cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 400   401   402   403   404 
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PA.TR) Dessiana Zahra Inti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dessiana Zahra Inti, Rachmi Sulistyarini, Shinta Puspita SariFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : dessianazahra11@yahoo.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kesesuaian antara amar putusan hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalanperkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatifdengan metode pendekatan perundang-undangan. Peneliti memperoleh hasilpenelitian bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Amar Putusan Hakim Nomor106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalan perkawinan, disebabkankarena Jaksa Pengacara Negara sebagai Pihak Pemohon tidak memiliki legal standing-nya dalam membatalkan perkawinan pada Perkara Putusan Nomor106/Pdt.G/2018/PA.TR yang didasari pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-UndangPerkawinan. Lalu dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim berpendapat padadasar pertimbangannya bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidaksesuainya kasus dengan Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Dimana dasar pembatalan perkawinan ini ialah tidak terpenuhinya persyaratan didalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuanPasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum Jaksa untukmembatalkan perkawinan salah satunya dengan syarat Pegawai PencatatPerkawinan yang menikahkan kedua belah pihak tidak berwenang. Kata kunci: pembatalan perkawinan, amar putusan, jaksa ABSTRACT This research is aimed to study the relevance between the dictum issued by aJudge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerning Annulment ofMarriage and Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerningMarriage. This research employed normative juridical method and statutoryapproach. The research results have found out that Article 26 Paragraph (1) ofLaw Number 1 Year 1974 concerning Marriage is not relevant to the dictumissued by the Judge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerningAnnulment of Marriage. Since the prosecutors proposing for this annulment holdno legal standing to annul marriage that is based on Article 26 paragraph (1) ofLaw concerning Marriage. Moreover, in terms of the issuance of the dictumannulling the marriage, the judge believes that he can refer to the irrelevance ofcase to Article 9 and Article 22 of Law concerning Marriage where therequirements of the marriage are not relevant to Article 26 Paragraph (1) of Lawconcerning Marriage. This irrelevance, thus, has set the grounds for theannulment of marriage, including the situation where the registrar does not holdany authority to marry the people concerned.Keywords: annulment of marriage, dictum, prosecutors.  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS DESAIN TATA RIAS ATAU MAKEUP DESIGN HASIL KARYA DARI MAKEUP ARTIST Irma Nur Rhamadani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irma Nur Rhamadani, Afifah Kusumandara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangEmail: irmanurrhamadani@gmail.comABSTRAKDesain tata rias atau makeup design adalah sebuah seni yang dilakukan oleh manusia untuk membuat rancangan terhadap perubahan wajah menggunakan kosmetik yangbertujuan untuk  merubah penampilan seseorang. Namun, dalam pasal 40 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan desaintata rias sebagai karya seni yang dilindungi, sehingga tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis perlindungan hak cipta atas desain tata rias dalam Undang-Undang Nomor28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menjelaskan mengenai kriteria desain tata riasyang dapat dilindungi hak cipta beserta cara pembuktian keorisinalitasan karya desaintata rias. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa desain tata riasdapat dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta sebagai karya lukisan karena pada dasarnya desain tata rias adalahsebuah lukisan yang menggunakan tubuh manusia sebagai medianya. Dengan syaratbahwa desain tata rias tersebut telah memenuhi dua unsur yaitu orisinal (original) dandiwujudkan dalam bentuk nyata (fixed in a tangible form). Pembuktian atas pemenuhanunsur tersebut dapat dilakukan melalui dokumen yang menunjukkan secara jelas bentukdesain, sehingga letak kreativitas pencipta yang membedakan ciptaannya denganciptaan yang lain dapat terlihat serta dokumen tersebut juga berfungsi untukmenunjukkan bentuk tetap atau fixed form dari desain.Kata kunci: perlindungan hukum, hak cipta, desain tata riasABSTRACTMakeup design is an art performed by an individual and this is intended to transform theappearance of a person specifically on his/her face. However, Article 40 paragraph (1)of Law Number 28 of 2014 does not imply that makeup design is a protected form of art.Departing from this observation, this research is aimed to analyse the protection ofcopyright over makeup design as in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, toexplain the criteria of makeup design that deserves protection, and to explain the proofof originality of the makeup design. This study employed normative juridical method,statutory, case, and comparative approaches. In reference to Article 40 of Law Number28 of 2014 concerning Copyright, makeup design can be protected as it is in painting;makeup can be considered as painting but with different media to paint on. Protectioncan be given as long as the makeup design meets the two primary aspects: the designmust be original, and it has to be fixed in a tangible form. This proof can be shown in adocument clearly notifying the form of the design to clarify the distinguishing featuresof the design. This document is also aimed to indicate the fixed form of a design.Keywords: legal protection, copyright, makeup design. 
PENGEBOMAN KANTOR PENGHUBUNG KOREA SELATAN OLEH KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Bahagita Cinandi Prawira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahagita Cinandi Prawira, Setyo Widagdo, Hanif Nur Widhiyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : bahagitaogit@gmail.com ABSTRAK Korea Utara mengebom Kantor Penghubung Korea Selatan pada tanggal 16 Juni 2020. Pengeboman kantor penghubung menunjukkan sikap yang dapat melanggar hubungan diplomatik antar negara, pengeboman yang dilakukan korea utara sebagai bentuk protes terhadap korea selatan yang secara sistematis telah melanggar perjanjian 2018 dan Deklarasi Panmunjeom. Korea Utara telah melakukan Pengeboman Kantor Penghubung Korea Utara dan Korea Selatan, dan sudah sangat jelas bahwa hal ini melanggar perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh kedua negara, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban negara, dalam kasus nya, pertanggung jawaban negara (State Responsibility) dilihat dari beberapa dasar hukum. Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa Internasional dapat menggunakan banyak cara, Namun dalam Hal ini yang dapat dilakukan oleh Kedua Negara adalah menggunakan jalur Pengadilan Internasional. Agar kedepannya dapat menemukan titik damai tanpa harus adanya perang “dingin” dalam hal ini yang dilakukan oleh kedua negara. Kata Kunci : Pengeboman, Kantor Penghubung Korea Utara, Penyelesaian   Sengketa Internasional   Abstract North Korea blew up the liaison office of South Korea on 16 June 2020. This bombing could result in interrupting diplomatic relations between countries. It is known that this bombing was committed as protest against South Korea and this has systematically violated Convention 2018 and Declaration of Panmunjeom. Since this bombing violates the peace agreement between the two, this also involves state responsibility from several legal bases. Settling international dispute between two states can involve several ways, but for this case, international court was considered. With this approach, it is expected that no cold war has to take place and peace between two states is achieved. Keywords: bombing, liaison office of North Korea, International dispute resolution.
PENGAWASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN GULA TEBU HOME INDUSTRI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Alfiansyah Rangga Frahadhika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfiansyah Rangga Frahadhika, Dr. H. Istislam.,S.H.,M.H, Amelia Ayu Paramitha.,S.H.,M.H,Fakultas Hukum, Univeristas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169Malang Alfiansyahfrahadhika97@gmail.comABSTRAKPermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pencemaran polusi udara pengolahan gula merah tebu home industri tersebut yang mana polusi  industri gula yang kerapkali dibuang melalui saluran udara , limbah sisa penggilingan gula tebu tersebut dapatmenyebabkan limbah yang dapat meresahkan masyarakat. Kabupaten Tulungagung terdiri dari19 kecamatan yang terbagi menjadi 265 desa, yang sebagian penduduk masyarakat berprofesisebagai petani tebu didesa Ngunut  Kabupaten Tulungagung memiliki salah satu penggilingangula yang berbahan dasar  tebu peninggalan Pemerintahan Belanda yang masih kokoh berdirisampai ini yaitu pabrik gula Mojopanggoong yang mana pabrik gula tersebut juga masih menggunakan tehnologi lama  dalam produksi gula pasir. Kabupaten Tulungagung terdapat 86home industri yang tersebar di desa Sumbergempol dan Ngunut banyak terdapat home usahaindustri pengolahan gula tebu yang mana masih ada/atau belum memiliki surat usaha  resmiyang sesuai atau yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Tulungagung. Berdsarkan dataHome Industri yang tersebar tersebut terdapat 60% belum terdaftar pada izin usaha dan izinlingkungan,Data jumlah pengilingan atau pengolahan gula tebu home industri yang tersebarmulai tahun 2015sampai dengan 2018 perbulan desember masih banyak usaha pengolahangula tebu home industri yang masih belum mengurus izin usaha ataupun izin lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2018, tentang perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 butir 22 menjelaskan perusakanlingkungan hidup adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidaklangsung terhadap sifat fisik,kimia, dan/atau, hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  Berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Bupati dalam melakukan tugas pengawasan atau pembinaan terhadap penanggung jawabusaha dan kegiatan berdasar izin lingkungan , izin pengawasan pembangunan lingkungan hidupdan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. Pengertian izin lingkungan itu sendiri adalah izin yang diberikan kepada setiap orangyang melakukan usaha dan atau suatu kegiatan yang wajib menyusun Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).Kata kunci: Pencemaran Lingkungan, pengawasan terhadap lingkungan. AbstractThis research departed from the observation of air pollution coming from sugar production homeindustry in Tulungagung where the pollutant is thrown into air and this has become an issue irritating thelocals. The Regency of Tulungagung consists of 19 districts with 265 villages, most of whose residentswork as sugar cane farmers in Ngunut, the Regency of Tulungagung. Sugar cane mill, the Mojopanggongsugar factory, is left by the Dutch colonials and it still stands robust although it utilizes old technology toproduce sugar. The Regency is home to 86 home industries all over the village of Sumbergempol andNgunut, several of which do not hold any permit from the local government. Specifically, there are 60%of the industries not registered in business permit and environment permit scheme. From the data of2015 to 2018, most sugar home industries were operating without official permit of both schemes.  However, Regional Regulation of the Regency of Tulungagung Number 14 of 2018 concerningProtection and Environmental Management Article 1 point 22 clearly implies that environmental damageinvolves people’s interference that causes direct or indirect change in the physical, chemical nature or inenvironmental biodiversity, and this situation violates the principle criteria of environmental damage.Referring to the regulation above, the Regent of Tulungagung hastaken measures of supervision or fostering program for those in charge of the business and businessactivities based on environment permit, permit of control on environmental development and Legislationin Protection and Environmental Management. Permit is given to people running their businesses and oractivities based on the principles in Environmental Impact Analysis and Environmental Supervision.Keywords: pollution, environmental Super
DASAR PENILAIAN HAKIM TERHADAP UNSUR AJARAN MEDEPLICHTIGE DALAM AKSI MASSA 212 (Studi Putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst) Muhammad Fahreza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fahreza, Dr. Abdul Madjid, S.H. M.Hum, Ardi Ferdian.,S.H.,M.KnFakultas Hukum Universitas BrawijayaFahreza608@gmail.comABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar penilaian hakim terhadappenerapan ajaran medeplichtige dalam putusan No. 844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst dan juga untukmengetahui apakah putusan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai dengan makna medeplichtige. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif denganmetode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum menggunakan penafsiran gramatikal. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasanbahwasanya tindakan seseorang baru bisa dikatakan pembantuan medeplichtige apabilabantuan tersebut memang ditujukan untuk mempermudah seseorang atau orang lain untukmelaksanakan kejahatan yang sedang dilakukannya, dengan kata lain niat seorang pembantu harus mengandung kesengajaan, dimana kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaanuntuk memberikan bantuan agar memperlancar perbuatan orang lain untuk melakukankejahatan, degan kata lain perbuatan seseorang yang didasari oleh kamanusiaan dan tidakmemiliki niat memperlancar tersebut tidak bisa dipersalahkan telah melakukan pembantuanatau medeplichtige.Kata Kunci: Pembantuan medeplichtige, penilaian hakim, kesengajaanABSTRACT This research is aimed to find out the basic assessment of judges over the implementation of medeplichtige teaching in the Decision Number 844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst and to find out whetherthis decision is relevant to the definition of medeplichtige. To investigate these problems further,this research employed statutory and case approaches, where the data was analyzed based ongrammatical interpretation. The research results have found out that an act done by an accompliceis categorized as in medeplichtige when this act is intended to assist a crime. That is, an act doneby an accomplice has to be intentional in giving way to committing a crime for somebody else. Onthe other hand, any conduct done without overlooking humanity and not intended to give way towhoever commits a crime cannot be categorized as medeplichtige.Keywords: assisting medeplichtige, judges’ assessment, intentional 
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI TIKET PADA SAAT PIHAK JASA TITIP TIDAK MENGEMBALIKAN DANA KEPADA PEMBELI SAAT KONSER BATAL Nindya Annastasya Saputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nindya Annastasya Saputri, Setiawan Wicaksono, Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJL. MT Haryono 169 Malang 65145. Telp (0341) 553898. FAX (0341) 566505Email: nindyaannastasya4@gmail.comAbstractA contract takes the legal relationship between two legal subjects. This binding isintended to emphasise an agreement to do or not to do something for another party.An agreement is a legal conduct regarding asset between two parties, where one party agrees to do or not to do something and the other party demands something to bedone as agreed. When one party commits breach of contract over what has been agreed, theagreement is deemed invalid from the outset. Agreement cancellation is a conditionthat causes the agreement to be considered non-existent.  Keywords: contract, agreement, agreement cancellation  Abstrak Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antar subjek hokum; sehubungandengan hal itu, seorang atau beberapa orang darinya mengikatkan dirinya itu untukmelakukan atau tiedak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Perjanjian adalah suatuperjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untukmelakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainberhak menuntut pelaksanaan janji itu. Akibat hukum yang terjadi apabila perjanjian tersebut telah sah namun ada salah satupihak yang melanggar perjanjian tersebut adalah perjanjian tersebut dapat menjadi tidak sah, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hokum. Yangdimaksud pembatalan perjanjian pada dasarnya merupakan suatu keadaan yangmengakibatkan suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernahada.Kata kunci: perikatan, perjanjian, pembatalan perjanjian 
Juridical Review of Implementation of Law of the Republic of the Philippines No. 11479 concerning Anti-Terrorism seen from the Perspective of International Law of Human Rights Andre Oktavianus Masang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andre Oktavianus Masang, Herman Suryokumoro, Yasniar Rachmawati MadjidFaculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 MalangEmail: andreoktavianus4@gmail.comAbstractTerrorism network is expanding along with the time, and the implications it brings are perceived by notonly a country but also some others, resulting in instability of economy, disrupted sovereignty, andpotential of political threats. The growth of the terrorism network is inextricable from information andcommunication media and social media that allow easier recruitment of terrorists and brainwashing intothe doctrine of terrorism. The development of transportation has also supported the movement of theterrorists to give even wider access to supply of weapons from organisations or parties as their allies,as what has been experienced by the southern Philippines. The effectuation of the Law of the Republicof the Philippines Number 11479, however, cannot be considered as enforcement to fight againstterrorism since some articles in the law have a broad scope of meaning regarding terrorism and thereare indications of power abuse that tends to hamper the freedom to express and opine. This tendencycould lead to the violation of international human rights. Thus, formulation of the national law in thePhilippines according to the enforcement of human rights is required. Several regulations regardinginternational human rights of ASEAN related with the violation in the Law of the Republic Number11479 involve International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Universal Declaration ofHuman Rights  (UDHR), ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN Intergovernmental Commissionon Human Rights (AICHR). Keywords: Law of the Republic Number 11479, UDHR, ICCPR, AICHR, ASEAN Human RightsDeclarationAbstrakSeiring semakin berkembangnya zaman, berkembang pula perluasan jaringan terorisme yangdimana tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja namun dampak yang ditimbulkan daripekembangan terorisme tersebut dapat dirasakan oleh negara lain yang berakibat padaketidakstabila ekonomi, kedaulatan wilayah yang terganggu dan tmbulnya ancaman politik.Perkembangan terorisme tidak lain di dukung oleh media informatika, media sosial yang dimana perekrutan anggotanya dapat dilakukan dengan mudah dan melakukan doktrin ataupemahaman mengenai terorisme dengan sangat mudah. Media transportasi yang saat inisemakin berkembang menyebabkan pelaku tindak terorisme dapat dengan mudahnyaberpergian dari satu tempat ke tempat lain dan memaosk persenjataan yang di miliki denganmudahnya dari pihak yang mendukung kelompok atau organisasi tertentu seperti yang di alamioleh negara Filipina bagian selatan. Namun penetapan Undang-Undang Republik Nomor11479 pemerintah Filipina, tidak dapat dikatakan sebagai peneegakan dalam memerangiterorisme, dikarenakan masih terdapat beberapa pasal di dalam peraturan tersebut yangmemiliki pemahaman mengenai terorisme yang sangat luas dan indikasi penyalahgunaankekuasaan yang berdampak pada pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yangmengarah pada pellanggaran hak asasi manusia (HAM) internasional, sehingga diperlukanadanya perumusan suatu perundang-undangan bagi hukum nasional Filipina yang berdasarkanpada penegakan hak asasi manusia. Beikut beberapa peraturan hak asasi manusia internasionalhak asasi manusia ASEAN yang berhubungan dengan indikasi pelanggaran di dalam Undang Undang Republik Nomor 11479, International Covenanton Civil and Political Rights(ICCPR) atau hak-hak sipil dan politik, dan Universal Declaration Human Rights (UDHR) atauDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN,ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR).Kata Kunci: Undang-Undang Republik Nomor 11479, DUHAM, ICCPR, AICHR, DeklarasiHak Asasi Manusia ASEAN.  
KEWENANGAN LEMBAGA PEMBERI SANKSI PIDANA POKOK PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Muhaimin Sunjaya Atmaja
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEksistensi ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait kewenangan pemberiansanksi pidana pokok perlu dipertanyakan kembali. Terdapat permasalahan tidak adanyakepastian hukum karena terjadi kekosongan hukum terkait lembaga manakah yangberwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok, sehingga mengakibatkan Pasal 48UU No. 5 Tahun 1999 sangat sulit untuk diterapkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum persaingan usahatidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok, hal ini karena KPPUhanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif. ketentuan sanksi pidanasecara normatif ada di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapitidak ditentukan lembaga manakah yang dapat menjatuhkan sanksi pidana dan tidakada aturan pelaksana yang memberikan ruang kewenangan pemberian sanksi pidana.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakanpendekatan statue approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum secara pidana padahukum persaingan usaha terdapat kekosongan hukum dalam hal pengaturan mengenaibagaimana penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana persaingan usahatidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, selain itu juga tidak ada aturan pelaksana danpetunjuk teknisnya. Tanpa adanya ketentuan yang menjelaskan bagaimana tata carapenyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam penegakan hukum persaingan usahasecara pidana mengakibatkan pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 yang memuat tentangsanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan.Kata Kunci: Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Eksistensi Abstract The provision of Article 48 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on MonopolyPractices and Unfair Business Competition regarding the authority of an institution toimpose a criminal sanction is still questionable since there is an issue over the absenceof legal certainty along with the absence of legal loopholes regarding which body isauthorized to give primary criminal sanctions. This issue hampers the implementation ofArticle 48 of Law Number 5 of 1999. Business Competition Supervisory Commission(KPPU) authorized to enforce law regulating business competition is not in its authorityto deliver primary criminal sanctions but it still holds its authority to impose onlyadministrative sanctions. Provisions regarding normative criminal sanctions arestipulated in Article 48 of Law Number 5 of 1999, but with no specification regardingwhich body is authorized to impose criminal sanctions and no implementing rules aregiven to give more space for authority to deliver criminal sanctions. This research employed normative-juridical method by means of statutory, conceptual,historical, and comparative approaches. The research result has revealed that in lawenforcement of business competition, there are legal loopholes where investigations,charges, and enquiries of criminal offenses in business competition are not regulated inLaw Number 5 of 1999. Moreover, there are no implementing regulations in criminalscope, and this absence has hampered the enforcement of Article 48 of Law Number 5of 1999 governing primary criminal sanctions.Keywords: Business Competition Criminal Offenses, KPPU, Provision
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati) Nabila Dian Suciningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Dian Suciningtyas, I Nyoman Nurjaya, Eny HarjatiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail : nabiladian93@gmail.comABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksualterhadap anak selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di Pati,Jawa Tengah, yang meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Anak sebagaigenerasi penerus bangsa, memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dandilindungi keberadaannya secara bertanggungjawab baik oleh masyarakat maupunPemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang diperoleh yakni (1)bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasanseksual oleh Unit PPA Polres Pati?; serta (2) apa hambatan dan solusi yang harusdihadapi oleh Unit PPA Polres Pati selama masa pandemi Covid-19 dalammemberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengungkapatau mengkaji hukum dalam kenyataan dengan memperoleh data primer melaluiwawancara, yang dilakukan di Unit PPA Polres Pati karena berkaitan dengan obyekpermasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perlindunganhukum yang dilakukan Unit PPA Polres Pati sudah sesuai dengan peraturanperundang-undangan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,pemberian bantuan medis dan bantuan hukum. Namun dalam melaksanakanperlindungan hukum, Unit PPA Polres Pati kerap menemui hambatan baik secarayuridis maupun hambatan non yuridis.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pandemi. ABSTRACTThis research departs from rising incidence of sexual violence cases againstchildren during the pandemic of Covid-19 in Indonesia, including the cases in Pati,Central Java where cases show twofold increase compared to the cases of theprevious year. Children are the future of the nation, and their rights and obligationdeserve protection from both the public and the government as mandated incurrent legislation. The research problems studied involve: (1) What type of legalprotection is given to the young victims of sexual violence by Women and ChildrenService Unit (hereinafter PPA) of the Sub-regional Police Department (hereinafterPOLRES) of Pati? ; and (2) what impeding factors that should be faced by PPAPolres Pati in providing the legal protection over this case and what solution is tobe taken into account during the pandemic? This research employed empirical juridical method aimed at analysing and revealing the law. This method requiredprimary data obtained from interviews with the officials involved regarding the casediscussed in the research. The research results reveal that the legal protectiongiven by PPA Polres Pati complies with the legislation, in which coordination withrelated bodies is performed, and medical assistance and legal aid are provided.However, the PPA Polres Pati still encounters juridical and non-juridical issues inperforming their tasks.Keywords: legal protection child, pandemic
PELAKSANAAN DISKRESI dalam PENANGANAN PANDEMI Corona Virus Desease-19 terkait PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT KEUANGAN NEGARA Nadzirotus Sintya Falady
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadzirotus Sintya Falady, Agus Yulianto, S.H., M.H., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H.Fakultas Hukum,Universitas Brawijayasintyafalady@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemberian diskresi dalam penangananpandemiCorona Virus Desease-19.Guna menekan angka penyebaranCovid-19maupundampak yang ditimbulkannya, Pemerintah telah membentuk berbagai aturan. Salah satunyaadalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabilitasSistem Keuangan Untuk Penanganan PandemiCovid-19yang kini telah disahkan menjadiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Namun setelah Undang-Undang ini disahkan,muncul banyak kontroversi dalam masyarakat utamanya terkait pemberian diskresi, karenaUndang- Undang tersebut dianggap mengakomodir kekuasaan absolut pemerintah.Padahal, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, hal ini dapat dimaknailain,yaitu sebagai pemberian diskresi sebagai kewenangan yang melekat padan PejabatPemerintah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridisnormatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahanhukum yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitudengan cara menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan melalui datadatayang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan teori-teori dankonsep-konsep yang digunakan. Dari hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwaanggapan bahwa pemerintah bermaksud menciptakan kekuasaan absolut merupakan halyang tidak benar, sebab pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertujuanmemberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah agar tidak lagi merasa khawatirmaupun ragu dalam melakukan aktivitas pemerintahan guna kemanfaatan yang lebih luas,yakni mengatasiCovid-19demi keselamatan warga negara termasuk dampak lain yangditimbulkan. Meski demikian, penggunaan diskresi apalagi ditengah kondisi krisis perludiawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugiannegara. Pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.Kata Kunci : Diskresi, Pandemi,Covid-19ABSTRACTThis study aims to find out the implementation of discretion in handling Corona VirusDesease- 19 pandemic related to the legal protection of state financial officers. Inorder to reduce the number of spread of Covid-19 and its impacts, the Governmenthas established various laws and regulations. One of them is GovernmentRegulation In Lieu of Law Number 1 of 2020 on State Financial and FinancialSystem Stability Policies for the Handling of COVID-19 Pandemic, which has nowbeen passed into Law Number 2 of 2020. However, after this Law was passed, therewas a lot of controversy in the society, mainly related to the granting of discretion,because the Law is considered to accommodate the absolute power of thegovernment. In fact, when it is studied from the perspective of the AdministrativeLaw, this can be interpreted otherwise, namely the granting of discretionas is theauthority attached to the Government Officials. The type of research used by theauthor is normative juridical research with statute approach. After legal materialsobtained, then it was analyzed using analytical descriptive technique by describingand analysing problems through data that has been collected, then it was processedand compiled based on the theories and concepts. From the results of this study, itcan be understood that the assumption which the government intends to createabsolute power is not true, because the issuance of Law Number 2 of 2020 aims toprovide legal certainty for government officials to no longer feel worried or hesitant inconducting government activities for wider benefits, namely addressing Covid-19 forthe safety of citizens including other impacts caused. Nevertheless, the use ofdiscretion especially in the midst of a crisis needs to be supervised so there is noabuse of authority that results in state losses. Supervision can be done internally orexternally.Keywords : Discretion, Pandemic, Covid-19

Page 402 of 563 | Total Record : 5629

 400   401   402   403   404 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue