cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 474   475   476   477   478 
Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) Dalam Mengelola Manajemen Risiko Pada Bentuk Kerja Sama Bancassurance Kahfi Inzagi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kahfi Inzagi, Yenny Eta Widyanti, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: kahfiinzagi@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait batasan tanggung jawab bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas kerjasama bancassurance. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena adanya suatu perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam aktivitas kerjasama bancassurance, yaitu terkait putusan KPPU dengan nomor perkara 05/KPPU-I/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan bahwa BRI, PT. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance diduga melakukan perbuatan praktik monopoli usaha/anti persaingan usaha dengan menerapkan terms and conditions yang tidak bisa disanggupi oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain selain, PT. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life dalam program KPR BRI. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2014 dengan putusan No.703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015. Sebab, Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BRI masih dalam koridor tanggung jawabnya terkait dengan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle. Dari perkara tersebut ternyata menimbulkan suatu kekaburan hukum terkait batasan tanggung jawab bank berdasarkan prinsip kehati-hatian bank yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan UU Perbankan justru menimbulkan terjadi praktik monopoli usaha/anti persaingan usaha sebagaimana perkara yang terjadi pada BRI, PT. Bringin Jiwa Sejahtera dan PT. Heksa Eka Life Insurance. Sehingga diperlukan suatu batasan yang jelas terkait tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian ini agar tidak menimbulkan praktik monopoli usaha/anti persaingan usaha. Kata Kunci: Bancassurance, Terms and Conditions, Prudential Banking Principle ABSTRACT This research aims to find out the scope of the responsibility in the prudential banking principle regarding the bancassurance contract. This topic departed from a case regarding a bank’s responsibility in bancassurance in connection to the decision issued by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) under Case Number 05/KPPU-I/2014 dated the 11th of November 2014, implying that BRI, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, and PT. Heksa Eka Life Insurance were alleged to perform monopolistic practices by other insurance companies. At the cassation level, the Supreme Court revoked the Decision issued by the KPPU specified above under Supreme Court Decision Number 703/K/Pdt.Sus-KPPU/2015 since what was been performed by BRI was deemed within prudential banking principle. This case has led to the vagueness of law regarding the scope of the responsibility according to the prudential banking principle that is not explained in Article 2 and Article 29 Paragraph (2) of Law concerning Banking. This research employed statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary materials were analyzed using grammatical and systematic interpretation
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN-SRG Dan Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.JBI) Karim Resnangmadita Mahks
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karim Resnangmadita Mahks, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: karimmahks@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan hukum terkait Disparitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini penulis meneliti disparitas putusan antara Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN-SRG dan Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.JBI yang dimana kedua putusan tersebut memiliki objek sengketa yang sama atau serupa yakni Keputusan Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil namun dengan pertimbangan hakim yang berbeda maka menghasilkan putusan yang berbeda. Penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder penulis menggunakan peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berkaitan dengan objek permasalahan. Bahan - bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan cara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN-SRG dalam Ratio decidendi Majelis Hakim sudah memenuhi aspek dalam konsep tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kemudian terkait akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat dikabulkan sehingga berakibat hukum yakni objek sengketa atau Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dibatalkan dan dicabut namun Majelis Hakim mewajibkan untuk dibuatnya Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan Kemudian Putusan Nomor: 11/G/2019/PTUN.JBI dalam Ratio decidendi Majelis Hakim tidak memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kemudian terkait akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat ditolak sehingga berakibat hukum yakni Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil sah dan Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pemberlakuan yang surut. Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This research studies the legal issue regarding the disparity between Decision of State Administrative Court Number 43/G/2019/PTUN-SRG and Decision Number 11/G/2019/PTUN.JBI, highlighting the same case but different judgments given by the judges over the dishonorable discharge of a civil servant. This research was conducted based on a normative legal method and statutory and case approaches. Primary and secondary data were obtained from laws and related books and analyzed based on qualitative-juridical analysis methods. The research results indicate that Decision Number 43/G/2019/PTUN-SRG in Ratio Decidendi is deemed to have met the concepts of legal certainty, circumstances, and benefits, while in terms of the legal consequences, the lawsuit filed by the plaintiff was granted, meaning that the object of dispute and the written statement of dishonorable discharge of the civil servant was revoked under the condition that the written statement was to be made according to the current law as required by the panel of judges. On the other hand, Decision Number 11/G/2019/PTUN.JBI in the Ratio Decidendi, the panel of judges is deemed to have not met the aspects of legal certainty, justice, and benefit. Moreover, the lawsuit filed by the plaintiff was rejected, and, thus, the written statement of the dishonorable discharge was declared valid and the plaintiff was to be discharged with dishonor from his position as a civil servant according to retroactive principle. Keywords: court decision disparity, dishonorable discharge of a civil servant
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 32 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2017 MENGENAI PENGELOLAAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Keith Adebamas Nasution
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keith Adebamas Nasution, Istislam, Haru PermadiFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono, No. 169 Malang e-mail: nasutionkeith@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air terhadap Penyediaan Informasi Mengenai Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). Jenis penelitiаn ini merupakan Yuridis Empiris dengan menggunаkаn pendekаtаn penelitiаn yuridis sosiologis Jenis data yang digunakan ialah Data Primer berupa hasil wawancara dan Data Sekunder berupa dokumen-dokumen resmi atau literature-literatur yang berkaitan dan sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Perda Kota Malang adalah tidak efektif. Hal ini dikarenakan hambatan yang mempengaruhi Efektifitas pelaksanaan norma yaituPenegak Hukum/Dinas Linkgungan Hidup; Sarana/Fasilitas yang mendukung; Masyarakat dan Kebudayaan. Solusi terkait dengan pelaksanaan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Pertama, dengan melakukan harmonisasi Peraturan Daerah melalui perubahan tehradap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; Kedua, dengan menambah anggaran dan kapasitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia; Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialosasi dan kolaborasi kepada masyarakat terkait dengan Penyediaan Informasi Mengenai Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang. Kata Kunci: Efektivitas, Pencemaran air, Lingkungan Hidup ABSTRACT This research aims to investigate the effectiveness of Article 32 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang Number 3 of 2017 concerning Water Pollution Control regarding the provision of information on the management of water quality and water pollution control by the Environment Agency in Malang (A study in Environment Agency in Malang city). This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The
IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (2) HURUF C PERDA PROVINSI BALI NOMOR4TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Adat Banyuning, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali) Komang Genta Suryana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komang Genta Suryana, Herlin Wijayati, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: genta_suryana@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan tentang implementasi di lapangan terkait Lembaga Kertha Desa yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) hurufcPerda Provinsi Bali Nomor4tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah desa adat banyuning buleleng Bali. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh diaturnya lembaga peradilan adat yang disebut kertha desa. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimana Implementasi Pasal 28 ayat (2) hurufcPerda Provinsi Bali Nomor4tentang Desa Adat di Bali berkaitan dengan Kertha Desa di pemerintahan desa adat banyuning? 2) Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelenggaraan pengadilan adat oleh Kertha Desa Adat Banyuning? Karya tulis ini menggunakan metode sosiologis yuridis (socio legal) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) observasi di lapangan serta pendekatan kasus (case approach) bahan hukum primer sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik pengelolaan dan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang dilakukan secara lisan di Desa Adat Banyuning yang kemudian dilakukan analisis yang diinterpretasikan dan menyimpulkan secara umum didasarkan oleh fakta-fakta yang ada. Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dari lembaga peradilan adat atau yang dikenal sebagai kertha desa berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor4tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Mulai dari permasalahan substansi hukum, struktur hukum, serta lemahnya budaya litigasi dari masyarakat adat tersebut. Sehingga diperlukan pembenahan di dalam aturan dasar atau awig-awig dari desa adat banyuning. Serta pembenahan sumber daya manusia di lembaga kertha desa adat banyuning agar nilai-nilai ajaran leluhur khususnya terkait pengadilan adat atau kertha desa tetap lestari. Kata Kunci: Implementasi, Desa Adat, Kertha Desa ABSTRACT This research topic departed from the adat court commonly known as Kertha Desa as regulated in Article 28 Paragraph (2) letter c of Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Adat Village in Bali within the area of Banyuning Buleleng Bali. This research aims to study: 1) how is Article 28 Paragraph (2) letter c of Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 concerning Adat Village in Bali implemented regarding Kertha Desa in the government of adat village in Banyuning? 2) what are the impeding factors and the measures regarding the execution of adat court by Kertha Desa in Banyuning? With socio-juridical methods, a statutory approach involving field observation, and a case approach, this research used primary, secondary, and tertiary data that were all analyzed based on data process and analysis techniques to present descriptive-qualitative writing. The data given orally in the adat village of Banyuning were further interpreted to draw a general conclusion according to existing facts. The research reveals that there are some problems in legal substance, legal structure, and weak litigation culture among the people of the adat community regarding the running of Kertha Desa as the adat court according to the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019. Thus, a revision or awig-awig from the village of Banyuning is required. Moreover, human resources in Kertha Desa also need improvement to preserve the values passed by the ancestors especially related to adat court or kertha desa. Keywords: implementation, adat village, Kertha Desa
PERLUASAN MAKNA PASAL 45 KUHAP TERKAIT PELELANGAN SEGERA BARANG SITAAN OLEH PENYIDIK Laa Tansa Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laa Tansa Amalia, Bambang Sugiri, Ladito Risang Bagaskoro Falkultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: laatansaamalia@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini mengangkat tentang permasalahan pada Pasal 45 KUHAP Pidana terkait pelelangan segera penyitaan barang bergerak hasil tindak pidana yang mudah rusak dan memiliki biaya perawatan yang tinggi sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah. Dalam kasus korupsi seringkali barang yang disita adalah barang bergerak seperti mobil-mobil mewah, kapal laut, bus, dsb. Dalam hal ini mobil ataupun kapal laut menurut penulis tidaklah tergolong dalam keadaan barang yang mudah rusak. Tetapi mobil maupun kapal laut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP tidak adanya satupun frasa yang menyebutkan bahwa “barang tersebut memiliki nilai ekonomis”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan Konsep dan pendekatan sejarah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif dan penafsiran deskriptif. Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap pelelangan harta benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi misalkan seperti mobil mewah, kapal, bus akan terjadi berbagai penghambat apabila harus menunggu putusan pengadilan inkrah, seperti akan jatuhnya nilai ekonomis dari barang tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut adalah perlu ditambahkannya suatu frasa dalam Pasal 45 KUHAP yang menjelaskan bahwa barang bergerak seperti mobil-mobil mewah, bus, kapal laut, dan barang yang sejenis memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai adanya putusan pengadilan inkrah. Kata Kunci: perluasan makna, pelelangan, barang sitaan, nilai ekonomis ABSTRACT This research aims to study the issue of Article 45 of Penal Code Procedure regarding the immediate auction of the confiscated, moveable, and fragile items requiring a high maintenance cost before a court decision with permanent legal force. It is common to find luxurious items to be confiscated following corruption cases such as cars, vessels, buses, and many mor
KONTRUKSI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES DAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Lisa Nur Azizah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lisa Nur Azizah, Ngesti Dwi Prasetyo, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: lisanurazizah@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan pemerintah mendirikan BUMDES adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat dengan keberadaan sebuah BUMDES mempunyai hubungan yang sangat erat, sebab BUMDES dijadikan salah satu alat oleh negara untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai usaha bersama, BUMDES dikelola dengan memperhatikan sifat usaha BUMDES yang pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengetahui, mengaji serta menganalis status BUMDes dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dan Unit Usaha BUMDES dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian, kemudian menganalisis bahan hukum tersebut, sehingga dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pembentukan BUMDES dan Perseroan Terbatas memiliki banyak perbedaan dalam segi prinsip, pelaksanaan, dan tujuan. Amanah Undang Undang Cipta Kerja memberikan legitimasi bagi BUMDes untuk mendapatkan status badan hukum, dimana hal tersebut setara dengan badan hukum yang lainnya. Jadi, apabila pengklasifikasian BUMDes dirubah dan tidak ada pengklasifikasian kriteria usaha, dan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Pemerintah maka akan terjadi kekosongan hukum dan tidak dapat menerapkan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan pembentukan Perseroan Terbatas yang berasal dari BUMDes Kata Kunci: BUMDes; Badan Hukum; Perseroan ABSTRACT Regional-owned enterprises (henceforth referred to as BUMDES) established by the government are intended for the welfare of the members of a rural community. Achieving the welfare and the existence of BUMDES is inextricable, and the state uses BUMDES as an instrument to achieve the welfare. BUMDES are managed according to their characteristics, and their management refers to openness, honesty, participation, and justice principles. This research is focused on finding out, studying, and
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah Usia 18 Tahun dari Penjualan Rokok di Kabupaten Tanah Datar Luthfi Dzaky Ramdhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luthfi Dzaky Ramdhan, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169 Malang e-mail: luthfidzaky_r@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dibawah usia 18 tahun dari penjualan rokok di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini mengambil dasar hukum Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terdapat larangan untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan pasal 85 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat larangan membiarkan anak dalam distribusi zat adiktif. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar tetap saja memperjualbelikan rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun sehingga masih banyak anak dibawah usia 18 tahun yang mengkonsumsi rokok di Kabupaten Tanah Datar. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku disebabkan karena masih lemahnya perlindungan dan penegakkan hukum, masih kurangnya sosialisasi, belum adanya regulasi di Kabupaten Tanah Datar yang mengatur secara spesifik mengenai larangan menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara penelitian langsung kepada pelaku usaha, konsumen, dan wawancara kepada Dinas Koperindag Tanah Datar, Dinas Kesehatan Tanah Datar, dan Satpol PP Tanah Datar. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap anak dibawah usia 18 tahun dari penjualan rokok di Kabupaten Tanah Datar masih lemah karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Anak dibawah Usia 18 Tahun, Larangan Menjual Rokok, Perlindungan Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the legal protection of children under 18 from cigarette sales in the Regency of Tanah Datar by referring to Article 25 letter b of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Safety of Addictive Substances in Tobacco-based Products for Health, where selling cigarettes to children under 18 is prohibited and Article 85 Paragraph (1) letter e of Regional Regulation of the Regency of Tanah Datar Number 6 of 2018 concerning Child Protection regarding the prohibition of addictive substance distribution by children. However, what takes place in reality seems to contravene the implementation of the regulation. Sellers in the Regency of Tanah Datar are still found to sell cigarettes to children under 18 and let them smoke. This regulation is not effectively implemented due to weak protection and law enforcement, lack of introduction to society, and the absence of relevant regulations in the Regency of Tanah Datar banning the sales of cigarettes to children under 18. This empirical research employed socio-juridical methods by conducting interviews with related businesses, consumers, and Cooperative, Industry, and Trade Agency, Health Agency, and Civil Service Police Unit of Tanah Datar. Data were analyzed based on qualitative descriptive methods. The research results indicate that the legal protection given to children under eighteen is weak due to several impeding factors. Keywords: children under 18, prohibition of cigarette sales, legal protection
REFORMULASI PENGATURAN INVENSI PATEN YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA M. Farid Noor Asyraf Dharosca
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farid Noor Asyraf Dharosca, Reka Dewantara, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mfaridnoor16@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan reformulasi pengaturan invensi paten yang dibuat oleh artificial intelligence serta menganalisis pemanfaatannya sebagai objek jaminan fidusia. Tema tersebut dilatarbelakangi oleh kehadiran artificial intelligence yang mampu membuat invensi secara mandiri tanpa arahan, perintah, dan campur tangan dari manusia. Apabila kondisi ini dikaitkan dengan hukum yang ada, tentunya menimbulkan permasalahan mengenai status dari invensi paten tersebut karena belum ada aturan yang mengakomodirnya. Tidak hanya permasalahan statusnya, tetapi juga permasalahan dari sisi pemanfaatan invensi paten tersebut kedepannya yang salah satunya sebagai objek jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini yaitu reformulasi dapat dilakukan dengan mereformulasi UU Paten khususnya makna inventor dalam pasal 1 ayat (3) UU Paten. Aturan mengenai kedudukan artificial intelligence terhadap invensi yang dibuatnya dapat dirumuskan berdasarkan level kemampuan dari artificial intelligence. Pemanfaatan invensi paten yang dibuat oleh artificial intelligence sebagai objek jaminan fidusia telah memenuhi ketentuan benda berdasarkan UU Jaminan Fidusia karena pada dasarnya hak paten atas invensi yang dibuat oleh artificial intelligence sama seperti hak paten pada umumnya sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pemilik artificial intelligence merupakan pihak yang berhak memanfaatkannya sebagai objek jaminan fidusia. Pemanfaatan invensi paten tersebut sebagai objek jaminan fidusia saat ini belum dapat dilakukan meskipun di Indonesia telah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur mengenai kedudukan artificial intelligence sebagai inventor dan reformulasi dalam UU Paten sehingga masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: reformulasi, artificial intelligence, invensi, inventor, jaminan fidusia ABSTRACT This research aims to analyze and find out the reformulation of the regulation concerning patent invention made by Artificial intelligence and to analyze its use as fiduciary security. This topic departs from the presence of artificial intelligence that is capable of independently making inventions without human instruction and interference. When this condition is linked to existing laws, the status of the patent invention may spark problems due to the absence of regulations accommodating the case. The problems are not only restricted to the status, but also to the use of the invention as the object of fiduciary security in the time to come. This research employed normative-juridical methods, statutory, comparative, and analytical approaches. The research concludes that Patent Law needs to be reformulated, especially the definition of inventor in Article 1 Paragraph (3). The regulatory provision concerning the status of artificial intelligence in the invention made can be formulated based on the level of capability of artificial intelligence. The use of patent invention made by artificial intelligence as an object of fiduciary security meets the aspect of an object ac
PENOLAKAN PENGAKUAN NEGARA LAIN TERHADAP SUKSESI PEMERINTAHAN AFGHANISTAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Mohamad Bagja Rafiansyah Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Bagja Rafiansyah Utama, Setyo Widagdo, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bagjarafiansyah.emrata@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis suksesi pemerintahan yang terjadi di Afghanistan dengan dasar hukum Internasional, serta menganalisis bagaimana pengakuan negara lain terhadap terjadinya suksesi pemerintahan Afghanistan yang dilakukan oleh Taliban itu. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suksesi pemerintahan di Afghanistan terjadi secara inkonstitusional, yaitu dengan cara kudeta. Namun hukum internasional sendiri tidak mengatur mengenai suksesi pemerintahan yang terjadi di luar konstitusi, sehingga Taliban dapat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Afganistan saat ini. Sampai saat ini belum ada satupun negara yang memberikan pengakuan kepada pemerintahan Taliban. Namun ada atau tidaknya sebuah pengakuan dari negara lain, tidak akan mempengaruhi eksistensi ataupun status dari negara Afghanistan atau pemerintahan Taliban. Kata Kunci: Suksesi Pemerintahan, Pengakuan, Taliban ABSTRACT This research aims to analyze the succession of the government of Afghanistan according to international law and the recognition given by other countries of the succession of Afghanistan's government to the Taliban. This research employed normative-juridical methods, and statutory and conceptual approaches, revealing that the succession of the Afghanistan government was unconstitutional since it involved a coup. However, international law does not govern the succession of the government which is not constitutional. Departing from this situation, the Taliban could be deemed to be the party currently holding the highest power. To date, there has not been a country giving recognition to the Taliban in this case. However, the existence of any recognition from any country should not affect the status or the existence of the Afghanistan and Taliban government. Keywords: government succession, recognition, Taliban
ANALISIS TERHADAP PASAL 50 HURUF H UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 MENGENAI PENGECUALIAN PELAKU USAHA KECIL TERHADAP PERBUATAN ANTI PERSAINGAN USAHA BAGI PELAKU UMKM DIGITAL Muhamad Fathan Asyraf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Fathan Asyraf, Moch. Zairul Alam, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fathanasyaf@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengeculian yang diberikan terhadap para pelaku UMKM dari perbuatan anti persaingan usaha seperti dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 50 huruf H Undang Undang nomor 5 tahun 1999, namun dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap para pelaku UMKM yang menggunakan pemanfaatan teknologi digital atau pelaku UMKM berbasis digital. Hal ini dilakukan karena pada masa sekarang ini sudah terjadinya perkembangan dalam bidang usaha UMKM, dimana pada mulanya UMKM hanya merupakan bidang usaha biasa atau konvensional, kemudian mengalami perkembangan menjadi UMKM berbasis digital yang mana dengan adanya perkembangan tersebut dapat dimungkinkan untuk menciptakan persaingan usaha yang luas dan dapat menimbulkan adanya perbuatan anti persaingan usaha di dalamnya. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini pun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang undangan (statue approach) dimana undang undang nomor 5 tahun 1999 yang menjadi undang undang yang diteliti, kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perbandingan (comparative approach) dimana dalam penelitian ini melakukan perbandingan terhadap peraturan yang berhubungan dengan perbuatan anti persaingan usaha pada bidang UMKM berbasis digital, dan yang terakhir adalah dengan pendekatan penelitan dengan kasus (case approach) dimana dalam penelitian ini memberikan contoh kasus kasus yang berhubungan dengan perbuatan anti persaingan usaha pada bidang UMKM digital. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam pasal 50 huruf H undang undang nomor 5 tahun 1999 menimbulkan adanya ketidaklengkapan norma yang ada, hal ini dikarenakan pasal tersebut hanya memberikan pengaturan terhadap pelaku UMKM biasa tidak dengan pelaku UMKM digital. Kata Kunci: Pengecualian, Pelaku Usaha Kecil, Perbuatan Anti Persaingan Usaha, UMKM Digital ABSTRACT This research aims to investigate the exemption given to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) from anti-business competition attitude as intended in Article 50 letter H of Law Number 5 of 1999 and is more focused on the MSMEs utilizing digital technology, commonly phrased as digital MSMEs. It indicates that the development has taken place in MSMEs, where the MSMEs that started in a conventional form have further experienced development to digital MSMEs. This development allows for more extensive competition that can trigger an anti-business competition attitude herein. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach that studied Law Number 5 of 1999, a comparative approach that compared regulations concerning anti-business competition attitude in digital-based MSMEs, and a case approach that gave examples of cases regarding the anti-business competition attitude in digital-based MSMEs. The analysis results with the above methods reveal that there is the incompleteness of norm in Article 50 letter H of Law Number 5 of 1999 since this Article only governs the conventional MSMEs, not the digital MSMEs. Keywords: exemption, small businesses, anti-business competition attitude, digital MSMEs

Page 476 of 563 | Total Record : 5629

 474   475   476   477   478 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue