cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 421   422   423   424   425 
STATUS HUKUM PENGGUNAAN KODE UNIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN OLEH MARKETPLACE PADA TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL – BELI MELALUI E-COMMERCE Fikri Syahru Romadhon
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fikri Syahru Romadhon, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: fikri.syahrur@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan penelitian skripsi ini, Penulis mengangkat judul Status Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran Oleh Marketplace Pada Transaksi Perjanjian Jual – Beli Melalui E - Commerce. Yang melatar belakangi Penulis mengangkat judul ini dikarenakan Perkembangan Teknologi informasi dan telekomunikasi semakin hari semakin canggih, contohnya dalam perjanjian jual – beli melalui internet atau secara elektronik yang biasanya disebut e-commerce. Di dalam e-commerce terdapat banyak macam metode pembayaran dalam transaksi jual – beli tersebut. Dalam metode pembayaran transfer via bank ini menggunakaan penambahan nominal 3 digit dari angka terakhir total pembayaran atau yang biasanya disebut sebagai kode unik. Penggunaan Kode Unik ini dalam metode pembayaran di marketplace mempunyai ketidakpastian hukum. Dimana penambahan atas nominal kode unik tidak terdapat kejelasan mekanisme akan pengembalian nominal kode unik dan kejelasan arah dananya.Kata Kunci: e-Commerce; Marketplace, Kode Unik ABSTRACT Technology development is inevitable and accelerating. Along with this development, the existence of e-commerce is getting more common, usually characterized by state-of-the-art payment methods in the sale and purchase agreement. The payment method through bank service adds three digits to the total amount paid, or it is popularly known as a unique code. However, the unique code used by the marketplace is found to have no legal certainty since it does not indicate any clarity in the mechanism regarding the return of the amount reflected in the code. Departing from this issue, this research investigates: 1) what is the legal standing of the use of this unique code by the marketplace in the sale and purchase agreement through e-commerce?  2) how is the preventive legal protection provided for the consumers regarding the use of this unique code? With a normative-juridical method, this research required primary legal materials obtained from related theories, concepts, principles of law, and legislation. Keywords: e-commerce, marketplace, unique code
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan No. 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg. dan Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.) Gilbert Timothy Geraldo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilbert Timothy Geraldo, Bambang Sugiri, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: gilberttimothyg@gmail.com ABSTRAK Penelitian hukum ini membahas tentang disparitas putusan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang mana terdapat perbedaan pemberian sanksi dalam tindak pidana yang sama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 1292/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dan Putusan No. 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg dalam menjatuhkan sanksi pidana dan apa penyebab terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dasar perrtimbangan hakim yang digunakan dalam kedua putusan adalah, terbuktinya unsur setiap orang, terbuktinya unsur dilarang melakukan dumping limbah dan bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, serta terbuktinya unsur dilakukan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana yaitu sistem hukum indonesia tidak mengenal yurisprudensi, tidak adanya pedoman pemidanaan, perbedaan jumlah limbah B3 yang dibuang, dan perbedaan cara pengelolaan limbah B3 oleh masing-masing korporasi. Kata Kunci: Disparitas, Dasar Pertimbangan Hakim, Dumping Limbah ABSTRACT This research seeks to discuss the disparity between judges’ decisions imposing different sanctions on the same criminal offense by delving further into the following research problems: what is the basic consideration of the judges in their Decision Number 1292/Pid.B/LH/2019/PN/Bdg and Decision Number 81/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg regarding the sanctions imposed? And what causes this disparity between the two decisions? With normative juridical method, this research has found out that the violation has met the elements of ‘whoever’, ‘waste dumping is banned’ and ‘substance to environment without permit’, and the elements of ‘by, ‘for’, and ‘on behalf of business entity’. This disparity is sparked by the condition that Indonesia recognizes no jurisprudence, there is no guidelines governing sentencing. Other causing factors involve the different amount of toxic waste dumped and the different toxic waste management by companies. Keywords: disparity, basic consideration of judges, waste dumping
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar, Prija Djatmika, Eny Harjati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: glennjrhs@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana dilihat dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditinjau dari teori Tujuan Pemidanaan Di Indonesia, penelitian ini berjenis Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah  Apa Konsep Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020? Dan Apa Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan metede diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai dengan Teori tujuan Pemidanaan yang ada di Indonesia, yakni Teori Absolut,  dan Teori  Gabungan. Peraturan Kejaksaan ini pun ditakutkan tidak mereformasi perilaku pelaku kejahatan, dan membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat dan mengulangi kejahatan kembali dikarenakan Peraturan Kejaksaan ini tidak memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tujuan Pemidanaan ABSTRACT With a normative juridical method and statutory approach, this research investigates the issue regarding ceasing prosecution according to restorative justice as governed in the Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 and from the perspective of the theory of objectives of criminal sentencing in Indonesia. The research problems involved: what is the concept of the cease of criminal prosecution according to restorative justice as in Prosecutor Regulation Number 15 of 2020? And what are the juridical implications of the Prosecutor Regulation as mentioned according to restorative justice from the perspective of the theory of the objectives of criminal sentencing in Indonesia? The research has found out that the implementation of the Prosecutor Regulation is not relevant to the criminal sentencing theories: absolute and integration. This prosecutor regulation is also deemed no to reform the behaviour of the offenders, and the regulation even tends not to stop the convicts from reoffending later when they are released back to society since no deterring effect is implied. Keywords: ceasing prosecution, restorative justice, objectives of criminal sentencing
STATUS HUKUM BANK DIGITAL DI INDONESIA Hany Ayunda Mernisi Sitorus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hany Ayunda Mernisi Sitorus, Siti Hamidah, Reka Dewantara Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hanyayunda@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal standing bank digital di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan oleh debitur jika terjadi kecurangan dalam layanan e-service yang disediakan oleh bank tersebut. Dengan pendekatan metode yuridis normatif, statuta, analitik, komparatif, dan konseptual, penelitian ini mengungkapkan bahwa bank digital yang beroperasi di Indonesia dianggap ilegal karena tidak ada perlindungan hukum mengenai pengoperasian bank digital tersebut dan tidak ada perlindungan dan jaminan bagi nasabah. /debitur dan pengguna bank digital ini jika terjadi perselisihan. Pihak-pihak yang dirugikan oleh situasi ini tidak memiliki legalitas yang memungkinkan mereka untuk menempuh proses litigasi di pengadilan. Kata Kunci: Bank Digital, Perlindungan Hukum, Kecurangan Layanan e-service ABSTRACT This research aims to analyze the legal standing of digital banks in Indonesia and to find out what legal protection can be provided by the debtors in case of fraud in e-services provided by the banks. With a normative-juridical method, statutory, analytical, comparative, and conceptual approaches, this research reveals that the digital banks operating in Indonesia are considered illegal since there is no legal protection concerning the operation of these digital banks and no protection and guarantee for clients/debtors and users of these digital banks if disputes take place. Parties disadvantaged by this situation do not hold any legality that allows them to take the litigation process at court. Keywords: digital banks, legal protection, fraud in e-services
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA TOKO SWALAYAN M. Fahmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Fahmi, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: fahsyar.khapon@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.9 Tahun 2016)” penelitian yang dilakukan di pasar ikan puger memiliki permasalahn terkait implementasi oleh pemerintahan daerah yang tidak dilaksanakan terkait pengelolahan dan pengawasan di pasar ikan puger Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan (Studi di Pasar Ikan Puger Kabupaten Jember)”. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pedagang pasar ikan puger. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yakni merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut,logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan (Studi di Pasar Ikan Puger Kabupaten Jember)”Kata Kunci: Implementasi, pasar ikan puger, pemerintah daerah jember ABSTRACT This study was conducted in Puger fish market to investigate the issue of the implementation of Local Regulation Number 9 of 2016 of Jember Regency. With a juridical-normative method and socio-juridical approach, this research involved direct observation. The research data were obtained from interviews with vendors at the market and were analysed based on a qualitative-descriptive method that elaborated on the research content structurally, coherently, and effectively. The research reveals that several factors affected the implementation of Local Regulation of the Regency of Jember Number 9 of 2016 concerning Protection of Traditional Market and Management of Shopping Centres and Department Stores. Keywords: implementation, fish market Puger, local government of Jember
EFEKTIVITAS PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN BECAK MOTOR DI KABUPATEN NGAWI (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi) Maghfira Calista
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maghfira Calista, Luthfi Effendi, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: mfrcalista@ub.ac.id   ABSTRAK Becak motor menjadi moda transportasi umum yang digemari oleh masyarakat Indonesia. angkutan semi pribadi ini melakukan pelayanan dari pintu ke pintu (door to door service) yang hanya mengangkut pemesan. Dari segala keunggulan becak motor diatas, keberadaan becak motor dibeberapa daerah dianggap ilegal. Menurut pasal 48 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk-bentuk rangka serta mesin becak motor di Ngawi yang masih menggunakan motor bekas dan mesin parut kelapa tanpa rem, perlengkapan keamanan kendaraan bagi penumpang dan pengemudi, alat penunjuk kecepatan, dan emisi gas buang yang dihasilkan knalpot becak motor. Karena kembali lagi pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sangat berkaitan dengan keselamatan penumpang. Untuk itu pemerintah kabupaten ngawi diharapkan dapat segera membuat aturan yang digunakan sebagai pengaturan teknis terkait pengoperasian becak motor dikabupaten Ngawi terutama terkait persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta peraturan yang dapat menjangkau industri rumahan.Kata kunci: efektivitas, persyaratan teknis dan laik jalan, becak motor ABSTRACT Tricycles are now in their popularity, providing people with door-to-door services taking and dropping passengers. However, their existence is deemed illegal and contravenes Article 48 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport, implying that all transport modes operating on the road must satisfy technical requirements and roadworthiness. That is, the roadworthiness could refer to the engine frame used in the tricycles in Ngawi Regency, in which most of the tricycles are still built of second-hand structure and dynamo-powered grater modified as an engine without any brakes. The roadworthiness also further refers to the safety precaution of the tricycles for both passengers and drivers, speedometer, and emission. For the safety of the passengers, the local government must make the regulations governing the operational procedure of the tricycles in Ngawi Regency. Keywords: effectiveness, technical requirements and roadworthiness, motorized tricycles
EFEKTIVITAS PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERTAMANAN, MENGENAI IZIN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri) Mochamad Alfin Akhsana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochamad Alfin Akhsana, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono no. 169 Malang e-mail: alfiin99@gmail.com ABSTRAK Melihat permasalahan tentang terus berkurangnya ruang terbuka hijau di kota Kediri, maka pemerintah kota Kediri mengeluarkan kebijakan publik mengenai izin penebangan pohon yang berada di kota Kediri yang sesuia dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomer 5 tahun 2010 tentang Pertamanan maka penulis dalam hal ini mengangkat 2 Bagaimana hambatan dalam izin pemotongan pohon di tepi jalan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5Tahun 2010 Tentang Pertamanan. Jenis data menggunakan data primer dengan wawancara langsung dengan narasumber yaitu dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan kota Kediri dan data sekunder yang dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan dan teori para ahli. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam hal penerapan izin penebangan pohon pasal 8 Peraturan Daerah kota Kediri Nomer 5 Tahun 2010 tentang pertamanan dapat dikatakan telah berjalan efektif di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya faktor-faktor yang mengalami peningkatan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur, walaupun masih adanya terkendala dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran izin penebangan pohonKata Kunci: Efektivitas, Perizinan, Penebangan Pohon  ABSTRACT The decreasing availability of green space in Kediri city has encouraged the Local Government of Kediri to issue public regulations allowing tree cutting in Kediri city following Article 8 of Local Regulation of Kediri City Number 5 of 2010 concerning Landscaping. Departing from this issue, this research investigates what impeding factors are hampering the permit of tree cutting along the street according to Article 8 of Local Regulation of Kediri City Number 5 of 2010 concerning Landscaping. The research data involved primary materials from direct interviews with the representatives of Environment, Sanitary, and Landscaping Agency and the secondary data sourced from laws and regulations and experts’ theories. The research reveals that the permit to cut trees has been effectively implemented because all necessary factors have been met and the tree cutting has been according to the procedures, but the supervision over violation of permit still becomes an issue. Keywords: Effectiveness, Permit, Cutting Trees 
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN OPSI BINER DALAM PERATURAN BAPPEBTI Muhammad Alwan Idha Irfanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Alwan Idha Irfanto, M Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: alwancoy@gmail.com   ABSTRAK Perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (yes or no proposition). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengaturan mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis substansi yang diperlukan dalam pengaturan mengenai perdagangan opsi biner dalam peraturan BAPPEBTI. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan situs terpercaya di internet. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya aturan atau kepastian hukum yang khusus mengenai perdagangan opsi biner di Indonesia, padahal perdagangan ini sudah mulai diiklankan beramai-ramai dan dipertontonkan kepada masyarakat di media sosial, khususnya di YouTube. Kata Kunci: Urgensi Hukum, Opsi Biner, Bappebti ABSTRACT A binary option only allows people to have a choice of yes or no proportion, or whether a portfolio will grow or not. With a normative-juridical method and statutory approach, this research aims to identify and analyse the urgent necessity of the regulation concerning binary option and to describe the trade of binary option as regulated in Commodity Futures Trading Regulatory Agency (commonly abbreviated as BAPPEBTI). The research data were obtained from legislation, books, journals, and reliable sources from the Internet. This trade has been massively advertised and broadcast on social media especially Youtube, and they are accessible by the public, while the related regulations and legal certainty are absent in Indonesia. Keywords: urging law, binary option, BAPPEBTI
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER PADA LAYANAN MEDIS BERBASIS DARING DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PRAKTIK KEDOKTERAN Naufal Hilmi Adani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naufal Hilmi Adani, Suhariningsih, Abdul Madjid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: naufaladani27@gmail.com  ABSTRAK Memasuki abad ke-21 muncul inovasi baru di dunia medis berupa layanan medis berbasis daring yang dapat memberikan pelayanan medis jarak jauh meliputi aspek diagnosis, konsultasi, pengobatan, pertukaran data medis, serta diskusi ilmiah jarak jauh dengan menggunakan smartphone, dan koneksi internet sebagai medianya. Layanan medis berbasis daring ini sejatinya memiliki ketidaklengkapan pengaturan baik didalam peraturan perundang-undangan maupun didalam standar operasional yang dibuat organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidaklengkapan aturan didalam peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi dokter pada saat melakukan praktik kedokteran melalui layanan medis berbasis daring ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Aproach) didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumbernya. Bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum berupa teknik interpretasi hukum gramatikal, dan sistematis. Pada penelitian ini ditemukan sebuah hasil bahwasanya hingga saat ini masih terdapat ketidaklengkapan aturan didalam peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran yang berkaitan dengan layanan medis berbasis daring. Praktik layanan medis berbasis daring ini sejatinya tidak dapat dipersamakan dengan praktik kedokteran konvensional yang sudah ada saat ini. Pemerintah dalam hal ini hendaknya segera memperbaharui regulasi terkait sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar dapat memberikan kepastian hukum, dan mengatasi ketidaklengkapan aturan didalam peraturan perundang-undangan terkait praktik kedokteran yang berkaitan dengan layanan medis berbasis daring supaya dapat menjawab tuntutan perkembangan teknologi di dunia medis.Kata Kunci: perlindungan hukum, dokter, layanan medis berbasis daring, praktik kedokteran ABSTRACT The 21st century has opened access to innovation in medicine, where diagnosis, consultation, treatment, medical record exchange, and scientific discussion can be carried out online between general practitioners and patients through a smartphone with an internet connection. However, these online medical practices are facing incomplete regulatory provisions in both the legislation and the operational procedure agreed upon by the Doctors Association in Indonesia. This research aims to analyse this incompleteness in the regulatory provisions in the legislation concerning medical practices, linked to the legal protection of general practitioners performing their online medical practices from the perspective of the legislation. With a normative method, statutory and conceptual approaches, this research required primary, secondary, and tertiary materials obtained from the analysis of the legal materials based on both grammatical and systematic interpretation. The research reveals that the existing regulatory provisions regarding this issue are considered incomplete. These online medical practices cannot be compared to pre-existing conventional medical practices. The government, in response to this issue, should take some measures of reform of the regulatory provisions relevant to the provisions set by the World Health Organization (WHO) to provide legal certainty. This loophole in the provisions also needs immediate responses to stay in line with the technology development in medicine. Keywords: legal protection, general practitioners, online medical services, medical practices 
KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM UNTUK PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PERSPEKTIF ASAS KESETARAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Okky Wildhan Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Okky Wildhan Pratama, Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: wildhanokky@gmail.com, okkywildhan@student.ub.ac.id  ABSTRAK Setelah melalui prosedur analisis untuk memberikan kredit yang dilakukan oleh bank umum, Bab III huruf F Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, setiap kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit atau pembiayaan harus dituangkan dalam perjanjian Kredit atau Pembiayaan (akad Kredit atau Pembiayaan) secara tertulis. Hal ini memerlukan metode penandatanganan dari pihak bank dan nasabah. Nasabah dengan predikat tuna daksa ortopedi yang tidak bisa tanda tangan secara konsisten akan mengalami kesulitan dalam membubuhkan tanda tangannya. Maka dari itu, terdapat alternatif cap jempol dengan menggunakan akta notariil agar kekuatannya dianggap sah. Tolak ukur penggunaan akta notariil maupun akta bawah tangan sendiri belum diatur sehingga Nasabah dengan predikat tuna daksa ortopedi yang tidak bisa tanda tangan secara konsisten rentan mengelamni diskriminasi berupa penolakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidaklengkapan norma dalam dunia perbankan sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan asas kesetaraan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa memang terjadi ketidaklengkapan norma mengenai aturan tentang pemberian kredit khusus bagi Nasabah dengan predikat tuna daksa ortopedi. Hal ini dapat diatasi pemerintah dengan membentuk instrument terkait pemberian kredit khusus bagi Nasabah dengan predikat tuna daksa ortopedi agar asas kesetaraan yang diamanatkan dapat dilakukan pemenuhannya dengan baik. Kata Kunci: Kredit Bank, Penyandang Disabilitas, Asas Kesetaraan ABSTRACT Following the analysis procedure needed in providing credits by public banks in Chapter III letter F of the Annex to the Regulation of Financial Services Authority (OJK) Number 42/POJK.03/2017 concerning Mandatory Provision of Drafting and Implementation of Policies concerning Banking Credit and Lending provided by Public Banks, each credit and lending approved and agreed upon by the parties proposing loans and lending has to be set forth in credit or lending contract. However, it presents a problem for people with certain disabilities who cannot sign documents. When this is the case, they are allowed to use thumbprint reinforced by a notarial deed to validate the thumbprint. Because the involvement of the notarial or underhand deed in such a case is not regulated in any laws, the physically disabled people who cannot give signature consistently are prone to discrimination where their request for loans is often rejected. This research aims to investigate the legal loophole in banking since this loophole could fail the fulfilment of the equality principle as outlined in Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities. This research was conducted based on normative-juridical method and statutory approach. The analysis results have revealed that there is a loophole in the norm regarding those with physical disabilities. The government could take some measures to satisfy the principle of equality by providing credits under a specific scheme for the people with physical disabilities. Keywords: banking credit, people with disabilities, equality principle

Page 423 of 563 | Total Record : 5629

 421   422   423   424   425 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue