cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 43   44   45   46   47 
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lindrawati R. Aju
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.345 KB)

Abstract

Abstract Article 273 of Act No. 22/2009 on Traffic and Road Transportation said that the organizers were not immediately roads and worth repairing damaged roads resulting in traffic accidents can be held accountable criminal. This paper aims to analyze the reasons for the establishment of Act No. 22/2009 on Traffic and Road Transportation, the organizers of the way by virtue of Article 273 of Act No 22/2009 on Traffic and Road Transportation, as well as the way the organizers liability under Article 273 of Act No 22/2009 on Traffic and Road Transportation. This paper is based on research using the normative research, that uses statute approachand conceptual approach. These results indicate that the Act number 22/2009 on Traffic and Road Transportation is a conception of thought and ideas to address the problems of transport arrangements Indonesia for example the protection of public safety issues as road users that must be considered and prioritized by the government as a street organizer, and if it is not met then there is a responsibility of the government as a way to create justice organizers. Meaning is not immediately after the organizers received a road safety audit report road, then the road sections that have undergone either mild or severe damage that could potentially cause traffic accidents should be immediately corrected. And if it can not be repaired, then on the road sections should be marked. Key words: criminal liability, operator roads, traffic and transportation     Abstrak Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis alasan pembentukan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pertanggungjawaban penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan suatu konsepsi dan gagasan pemikiran untuk menjawab permasalahan pengaturan transportasi Indonesia misalnya masalahperlindungan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan yang harus diperhatikan dan diutamakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan, dan apabila hal itu tidak terpenuhi maka ada pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan agar tercipta keadilan. Penyelenggara jalan nasional yang bertanggungjawab terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak di Gorontalo adalah Kepala Satker PJN Gorontalo.Kepala Satker PJN Gorontalo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila setelah menerima laporan hasil audit keselamatan jalan, tetapi tidak segera memperbaiki jalan ataupun memberi tanda pada jalan yang rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, penyelenggara jalan, lalu lintas dan angkutan jalan
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI TINDAKAN BAGI PENGGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Pakpahan, Hatarto
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Drug abusers to yourself (addicts) basically get bail rehabilitation but the criminal provisions of Article 127 of Law Repulik Indonesian law number 35 of 2009 on Narcotics with the threat of imprisonment . In the practice of law enforcement when someone is abusing narcotics for yourself also applied criminal Article 111 and Article 112 or Article 114 because even meet the elements of:  have, save,master, and or buy. This paper aims to find , test and analyze whether the sanctions measures can be used as an alternative form of sanctions, and the sanctions that can be used as an alternative sanction in the reformulation of narcotic crime in the future . This paper is made based on the results of research using the normative with Statute Approach, Case Approach , Conceptual Approach and Comparative Approach . The results showed that the drug abusers themselves should only be penalized in the form of medical rehabilitation measures and social rehabilitation for drug abusers are victims as well as sick people who should get treatment so it can recover . Although his actions comply with Article 111 and Article 112 or Article 114 even if the mens rea is to be used for the actors themselves to be in rehab. Key words :abusers , victims, narcotics , rehabilitation Abstrak Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri (pecandu)pada dasarnya mendapatkan jaminan rehabilitasi akan tetapi dalam ketentuan pidana pasal 127 undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara. Dalam praktek ketika seseorang yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri juga diterapkan pidana pasal 111 dan atau pasal 112 bahkan pasal 114 karena juga memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli”.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis apakah sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi serta bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang.Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, case Approach,  Conceptual approach dan komparatif Approach.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalah guna narkotika bagi diri harusnya hanya dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena penyalah guna narkotika adalah korban sekaligus sebagai orang sakit yang harus mendapatkan pengobatan sehingga dapat pulih kembali. Sekalipun perbuatannya memenuhi pasal 111 dan atau pasal 112 maupun pasal 114 jika sikap bathin (mens rea) pelaku adalah untuk digunakan bagi diri sendiri harus di rehabilitasi. Kata kunci: penyalah guna, korban, narkotika, rehabilitasi.
PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM: ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN Sakti, Yayang Susila
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Reconsideration is the final remedy proposed by terpidana or his heirs. But in criminal justice practices in Indonesia, remedy reconsideration may be filed by the Public Prosecutor. This is because in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code does not regulate the prohibition on the Public Prosecutor to submit a review. As in several Supreme Court decision allowed for the Public Prosecutor to submit a review. This paper seeks to analyze the reasons for the Public Prosecutor filed a review and reconsideration of the concept of regulation by the Public Prosecutor to come. This paper is based on a review of normative, with the approach of legislation, case approach, the comparative approach and the conceptual approach. According to the results of the research explained that the reason the Public Prosecutor filed a review because there is new evidence (Novum), the availability of independent judgment or the last, and in the magnitude of permanent legal verdict was not there when the verdict pemidanaan proved the existence of a criminal act. Some assurance of certainty and justice in the Criminal Law of event, it is necessary to pay attention to the rights of terpidana. Reconsideration should be preferred terpidana interest but without override the public interest, therefore, to be formulated in a review by the Law. Key words: judicial review, public prosecutor, justice, certainty Abstrak Peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa alasan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan konsep pengaturan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan datang. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Menurut hasil penelitian dijelaskan bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam Hukum Acara Pidana, maka perlu memperhatikan hak-hak terpidana. Peninjauan kembali sepatutnya lebih mengutamakan kepentingan terpidana namun tanpa mengesampingkan kepentingan umum, oleh karena itu perlu diformulasikan peninjauan kembali demi hukum. Kata kunci: peninjauan kembali, jaksa penuntut umum, keadilan, kepastian.
IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Arief Rahman Mahmoud
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.536 KB)

Abstract

Abstract __________________________________________________________________   This writing aims to determine what is the background of the acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute and legal implication to Notary Officer who does not acknowledge fingerprint, by using the method of normative legal research, law approach, to obtain the views and doctrine as the basis for a legal argument over legal issues investigated. Based on the result of this examine and analysis,acknowledgement of fingerprint into Certificate Minute of Notary Public is aimed to anticipate the denial of applicant againts the signature in the Certificate Minute and therefore, fingerprint of the applicant is adhered as supplementary evidence.legal implication to Notary Officer who does not acknowledge applicant fingerprint into Certificate Minute is legal sanction based on Article 16 Verse (11) of Notary Title Act, which includes (a) written reprimand, (b) temporary suspension, (c) officially dismissal, and (d) unofficial dismissal. If written reprimand is not respected or there is additional deviation, Notary Officer can be subjected to the subsequent stratified sanction. Key words: notary, fingerprint, applicant, certificate minute   Abstrak __________________________________________________________________ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a)peringatan tertulis; (b)pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d)pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang. Kata kunci: notaris, sidik jari, penghadap, minuta akta
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan Muhammad Sahri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.479 KB)

Abstract

Abstract The journal discusses the oversight function optimization Parliament on the implementation of the program in the district JAMKESDA Bangkalan. The background of this research program implementation in Bangkalan JAMKESDA are still not able to cover the need for health care services for the entire community Bangkalan. This is because the distribution of JAMKESDA services which are not effective and are still under-duakannya JAMKESDA program services to patients by the hospital. Therefore, Parliament Bangkalan which has the function of monitoring the health problems need to oversee the matter. The research result shows that the answer to Parliament's role in overseeing the program Bangkalan JAMKESDA not optimal because of the lack of legal protection in the form of regional regulatory and supervisory functions need to be optimized with a working visit and a hearing with the health department of health services in order to reach people who need a lower class. Keyword : Optimization, oversight funtion, DPRD, JAMKESDA   Abstrak Jurnal ini membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program JAMKESDA di Kabupaten bangkalan. Penelitian ini dilatar belakangi pelaksanaan program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan yang masih belum mampu mengcover kebutuhan akan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan. Hal ini dikarenakan penyaluran layanan JAMKESDA yang tidak tepat sasaran dan masih dinomor duakannya layanan bagi pasien program JAMKESDA oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bangkalan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap masalah kesehatan perlu mengawal masalah tersebut. Dari penelitian diperoleh jawaban bahwa peran DPRD Kabupaten Bangkalan dalam mengawasi program JAMKESDA belum optimal karena ketiadaan payung hukum berupa peraturan daerah dan fungsi pengawasan ini perlu dioptimalkan dengan melakukan kunjungan kerja serta rapat dengar pendapat dengan dinas kesehatan agar layanan kesehatan mampu menjangkau masyarakat kelas bawah yang membutuhkan. Kata kunci: optimalisasi, fungsi pengawasan, DPRD, JAMKESDA
ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI R.M Henky Pramana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.883 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this journal is to analyze and assess the authority and functions of  Notary, Village Chief or Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall in the manufacture of  certificate of inheritance as a means of proof, as well too analyze and assesscertificate of inheritance for it strength of evidence as a legal product. The research method used in this journal is normative juridical method and using the legislation approach and the historical approach. Based on research results, the appointment of Notary, Village Chief or Headman, Head of Sub-District and Heritage Hall in process for certificate of inheritance publication is not legislation based, it is not in accordance with principle of legality and certificate of inheritance as a means of civil proof cause problems respectively, because the provisions regarding the form of the certificate of inheritance is not clear and appointed officials for the certificate of inheritance issuance is divergent. Key words: certificate of inheritance, authority, evidence  Abstrak Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan dan fungsi Notaris, Kepala Desa atau Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam pembuatan surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti, sekaligus menganalisis dan mengkaji kekuatan pembuktian dari surat keterangan waris sebagai suatu produk hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan pendekatan historis yaitu pendekatan di mana dalam suatu penelitian dilakukan penafsiran menurut sejarah hukum maupun menurut sejarah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, penunjukan Notaris, Kepala Desa atau Lurah, Camat dan Balai Harta Peninggalan dalam proses penerbitan surat keterangan waris tidak berdasar peraturan perundang- undangan, maka tidak sesuai dengan asas legalitas dan surat keterangan waris sebagai suatu alat bukti perdata menimbulkan permasalahan masing-masing, karena ketentuan mengenai bentuk surat keterangan waris yang tidak jelas dan pejabat yang ditunjuk untuk proses penerbitan surat keterangan waris berbeda-beda. Kata kunci: surat keterangan waris, kewenangan, alat bukti
PENGGUNAAN HUKUM ADAT BAJO SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BAJO DI DESA JAYA BHAKTI, KECAMATAN PAGIMANA, SULAWESI TENGAH) Kaluku, Julisa Aprilia
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Restorative Justice is the conflict solution which focus on recoverable original state. The child who did the crime, the Bajo tribal law to finish the problem. The purpose of the mediation conducted by customary law of Bajo is, returning the losses suffered by the victims, so their actions can be accounted. This research is field research or often called empiric law research, by using juridical sociology approach, analysis in this paper used descriptive qualitative, i.e. to describe clearly overall object to be studied in the field in order to achieve the clarity with problems that would be discussed. The result of study children who did morality criminal acts on Bajo custom society show that from the year of until 2010 until 2013 is about 41 person children did morality criminal acts, and all of the finishing process are done with custom way by tribal chief which is called Punggawa without include the police. Key words: restorative justice, children, criminal acts of indecency, bajo customary law. Abstrak Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pada terpulihkannya keadaan  semula.Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat Bajo. Tujuan dari mediasi yang dilakukan oleh hukum adat Bajo ini adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, sehingga hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipertanggung jawabkan.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris.Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengambarkan secara keseluruhan keadaan yang akan diteliti di lapangan secara jelas, sehingga mencapai kejelasan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidanakesusilaan pada masyarakat adat Bajo dari tahun 2010 s/d tahun 2013 sebanyak 41 orang anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan, dan keseluruhan proses penyelesaiannya dilakukan secara adat oleh ketua adat yang disebut Punggawa tanpa melibatkan pihak kepolisian. Kata kunci: restorative justice, anak, tindak pidana kesusilaan, dan hukum adat bajo.
MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Nama, Zidna
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The aim of this jurnalis to determine the meaning of judicial and juridicalimplications of the legal status of the inheritance rights of a child who is born from the unregistered marriage accordingto KHI. The method used in this jurnal is a normative study by using conceptual approach of legislation and then assisted with legal materials that will be outlined, described, and analyzed its relationship between one and another.A child can become an heir according to Islam is based on family lineage that come fromthe existence of a valid marriage according to the religion. According to KHI, the validity of a marriage not only has to fulfill the requirements of valid marriage but also has to fulfill the registration of the marriage. If not, it will cause a marriage that has no legal force, and it will impact to the inheritance relationship that is not going to have a legal force as well. The implication of the juridical status of the inheritance rights of children from an unregistered marriage is there is no protection of law and justice, due to a loss of status for the childs inheritance rights. Key words: inheritance rights, child who is born from the unregistered marriage, compilation of islamic law.   Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk  mengetahui makna yuridis dan implikasi yuridis status hukum hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut KHI. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Seorang anak dapat menjadi ahli waris menurut agama Islam selalu berdasar pada adanyahubungan nasab yang ditimbulkan dari adanya perkawinan yang sah menurut agama,tetapi menurut KHI untuk sahya suatu perkawinan selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan juga harus memenuhi syarat pencatatan,yang jika tidak dilakukan akan berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yuridis terhadap status hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu belumterwujudnya perlindungan hukum dan keadilan, karena terhapusnya status hak waris bagi anak tersebut. Kata kunci: hak waris, anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kompilasi hukum islam.  
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PAD BERDASARKAN PERDA NO.1 TAHUN 2012 (Studi di Kota Ambon, Maluku) Triska Demmatacco
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.124 KB)

Abstract

Abstract Ambon city which has become an autonomous region which is a manifestation of the implementation of the principle of decentralization, which gives authority to local governments in terms directs all affairs concerning the interests of the region in accordance with the circumstances, conditions and potential that exists in the region, for it must have its own source revenue ie the income tax sector. Ambon city as a transit city for the efforts of eastern Indonesia in the field of hospitality is one of the potential well in the city of Ambon as a potential revenue to be developed. With the Regional Regulation No. Ambon City 1 of 2012 on the hotel tax is expected to be able to increase the effectiveness of tax collection revenue Ambon City. This paper aims to determine how the effectiveness of tax collection based hotel Ambon City Regional Regulation No. 1 of 2012 and the dominant factors that influence the effectiveness of tax collection Kota Ambon. This paper is based on empirical research using socio-juridical approach and qualitative research. The results showed that the tax collection in the city of Ambon ineffective due to factors or aparut law enforcement and infrastructure and facilities in the city of Ambon. Key words: effectiveness of tax Collection, PAD income, hotel tax Abstrak Kota Ambon yang telah menjadi daerah otonom yang merupakan wujud atas pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengatur seluruh urusan yang menyangkut kepentingan daerahnya sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada pada daerahnya, untuk itu harus mempunyai pendapatan asli daerah sendiri yaitu dengan pendapatan di sektor pajak. Kota ambon sebagai kota transit bagi Indonesia bagian timur maka usaha di bidang perhotelan adalah salah satu potensi yang baik di kota ambon sebagai pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Ambon No. 1 Tahun 2012 tentang pajak hotel diharapkan efektivitas pemungutan pajak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah  Kota Ambon No. 1 Tahun 2012 dan faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak Hotel di Kota Ambon. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di kota ambon belum efektif disebabkan oleh faktor penegak hukum atau aparut hukum dan sarana dan fasilitas yang ada di Kota Ambon itu sendiri. Kata kunci: efektivitas pemungutan pajak,  Pendapatan Asli Daerah, pajak hotel
KEDUDUKAN PELAKSANA WASIAT DALAM AKTA HIBAH KARENA WASIAT Riven Meyaga Firdausi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.505 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to study and analyze how the position of executors and legal position as a result of executing a will in the grant deed as testament under Article 112 paragraph (1) point 3 letter b Regulation of the Minister of Agriculture No. 3 In 1997 in relation to Article 1813 of the Civil Code. The method of research used in writing this paper is normative research approach legislation (statue approach) and approaches the concept (conseptual approach). Based on this research, that the position of the executors of the grant deed as testament under Article 112 paragraph (1) point 3 letter b (PMNA / KBPN 3/1997) in relation to Article 1813 of the Civil Code because of the death of the authorizer (heir), resulting in expiry of such power. However, different to executors (executeur-testamentair) that will not end with the death of their implementation either party (heir). While the legal consequences that arise such power fall or null and void, in contrast to executors (executeur-testamentair), with the death of the authorizer (heir) did not lead to his right as an executor waisat expire or fall or null and void. Key words: executeur testamentair, legaat, testament Abstrak Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan pelaksana wasiat dan akibat hukum kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan pelaksana wasiat dalam akta hibah karena wasiat berdasarkan Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) dalam kaitannya dengan Pasal 1813 KUHPerdata karena meninggalnya pemberi kuasa (pewaris), mengakibatkan berakhirnya kuasa tersebut. Namun berbeda untuk pelaksana wasiat (executeur-testamentair) yang tidak akan berakhir pelaksanaannya dengan meninggalnya salah satu pihak (pewaris). Sedangkan akibat hukum yang timbul yaitu surat kuasa tersebut gugur atau batal demi hukum, berbeda dengan pelaksana wasiat (executeur-testamentair), dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) tidak mengakibatkan haknya sebagai seorang pelaksana waisat berakhir atau gugur atau batal demi hukum.   Kata kunci: pelaksana wasiat, akta hibah, wasiat

Page 45 of 563 | Total Record : 5629

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue