cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 403   404   405   406   407 
TANGGUNG JAWAB INFLUENCER TERKAIT IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DENGAN REGULASI DI NEGARA INDIA DAN AMERIKA) Wiliam Michael Tiboyong
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

William Michael Tiboyong, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati,Fakultas Hukum Universtias Brawijaya  Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur65145,Telepon : +62 341 553898, Fax : +62 341 566505e-mail : william.tiboyong@yahoo.comABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai Tanggung Jawab Influencer dalam pelaksanaankegiatan endorsement terkait iklan produk yang merugikan konsumen.  Dalampenulisan ini mengunakan jenis penelitian normatif serta pendekatan Perundangundangandan pendekatan perbandingan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat adanya kekosongan hukum yangmengatur mengenai tanggungjawab influencer, sehingga apabila timbul kerugianbagi konsumen akibat iklan yang disampaikan oleh influencer, influencer hanyadijadikan saksi dalam sebuah perkara dan yang dimintai pertanggungjawaban adalahpelaku usaha produk. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenaitanggungjawab influencer terkait iklan yang merugikan konsumen serta bentukpengaturan yang seharusnya bagi Negara Indonesia terkait dengan tanggungjawab influencer, diperoleh suatu kesimpulan bahwa : 1) Influencer tidak dapat dikatakansebagai subjek Pelaku Usaha Periklanan, 2) Pertanggungjawaban terhadap influencer, dapat diminta dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum(PMH), 3) Bentuk Pengaturan yang seharusnya bagi Negara Indonesia terkaitdengan tanggungjawab influencer adalah melihat pada peraturan di Negara Indiadan Amerika yang telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban influencer yangdapat dimintai pertanggungjawaban yang sama dengan pelaku usaha serta adanyauji kelayakan terhadap suatu produk sebelum diiklankan.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Influencer, Iklan, Merugikan Konsumen ABSTRACT This research investigates the responsibility an influencer has regardingendorsement of a product that may disadvantage a consumer. This researchemployed normative method, statutory, and comparative approach. Law Number 8Year 1999 concerning Consumer Protection has some legal loopholes regarding theresponsibility of an influencer. In this case, when the advertisement disadvantages aconsumer because of the product informed by the influencer, the influencer willnever go any further than being summoned as a witness. However, in such a case, itis not influencer, but the product owners who are required to be responsible for anydisadvantages caused. Regarding this issue, this research has found out that: 1)influencer is not deemed to be a business person of an advertised product, 2) theliability of an influencer can be proposed by suing the influencer over the conductagainst the law, 3) Indonesia should look at the regulations as enforced in India andthe United States that have clearly governed the influencer’s responsibility equal tothat of product owners and those regulations require test to see if the products areeligible for use by public.Keywords: liability, influencer, advertisement, disadvantaged consumer
URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Kevin Rishad Aidyn
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kevin Rishad Aidyn, Dhiana Puspitawati, Nurdin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 kevin_ra@student.ub.ac.id; 081229254667   Abstrak Kekosongan hukum dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dapat merugikan negara, karena belum diaturnya larangan kegiatan militer asing dan konservasi serta pengelolaan perikanan di ZEEI. Penelitian ini bertujuan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1983 yang masih terdapat kekosongan hukum. Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai peraturan perundang-undangan untuk menggali informasi secara mendalam dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang sumber hukum primernya mengacu Pasal 38 ayat (1a) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Hasilnya bahwa kekosongan hukum memberikan dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara dan mengakibatkan persediaan sumber daya ikan di ZEEI terus mengalami penurunan yang drastis akibat tindakan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan.Kata Kunci: Kekosongan Hukum UU Nomor 5 Tahun 1983, Kegiatan Militer Asing, Konservasi Sumber Daya Ikan, Revisi. Abstract Legal loopholes in Law Number 5 of 1983 concerning Indonesia’s Exclusive Economic Zone (IEEZ) where foreign military activities, conservation, and fisheries management are not governed in the law may disadvantage the state. This research is aimed to suggest amendment of Law Number 5 of 1983 due to its legal loopholes, by employing normative method which is aimed to study the legislation to obtain profound information. Statutory and comparative approaches in this research refer to Article 38 paragraph (1a) of the statute of international tribunal and Article 4 of Law Number 5 of 1983 concerning IEEZ. The research results reveal that the legal loopholes have a negative impact on the defence and security of the state economy, leading to dramatic decrease in fish resources in IEEZ due to excessive exploration and exploitation. Keywords: legal loophole in Law Number 5 of 1983, foreign military activities, conservation of fish resources, amendment 
TANGGUNG JAWAB HUKUM SUB-HOLDING COMPANY TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN PRINSIP LIMITED LIABILITY DALAM LIMITED LIABIITY PADA PERUSAHAAN GRUP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 40/G/PHI.PN.JKT.PST) Yoga Agung Prawetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yoga Agung Prawetyo, Budi Susanto, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : yogaagung60@gmail.com   Abstrak Keberadaan perusahaan grup dalam kegiatan usaha di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup terhadap badan hukum lainya. Aspek yuridis perusahaan grup, sebagaimana diatur pada Undang-undang Perseroan Terbatas ataupun peraturan perundang-undangan lain, masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Aturan mengenai pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak perusahaannya tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan sehingga induk perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas kerugian pihak ketiga akibat tindakan yang dilakukan anak perusahaanya. Doktrin Piercing the corporate veil-pun yang mana sudah dimasukan ke dalam UU Perseroan Terbatas tidak dapat melindungi hak-hak pihak ketiga. Hal ini menyebabkan tidak adanya rasa keadilan bagi pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan grup. Limited liability dalam limited liability ini menciptakan permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi pihak ketiga dari anak perusahaan pada lapisan paling bawah. Semakin jauh lapisan anak perusahaan dari ultimate shareholder menyebabkan pihak ketiga berada dalam posisi rentan. Untuk itu pеnulis ingin mеnganalisis tanggung jawab hukum sub-holding company terhadap pihak ketiga berdasarkan prinsip limited liability dalam limited liability pada perusahaan grup agar tidak menimbulkan permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi pihak ketiga dari anak perusahaan pada lapisan paling bawah.  Kata Kunci: Perusahaan Grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Limited Liability (Pertanggungjawaban Terbatas) Abstract The existence of corporate group in businesses operating in Indonesia has not been a justification for juridical recognition of the status of a corporate group regarding another legal entity. The juridical aspect of a corporate group, as regulated in Law concerning Limited Liability Company or other laws, still holds on to juridical recognition of a status of parent legal entity and subsidiary as independent legal subject. However, the liability of a parent company towards its subsidiary is not governed clearly in legislation and this legal loophole means that the parent company cannot be required the liability regarding the loss that the third party has to face due to the issue caused by the subsidiary. The Piercing doctrine, the corporate veil, as governed in Law concerning Limited Liability Company cannot protect the third party. When this is the case, no justice seems to be given to the third party involved in businesses run by corporate group. This limited liability seems to have created problem regarding legal protection for the third party of the subsidiary at the bottom level. The further down a subsidiary might be positioned from its ultimate stakeholders, the more vulnerable this position will be. Thus, this research is aimed at analysing the liability of sub-holding company towards the third party according to limited liability principle in a corporate group, and this analysis is intended to prevent any potential issue regarding the legal protection for the third party of the subsidiary positioned at the bottom. Keywords: corporate group, parent company, subsidiary, limited liability 
LEGAL PROTECTION FOR SELLERS IN E-AUCTION TRANSACTION ON THE INTERNET M. Sandy Abdillah Nawawi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Sandy Abdillah Nawawi, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang E-mail : msandyabdillahn@gmail.com   Abstract This research is aimed to discuss the legal protection involved in e-auction on the Internet. The common issue is that the buyer with the highest bid does not proceed with the payment to the object he/she wins over (bid and run) due to lack of regulations governing matters in auction in Indonesia. This research employed normative juridical method, statutory, and conceptual approaches, supported with primary and secondary legal materials. The research data was obtained from library research and other legal sources. With these methods, this research concludes that reform of legal protection is required in online auction and stages involving verification in auction process between sellers and bidders need to be reviewed to protect sellers from any disadvantaging potential. It is expected that auction process could provide legal protection for both sellers and bidders.   Keywords: legal protection, auction execution, Internet. Abstrak Penelitian ini mengangkat permasalahan pada kepastian hukum bagi penjual didalam transaksi objek lelang eksekusi melalui internet, didalam praktiknya lelang online memiliki permasalahan yang sering ditemui, salah satunya ialah dimana calon pembeli telah melakukan penawaran dan telah ditentukan sebagai penawar tertinggi atau pemenang lelang oleh penjual, namun pemenang lelang tidak melakukan pembayaran (Bid and Run). Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan pemerintah dalam memberlakukan peraturan lelang online di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis  Normatif, dan menggunakann pendekatan Statue approach dan Conceptual Approach.   Selanjutnya, Jenis dan bahan hukum yang digunakan berupa sumber dan bahan hukum primer dan sekunder. Serta menggunakan teknik penulusuran bahan hukum berupa studi kepustakaan dan sumber-sumber bahan hukum lain. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian diatas, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yaitu dibentuknya pembaharuan mengenai kepastian hukum dalam lelang online serta perlu adanya pengkajian pada tahapan proses lelang baik dari segi penjual maupun pembeli yaitu tahap berupa verivikasi objek lelang agar tidak terjadi pembatalan dikarenakan Karena dapat merugikan penjual. Sehingga dikemudian hari, praktik lelang akan memberi kepastian hukum baik dalam segi penjual maupun pembeli. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Lelang Eksekusi, Internet.
TINJAUAN YURIDIS FIRST SALE DOCTRINE ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Andrika Carolina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrika CarolinaFakultas Hukum Universitas Brawijaya JalanMT. Haryono No.169, Malang, Jawa Timur - IndonesiaEmail: andrikacarol@gmail.comAbstrak Penelitian jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan first sale doctrine dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), terkhusus pada perkembangan karya cipta program komputer. Kemudian, penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekаtаn konseptuаl, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Berdasarkan metode tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa: 1) First sale doctrine diberlakukan dalam UUHC, ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 17. First sale doctrine dapat diterapkan apabila telah terjadi pengalihan atas seluruh hak ekonomi pencipta kepada penerima hak cipta. 2) First sale doctrine tidak berlaku terhadap program komputer dalam UUHC apabila pengalihan hak ciptanya melalui lisensi dikarenakan ketentuan Pasal 82 Ayat (3), baik untuk yang berbasis close source code ataupun open source code. Namun terdapat kekhususan bagi program komputer berbasis open source code, dimana pihak lain masih dapat melakukan tindakan atas program komputer tersebut. Hal ini bukan dikarenakan penerapan first sale doctrine, tetapi karena alasan yaitu pencipta memang menghendaki untuk dibukanya source code dan tidak bertujuan untuk komersial.Kata kunci: hak cipta, program komputer, First Sale Doctrine.Abstract This research aims to identify and analyse the regulation of first sale doctrine in Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC), especially in terms of the development of a creation of a computer program. The research employed normative juridical method, statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed with grammatical and systematic interpretation. The research results reveal that: 1) First Sale Doctrine is enforced in UUHC, and this provision is governed in Article 11 Paragraph 17. First sale doctrine is implemented if all economic rights of the creator are fully transferred to the party who receives the copyright. 2) First sale doctrine will not take into effect in a computer program in UUHC if the transfer of right is under a license due to the provision of Article 82 Paragraph (3), either for close source code or open source code despite the fact that people can perform action to this computer program since this allows people to access the source. This is not because of the implementation of first sale doctrine, but because of the condition where the creator means to have this source code opened and no commercial intention is made.Keywords: copyright, computer program, First Sale Doctrine
IMPLEMENTASI PASAL 73 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERKAIT PENGABSAHAN DOKUMEN OLEH NOTARIS (Studi di Kantor Notaris DR.Mahdi Achmad Mahfud,SH.MKn kota Lamongan) Ardan Rahmansyah Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ardan Rahmansyah, Lutfi Efendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H,Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: ardanrahmansyah290994@gmail.comABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni pertentаngаn аntаrа Dаs Sollen dаn Dаs Sein. Dаs Sollen dаlаm penelitiаn ini аdаlаh Pаsаl 73 аyаt 2 Undаng-undаng Nomor 30 Tаhun 2014 tentаng Аdministrаsi Pemerintаhаn jo Pаsаl 15 Аyаt 2 huruf d di аtаs Undаng-undаng Nomor 2 tаhun 2014 tentаng Perubаhаn аtаs Undаng-undаng Nomor 30 Tаhun 2014 tentаng jаbаtаn Notаris sedаngkаn Dаs Sein dаlаm penelitiаn ini аdаlаh PNS yаng mengаjukаn perubаhаn gelаr ditolаk oleh stаf di bаwаh Dirjen Militer dаn TUN dengаn аlаsаn legаlisir hаrus berаsаl dаri sekolаh аsаl. Penelitian ini dilakukan di Studi di Kantor Notaris DR.Mahdi Achmad Mahfud,SH.MKn kota Lamongan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena yаkni tidаk semuа instаnsi menerimа pengesаhаn yаng dilаkukаn oleh notаris. Berdаsаrkаn hаsil prа survey yаng dilаkukаn oleh peneliti, dilаkukаn interview dengаn sаlаh sаtu Pegаwаi Negeri Sipil di Mаhkаmаh Аgung yаng ingin mengаjukаn perubаhаn gelаr di dirjen militer dаn TUN dibаwаh nаungаn MА, sаlаh sаtu syаrаt аdаlаh legаlisir ijаzаh S1 Dаn S2 nаmun kаrenа yаng bersаngkutаn kuliаh S2 Universitаs Negeri Jаmbi di Jаmbi dаn S1 di Universitаs Brаwijаyа Mаlаng yаng bersаngkutаn lebih memilih untuk mengesаhkаn/Melegаlisir ijаzаh S1 dаn S2 tersebut oleh Notаris dengаn аlаsаn efesiensi wаktu, nаmun kenyаtааnnyа berkаs tersebut ditolаk oleh stаf di dirjen dengаn аlаsаn legаlisir hаrus berаsаl dаri sekolаh аsаl, Dаpаt disimpulkаn dаri hаsil interview di аtаs, bаhwа Pаsаl 73 аyаt 2 Undаng-undаng Nomor 30 Tаhun 2014 tentаng Аdministrаsi Pemerintаhаn tidаk terimplentasikan sebagaimana semestinya. Dengаn kаtа lаin Pemerintаh belum mengаkui kekuаtаn hukum legаlisir аtаu pengesаhаn dаri Notаris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pengabsahan Dokumen Oleh Notaris tidak terimplentasikan sebagaimana semestinya pada instansi tertentu. Hal tersebut di karenakan adanya pegawai yang belum mengerti / kurangnya kesadaran hukum terhadap isi dari Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci : Implemetasi, Pengabsahan Dokumen, Notaris ABSTRACT This study discusses problems of the empirical law which is interesting for the analysis, namely the opposition between Das Sollen and Das Sein. Das Sollen in this study is the Article 73 paragraph 2 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration jo Article 15 Paragraph 2 letter d of Law Number 2 year 2014 on the amendment of Law No. 30 Year 2014 concerning the Notary position while the Das Sein in this research is CIVIL servants who filed a change of title was rejected by the staff under the Director general of the Military and TUN by reason of legalization should come from the school of origin. This research was conducted in the Study in the Notary's Office DR. Mahdi Ahmad Mahfud,SH.MKn town of Lamongan. This is the background for this study is because of which not all agencies received the endorsement made by a notary. Based on the results of pre survey conducted by the researcher, conducted the interview with one of the Civil Servants in the Supreme Court who want to apply for change of degree in the directorate general of military and TUN under the auspices of the MA, one of the requirements is a legalized diploma of S1 And S2 but because of the college concerned S2 Universitas Negeri Jambi in Jambi and S1 at Universitas Brawijaya Malang is concerned is choosing to certify/Legalizes diplomas of S1 and S2 by a Notary public by reason of time efficiency, but in fact the file was rejected by staff in the director general by reason of legalization should come from the school of origin, It can be concluded from the results of the interview above, that the Article 73 paragraph 2 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration is not terimplentasikan properly. In other words the Government has not yet admitted the force of law legalization or attestation from Notary. The results showed that the Implementation of Article 73, paragraph 2 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration Related to the Execution of Documents By a Notary is not terimplentasikan properly in certain agencies. This is because the absence of employees who do not understand / lack of awareness of the law against the contents of the Article 73 paragraph 2 of Law Number 30 Year 2014 on Government AdministrationKeywords : Implementation, Execution Of Documents, Notary
PERBANDINGAN PENGATURAN SYARAT PATENTABILITAS ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN EUROPE PATENT CONVENTION DARI SEGI NON- OBVIOUSNESS Emirza Rakasakti Soesanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emirza Rakasakti Soesanto, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : erakasaktis@gmail.com   Non-Obviousness adalah prinsip yang diterapkan dalam menentukan patentabilitas pada suatu paten. Namun perihal persyaratan Non-Obviousness sebagai bagian dari syarat patentabilitas mengalami beberapa masalah. Seperti penentuan Non-Obviousness yang berbeda menjadikannya sulit untuk dilindungi karena pada Pasal 5 ayat (2) UU Paten bahwa Hak Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan tidak terduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode yuridis normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute-approach), (2) Pendekatan perbandingan (comparative approach), dan (3) Pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Non-Obviousness telah diatur UU Paten, walaupun upaya perlindungan tersebut belum maksimal dikarenakan prinsip kebaruan yang diterapkan berbeda sehingga terjadi ketimpangan penerapan non-obviousness untuk menentukan kelayakan pemberian hak paten di tiap negara. Untuk mengakomodir kondisi tersebut dapat dilihat melalui perbandingan hukum terkait non-obviousness di beberapa negara yang menekankan non-obviousness pada fungsinya sebagai pendukung aspek patentabilitas. Kata Kunci: Perbedaan, Paten, Non-Obviousness   Abstract Non-obviousness is a principle implemented to set patentability in a patent. However, this principle does not come without an issue. Non-obviousness faces likelihood where it might not be protected since Article 5 paragraph (2) of Law concerning Patent implies that patent rights are given for brand new invention not predicted by an expert of a certain field. This research refers to normative juridical method with statutory, comparative, and case approaches. This research comes up with a conclusion asserting that: first, non-obviousness is governed in Law concerning Patent despite the fact that this protection has not been optimally provided due to different principles of newness implemented across countries as the basis to patent a product. That is, non-obviousness is not uniformly implemented. To accommodate this condition, comparison of related laws regarding non-obviousness in several countries that refer to non-obviousness as its function to support the aspect of patentability is required. Keywords:  difference, patent, non-obviousness
URGENSI PENGATURAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL PADA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Aldo Renaldi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldo Renaldi, Setiawan Wicaksono, Shinta Puspita SariFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : aldorenaldi19@gmail.comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis urgensi pengaturan kekuatan eksekutorial pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Putusan yang dikeluarkan lembaga BPSK untuk memutus sengketa antarakonsumen dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumenyang dirugikan. Namun, ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi tidakdiatur secara rinci dan jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Ketiadaan irah-irah pada kepala putusan yang dikeluarkan sebagaimana menjadisalah satu syarat eksekusi juga menghambat pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatanperundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer dan sekunder diperolehdari studi kepustakaan (Library research) dan studi internet. Peneliti menggunakanteknik analisis yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum kekhusus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawabanbahwa pengaturan kekuatan eksekutorial penting untuk diberikan kepada BPSK.Pertama, penting karena dengan adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki BPSKakan dapat mencapai nilai kepastian bagi para pihak yang bersengketa atasputusan yang dikeluarkannya. Kedua, untuk memberikan kewenangan BPSK dalampenyelesaian sengketa hingga final. Ketiga, untuk meningkatkan peran lembagaBPSK dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan putusannya.Bahwa konsep alternatif pengaturan kekuatan eksekutorial yang dirumuskan ialahbahwa bahwa dalam mengeluarkan putusannya BPSK perlu mencantumkan irahirah“DemiKeadilanBerdasarkanKetuhananYangMahaEsa”padaputusanyangdimana menjadi salah satu syarat agar suatu putusan dapat dilaksanakaneksekusinya. Hal lainnya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa yangditerapkan oleh lembaga BPSK akan dibuat secara berjenjang. Apabila tidakmencapai kesepakatan yang telah dirundingkan maka BPSK akan mengarahkanpara pihak untuk menyelesaikan melalui cara arbitrase dimana hakim BPSK sendiriyang akan memutusnya.Kata Kunci : Urgensi, Kekuatan Eksekutorial, Putusan BPSK. Abstract This study aims to determine and analyze the urgency of the regulation ofexecutorial power in the Decision of Consumer Dispute Settlement Board(BPSK). The decision issued by BPSK to resolve disputes betweenconsumers and businesses as referred to in Article 54 Paragraph (3) isrequested to determine the execution to Local District Court in the place ofthe aggrieved consumer. The absence of specific nomenclature (irah-irah)on the head of verdict becomes one of the executorial requirements thathinder the execution itself. This research used normative juridical methodswith statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legalsources are obtained from library research and internet. Authors usedanalytical techniques applying deductive reasoning works from moregeneral to the more specific. Based on the results of the study using methodabove, authors obtained the answers that the regulation of executorialpower is important given to BPSK. First, it is important because through theexecutorial power hold by BPSK will be able to achieve the certainty fordisputing parties over the verdict. Second, giving authority to BPSK indispute resolution until the final decision. Third, increasing the role of BPSKin conducting supervision and ensuring the implementation of its verdict.The alternative concept on the regulation of executorial power can beformulated when the verdict of BPSK issued, it needs specific nomenclature “On behalf of Justice in the name of one and only God” as one of therequirements for a verdict to be executed. Furthermore, the disputessettlement applied by BPSK will be designed in several steps. If it does notreach an agreement that has been negotiated, then BPSK will recommendthe parties to resolve the case through arbitration in which BPSK’ judgeswill decide it.Keywords: Urgency, Executorial Power, Verdict of BPSK.
PENERAPAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ONLINE PASCA DIBERLAKUKAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN DAN “KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE” (Studi di Kantor Pengadilan Negeri Lumaj Amirah Yasmin Syadza
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amirah Yasmin Syadza, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H dan Solehuddin S.H, M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : ayasminsya@gmail.comAbstrak Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya pandemicovid-19 yang menyebabkan pemerintah menghimbau untuk menerapkan physical distancingsehingga mengganggu jalannya persidangan dengan perkara pidana. Sehingga, dalam penelitianini penulis menjelaskan mengenai penerapan persidangan pidana online, kendala yang dihadapiserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian skripsi ini menggunakan metode sosiolegal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer yang diperoleh olehpeneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.Kata Kunci: Persidangan Pidana Online AbstractThis research is focused on the problems that are motivated by the Covid-19 pandemic causingthe government to apply physical distancing which interfere the trial process of criminal cases.Therefore, in this study, the authors explained about the application of Online Criminal CaseTrials, obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. This bachelor thesis usedsociolegal method with sociological juridical approach. The primary legal material obtained byauthors will be analyzed using descriptive analysis technique.Keywords: Online Criminal Case Trials
PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT SEBAGAI PIHAK ATAS INTERMEDIETERANGE NUCLEAR FORCE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Audy Danial Wibawanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Audy Danial Wibawanto, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaAudyDanial@gmail.comAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai permasalahan tentang NegaraAmerika Serikat yang mengancam akan mengundurkan diri dari Trakta INF atas tuduhanbahwa Negara Rusia merupakan pihak yang melanggar Trakta tersebut pertama.Tuduhan itu kemudian dibantah oleh Negara Rusia yang merasa pihaknya tidakmelakukan pelanggaran yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Metode yang digunakanadalah metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengancara mengadaan penelusuran terhadap peraturan dan literature-literatur yang berkaitandengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan untuk penelitian ini menggunakanpendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadapperundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.Dari hasil penelitian yang telah diambil oleh penulis, penulis menemukan jawabanterhadap perumusan masalah berikut: (I) Penarikan diri Amerika Serikat terhadap TraktaINF dapat dilaksanakan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 60 ayat (1) KonvensiWina 1969. (II) Russia dan beberapa negara bekas Uni Soviet telah memiliki prinsipkontinuitas terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh UniSoviet yang dinyatakan melalui Deklarasi Alma Ata tanggal 21 Desember tahun 1991.Kata Kunci : Amerika, Rusia, Trakta INFAbstrack This research is aimed to understand about United State of America that threaten towithdraw from INF Treaty on the accusation that Russia was the one that break thetreaty first. That accusation the refuted by Russia claiming that that their nation didnot break INF treaty. This paper use Juridical Normative method that is legal researchthat done by researching books as basic for research by searching Law and literaturedan connected with the researched problem. This paper use Statue Approach thatdone by researching Law and rule that connected with researched law issue.From theresearch by Author, Author found the answer for the raised Problem as follow: (I)United State’s withdrawal from Vienna convention already fulfill the requirement asstated at Article 60 paragraph (1) Vienna Convention 1969, that is: A material breachof bilateraltreaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as aground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part. (II)Russia and few other remnant of Uni Soviet already has Continuity Principle forInternational Agreement that done by Uni Soviet that stated by Declaration of Alma Ata1991.Keywords: America, Russia, INF Treaty

Page 405 of 563 | Total Record : 5629

 403   404   405   406   407 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue