono Santoso) Mohamad Azmy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Azmy, Ratih Dheviana Puru HT., Budi SantosoFakultas Hukum, Universitas Brawijaya MalangEmail: mohamad.azmy13@gmail.comABSTRAKDi Indonesia sedang berkembang inovasi perjanjian kerja sama yaitu waralaba / franchise. Salah satu waralaba yang baru didirikan dan mulai berkembang di beberapa kota adalah PT Indonesia Berkah Mandiri dengan brand Go Fish. Go Fish merupakan sebuah restoran cepat saji. Terkait dengan pekerja yang menjadi pihak dalam penyelenggaraan waralaba, selain pemberi waralaba dan penerima waralaba, maka penting untuk mendapat perlindungan hukum sebagai hak pekerja yang harus diberikan kepada pekerja. Sebagai waralaba baru yang berkembang, penyusunan perjanjian menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya terkait dengan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut sebagai wujud perlindungan bagi pekerja. Didalam perjanjian tersebut menggunakan frasa yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud seperti “Investasi atau Penanaman Modal”, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pekerja untuk mendapatkan hak – haknya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach ). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut dikualifikasikan sebagai perjanjian waralaba / franchise sebab adanya kesesuaian antara karakteristik waralaba dengan isi perjanjian Go Fish. Berkaitan dengan wujud perlindungan bagi pekerja, di dalam perjanjian Go Fish tidak menyebutkan tentang hak perlindungan bagi pekerja yang ikut dalam penyelenggaraan kerja sama waralaba sehingga dapat disimpulkan lemahnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.Kata Kunci : Konstruksi Hubungan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, Perlindungan Hukum ABSTRACT Cooperation agreement in franchise is growing in Indonesia. PT Indonesia Berkah Mandiri with Go Fish brand, a fast food restaurant, is one of franchises that can be found in Indonesia. In addition to protection provided for both franchisors and franchisees, the staff working in franchise companies also deserve protection for their rights as workers. As a new developing franchise, the company holds an agreement that attracts the author to look deeper into it, especially regarding construction of legal connection among parties involved in the agreement as part of protection provision for employees. The agreement used a phrase irrelevant to the objective and intention of the company “investment and capital investment”. This phrase has sparked ambiguity for employees in terms of obtaining their rights. This research employed grammatical interpretation to seek into the agreement further. The research learns that the agreement made is categorised as franchise agreement because it met what is required in the Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchise. Several Articles also imply that the employees work for PT. Indonesia Berkah Mandiri, and thus regulation concerning social security for workers in franchise companies is also required.   Keywords: agreement, franchise, capital investment, Mudharabah, social security  
ANALISIS YURIDIS PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT JAMINAN PENAHANAN ANAK Marintan Dyaz Pungkasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marintan Dyaz Pungkasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 e-mail : dyazmarintan@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Jaminan terkait penahanan anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pilihan tersebut dilatar belakangi adanya pengaturan lebih lanjut terkait jaminan dalam hal penahanan anak dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini menimbulkan kekaburan yang bisa menyebabkan terhambatnya proses hukum dan tidak tercapainya keadilan. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai jaminan . Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan mengenai pengertian dan konsep jaminan terkait penahanan anak yakni jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang mana apabila terjadi wanprestasi dapat dinilai dengan uang atau benda maupun orang sebagai pihak ketiga yang timbul dari suatu perikatan hukum. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan hasil analisis pertanggungjawaban orangtua terkait jaminan penahanan anak dalam sistem peradilan pidana anak, dimana pertanggungjawaban orangtua disini berupa jaminan uang atau jaminan orang. Untuk Konstruksi yuridisnya, kriteria yang ditemukan selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang dan diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Analisis Yuridis , Jaminan, Penahanan Anak   ABSTRACT This research is aimed to find out bail posted to guarantee juvenile criminal regarding the regulation in Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. This research topic embarked from further regulation regarding the bail for juvenile criminal as enacted in Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012. This issue sparks ambiguity that could lead to slow legal process and hampering justice. This research was conducted based on normative juridical method with statute approach, which took into account the study of Article 32 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 compared to other laws concerning bail. The research result reveals that the bail is intended to guarantee the condition where responsibility can be met based on the values of money or object or a third party in case of breach of contract arising from a legal agreement. The second research problem is related to money or a person posted as a bail. In terms of juridical construction, the criteria are formulated into the form of Law and put into the explanatory part of the Law concerning Judicial System of Juvenile Crime. Keywords: juridical analysis, bail, detention of young criminal

Page 358 of 563 | Total Record : 5629

 356   357   358   359   360 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue