cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 358   359   360   361   362 
STATUS HUKUM PEMBENTUKAN PASUKAN ANTARIKSA (SPACE FORCE) OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DALAM THE OUTER SPACE TREATY 1967 Andre RR Panjaitan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andre Roni Riski Panjaitan, Dr.Adi Kusumaningrum, S.H., M.H., Dony AdityaPrasetyo, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : andrerrpanjaitan@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan implikasi dari pembentukan pasukan antariksa oleh Amerika Serikat yang dinamai Space Force. Penelitian ini diangkat karena banyaknya kekhawatiran para pihak terhadapdanya kemungkinan dominasi Amerika Serikat di wilayah yang tidak dapatdisentuh oleh negara lain. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif denganpendekatan hukum tertulis dan pendekatan konseptual yang berfokus kepadastudi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pasukan antariksa Amerika Serikat, yaitu Space Force, sah dapat dibentuk dikarenakan dalam praktik atau kenyataannya/de-facto, prinsip Peaceful Purposedalam Outer Space Trearty 1967 diartikan oleh berbagai negara sebagai tindakan yang non-aggressive, serta tidak adanya perjanjian internasional yang dapadiartikan melarang atas tindakan memiliterisasi antariksa atau pembentukan suatupasukan khusus yang beroperasi di antariksa. Keabsahan Space Forcmenimbulkan implikasi hukum dimana Space Force sebagai pasukan antariksadapat bebas melakukan operasi militer pasif di antariksa serta bolemengembangkan teknologi antariksa yang dapat mendukung operasi militer-nya,serta selalu menaati hukum dan prinsip hukum internasional, baik hukum danprinsip umum, maupun khusus yang mengatur kegiatan di antariksa.Kata Kunci : Status Hukum, Pasukan Antariksa, The Outer Space Treaty 1967 ABSTRACTThis research is aimed to analyse the legal status and the implication of the formation of Space Force by the US. This research was conducted since there is aconcern among parties over control of regions that cannot be interfered by the US.The Normative juridical methods with an approach of written law and conceptual approach were employed, and the data for the research was obtained from libraryresearch. The analytical techniques involved primary, secondary, and tertiaryanalyses through grammatical and teleological interpretations. The researchconcludes that the Space Force is legally established because, in reality, theprinciple of peaceful purposes in Outer Space Treaty 1967 is categorised as a nonaggressive measure and there is no international treaty prohibiting or militarising the formation of such space force. The validity of Space Force sparks a legalimplication where Space Force can freely conduct passive military operation andcan develop space technology that supports the operation. The implication is alsorelated to the condition where it always abides by the law and the principles ofinternational law, either in general or specific scope, regulating space activities.Keywords: legal status, space force, The Outer Space Treaty 1967  
IZIN PENANGKARAN JALAK BALI DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur) Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi, Moh Fadli, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawaijaya Jl. M.T Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898, Fax. +62-341-566505, E-mail : hukum@ub.ac.id Email : Muhammadrafiqi2107@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dimana syarat-syarat yang wajib dipenuhi diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun dalam pelaksanaannya masih belum efisien sebab masih banyak pelaku kepemilikan Jalak Bali belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitan langsung ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, karena merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin penangkaran satwa. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan diolah dengan teknik yuridis kualitatif. Populasi, Sampel dan Responden diperoleh dari petugas ataupun staff di bidang seksi pemanfaatan dan pelayanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, serta responden dari masyarakat yang memiliki Jalak Bali. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait izin penangkaran Jalak Bali masih belum efisien. Kata Kunci : izin, kendala, penangkaran, jalak bali.   ABSTRACT This research is aimed to find out how Regulation of Indonesian Forestry Minister Number P.19/Menhut-II/2005 of 2005 concerning Wildlife Conservation is implemented related to permit issued for conservation of Jalak Bali as an endangered animal in Conservational Hall of Natural Resources in East Java, where the requirements fulfilled are governed in Article 76 Paragraph (2) of Regulation of Indonesian Forestry Minister concerning Wildlife Conservation. However, the implementation of this regulation is not efficient since most ownership of Jalak Bali is not supported by permit issued by the conservational hall of natural resources. This empirical juridical research was conducted based on socio-juridical method where direct observation in the conservational hall, as an authorised body to issue the permit, was conducted. Primary and secondary data were obtained based on qualitative juridical method. The population, sample, and respondents involved staff of the hall especially under the department of utilisation and services in the conservational hall and people owning Jalak Bali. This research finds that the regulation of Indonesian Forestry Minister is not efficiently implemented. Keywords: permit, obstacle, conservation, jalak bali
EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF D PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP LARANGAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya) Teja Waskita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teja Waskita, Lutfi Efendi, Haru Parmadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No. 169 Malang Email: teja_waskita@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan mengenai fungsi pelaksanaan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dari obat tradisional mengandung bahan kimia. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena BPOM Jawa Timur atau BBPOM Kota Surabaya pada bulan januari hingga agustus 2018 menyita obat tradisional sebanyak 38.650 pcs dari 341 item senilai Rp630.596.500 yang terduga mengandung bahan kimia, obat tradisional didapat dari berbagai wilayah di Jawa Timur sepeti Bojonegoro, Jember, Surabaya, dan Sidoarjo.. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pasal 3 huruf D Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya dalam tugasnya tidak efektif dan kurang baik akan faktor Peraturan hukuman suatu edarnya obat tradisional itu kewenangan Menteri Kesehatan dah faktor Penegak hukum minimnya pegawai BBPOM dalam melaksanakan pengawasan se-Jawa Timur dan dalam fungsi pengawasanya tidak tercapai, di karenakan masih ada produk-produk yang masih beredar tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan kimia Kata Kunci : Efektivitas, Badan Pengawasan Obat dan Makanam, Obat Tradisional  ABSTRACT This research discusses issues over implementing function of Indonesian National Agency of Drug and Food Control  (hereinafter BPOM) over traditional drugs containing chemical substance. The BBPOM of East Java or BPOM Surabaya had seized 38,650 pcs of traditional drugs with chemical substance out of 341 items worth IDR 630,596,500 from January to August 2018. The drugs were recalled from regions in East Java such as Bojonegoro, Jember, Surabaya, and Sidoarjo. This research employed socio-legal method with socio-juridical approach, which were later connected to a grammatical interpretation, where the theory of state of law, authority, presidential regulation, and minister’s regulation were analysed. The research reveals that Article 3 letter D of Presidential Regulation Number 80 of 2017 has not been effectively implemented. Indonesian Health Minister is responsible for the supervision of drug distribution, while the lack of staff in BBPOM responsible for drug supervision in all regions in East Java also contributes to the issue. All these issues hamper the controlling function, and drug distribution in general has not met the standard and requirement since some drugs are found to still contain chemical substance. Keywords: effectiveness, Indonesian National Agency of Drug and Food Control, traditional drugs
IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Studi di Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Sumber Supiturang Kota M Andrias Yusrizal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrias Yusrizal, Agus Yulianto, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: andriasyus29@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum berbasis HIPPAM. Penelitian ini dilakukan di Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Sumber Supiturang Kota Malang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena kurang terlaksanannya dengan baik sistem pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap HIPPAM Sumber Supiturang dalam penyediaan air minum dan air bersih di Kelurahan Mulyorejo Kota  Malang. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, sedangkan pendekatan yang digunakan yuridis sosisologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Negara Hukum, kewenangan, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pasal 24 Ayat (1) huruf C Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum belum terlaksana dengan baik dan belum maksimal karena kurangnya tingkat kepatuhan dan rutinitas fungsi dalam pengelolaan HIPPAM Sumber Supiturang. Seharusnya dari pihak terkait seperti Kelurahan dan Dinas PUPR Kota Malang rutin mengecek dan mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan HIPPAM Sumber Supiturang agar penyediaan air minum dan air bersih di Dusun Supiturang tersalurkan Secara merata, transparan, dan sesuai pada manajemen mutu. Kata Kunci : Implementasi, Sistem Penyediaan Air Minum, Manajemen Mutu   ABSTRACT This research is aimed to discuss issues concerning implementation, management, and supervision of Community of Drinking Water Consumers- (hereinafter HIPPAM) based drinking water provision system, which was conducted HIPPAM in Supiturang Malang. It is revealed that the system of implementation, management, and supervision over HIPPAM in the area has not been properly implemented. This research employed socio-legal method and socio juridical approach, which is connected to grammatical interpretation that was required to analyse the theory of state of law, authority, minister’s regulation, and legislation. The result of the research reveals that the Article 24 Paragraph (1) letter C of Regulation of Minister of Public Works Services and Public Housing of Indonesia Number 27/PRT/M/2016 has not been well and optimally implemented due to lack of obedience and function of the management of HIPPAM in Supiturang. Related agencies like sub-district department and public works and public housing department of Malang city should regularly check and control the management and implementation of HIPPAM in the area to assure that clean water is equally and transparently distributed according to quality management. Keywords: implementation, drinking water provision system, quality management
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS. ( Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang) Tajul Aulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TAJUL AULIA, Herlin Wijayati, S.H., Bahrun Ulum Annafi, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tajulaulia41@yahoo.com ABSTRAK Saat ini Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris semakin banyak dikenal oleh masyarakat dan menjadi alternatif pilihan pengobatan. Hal tersebut dikarenakan pelayan kesehatan tradisional empiris sudah ada yang berbasis digital yakni Go-Massage. Untuk di Indonesia sendiri para pelaku pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki Surat Tedaftar Penyehat Tradisional atau biasa disebut STPT sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Tetapi dalam Implementasi pasal tersebut terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional empiris  di Kota Malang para pelaku Penyehat Tradisional khususnya Go-Massage masih banyak yang belum memiliki STPT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi peratran tersebut belum berjalan dengan optimal  atau bisa dikatakan Implementasi peraturan tersebut belum berjalan dengan semestiya karena proses dari penyesuaian sebuah kebijakan. Hal tersebut juga memiliki beberapa faktor penghambat mulai dari dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kata Kunci : Implementasi, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, STPT, Dinas Kesehatan Kota Malang, Go-Massage.  Abstract These days, empirical traditional health services are widely known in society and have become medical alternative. Go-Massage is a digital-based health service in Indonesia. However, such health service providers must be registered on STPT according to Article 4 paragraph (1) of Minister’s Regulation Number 61 of 2016 concerning Empirical Traditional Health Services. Those providing go-message services in Malang, however, are found not to have registration proof issued by Health Agency. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach with descriptive-qualitative analysis. The research learns that the regulation has not been normally implemented due to policy matter and both internal and external factors. Keywords: implementation, registration statement of traditional health service provider, STPT, Health Agency of Malang, Go-Massage
EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF E PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERKAIT PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi di BPKP Provinsi Lampung) Ikhsan Musthafa Makhmud
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ikhsan Musthafa Makhmud, Agus Yulianto, S.H., M.H., Dr. Indah Dwi Qurbani, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: ikhsan.mahmud999@gmail.com   ABSTRAK Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengawasinya adalah BPKP. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP merupakan fungsi dari BPKP yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 Huruf e dan mempunyai maksud untuk menjaga pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk di Daerah Provinsi Lampung pembangunan dilakukan secara besar – besaran dan masif. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Daerah Provinsi Lampung tersebut masih ditemukan pembangunan infrastruktur yang mangkrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini adalah sosio – legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan mulai dari faktor sarana prasarana , faktor penegak hukum , faktor masyarakat , dan faktor kebudayaan. Kata kunci : Efektivitas , Pengawasan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur,  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP Perwakilan Provinsi Lampung   Abstract Finance and Development Supervisory Agency (hereinafter BPKP) is authorised to watch the development of infrastructure funded with state budget. The supervision held by the agency represents the function of BPKP as regulated in Presidential Regulation Number 192 of 2014 Article 3 letter e and it is aimed to assure the implementation of the development. In Lampung, development is held massively but with the condition that some development ceases, leading to state financial loss since it does not work accordingly. This is a socio-legal research employing socio-juridical approach and descriptive-qualitative analysis. The research result learns that the supervision delivered by the agency is not effective due to several impeding factors of infrastructure, law enforcers, society, and culture. Keywords: effectiveness, development supervision, infrastructure development,Finance and Development Agency (BPKP), BPKP of the Province of Lampung
PERTANGGUNGJAWABAN DARI PASAL 10 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN (Studi di Dinas Pekerjaan U Ilham Wira Nugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilham Wira Nugraha, Lutfi Effendy, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: ilhamwira07@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Malang terhadap kerusakan jalan Kota Malang yang dalam hal ini dilakukan pada Dinas Bina Marga Kota Malang berdasarkan hasil pra observasi diketahui bahwa landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab perbaikan jalan kota berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Malang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Malang dan Faktor Penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak Bina Marga Kota Malang Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dengan pelaksanaan perbaikan jalan, pemeliharaan jalan berkala, Peningkatan Ruas Jalan (Perkerasan Jalan) dan pemantauan oleh dinas terkait dengan tahapan dari pemantauan lapangan atau laporan dari masyarakat selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan dana, penyelenggaraan tekhnis dan pelaksanaan pemeliharaan jalan kemudian mengenai hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota Malang dalam Perbaikan kerusakan jalan diantaranya Ketidaksesuaian alokasi APBD jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan di Kota Malang, jenis kendaraan yang digunakan masyarakat dalam berkendara serta kurangnya partisipasi dan kerja sama masyarakat dalam membantu pemeliharaan ruas-ruas jalan. Diperlukan internal audit dalam pembelanjaan uang daerah untuk keperluan perbaikan jalan agar biaya yang dikelurakan bisa dapat diawasi sehingga tidak ada penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu. Kata kunci: Tanggung jawab Pemerintah Kota, Kerusakan Jalan Kota ABSTRACT This research discusses the liability of the city government of Malang for damaged roads in Malang city, which should be the responsibility of highways services of Malang according to the results indicated in pre-survey. It was found that the implementation of road repair refers to Mayor Regulation Number 27 of 2016 concerning Positions, Organisational Structures, Duties, Functions, and Working Procedures of Public Works Services and Spatial Planning of Malang City. This research is aimed to find out the form of liability of the city government of Malang and the impeding factors. Empirical method by conducting observation and interviews was employed. The research result indicates that the liability is the responsibility of highways services of Malang under the department of road repair. However, there is irrelevance between regional budget and the need for the development in Malang city. Other issues involve the types of vehicles operated on the road and lack of participation of the people in helping to maintain roads. Internal auditing is required in terms of observing the spending of the regional budget needed for road repair. This is aimed to give more control to the spending in case of potential of embezzlementprobably committed by particular parties. Keywords: liability of city government, city road damage
KEWAJIBAN PENETAPAN PEMILIK MANFAAT BAGI KORPORASI BERBENTUK YAYASAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME William Putra Angkawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Seiring perkembangan jaman, kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia dan memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya sebagai salah satu sumber pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa. Namun korporasi tidak hanya memberikan kontribusi yang berdampak positif, karena terdapat korporasi yang memberikan dampak negatif yang tentu saja berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara. Pada masa ini banyak korporasi yang melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang dan pembangunan menjadi terhambat. Hal itu bisa terjadi karena korporasi memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Selain dapat mengakibatkan kerugian pajak pada negara, suatu korporasi juga dapat dijadikan sarana, baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari korporasi tersebut untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang tentu saja memberi dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang obyeknya adalah hukum itu sendiri. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kata Kunci: Kewajiban, Pemilik Manfaat, Yayasan, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Terorisme   ABSTRACT The growing existence of corporation has given meaningful contribution for the world and to the development of a state, especially in economics through tax and foreign exchange. However, the contribution is not only restricted to positive values, but it can be something negative, leading to the potential of state’s loss. Tax avoidance is getting more common these days among corporations, and this negative behaviour certainly hampers the development and income of the state. This is common since corporation tends to choose to make use chance or ambiguity of the legislation. This situation has led to the potential of tax avoidance juridically. In addition, corporation is often taken as a way either directly or indirectly by criminals as beneficial owners to commit money laundering and fund terrorism, all of which will certainly cause financial loss the state has to face. This research was conducted based on normative juridical method. The normative research involves scientific procedure used to find out the truth based on scientific logic from normative perspective whose object is the law per se. The methods involved statute and conceptual approaches.   Keywords: responsibility, beneficial owner, foundation, criminal money laundering and terrorism
EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (Studi Pаdа Dinаs Koperаsi dаn UMKM Kotа Mаlаng) Dionisius Tri Kurnianto Panis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dionisius Tri KurniantoPanis FakultasHukumUniversitasBrawijaya Jl. M.T.Haryono No.169, Malang 65145, Indonesia Email: denypanis@gmail.com Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan efektifitas pedoman pemberianizinusahamikrodankecil demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum khususnya di Kota Malang. Dimana berdasarkan Pasal 7 Peraturan Perаturаn Menteri dаlаm negeri nomor 83 Tаhun 2014 sаlаh sаtu cаrа mempermudаh pengurusаn izin tersebut аdаlаh dengan rencаnа pendelegаsiаn kewenаngаn pemberi izin usаhа mikro dаri Bupаti kepаdа Cаmаt yang mana telah sesuai dengаn kebijаkаn pemerintаh pusаt.Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetаhui efektifitаs pаsаl 7 Permendаgri nomor 83 Tаhun 2014 terkаit pedomаn pemberiаn izin usаhа mikro dаn kecil dan mengetаhui hаmbаtаn аpа sаjа dаlаm pedomаn pengаjuаn izin usаhа mikro dаn kecil berdаsаrkаn Permendаgri nomr 83 Tаhun 2014. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil pembahasan dari permasalahan pertama ialah dalam lapangan masih belum mаksimаl dikаrenаkan struktur hukum mаsih terlihаt birokrаtis mindset аtаu polа pikir birokrаsi yаng cenderung lаmа, sulit dаn berbelit-belit, dimana masih banyak ditemukan celаh hukum yаng dimаnfааtkаn oleh oknum tidаk bertаnggung jаwаb untuk memperoleh keuntungаn.Serta untuk hambatannya sendiri ialah kebiаsааn mаsyаrаkаt yаng kurаng peduli аkаn tааt pаdа hukum yаng аdаdan izin bаru yаng diаjukаn kepаdа BP2T Kotа Mаlаng mаsih terkendаlа persoаlаn аdministrаsi. Kata Kunci: Efektifitas, PedomanPemberianIzin Usaha Mikrodan Kecil ABSTRACT This journal discusses about a legal problem related to the effectiveness of guidelines for granting micro and small enterprises permit in order to obtain certainty and legal protection, especially in Malang City. According to Article 7 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 Year 2014, one of ways to facilitate the process of permit through the planning to delegate the authority of granting micro and small enterprisespermit from Regent to Subdistrict Head, which is in line with the central government regulation. The aim that wants to be obtained in this writing of journal is to understand the effectiveness of Article 7 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 Year 2014on Guidelines for Granting Micro and Small Enterprises Permit and to understand what are obstacles on the guidelines for Granting Micro and Small Enterprises Permit based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 Year 2014. The research method used empirical legal research through sociological jurisprudence approach. The result from the first research problem was that in the field practice, was not maximum yet because the legal structure was still bureaucratic mindset or mind pattern of bureaucracy that tend to be long, difficult and complicated, which was founded many loop holes that could be used by irresponsible person to get profit. Furthermore, for the obstacles itself were related to the habit of the society which was less of legal consciousnessand the new permit submitted to the BP2T of Malang City was still constrained by the administrative problems. Keywords: Effectiveness, Guidelines for Granting Micro and Small Enterprises Permit
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI DATA PRIBADI OLEH PIHAK TERAFILIASI Dary Abiyyu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dary Abiyyu, Dr. Sihabudin, S.H., M.H. , Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : abiyyuyu@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit terhadap kegiatan jual beli data pribadi oleh pihak terafiliasi. Kegiatan jual beli data pribadi secara bebas ini sangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan tindak kejahatan, salah satu contohnya adalah pembobolan kartu kredit. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak secara lengkap mengatur perlindungan atas data pribadi nasabah kartu kredit, Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan data pribadi bagi nasabah kredit perbankan. Berdasarkan hal itu, penelitian merumuskan apa  bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit terhadap kegiatan jual beli data pribadi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi nasabah kartu kredit adalah berupa undang-undang dan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah kartu kredit yang mengatur klausula penggunaan data pribadi nasabah kartu kredit. Perlindungan hukum yang berdasarkan undang-undang meliputi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Kata Kunci : Nasabah Kartu Kredit, Perlindungan Hukum, Data Pribadi   ABSTRACT This research is aimed to analyse the form of legal protection for credit card consumers over personal data trafficking by affiliated parties. This situation is deemed dangerous since it potentially leads to crime such as credit card hacking. Law Number 10 of 1998 concerning Banking does not fully regulate the protection of personal data of the consumers of credit card, causing lack of legal certainty regarding the legal protection that should be provided for the parties concerned. Embarking from this issue, this research is aimed to seek into the type of legal protection that should be provided for credit card consumers over personal data trafficking. This research was conducted based on normative juridical methods with statute approach. The legal materials were obtained from library research, followed by grammatical interpretation analysis. The research learns that the legal protection provided is in the form of Law and credit contract between bank and its credit card clients, in which the clause concerning the use of personal data of credit card consumers is regulated. The legal protection based on the Law involves Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Regulation of Bank Indonesia Number 16/PBI/2014 concerning Protection for Consumers of Payment System Services, the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Protection for Consumers of Financial Services Sector, and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the Regulation of Minister of Communication and Informatics Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic System. Keywords: credit card consumers, type of legal protection, personal data

Page 360 of 563 | Total Record : 5629

 358   359   360   361   362 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue