cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 473   474   475   476   477 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL RENTAL (Studi Putusan No. 675/Pid.B/2020/PN Mlg) Floris Alifia Febrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Floris Alifia Febrina, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: florisalifiaf@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 372 dan ketentuan apa yang tepat dijatuhkan pada putusan No. 675/Pid.B/2020/PN Mlg sudah tepat apa belum dalam pemidanaan terhadap pelaku penggelapan mobil. Namun dalam putusan No. 675/Pid.B/2020/PN Mlg adanya permasalahn hakim dalam memutus perkara di dalam putusan No. 675/Pid.B/2020/PN Mlg di antara nya ada permasalahan hakim mempertimbangkan salah satu unsur yang ada dalam perbuatan. Hakim menaruh pasal 372, Didalam kronologi ceritanya ada unsur pasal 378 dalam kronologinya. Diperoleh penguasa barang nya dengan cara kebohongan atau tipu muslihat, menguntungkan diri sendri dan merugikan orang lain seharusnya putusan hakim nya mengarah ke pasal pasal 378 penipuan karena didalam kronologinya ada unsur pasal 378. Belum adanya regulasi yang jelas yang dapat memberikan payung hukum terkait kasus penggelapan mobil dalam bidang rental mobil tersebut menimbulkan kekosongan hukum, sehingga masih banyak nya oknum – oknum tertentu yang melakukan penyimpangan dalam me-rental mobil. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kasus Case Approach dan Statue Approach (Pendekatan Per-UU an). Teknik penelusuran bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan menerapkan analisis bahan hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan. Interpretasi yang digunakan menggunakan Interpretasi Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Teknik analisis bahan hukum di dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode deduktif yakni bersifat umum ke khusus, selanjutnya bahan hukum tersebut akan diolah secara kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitiannya didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah buku serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kata Kunci: Pemidanaan, Penerapan pasal, Penggelapan, Mobil, Penyewaan ABSTRACT This research aims to find out the implementation of Article 372 and whether the sentence imposed in Decision Number 675/Pid.B/2020/PN Mlg is appropriate in the case of rented car embezzlement. However, the decision mentioned above seems to show some problems in terms of the judge’s consideration. Specifically, the judge highlighted Article 372 in the case, while it should have referred to Article 378 in the chronology given in the decision since the embezzlement involved control over an asset coupled with lies, deception, personal gain, and disadvantaging others. These elements are more relevant to Article 378. There has not been clear regulation giving legal protection regarding rented car embezzlement, and this lack has left some legal loopholes, and irresponsible people are still found to get involved in such rented car embezzlement. This research employed normative-juridical methods and case and statutory approaches. Research data were obtained from library research. The analysis involved reading, observing, and listening. The data were also analyzed using a descriptive analysis where the author described and analyzed the legal data. The analysis also employed a deductive technique, departing from general to specific scopes. The data were then qualitatively processed, involving disc
KERANGKA HUKUM PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEWAJIBAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA E-COMMERCE DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BUSINESS Ghea Rizki Vanesa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghea Rizki Vanesa, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ghearizkivanesa@student.ub.ac.id ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan aturan turunan dari UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan menimbang pasal 66 yang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tersebut dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha. Adapun permasalahannya yakni, pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tidak memuat aturan aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Media Sosial. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan perizinan pelaku usaha e-commerce di media sosial. Selain itu, untuk menganalisis bentuk kerangka hukum pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban kepemilikan usaha bagi pelaku usaha e-commerce di Media Sosial Instagram Busines. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni untuk menyempurnakan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, E-commerce ABSTRACT Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Commerce on Electronic Systems is the successor regulation to Law Number 7 of 2014 concerning Trade, taking into consideration Article 66 to enact the Government Regulation concerning Commerce on Electronic Systems. Article 15 Paragraph (1) of Government Regulation Number 80 of Electronic Systems requires businesses to hold business permits. However, this regulation does not regulate trading activities that take place on social media. Departing from this loophole, this research aims to find out and analyze the government authority to supervise business permits required for e-commerce businesses taking place on socia
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH KAS DESA (TKD) BELUM BERSERTIPIKAT TERHADAP KEGIATAN JUAL-BELI TANAH KAS DESA OLEH APARATUR DESA Giga Firstia Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Giga Firstia Maharani, Herlindah, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gigamaharani@student.ub.ac.id ABSTRAK Peristiwa Jual-Beli Tanah Kas Desa marak terjadi. Tanah Kas Desa tersebut belum pula disertipikatkan atas nama pemerintah desa. Tujuan pembahasan ini ialah mengetahui akibat hukum dari adanya peralihan hak atas Tanah Kas Desa yang belum bersertipikat melalui jual-beli, mengetahui perlindungan hukum terhadap Tanah Kas Desa belum bersertipikat yang dipindahtangankan dengan cara jual-beli serta mengetahui faktor pemicu kepala desa atau aparatur desa dapat dengan mudah melakukan tindakan tersebut. Menggunakan penelitian sosio-segal dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan antropologi. Penelitian dilakukan di Desa Kesambirampak, Kabupaten Situbondo. Data primer berupa hasil wawancara serta observasi penulis di lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, serta hasil penelitian lainnya yang terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Kas Desa yang dipindahtangankan melalui jual-beli tidak sejalan dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Perjanjian tidak memenuhi unsur sebab/kausa yang halal. Akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum serta adanya sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi kepala desa atau aparatur desa lainnya apabila terbukti melakukan. Perlindungan hukum terhadap Tanah Kas Desa dapat berupa perlindungan hukum preventif yaitu penyertipikatan Tanah Kas Desa atas nama pemerintah desa dan perlindungan hukum represif dengan pemberian sanksi lisan, tertulis, hingga penjatuhan pidana apabila terbukti melakukan. Faktor pemicunya ialah banyak masyarakat belum mengetahui Tanah Kas Desa merupakan tanah milik desa yang tidak boleh diperjual-belikan serta menganggap permasalahan tersebut tidak berdampak langsung terhadap kehidupannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Kas Desa, Sertipikat, Jual-Beli, Aparatur Desa ABSTRACT The sale and purchase of village lands are getting common, and the village lands sold and purchased are often without freehold title certificates under the name of village governments. This research aims to find out the legal consequence following the transfer of the right to an uncertified village land in land sale and a purchase, to find out the legal protection of uncertified village lands and to find out the triggering factors allowing both the village head and the apparatuses to easily do this sale and purchase. This research employed socio-legal methods and historical, statutory, and anthropological approaches and was conducted in Kesambirampak village, the Regency of Situbondo. The primary data were obtained from interviews and field observation, while the secondary data were from books, journals, scientific papers, and other related research papers. The research reveals that this practice of selling village lands contravenes Article 25 Paragraph (2) of the Regulation of Home Affairs Minister Number 1 of 2016 since the agreements over this sale and purchase fail to meet halal cause and effect. The legal consequence of this practice is that such a sale and purchase are deemed to be null and void, and administrative sanctions or even criminal sanctions can be imposed in case of evidence indicating that this practice is performed. The measures that can be taken to provide legal protection involve preventive action
STATUS HUKUM INVESTASI CRYPTO ASSET SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA Gita Dwilaksmi Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gita Dwilaksmi Ramadhani, Siti Hamidah, Ranintya Ganindha Faculty of Law Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: laksmigita22@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan crypto asset sebagai salah satu alat investasi dalam perspektif hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro kontra di kalangan ulama. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum investasi crypto asset sebagai komoditi perdagangan berjangka dalam perspektif hukum islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu Apa status hukum investasi crypto asset sebagai komoditi perdagangan berjangka dalam perspektif hukum Islam di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis sistematis, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan penyelesaian bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum penelitian tersebut sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa status hukum investasi crypto asset sebagai komoditi perdagangan berjangka dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yang didasarkan pada Al-Qur’an dan hadits. Investasi crypto asset tersebut sangat mendekati gharar dan maysir sebab harga yang fluktuaktif tersebut mengundang spekulasi yang akan merugikan orang lain. Selain itu tidak ada aset pendukung, harga yang tidak bisa dikontrol serta keberadaannya tidak ada yang bisa menjamin secara resmi sehingga terlalu banyak spekulasi yang terjadi menyebabkan haram. Investasi crypto asset juga terdapat unsur maysir yaitu merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu sehingga erat kaitannya dengan perjudian. Dalam perspektif hukum Islam, Investasi crypto asset tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengandung gharar dan maysir. Kata kunci: Investasi, crypto asset, Hukum Islam ABSTRACT This research departs from the use of crypto assets as an investment instrument from the perspective of Islamic law in Indonesia. This matter sparks pros and cons among Islamic leaders. With this view of the issue, this research aims to find out the legal standing of crypto asset investment as a futures trading commodity from the perspective of Islamic law in Indonesia. This research is intended to investigate the legal status of the crypto asset investment of a futures trading commodity from the perspective of Islamic law in Indonesia. This research problem was analyzed using normative-juridical methods, conceptual, and statutory approaches. primary, secondary, and tertiary data were studied based on a systematic analysis technique, where the legal materials were studied and clarified according to their categories, which were further arranged systematically and logically. That is, the connection between legal materials was also learned to get to the results of the research. The legal standing of this crypto asset investment is based on al-Qur’an and Hadiths, and it is revealed that this kind of investment is close to gharar and maysir since unstable prices brought
URGENSI PENGATURAN FIT AND PROPER TEST BAGI CALON DIREKSI BANK DIGITAL Gregorio Fasius
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gregorio Fasius, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: gregorio_fasius@student.ub.ac.id ABSTRAK Intensi dalam penelitian ini adalah terkait pengaturan fit and proper test bagi lembaga perbankan telah terlebih dahulu diatur melalui “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disebut sebagai POJK PKKPULJK. POJK PKKPULJK mengatur bahwa calon direksi bank harus memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. Persyaratan kompetensi dalam POJK PKKPULJK belum mengakomodir kompetensi yang diwajibkan bagi calon direksi bank digital sebagaimana diatur dalam “POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum” yaitu setiap direksi bank digital memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Sehingga pada saat ini masih terdapat situasi ketidaklengkapan pengaturan“fit and proper test bagi calon direksi bank digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital serta mendeskripsikan dan menganalisis konseptualisasi pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode“pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)”. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan pengaturan fit and proper test bagi calon direksi bank digital yang memasukkan persyaratan kompetensi di bidang teknologi informasi bagi calon direksi bank digital sehingga memberikan kepastian hukum bagi OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi bank digital sesuai dengan kompetensinya di bidang teknologi informasi. Sehingga konseptualisasi yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan dengan pengaturan batasan kompetensi di bidang teknologi informasi di negara Hong Kong adalah dengan melakukan penambahan pengaturan terkait kompetensi di bidang teknologi informasi bagi calon direksi bank digital pada pasal 8 POJK PKKPULJK serta penambahan batasan-batasan kompetensi teknologi informasi pada bagian penjelasan pasal 8 POJK PKKPULJK. Kata Kunci: Bank Digital, Direksi Bank, Uji Kemampuan dan Kepatutan ABSTRACT This research observes the regulation regarding the fit and proper test for banking organizations as governed earlier in the Regulation of Financial Services Authority Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties in Financial Services Organizations (henceforth referred to as POJK PKKPULJK). POJK PKKPULJK requires all participants to meet integrity, financial reputation, and competence. The competence outlined in POJK PKKPULJK has not accommodated the competence required for the candidates applying for a position as a director in a digital bank as governed in the Regulation of Financial Services Authority Number 12/POJK.03/2021 concerning Public Bank, implying that every digital bank director must demonstrate the competence in information technology. There has been incompleteness of norms regarding the regulation concerning the fit and proper test for the candidates. Departing from this issue, this research aims to describe and analyze the urgency in the regulation of fit and proper test for the candidates applying for a position as a director in a digital bank and to describe and analyze the conceptualization of fit and proper test for the candidates for the position in Indonesia. this research employed normative-juridical methods, statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that the regulation governing fit and proper test is needed for the candidates for the position in a digital bank. This is expected to give legal certainty to Financial Services Authority as a body that holds the authority to conduct fit and proper test for the candidates according to their competence in information and technology. Thus, by comparing this matter to the regulation implemented in Hong Kong, this research suggests that the reconceptualization involve the addition of the regulatory provision regarding the competence in information technology for the candidates for the director in Article 8 of POJK PKK PULJK and the addition of the scopes of competence in information technology in the explanation of Article 8 of POJK PKK PULJK. Keywords: Digital Bank, Bank Directors, Fit and Proper Test
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA Helena Yarra Lanera Pandia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Helena Yarra Lanera Pandia, Sihabudin, Amelia Srikusumadewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: helenayarralanera@gmail.com ABSTRAK Syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan sedikitnya dua orang kreditor, kreditor maupun debitor dapat bertindak sebagai pemohon penetapan pailit. Tetapi untuk lembaga tertentu, hukum kepailitan melakukan limitasi. Seperti pada perusahaan efek, hukum kepailitan di Indonesia secara mengatur pemohon pailit untuk perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). BAPEPAM merupakan badan yang melaksanakan Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, yang pada saat ini tugas dan fungsinya telah dialihkan pada OJK. Namun putusan terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditornya dapat ditemukan. Putusan yang dihasilkan pun ada yang saling bertolak belakang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan putusan pailit yang diajukan oleh kreditornya tanpa melibatkan OJK, namun dengan putusan yang bertolak belakang. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait mengenai alur pengajuan pemohonan penetapan hukum pailit untuk perusahaan efek. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini pun OJK belum mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk perusahaan efek. Penulis memberikan gagasan hukum dengan membentuk regulasi yang mengatur mekanisme pengajuan pailit terhadap perusahaan efek oleh kreditornya kepada OJK seperti yang telah diatur OJK untuk perusahaan asuransi. Kata Kunci: Kepailitan, Pemohon Pernyataan Pailit, OJK ABSTRACT The requirements of a bankruptcy statement as governed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations involve the due debt collectible by at least two creditors, and a creditor or a debtor can serve as an applicant requesting a bankruptcy statement. But for certain companies, the bankruptcy law requires limitations, like in a securities company. Bankruptcy Law in Indonesia governs the request for a bankruptcy statement for a securities company under Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM). BAPEPAM is an agency responsible for coaching, management, and day-to-day supervision over the capital market, but all these tasks have been transferred to Financial Services Authority. However, the decision concerning a bankruptcy request of a securities company filed by a creditor can be found, and it could be contrasting. This research employed normative-juridical methods, and statutory and comparative approaches, revealing that the bankruptcy decision filed by the creditor was without the involvement of the Financial Services Authority but with a contrasting decision. This research also has found that there is a lack of awareness among related parties regarding the procedures of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company. To date, Financial Services Authority has not issued a regulatory product specifically governing the mechanism of the procedures of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company. This research offers a recommendation suggesting that the regulation governing the mechanism of filing an application requesting a bankruptcy statement for a securities company by the creditor to the Financial Services Authority be formulated similar to the regulation set for insurance companies also by the Financial Services Authority. Keywords: bankruptcy, request of bankruptcy statement, Financial Services Authority
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DATA KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA PANDEMI (Studi Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo Imroatin Fauziah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imroatin Fauziah, Lutfi Efendi, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: imroatinfauziah@student.ub.ac.id ABSTRAK Indonesia saat ini sedang terdampak covid-19, yang mana hal tersebut sangatlah mempengaruh terhadap perekonomian. Hal tersebut dikarenakan pemerintah melakukan beberapa kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus. Dengan adanya hal tersebut pemerintah menjalankan jaring pengamanan sosial guna membatu perekonomian rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah menyalurkan beberapa bantuan, salah satu bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLT-DD sendiri adalah bantuan yang ada di masa pandemi yang dananya bersumber dari realokasi dana desa. Dalam penyalurannya pendataan yang dilakukan adalah menggunakan data yang berasal dari data kemiskinan yang berasal dari Kementrian Sosial. Namun dalam penelitian ini Desa Sendangrejo tidak menggunakan data kemiskinan yang berasal dari Kementrian Sosial alam pendataan penerima BLT-DD. Sehingga dalam hal ini penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak digunakannya data yang berasal dari Kementrian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik dan mengetahui prosedur pendataan penerima BLT-DD di Desa Sendangrejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab tidak digunakan data kemiskinan Kementrian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik yaitu terdapat beberapa bantaun yang disalurkan di desa, adanya masalah data yang berasal dari Kementrian Sosial dan/ atau BPS dan mayoritas SDM di desa. Terkait dengan prosedur pendataan penerima BLT-DD dilakukan desa dibantu oleh RT/ RW setempat dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah desa setempat. Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pendataan, Pandemi ABSTRACT Indonesia is currently facing Covid-19 affecting the economy of the state. In response to this, the gover
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI SEMU DALAM PERDAGANGAN EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Irwanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irwanto, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: irwanto.ksi@gmail.com ABSTRAK Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang terus berkembang menjadikan Indonesia sebagai negara incaran Para investor untuk melakukan investasi. Jadi pasar modal Indonesia juga harus dikembangkan agar dapat mengimbangi pesatnya kondisi pasar modal sekarang. tetapi undang-undang pasar modal Indonesia yang dibuat pada tahun 1995 sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar modal dengan modernitas saat ini. mengakibatkan terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk curang. Transaksi Semu dalam Manipulasi pasar pada akhirnya dapat merugikan banyak investor lain. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah untuk diuraikan, difahami, dan dianalisis sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) Rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana analisis kelemahan pengaturan Transaksi Semu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Rumusan masalah kedua adalah Bagaimana formulasi pengaturan terkait transaksi semu yang memadai dalam ketentuan pasar modal di indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu dan undang-undang, konseptual dan perbandingan. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang pasar modal di Indonesia dan peraturan pendukung. bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan putusan pengadilan. serta bahan hukum tersier dari penelitian terkait, makalah, kamus, Bahasa Hukum, materi seminar atau internet. Dengan semakin maraknya perbuatan manipulasi pasar terutama itu dalam perbuatan Transaksi Semu di Pasar Modal mengimbangi perkembangan pesat kegiatan di Pasar Modal dengan mengikuti standar internasional, maka perlu dibuat formulasi baru peraturan Transaksi Semu di UUPM mengenai ruang lingkup dan sanksi Transaksi Semu. mengenai ruang lingkup tindakan, penafsir, kelengkapan peraturan, sanksi remidi serta pembuktiannya dengan metode civil penalty. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Transaksi Semu, Perdagangan Efek, Penerapan Undang-Undang. ABSTRACT The growing economy in Indonesia has attracted other countries as prospective investors. This condition indicates that the capital market in Indonesia should also be developed to keep up with the vastly growing market conditions these days. However, the Capital Market Law of 1995 is no longer relevant to the current conditions of the capital market, leaving an opportunity for investors to cheat. Pseudo transactions intended to manipulate markets, for example, could disadvantage investors. Departing from this issue, this research aims to investigate the two problems: how is the weak regulation on pseudo transactions according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets analyzed and how is the accommodating regulation concerning pseudo transactions formulated in capital markets in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials were obtained from capital market law in Indonesia and other supporting regulations, while the secondary ones were from books, journals, and court decisions. The tertiary materials consisted of papers, dictionaries, legal terms, and seminars on the Internet. The research concludes that the growing trends of market manipulation regarding pseudo transactions in capital markets and the vastly growing activities in capital markets need to take into account the adjustment to international standards and the formulation of new regulatory provisions concerning pseudo transactions in the Capital Market Law in terms of the scope and the sanctions imposed on the transactions. On the other hand, the scope of the actions, interpretations, complete regulations, remedial sanctions, and proof can refer to a civil penalty ABSTRACT The growing economy in Indonesia has attracted other countries as prospective investors. This condition indicates that the capital market in Indonesia should also be developed to keep up with the vastly growing market conditions these days. However, the Capital Market Law of 1995 is no longer relevant to the current conditions of the capital market, leaving an opportunity for investors to cheat. Pseudo transactions intended to manipulate markets, for example, could disadvantage investors. Departing from this issue, this research aims to investigate the two problems: how is the weak regulation on pseudo transactions according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets analyzed and how is the accommodating regulation concerning pseudo transactions formulated in capital markets in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials were obtained from capital market law in Indonesia and other supporting regulations, while the secondary ones were from books, journals, and court decisions. The tertiary materials consisted of papers, dictionaries, legal terms, and seminars on the Internet. The research concludes that the growing trends of market manipulation regarding pseudo transactions in capital markets and the vastly growing activities in capital markets need to take into account the adjustment to international standards and the formulation of new regulatory provisions concerning pseudo transactions in the Capital Market Law in terms of the scope and the sanctions imposed on the transactions. On the other hand, the scope of the actions, interpretations, complete regulations, remedial sanctions, and proof can refer to a civil penalty
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PID.SUS/2020/PN.MTR) Jechintia Selma Indirazkia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jechintia Selma Indirazkia, Nurini Aprilianda, Abdul Madjid Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: jechintiaselma@student.ub.ac.id ABSTRAK Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sudah terjadi dari masa penjajahan dan hingga kini masih sulit dilakukan pemberantasannya. Kasus tindak pidana perdagangan orang masih tinggi dan penjatuhan pidana terhadap para terdakwa melalui putusan pengadilan masih rendah. Hal ini terjadi dalam putusan nomor 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr dimana dalam pertimbangannya, hakim memutus bahwa unsur eksploitasi tidak terpenuhi dan menjatuhkan putusan bebas kepada para terdakwa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr jika dikaitkan dengan Pasal 74 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan apakah penjatuhan putusan bebas memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang di lakukan dengan teknik studi kepustakaan. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lalu dilakukan analisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan ekstensif. Dari analisis yang dilakukan, pertama ditemukan fakta bahwa hakim tidak melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Korban I sebagai Pekerja Rumah Tangga telah melanggar ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi anak, ialah termasuk anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi dalam bentuk anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Kemudian Anak Korban II yang bekerja sebagai guest service masuk kedalam kategori jenis pekerjaan terburuk bagi anak yang membahayakan moral sebagaimana dalam Kep.235/Men/2003. Kedua, bahwa pertimbangan hakim masih cenderung menyalahkan Anak Korban dan tidak mencerminkan asas kepentingan terbaik anak dalam pembebasan para terdakwa. Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, dan Perdagangan Orang ABSTRACT Human trafficking is a crime that has occurred since colonial times and is still difficult to eradicate these days. Cases of human trafficking are still high and imprisonment against defendants through adjudication is still low. This happened in verdict Number 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr wherein the Penal of Judges consideration, they decided that the element of exploitation was not fulfilled and gave the defendants an acquittal. Writing this thesis aims to analyze whether the Penal of Judges consideration in the verdict Number 310/Pid.Sus/2020/PN.Mtr if associated with Article 74 and Article 183 of Law Number 13 of 2003 reflects the principles of child protection and whether the decision to acquit the defendants takes the best interest of the child, especially those children who are the victims of human trafficking, into consideration. This thesis is normative legal research, which was done using library research techniques. Where the approach used is the law approach and the case approach. Then, to compile the analysis we used grammatical and extensive interpretation techniques. From the resulting analysis, first it was found that the penal of judges did not see that the work given to Child Victim I as a Domestic Worker had violated the provisions in Presidential Decree Number 59 of 2002 which stated that one of the forms of work included in the category of worst forms of child labour, includes children who are physically or economically exploited in the form of children who work as domestic workers. Then Child Victim II who works as a guest service is included in the category of the worst forms of child labour that endangers morals as stated in Ministerial Decree Kep.235/Men/2003. Second, the judge's considerations still tend to blame the victim's child and do not reflect the principle of the child's best interest in deciding the acquittal of the defendants. Keywords: Judge’s Judgement, Children Protection, Human Trafficking
IMPLEMENTASI PASAL 210 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN MENGENAI SERANGAN LASER KE KOKPIT PESAWAT Jonas Prakusya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jonas Prakusya, Arif Zainudin, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: jonasprakusya@gmail.com ABSTRAK Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) sering mendapat laporan mengenai laser attack terutama pada cabang utama Makassar. Sebagai upaya konkrit sebagai solusi, telah diatur dalam pasal 210 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikаsi, mendeskripsikаn, dаn mengаnаlisis mengenai Implementasi serta fаktor-fаktor yаng menjаdi kendаlа dаlаm Implementаsi Pаsаl 210 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2009 tentаng Penerbаngаn di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Teknik аnаlisа dаtа yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini iаlаh аnаlisа deskriktif kuаlitаtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementаsi Pаsаl 210 Undаng-Undаng Nomor 1 Tаhun 2009 tentаng Penerbаngаn terhadap keselamatan penerbangan mengenai serangan laser kek kokpit pesawat di Kota Makassar tidаk berjаlаn berjаlаn dengаn efektif. Kurаngnyа kesаdаrаn mаsyаrаkаt terkаit dengаn bаhаyа melakukan penyorotan sinar laser ke pesawat mаsyаrаkаt mаsih kurаng. Adapun beberapa hambatan Implementasi Pasal 210 UU No. 1 Tahun 2009, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan bahayanya penyorotan sinar laser dan kurаng efisien serta efektifitаsnyа dalam bentuk sosiаlisаsi аtаu pengаwаsаn yаng dilаkukаn LPPNP Kota Makassar. Kata Kunci: Implementasi, Keselamatan Penerbangan, Serangan Laser ABSTRACT Indonesian Air Navigation (locally known as LPPNPI) often receives reports of laser attacks especially in the main branch in Makassar, while concrete measures as solutions are governed in Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Flight. This research aims to identify, describe, and analyze the implementation and impeding factors of the implementation of Article 20 of Law Number 1 of 2009. With empirical juridical methods and socio-juridical approaches, this research obtained data from library research, documentation, and interviews. Samples were collected based on random sampling. The data were analyzed based on qualitative-descriptive techniques. The research results show that Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Flight is not effectively implemented and there is a lack of people’s awareness regarding the danger caused by laser attacks targeting aircraft cockpits. The lack of efficiency and effectiveness of introduction and supervision conducted by the LPPNP in Makassar city also seems to be another hindrance. Keywords: implementation, flight safety, laser attacks

Page 475 of 563 | Total Record : 5629

 473   474   475   476   477 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue