cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 402   403   404   405   406 
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PADA CAR FREE DAY DI KOTA MALANG DALAM UPAYA PEMENUHAN KETERTIBAN UMUM Nur Aisyah Nabilla
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Aisyah Nabilla, Istislam, Anindita Purnama NingtyasFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505Email: aisyahw6@gmail.comAbstrakSkripsi ini mengangkat permasalahan tentang keoptimalan penegakan hukum administrasiyang dilaksanakan oleh Walikota Malang terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yangmelakukan kegiatan usaha nya pada acara Car Free Day (CFD) di Kota Malang. Pilihan tematersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengankenyataan di lapangan. Menurut Keputusan Walikota Malang Nomor188.45/236/35.73.112/2016 Tentang Penetapan Tempat atau Lokasi Kegiatan UsahaPedagang Kaki Lima telah tercantum tempat/lokasi yang diperbolehkan serta yang dilaranguntuk kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima. Dalam keputusan tersebut, Jalan Jakarta, JalanSimpang Ijen, Jalan Besar Ijen, Jalan Pahlawan Trip, Jalan Retawu, dan Jalan Wilis merupakanlokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima yang disebabkan karena lokasitersebut merupakan zona konservasi. Inilah yang menjadi permasalahan yang akan dibahaspada skripsi ini. Para PKL melakukan kegiatan usaha di Jalan Retawu dan Jalan Wilis, yangseharusnya daerah tersebut adalah daerah terlarang untuk dijadikan tempat melakukankegiatan usaha. Penulisan karya tulis ini ditulis dengan cara penelitian hukum empirispendekatan penelitian sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metodediatas, penulis menemukan jawaban bahwa para PKL yang beroperasi pada saat acara Car Free Day (CFD) di Jalan Retawu dan Jalan Wilis Kota Malang telah melanggar keputusanwalikota tersebut. Artinya, tidak ada akses izin yang diberikan oleh Walikota Malang terkaitkegiatan PKL tersebut. Terkait masalah tersebut Walikota Malang melakukan penegakanhukum terhadap PKL yang melanggar dengan cara melakukan pengawasan, peringatantertulis dan lisan, hingga paksaan pemerintah (berstuurdwang). Setelah dilakukan penegakanhukum tersebut, penulis mengukur optimal atau tidaknya penegakan hukum tersebutmenggunakan indikator teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Telahdisimpulkan bahwa penegakan hukum administrasi yang telah dilakukan oleh Walikota Malangdinilai belum optimal karena terdapat beberapa unsur yang menjadi indikator yang tidakterpenuhi.Kata kunci: Pedagang Kaki Lima (PKL), Car Free Day (CFD), ketertiban umum. Abstract This research studies how optimal is the state administrative law is enforced by the Mayor ofMalang regarding street vendors opening their sales in Car Free Day (CFD) in Malang. Thisresearch departs from irrelevance between the current regulation and what really takes placein reality. Mayor Regulation of Malang Number 188.45/236/35.73.112/2016 mentions placesand locations allowed and forbidden for street vendors to open their sales. In this regulation,Jalan Jakarta, Simpang Ijen, Ijen Boulevard, Pahlawan Trip, Retawu, and Wilis are streets onwhich the vendors are not allowed to open their sales since those are within conservationzone. However, several vendors are still found on Jalan Retawu and Wilis. This research iscategorized as an empirical study employing sociological approach. The results have foundout that street vendors opening sales on those streets are deemed to violate the Mayorregulation since no permit is given by the mayor to allow them to open sales in the areas.Measures like supervision, written and oral warning, and force from the local government(berstuurdwang) have been taken by the local authorities. Following these measures, thisresearch investigates whether these measures are optimal based on theory indicators of lawenforcement by Soerjono Soekanto. In conclusion, the administrative law enforced is not yetoptimal since some indicators have shown that several vendors still violate the regulation.Keywords: street vendors, Car Free Day, public order
URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK LINTAS BATAS NEGARA Aura Ning Istanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aura Ning Istanti, Sukarmi, Ranitya GanindhaFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail: 1auraningistanti@Gmail.comABSTRAK Perkembangan revolusi industri 4.0 menciptakan era baru yang serba digital dan membawa implikasi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam perdagangan yang melibatkan teknologi (e-commerce). Berkembangnya ecommerce menyebabkan terbentuknya mekanisme bisnis baru, yaitu cross border e-commerce (transaksi perdagangan elektronik lintas batas negara). Untuk menikmati fasilitas e-commerce, setiap pengguna diwajibkan mendaftarkan dirinya dengan mengisi sejumlah informasi pribadi untuk dapat melakukan transaksi. Hal tersebut yang menyebabkan permasalahan terhadap perlindungan data pribadi merchant dan konsumen e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum dengan negara Uni Eropa dan Australia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa Pemerintah telah mengatur bentuk perlindungan hukum data pribadi dalam bentuk hak untuk dilupakan melalui Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan sanksi bila tidak diindahkan. Oleh karena itu, urgensi diperlukannya pengaturan sanksi terkait hak untuk dilupakan adalah memberikan perlindungan data pribadi kepada merchant serta konsumen dan mengetahui jenis sanksi apa yang tepat bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Penulis memberikan gagasan hukum melalui melakukan perubahan terhadap bunyi klausula sanksi yang terdapat dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dengan memasukkan indikator Pasal 59 Ayat (4) sebagai pasal yang dapat dikenai sanksi administraif. Sehingga, bagi pelaku usaha yang idak mengindahkan hak untuk dilupakan dapat dijatuhi sanksi.Kata Kunci: E-Commerce, Data Pribadi, Hak Untuk Dilupakan, Sanksi ABSTRACT The revolution of 4.0 industry has led to a new era laden with digitalisation, and it has affected human life, including the activities of trade involving technology (e-commerce). The development of e-commerce triggers the formation of cross border e-commerce as a new business mechanism. Users are required to register by providing some personal data to allow transaction in e-commerce, and this requirement does not come without an issue over data protection for both merchants and consumers in e-commerce. This research employed normative-juridical method, statutory, and comparative approaches, involving the comparison between European Union and Australia. The research results conclude that the government has regulated the legal protection of personal data under the right to being undisclosed as in Article 59 Paragraph (3) and Paragraph (4) of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning E-Commerce. However, this provision does not regulate the provision regarding sanctions in case of violation. Therefore, regulations of sanction regarding the right to being undisclosed are required by providing the protection of personal data for both merchants and consumers. This urgency is also intended to determine what sanctions are appropriate for those violating law. This research also proposes a legal concept where the clause of sanction in Article 80 Paragraph (1) of Government Regulation Number 80 of 2019 should be amended by inserting an indicator of Article 59 Paragraph (4) as an article that is subject to administrative sanction. In other words, entrepreneurs who fail to comply with the regulations regarding the rights to being undisclosed are prone to this sanction.Keywords: e-commerce, personal data, rights to being undisclosed, sanction
PENGGUNAAN CELEBRITE UFED TOUCH DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi kasus Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara) Rastra Arwin Perdana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rastra Arwin Perdana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl.MT. Haryono No.169. Malang Email: rastraarwin@gmail.com ABSTRAK Kejahatan memiliki beberapa cakupan wilayah yakni lokal, nasional dan regional bahkan internasional, itu semua berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Disinilah munculnya kejahatan dengan modus-modus operandi melalui perkembangan teknologi dan informasi elektronik. Kejahatan pun dengan mudah melintas batas suatu negara dari negara satu kenegara lain, seperti suatu sindikat kejahatan yang terorganisir yang melibatkan negara lain salah satunya adalah kejahatan nаrkotikа. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan alat Celebrite ufed touch dalam mengungkap tindak pidana narkotika di kepolisian daerah sulawesi tenggara, penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode deskripsi kualitatif. penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang diteliti yaitu penggunaan alat celebrite ufed touch dan baaimana kekuatan pembuktiannya pada proses peradilan, kendala-kendala yang dialami penyidik dalam penggunaannya, dan cara penyidik mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa celebrite ufed touch sangatlah membantu penyidik dalam memaksimalkan tugas penyidikan untuk mengungkap beberapa tindak pidana narkotika di kepolisian daerah sulawesi tenggara. Kata kunci : celebrite ufed touch, penyidikan, alat bukti. ABSTRACT The incidence of crime committed at local, regional, national, and even international levels grows parallel to the growth of civilisation. Modi operandi involving the development of technology and electronic information keep arising. Criminal offenses across countries can be spotted growing in almost no time, including organised crimes that involve other countries like in narcotic crime. This research is aimed to find out and analyse the utilisation of Celebriteufed touch to help reveal narcotic criminal cases in the Police Department of Southeast Sulawesi with empirical method and socio-juridical approach. The observation of the research took place in narcotic criminal case unit in the Police Department of Southeast Sulawesi supported with primary data obtained from interviews and secondary data from library research. All the data was analysed by means of qualitative descriptive method. Some issues studied concerning the use of celeriteufed touch include how this case is proven at court, impeding factors faced by enquiries regarding the utilisation, and the methods the enquiries refer to in tackling the issues. The research results reveal that the police has found celebriteufed touch quite helpful in revealing narcotic-related criminal cases in the police department of Southeast Sulawesi.   Keywords: celebriteufed touch, enquiry, proof
PENGHAPUSAN RED NOTICE TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ICPO-INTERPOL (STUDI KASUS JOKO TJANDRA) Esther Gracia Oktavmora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Esther Gracia, Dr.Setyo Widagdo,S.H.,M.Hum., Yasniar Rachmawati,S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Telepon : +62 341 553898, Fax : +62 341 566505 e-mail : esthergraciaoktavmora@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai penghapusan Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra No. Alert : A-1-1897/7-2009 dalam International Criminal Police Organzation (ICPO) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Interpol. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang kemudian dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Terpidana kasus korupsi PT. Bank Bali, Tbk atas putusan Mahkamah Agung RI, Joko Soegiarto Tjandra, telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan memiliki status Red Notice yang diterbitkan oleh NCB-Interpol Indonesia. Setelah 11 tahun menjadi buron negara Indonesia, pada tahun 2020 silam baru diketahui bahwa status Red Notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra tersebut terhapus dari sistem I-24/7 Interpol pada tahun 2019. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penghapusan status Red Notice tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa 1) Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh NCB – Interpol Indonesia karena tidak memperpanjang status Red Notice tersebut, 2) Dasar penghapusan dari Interpol sendiri ialah apabila tujuan penerbitan Red Notice tidak sesuai dengan tujuan Interpol, dan 3) Akibat hukum penghapusan ialah memperhambat jalannya eksekusi dan penangkapan Joko Soegiarto Tjandra.   Kata Kunci: Red Notice, International Criminal Police Organization (ICPO)- Interpol, RPD (The Rules of Processing on Data-Interpol), Daftar Pencarian Orang (DPO), Indonesia. ABSTRACT This research studies and observed the revocation of red notice on behalf of Joko Soegiarto Tjandra No. Alert: A-1-1897/7-2009 in International Criminal Police Organization (ICPO) or Interpol, with normative method where data was collected and analysed as a reference to resolve the problem. The defendant Joko Soegiarto Tjandra involved in corruption case of PT. Bank Bali, Tbk, under Supreme Court Decision, has been fugitive with red notice status issued by NCB-Interpol Indonesia. After 11 years of being fugitive in Indonesia, in 2020, his Red Notice status of Joko Soegiarto Tjandra was found clear of the system I-24/7 Interpol in 2019. This revoked red notice indicates that 1) there was infringement committed by NCB- Interpol Indonesia as the Red Notice was not extended, 2) this revocation done by the Interpol was based on the condition where Red Notice was not relevant to the objectives of Interpol, and 3) the legal implication of this revocation is that the apprehension of Joko Soegiarto Tjandra might be interrupted.   Keywords: Red Notice, International Criminal Police Organization (ICPO)- Interpol, RPD (The Rules of Processing on Data-Interpol), fugitive list, Indonesia
EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan) Faisal Suhandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Suhandi, Istislam dan Lutfi EffendiFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Harono No. 169 Malange-mail: faisalsuhandi13@gmail.comABSTRAKTujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkantidak efektifnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak efektif di Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan. Serta mengetahui danmenganalisis penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki surat persetujuanberlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan.Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis empiris. Denganpendekatan yuridis sosiologis, melalui pendekatan ini penulis mendapatkan informasi bahwadi Kabupaten Pamekasan penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar belumsepenuhnya efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah masyarakatmasih banyak yang awam dan minimnya pengetahuan hukum serta kesadaran hukum yangmasih tergolong rendah.Kata Kunci: Efektivitas, Hukum, Surat Persetujuan Berlayar. Abstract The aim of this study is to understand and analyze the factors that cause the ineffectiveness of Article 2 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Transportation Number PM 82 Year 2014 concerning Procedures for the Issuance of Sailing Approval Letter at the Port Organizer Unit Office Class II Branta Pamekasan Regency. Furthermore, it also aims to understand and analyze the law enforcement against ships that do not have a sailing approval letter at the Port Organizer Unit Office Class II Branta Pamekasan Regency. The research method used empirical legal research with a sociological juridical approach. Through this approach the author obtained information that in Pamekasan Regency, the implementation of Article 2 paragraph (1) of Regulation of the Minister ofTransportation Number PM 82 Year 2014 concerning Procedures for the Issuance of SailingApproval Letter was ineffective. It was caused by several factors, namely lack of legal knowledge and awareness.Keywords: Effectiveness, Law, Sailing Approval Letter
URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL PADA LAYANAN URUN DANA PROPERTI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA Muhammad Zuhdi Anggarjito
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Zuhdi Anggarjito, Afifah Kusumadara, SH.,LLM.,SJD, Diah Pawestri Maharani, SH.,MH.,Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa TimurEmail: muhammad.zuhdi999@gmail.comAbstract Industrial Revolution 4.0 has marked the vast development of technology andchanged the way people live their life and perform their job fundamentally. Thisimprovement in information technology is capable of integrating digital world andpeople’s life, which could lay impacts on all disciplines. The impacts have even reached economic sector, and this transcending trend isobvious when financial technology, or commonly known as fintech, starts to growamidst the society. Fintech is a technology-based industry that providesconventional financial services with innovation outside of finance companies, andthis approach has opened wider access for customers to finance to supporttransaction. Fintech in Indonesia involves: a. payment system, b. market support, c. investmentand risk management, d. loan, lending, and provision of capital, and e. otherfinancial services. Crowdfunding is information technology-based stock offering inthe sectors of loans, lending, and capital provision, and this is aimed to fundprojects or business units that widely involve the members of public. With this research title, this research has found out that this crowdfunding serviceis implemented based on POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning InformationTechnology-based Lending and POJK No. 37/POJK.04/2018 concerning EquityCrowdfunding. This research also elaborates how regulation over crowdfunding inproperty business in Malaysia is in force.Keywords: property crowdfunding, legal protection, Otoritas Jasa Keuangan,Malaysia. Abstrak Perkembangan teknologi yang pesat ditandai dengan suatu istilah yaitu RevolusiIndustri 4.0, dengan adanya revolusi ini merubah cara hidup dan proses kerjamanusia secara fundamental, dimana dengan kemajuan teknologi informasi dapatmengintegrasikan di dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapatmemberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Dampak tersebut juga sampai ke sektor ekonomi. Salah satu dampak di sektorekonomi adalah munculnya financial technology atau disingkat menjadi fintech dimasyarakat. Fintech merupakan industri berbasiskan teknologi dalam layanankeuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanankeuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehinggamempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalambertransaksiMacam-macam fintech di Indonesia terdiri dari a. sistem pembayaran, b.pendukung pasar, c. manajemen investasi dan manajemen risiko, d. pinjaman,pembiayaan dan penyediaan modal, dan e. jasa finansial lainnya. Di sektor sektorpinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal terdapat salah satu layanan yaituadalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasiatau disebut sebagai Crowdfunding. Crowdfunding pada dasarnya adalah teknikpendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Penelitian ini diawali dengan Urgensi Pengaturan Hukum tentang PerlindunganHukum bagi Pemodal pada Layanan Urun Dana Properti Berbasis TeknologiInformasi di Indonesia, yang dimana dalam penerapan masih didasarkan denganPOJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang BerbasisTeknologi Informasi dan POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran SahamBerbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Disini penulis, jugamemaparkan bagaimana pengaturan hukum pada layanan urun dana propertiberbasis teknologi informasi di negara lain, yaitu Malaysia.Kata Kunci: property crowdfunding, perlindungan hukum, Otoritas JasaKeuangan, Malaysia. 
KEPASTIAN HUKUM BAGI TRANSGENDER SEBAGAI KELOMPOK RENTAN ATAS BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Faisal Maulana Ardian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Maulana Ardian, Lutfi Efendi, Agus YuliantoFaculty of Law Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145, IndonesiaTelp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505E-mail: fmaulanaardian@gmail.comAbstractTransgender is deemed to be in the minority group and vulnerable. Since before thepandemic, transgender people have been discriminated by other members of public inIndonesia. This discrimination is not only restricted to civilians, but it was also seen thatthis unfair conduct also came from public authorities. This discrimination is obvious in theiridentity, where they do not have any citizenship identity, and certainly this condition hasbrought a huge impact for the transgender people. This unrecorded identity has takenthem off the spotlight for social aid from the government. This is seen as injustice sinceaid is not distributed equally as what normal people have received. Referring to this issue,this research is focused on two problems: 1) How do transgender people as vulnerablegroup regarding social aid have their rights during COVID-19 this time? And 2) what legalprotection should be given to the transgender people regarding access to social aid amidstCOVID-19? This research was conducted based on normative juridical method, statutory,conceptual, and case approaches. The data obtained was analyzed based on systematicinterpretation technique.Keywords: social aid, Covid-19, legal certainty, transgender AbstrakPenulisan skripsi ini berangkat dari adanya ketertarikan penulis terhadap kelompok transgender di Indonesia. Sebagaimana perlu untuk diketahui, kelompoktransgender di Indonesia adalah merupakan kelompok minoritas. Tak hanyasebagai kelompok minoritas, kelompok transgender ini dapat dikategorikansebagai kelompok rentan. Sebelum adanya pandemi Covid-19 yang terjadibelakangan waktu ini, kelompok transgender seringkali mendapatkan tindakandiskriminatif dari kebanyakan masyarakat di Indonesia. Tak hanya masyarakatpada umumnya, tindakan diskriminatif juga masih nampak terlihat dilakukan olehpemerintah sebagai penyelenggara publik. Hal tersebut dapat kita lihat dari masihbanyaknya kelompok transgender yang tidak memiliki identitas penduduk. Kondisitersebut jelas pada akhirnya memberikan dampak yang besar bagi kelompok ini.Dengan adanya pandemi Covid-19, dikarenakan tidak adanya identitas penduduk,kelompok ini menjadi sangat sulit mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.Padahal semestinya kelompok ini bisa mendapatkan bantuan tersebut,sebagaimana hak nya sebagai warga negara. Berdasarkan permasalahan diatas,maka penulis menggunakan 2 (dua) rumusan masalah untuk memberikan batasandalam pembahasan penelitian penulis. Adapun kedua rumusan masalah tersebut,yakni 1) Bagaimana hak dari transgender sebagai kelompok rentan terhadap aksesbantuan sosial di tengah pandemi wabah penyakit menular Covid-19 yang terjadisaat ini? Dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi transgender atasakses bantuan sosial di tengah pandemi wabah penyakit menular Covid-19?Permasalahan yang penulis kaji adalah merupakan jenis penelitian yuridis normatif.Dalam hal ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisispermasalahan yang ada adalah dengan menggunakan jenis pendekatan peraturanperundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan,teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis penafsiran secarasistematis.Kata Kunci: Bantuan Sosial, Covid-19, Kepastian Hukum, Transgender.
IMPLEMENTASI PASAL 111 AYAT (1) HURUF (c) ANGKA (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH MENGENAI BALIK NAMA WARIS HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ARAB (Studi di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan T Fakhirah Marta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fakhirah Marta, Imam Koeswahyono, Fitri Hidayat. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No.169, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145 Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505Email: hukum@ub.ac.idEmail : fakhirahmartaa@yahoo.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf (C)Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahMengenai Balik Nama Waris Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Arab Di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi Pasal 111Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 diKelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebutdiatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa Kendala dalamImplementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 Tentang Pendataran Tanah Mengenai Surat Keterangan Ahli WarisDalam Pengurusan Balik Nama Waris Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara IndonesiaKeturunan Arab Di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, DKI Jakarta dan apaakibat hukum yang ditimbulkan jika tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosio Legal (field legal research) denganmetode pendekatan Yuridis Sosiologis. Bаhаn hukum primer sekunder yаng diperolehpenulis аkаn diаnаlisis sesuai dengan yang ada menggunаkаn teknik deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi Pasal111 Ayat (1) Huruf (C) Angka (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 diKelurahan Tebet Barat yaitu subjek penelitian tidak mengetahui peraturan tentangpendaftaran tanah dan surat keterangan ahli waris, tidak adanya komunikasi antarainstansi terkait yang mengakibatkan perbedaan peraturan rujukan terkait pengurusansurat keterangan waris, Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Selatan tetapmemproses peralihan dalam balik nama waris hak atas tanah bagi Warga NegaraIndonesia keturunan arab yang melampirkan persyaratan dengan surat keteranganahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan dan Kantor Pertanahan Kota AdministasiJakarta Selatan telah menerbitkan sertifikat tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkanialah ketidakpastian hukum karena peraturan yang mengatur (das sollen) berbedadengan kenyataannya (das sein) yang menimbulkan dualisme peraturan.Kata Kunci : Surat Keterangan, Ahli Waris, Keturunan Arab. AbstractThis research is aimed at analyzing the implementation of Article 111 Paragraph (1) Letter (C) point (4) of the Regulation of Agrarian Minister Number 3 of 1997 concerning Land Registration regarding title transfer of inheritance right of land forIndonesian citizens of Arab descent in the sub-district of Tebet Barat, the District ofTebet, DKI Jakarta. This research topic departs from the irrelevance issues in theimplementation of Article 111 Paragraph (1) Letter (C) point (4) of the Regulation ofAgrarian Minister Number 3 of 1997 in the sub-district of Tebet Barat, the District ofTebet, DKI Jakarta. With the above issue, this research is intended to study thefollowing problems: what are the impeding factors in the implementation of Article111 Paragraph (1) Letter (C) Point (4) of the Regulation of Agrarian Minister asmentioned above regarding the problem, and what legal implications may arise dueto such irrelevance? This is a field legal research employing socio-juridical method. The primary andsecondary data were analyzed based on descriptive analysis technique. The researchresults have revealed that there are still impeding issues hampering theimplementation of the regulation concerned, where the research subjects knewnothing about the regulation governing land registration and legal heir certificate.Moreover, there seems to be no communication between related institutions, causingthe differences in the regulations of references regarding the administration of legalheir certificate, Land Agency of South Jakarta. The Land Agency in South Jakarta stillgoes on with the process of right transfer for the Indonesian citizens of Arab descentwith attachment of requirements and legal heir certificate issued by the sub-districtoffice. The Land Agency of South Jakarta has also issued the certificate. This issuebrings further to the absence of legal certainty since the regulation is different fromwhat really takes place in real life, giving rise to dualism of regulation.Keywords: certificate, heir, Arab descent
PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TROTOAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 92 HURUF H PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS Mila Rae Dinda Alfatina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mila Rae Dinda Alfatina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang Email: dindamyla@gmail.com     ABSTRAK   Peraturan Daerah Nomor 2 Tаhun 2014 Tentаng Perlindungаn Dаn Pemberdаyааn Penyаndаng Disabilitas mаsih belum efektif аtаu belum berjаlаn di lаpаngаn kаrenа memiliki fаktor sаlаh sаtunyа belum memiliki аnggаrаn аtаu dаnа dаn penyediааn аksesibilitаs berupа fаsilitаs dаlаm penyediaan jalur khusus penyandang disabilitas berupa jalur tuna netra dan belum adanya turunan landai bagi pemakai kursi roda . Dаpаt dikаtаkаn bаhwа perаn Pemerintаh Kotа Malang mаsih belum аdа yаng dihаrаpkаn mаsyаrаkаt kаrenа mаsаlаh seperti ini, merupаkаn tugаs Pemerintаh Kotа Malang, Dinаs sosial serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotа Malang untuk menciptаkаn solusi terhаdаp permаsаlаhаn- permаsаlаhаn tersebut, sehinggа penyаndаng disabilitas khususnyа penggunа kursi rodа dаpаt terpenuhi kebutuhаnnyа. Perwujudan aksesibilitas trotoar sangat diharapkan oleh Dinas Sosial Kota Malang karena hal itu dapat membantu penyandang disabilitas serta dapat mewujudkan kemandirian bagi mereka dalam melakukan segala aktifitas terutama saat berada dijalanan umum saat berjalan kaki atau melewati dengan kursi roda. Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas sosial ini adalah selalu menghimbau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam rapat musrenbang tematik, memberikan pengarahan kepada penyandang disabilitas mengenai fungsi dan kegunaan trotoar bagi penyandang disabilitas dan juga mengupayakan agar masyarakat penyandang disabilitas dapat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 92 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 terutama mengenai aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci : Aksebilitas, Disabilitas ,Pemberdayaan ABSTRACT   Regional Regulation Number 2 of 2014 Concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities is still ineffective or has not traveled in the field because it has the same factor as it does not yet have the provision of low income and low income paths with disabilities and people with disabilities and people with disabilities and people with disabilities and people with disabilities. for wheelchair users. It can be said that the Malang City Government is still not what people expect. Because problems like this are the tasks of the City Government of Malang, Social Affairs and the Department of Public Works and Spatial Planning of Malang City to create solutions to these problems, so that the need for wheelchairs with special disabilities is called for those with special disabilities. The realization of sidewalk accessibility is highly expected by the Social Service of Malang City because it can help persons with disabilities and can create independence for them in carrying out all activities, especially when on public roads while walking or passing in a wheelchair. And the efforts made by the Social Service are always appealing to the Public Works and Spatial Planning Office of Malang City in thematic musrenbang meetings, giving directions to persons with disabilities regarding the functions and uses of sidewalks for persons with disabilities and also striving for people with disabilities to get their rights according the provisions of Article 92 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2014, especially regarding the accessibility of sidewalks for persons with disabilities. Keywords: Accessibility, Disability, Empowerment.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur) Ristiani .
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ristiani, Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., Syahrul Sajidin, S.H., M.H.Faculty of Law, Brawijaya University Jl. MT Haryono No. 169 MalangE-mail: ristywu70@gmail.comAbstract The background of this study explained that there are woman migrant workers who becomevictims of human trafficking did not get appropriate legal protections which regulate in the Law.This research aims to analyze legal protection given by East Java Regional Police and otherrelevant institutions for woman migrant workers who become victims of human trafficking, andto understand what are contributing factors that cause woman migrant workers do not get legalprotection, as well as what are the obstacle factors for relevant stakeholders in order to giveappropriate legal protection for woman migrant workers who become victims of humantrafficking. This study uses sociological juridical methods with legal sociology and criminologyapproaches. Based on the results of this study, the government and other relevant institutionshave not given optimal legal protection based on Law Number 21 of 2007 concerning theEradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Law Number 18 of 2017 concerningthe Protection of Indonesian Migrant Workers towards women migrant workers who becomevictims of human trafficking. Therefore, it needs synergistic cooperation among relatedinstitutions in order to realize adequate legal protection for woman migrant workers who becomevictims of human trafficking.Keyword: Legal protection, workers, woman migrant workers, victims, human traffickingAbstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah masih adanya pekerja migran perempuan yang menjadikorban perdagangan orang belum memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya yangada dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yangdiberikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dan pihak-pihak lain yang berkaitan kepada pekerjamigran perempuan yang menjadi korban perdagangan orang serta mengetahui faktor apa sajayang menyebabkan pekerja migran perempuan belum memperoleh perlindungan hukum sertafaktor penghambat para pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukumsebagaimana mestinya kepada pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum danpendekatan kriminologi hukum. Dari hasil penelitian ini, pemerintah serta para pihak-pihak terkaityang berwenang memberikan perlindungan hukum belum optimal dalam memberikanperlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada pekerjaan perempuan yang menjadikorban perdagangan orang sehingga dibutuhkan kerjasama yang bersinergi antara lembaga satu dengan lainnya agar terwujud perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja migran perempuan yang menjadi korban perdagangan orang.Keyword: Perlindungan hukum, pekerja, pekerja migran perempuan, korban,perdagangan orang.

Page 404 of 563 | Total Record : 5629

 402   403   404   405   406 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue