cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 42   43   44   45   46 
ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI PENYIDIK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PADA SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota). Dewan Angga Hermawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.737 KB)

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Alasan-Alasan Yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dihentikan penyidikannya oleh penyidik padahal proses penghentian tersebut tidak sesuai dengan KUHAP. Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan untuk mengkaji mengenai penghentian penyidikan tersangka gangguan jiwa dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai penghentian penyidikan. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiolgis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sampai tahap penghentian penyidikan serta dasar penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap yang diduga tersangka gangguan jiwa. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penanganan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa berbeda dengan tersangka yang jiwanya normal, yang membedakan adalah tahap pemeriksaan tersangka. Alasan-alasan yang diberikan penyidik tidak bisa dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan, alasan-alasan penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa oleh penyidik Polres Malang Kota bertentangan dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, tidak terdapat kualifikasi mengenai penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya gangguan jiwa.Kata Kunci : Penghentian Penyidikan, Tersangka Gangguan Jiwa
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN HEMP (Ganja Industri) UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DI INDONESIA M. Taufan Perdana Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.8 KB)

Abstract

ABSTRACT The journal discusses the urgency of legalizing hemp in Indonesia and policy forms utilization of hemp for industrial interests in Indonesia. the approach to this problem can not be separated from policy-oriented approach. Policy approach includes the notion of goal-oriented approach, a rational approach, economical and pragmatic approach and value-oriented approach. The above two problems are obtained answers that hemp urgency in Indonesia is to industry interests which underpins the national economy. Policies utilization of hemp to industry interests in Indonesia Utilization policies for the interests of the hemp industry in Indonesia include the establishment of national regulatory bodies hemp, hemp cultivation regulation of the mechanisms by farmers, the mechanism of regulation of hemp for industrial use by agencies of the mechanisms of export and import settings. Keywords: Utilization of Policy, Hemp, Industri.  ABSTRAK Jurnal ini membahas tentang  urgensi legalisasi hemp di Indonesia dan bentuk kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia. Pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. Atas kedua permasalahan tersebut diperoleh jawaban bahwa urgensi hemp di Indonesia adalah untuk kepentingan industri yang menyokong perekonomian nasional. Kebijakan pendayagunaan hemp untuk kepentingan industri di Indonesia meliputi pembentukan badan pengawas hemp nasional, pengaturan tentang mekanisme pembudidayaan hemp oleh petani, pengaturan tentang mekanisme pemanfaatan hemp untuk kepentingan industri oleh instansi dan pengaturan tentang mekanisme eksport import. Kata Kunci: Kebijakan Pendayagunaan, Hemp, Industri.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN (Studi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan – Propinsi Nusa Tenggara Timur) Banoet, Charles G.R
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT South Central Timor regency administration is an area with a broad range of services. To optimize public service for the community, by 2013 the number of districts has been in expand into 32 districts. Research purposes is to figure out how the implementation of the policy widened the territory based the public services, particully in the education sector. This type of research is empiric juridic or in other words sociological study of law with statutory approach, sociological approach, conceptual approach and a case approach. Research data collected were analyzed with descriptive analytical method. The results showed that in general the expansion policy districts in South Central Timor has been on target but in terms of public services, especially in the education sector do not maximized because there is less or limited staff, poor quality of science held by educators as well as the lack of infrastructure educational support such as libraries, laboratories and classrooms. Key Words: Policy, Redistricting, Public Service, Education  ABSTRAK Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan suatu wilayah Pemerintahan dengan jangkauan layanan yang cukup luas. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, hingga tahun 2013 jumlah kecamatan yang ada telah di mekarkan menjadi 32 kecamatan.Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik khususnya pada sektor  pendidikan. Jenis penilitian yang di gunakan adalah yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum sudah tepat sasaran namun dalam hal pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan belum maksimal dilakukan karena masih kurang atau terbatasnya tenaga kependidikan, rendahnya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik serta kurangnya sarana-prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan ruang kelas. Kata Kunci: Kebijakan, Pemekaran, Pelayanan Publik, Pendidikan
SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT PEMBERI IZIN LINGKUNGAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME Taufan Taufan Taufan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.464 KB)

Abstract

Abstrack Criminal sanctions against officials contained in Article 111 paragraph ( 1 ) of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment has conceptually problematic. Criminal sanctions against officials of the environmental licensing lighter than the crimes committed by the consideration of the function of the EIA and UKL - UPL as an instrument of environmental protection. The purpose of this research is to understand and analyze the emergence of the concept of criminal sanctions against officials of the environmental licensing and relevantion to extraordinary crime, using normative legal research methods to statute approach, concepts and comparative. The results of the study are criminal sanctions as an overall effort of environmental protection, criminal acts environmental licensing officials can be categorized as extraordinary crime, with consideration of environmental good and healthy as part of human rights, consideration of social rights violations and widespread economic losses. Key words: officer, environmental permit, extra ordinary crime Abstrak Sanksi pidana terhadap pejabat yang dimuat dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki problematika konseptual. Sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan pertimbangan fungsi Amdal dan UKL-UPL sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis munculnya konsep sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan dan relevensinya extra ordinary crime, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan. Hasil penelitian adalah sanksi pidana sebagai upaya menyeluruh perlindungan lingkungan, Tindak pidana pejabat pemberi izin lingkungan dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime, dengan pertimbangan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian hak asasi manusia, pertimbangan pelanggaran hak-hak sosial dan kerugian ekonomi secara meluas. Kata kunci: pejabat, izin lingkungan, extra ordinary crime
PELAKSANAAN KREDIT MIKRO DENGAN AGUNAN SERTIFIKAT TANPA DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN BLITAR Fiktoria Ningsih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.404 KB)

Abstract

AbstractIn this thesis the author discusses how the implementation of Microcredit Saddled With Without Collateral Mortgage Certificate in BRI , BPR , Credit Unions Poultry Artha Makmur in Blitar regency . It 's behind the writing of that , there is a conflict between das das sein sollen and, namely the principle of prudence in point coleteral or warranty as opposed to the provision of micro-credit with collateral in the form of land title certificates of property rights by the financial institution . The problem studied in this thesis are : 1 . How microcredit management with assurance certificates without the burden of mortgage in the event of default?  This is for Knowed microcredit management with assurance certificates without the burden of mortgage in the event of default. To answer the problem studied , the authors use an empirical approach juridical law . Based on the results of the study , the authors obtained answers to existing problems , namely the position of creditors and debtors are not balanced , resulting in debtors prone to be exploited by the creditor . Supposedly in the manufacture of credit agreement also observe the principle of balance in the making . Responding to the things mentioned above , creditors in operation shall adopt the precautionary principle as a whole , ie , Caracter ( character ) , Capacity ( kepampuan), Capital ( capital ) , collateral ( collateral / guarantee ) , and the conditio of economy ( economy / business prospects of the debtor ) . Key words: credit, collateral and banks Abstrak Dalam penulisan tesis ini penulis membahas bagaimana Pelaksanaan Kredit Mikro Dengan Agunan Sertifikat Tanpa Dibebani Hak Tanggungan di kabupaten Blitar. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa, terdapat pertentangan antara das sollen dan das sein, yakni mengenai prinsip kehati-hatian dalam point coleteral  atau jaminan yang bertentangan dengan pemberian kredit mikro dengan jaminan sertifikat hak atas tanah berupa hak milik oleh lembaga keuangan tersebut. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana cara penanganan kredit mikro dengan jaminan sertifikat tanpa dibebani hak tanggungan apabila terjadi wanprestasi? Tujuan untuk mengetahui penanganan kredit mikro dengan jaminan sertifikat tanpa dibebani hak tanggungan apabila terjadi wanprestasi. (masalah dan tujuan) Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris (metpen) Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Posisi kreditur dan debitur yang tidak seimbang, mengakibatkan debitur rawan untuk dimanfaatkan oleh pihak kreditur. Seharusnya dalam pembuatan perjanjian kredit juga memperhatikan asas keseimbangan dalam pembuatannya. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Kreditur dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapakan prinsip kehati-hatian secara keseluruhan, yakni, Caracter (watak), Capacity (kepampuan), Capital (modal), Collateral (agunan/jaminan), dan Conditio of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur). (hasil) Kata kunci: kredit, agunan dan bank
KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) Sudirman Sudirman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.929 KB)

Abstract

Abstract This law journal meant to analyze construction of presidential system after amendment Section 1 article (2) UUD NRI Tahun 1945 because vague what Presidential system in UUD NRI 1945 have as according to presidensial system? This journal is designed as normatif law journal with statuta approach, conceptual approach  and comparative approach. Law materials which is needed in this journal is a primary materials law, secondary material law and tertiary material law. Its used analysis of qualitative juridical analysis, that is analysis to qualitative materials law by using of juridical normatif approach. From result of journal known system governance in UUD NRI 1945 from the aspect of single executive have as according to presidensial system. Direct authorization by people direct election have as according to presidensial system. While from the aspect of existence of legislative power of President not according to presidensial system. President relation with other state institute: first, relation of DPR and President in legislation function, and budget function, less as according to presidensial system; second, relation of MPR and President less as according to presidensial system; third, relation of President with DPD, MA and MK have as according to presidensial system. Key words: presidential system, president position, president relationship Abstrak Jurnal hukum ini dimaksudkan menelaah konstruksi sistem pemerintahan presidensial setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebab tidak jelas (vague) apakah sistem pemerintahan yang dibangun dalam UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial? Jurnal ini dirancang sebagai jurnal hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperlukan berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis terhadap bahan hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil pembahasan diketahui sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dari sudut pandang dianutnya single executive, telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Pemberian mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Dari sudut pandang adanya kewenangan legislatif Presiden belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya, pertama, hubungan DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, kurang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial; Kedua, hubungan MPR dan Presiden tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial; ketiga, hubungan Presiden dengan DPD, MA dan MK telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Kata kunci: sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden, hubungan presiden
PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR JIKA PUTUSAN PAILIT DIBATALKAN (Studi Putusan Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Selular) Fazlur Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.77 KB)

Abstract

Abstract Each curator will be given the bankruptcy estate settlement service fee as determined by the decision of court based on the Minister Decree in charge after the bankruptcy ends. This paper aims to analyze the rule setting about curator fee if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review decision. This paper is based on normative research, that uses statute approach and case approach. The results showed that the arrangements for Curator Fee if bankruptcy is canceled through an cassation or judicial review, according to Ministerial of Justice Decree Number  9/ 1998 and Ministerial of Justice and Human Rights Number 1/ 2013, contrary to the Law 37/ 2004. In the bankruptcy case Number 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, which is Telekomunikasi Selular Co.Ltd as the Debtor, result in inequities in the fee Curator. Receivers should be rules regarding benefits, especially if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review, should be based on the principle of justice for Bankrupt Debtors and the Claimant, both in terms of amount of benefit to be paid as well as the imposition of the payment itself. Key words: curator fee, bancruptcy, canceled. Abstrak Setiap Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit akan diberikan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan pengadilan berdasarkan aturan yang diterbitkan Menteri yang berwenang setelah kepailitan berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan penetapan imbalan jasa kurator jika pailit berakhir karena dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika pailit dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, menurut Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun Permenkumham No. 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004. Penggunaan aturan tersebut untuk kasus kepailitan Telkomsel No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan imbalan jasa Kurator. Semestinya aturan mengenai imbalan Kurator, khususnya jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali, harus mendasarkan pada prinsip keadilan bagi Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit,baik dalam hal jumlah imbalan yang harus dibayar maupun pembebanan pembayaran itu sendiri. Kata kunci : imbalan jasa, kurator, pailit dibatalkan
KEABSHAN KLAUSULA PENGALIHAN RISIKO PADA NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Dwi Fidhayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.665 KB)

Abstract

Abstract In order to ensure legal certainty and legal protection, financing murabaha transaction is poured into the form of the agreement. However, the agreement is misused by businesses to benefit as much as possible by means of risk transfer clauses included in the Customer. This study aims to examine and analyze the validity and legal effect arising from the inclusion of a clause in the transfer of risk to the Customer murabaha financing agreement. The method used is a normative study with two approaches, namely the regulatory approach (statue approach) and the approach of the concept (conceptual approach). The results showed that the transfer of risk to the customer clause in murabaha financing agreement under positive law which consists of Islamic law, Law No. 8 of 1998 on Consumer Protection and legal terms of the agreement is null and void and the bearer of responsibility for risk is different from the third law The. Legal consequences, namely murabaha financing agreement is considered not to have been born since the beginning so it does not have the force of law and can not be used as the basis for the transfer of property rights. The governing law of murabaha financing agreement based on the principle of lex specialis derogat lex generalis. Civil Code as lex generalis and Islamic law as the lex. Meanwhile, Law No. 8 of 1998 on Consumer Protection aims to set the standard contract. Key words: Validity, Transfer of Risk Clause, Murabaha Financing Agreement Abstrak Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, transaksi pembiayaan murabahah dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara mencantumkan klausula pengalihan risiko pada Nasabah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari dicantumkannya klausula pengalihan risiko pada Nasabah dalam perjanjian pembiayaan Murabahah.Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa klausula pengalihan risiko pada Nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah menurut hukum positif yang terdiri dari hukum Islam, UU No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dan dari segi hukum perjanjian adalah batal demi hukum dan pemikul tanggung jawab atas risiko tersebut adalah Bank. Akibat hukumnya, yaitu perjanjian pembiayaan murabahah dianggap tidak pernah dilahirkan sejak awal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memindahkan hak milik.Hukum yang berlaku atas perjanjian pembiayaan murabahah berdasarkan pada asas Lex specialis derogat lex generalis.KUH Perdata sebagai lex generalis dan Hukum Islam sebagai lex specialis. Sedangkan, UU No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mengatur perjanjian baku. Kata kunci: Keabsahan, Klausula Pengalihan Risiko, Perjanjian Pembiayaan Murabahah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN GRAHA DEWATA AKIBAT DIPAILITKANNYA PENGEMBANG PT DEWATA ABDI NUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby) Primadhany, Erry Fitrya
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Developer PT Dewata Abdi Nusa (DAN) bankrupted thourgh decision No.. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. This ruling resulted in consumers losing money because of not getting its due in accordance Sale and Purchase Agreement. Based on Consumer Protection Act No. 8/1999, losses suffered by consumers to be settled fairly and consumers are entitled to compensation. This paper used a normative legal research by case approach. Case is used by No.16/PAILIT/2013/SBY bankruptcy decision. In this paper the author wants to examine consumer protection Graha Dewata based decision No.16/PAILIT/2013/SBY and legal protection that can be provided to consumers as a result of bankrupted developer PT DAN. The results showed that the consumers have not received the legal protection due to the uncertainty of the law in which the consumers are not getting its due as the Sale and Purchase Agreement. Legal protection that can be given to the consumers can be carried out preventive consumer protection agencies to oversee all matters involving the consumer as well as being consultative mechanism. While the repressive can be seen in the provisions of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU and Consumer Protection Act through litigation and non-litigation. It is also necessary to assess the Bankruptcy Act in the future in order to pay more attention to the interests of consumers and bankruptcy insolvency test as a condition of the debtor in order to avoid bad faith. Keywords: legal protection, residential consumer, developer bankruptcy Abstrak Pengembang PT Dewata Abdi Nusa (DAN) dipailitkan melalui putusan No. 16/PAILIT/2013/PN.SBY. Putusan ini mengakibatkan konsumen merugi karena belum mendapatkan haknya sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, kerugian yang dialami konsumen wajib diselesaikan dengan adil dan konsumen berhak mendapat ganti rugi.  Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Kasus yang digunakan berdasarkan putusan pailit No.16/PAILIT/2013/SBY. Penulis ingin mengkaji perlindungan konsumen perumahan Graha Dewata berdasarkan putusan No.16/PAILIT/2013/SBY dan  perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen akibat dipailitkannya pengembang PT DAN. Hasil tulisan menunjukkan bahwa konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum karena terjadi ketidakpastian hukum dimana konsumen belum mendapatkan haknya seperti pada  Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen dapat secara preventif yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dengan mengawasi segala hal yang melibatkan konsumen serta menjadi wadah konsultasi. Sedangkan secara represif dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui litigasi dan nonlitigasi. Diperlukan juga untuk mengkaji Undang-Undang Kepailitan di masa datang agar lebih memperhatikan kepentingan konsumen dan insolvency test sebagai syarat kepailitan agar menghindari debitor yang beritikad tidak baik.Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen perumahan, kepailitan pengembang
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Wahyu, Wahyu
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Political party is a legal entity organization. It can take legal actions through the organs of the political party. This writing intent on  knowing  whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal liability and also finding the conception of the criminal liability of political party that commit a crime. This writing has made according to normative research which used statute approach, historical approach, and conceptual approach. The result from this research shows that political party is a law institution/body which can be asked for the criminal liability because of the characteristic from political party which appropriate for law institution/body characteristics. It is in line with the criminal liability theory for corporation which mentions that an action or a delict and an individual default (political party management) who acts for and/or as a representative of that political party is automatically be a political party default. The criminal liability concept of political party shows that political party as a criminal law subject are the political party management as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the political party who is responsible. Keywords : the criminal liability, political party, commit a crime Abstrak Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Melakukan Tindak PidanaPartai politik adalah organisasi yang berbadan hukum. Partai politik dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ dari partai politik tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana serta untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum, hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama badan hukum (dalam hal ini partai politik)secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan dari badan hukum partai politik. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab.Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, partai politik, melakukan tindak pidana

Page 44 of 563 | Total Record : 5629

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue