cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 475   476   477   478   479 
TINJAUAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI BAGIAN DARI KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) BERDASARKAN HUKUM KEPEGAWAIAN Muhammad Arif Indiwan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Arif Indiwan, Lutfi Effendi Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: arif98setiawan@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait masalah Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari kelompok LGBT yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fenomena LGBT saat ini telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang mana mereka juga sedang meminta pengakuan untuk dilegalkan keberadaannya. Keberadaan LGBT ini sudah sangat kontroversial, bahkan mereka secara perlahan sudah mulai menampakkan dirinya sebagai orientasi yang berbeda. Penting hal nya bagi mahasiswa hukum melakukan suatu penelitian atau riset secara komprehensif mengenai ASN yang menjadi bagian dari kelompok LGBT kemungkinan dapat mencoreng nilai budaya yang ada di Indonesia, Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai status ASN yang berpartisipasi dalam kelompok LGBT menyebabkan banyak sekali mispersepsi yang terjadi di kalangan masyarakat umum mengenai apakah diperbolehkan untuk menjadi bagian dari kelompok LGBT jika menjadi ASN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa LGBT tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang mana di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 didalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa ASN harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan jika ASN tersebut diketahui melanggar hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi disiplin. Tetapi terhadap transgender jika sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau dalam hal ini putusan pengadilan maka ASN yang mengubah status gendernya tetap dapat melanjutkan perkerjaannya sebagaimana mestinya dan mendapatkan haknya sebagai ASN. Kata kunci: ASN, Pancasila, Sanksi Disiplin ABSTRACT This research aims to analyze the existence of state apparatuses as parts of the LGBT community seen from the perspective of Law Number 5 of 2014 concerning State Apparatuses. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research sees that the LGBT community has grown in day-to-day life in Indonesia. The community is demanding recognition of its existence. On the other hand, the existence of the LGBT community is seen as controversial amidst the fact that the LGBT people are getting bolder to come out of the closet. Departing from this issue, it is essential for the scholars of law faculty to comprehensively delve into the existence of state apparatuses involved in the community since there is concern that it could stain the cultural values in Indonesia. The absence of regulations governing such an involvement in the community has led to some misperceptions questioning whether state apparatuses are allowed to be parts of the community. The research results indicate that LGBT contravenes Pancasila, and an Article in Law Number 5 of 2014 states that state apparatuses must be faithful to Pancasila and the 1945 Constitution of Indonesia. Any violations committed by state apparatuses lead to disciplinary sanctions. However, the state apparatuses changing their genders under a court decision can remain in office and still have access to their rights as state apparatuses. Keywords: state apparatuses, Pancasila, disciplinary sanctions
IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINT Muhammad Avialli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Avialli, Luthfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universtias Brawijaya e-mail: muhammad.avialli912@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan bagaimana Implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam perspektif efektivitas pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah di Daerah. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap Larangan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern (APIP). Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan di Daerah. Oleh karena Informasi awal yang penulis dapatkan ada permasalahan di dalam implementasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Permasalahan tersebut, yaitu keberadaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dianggap tidak berperan. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dirasakan masih kurang efektif. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sosio legal. Sedangkan untuk pembahasannya dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian bahwa Efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Perintahan Di Daerah sudah tergambarkan di dalam Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum, yaitu telah terbentuknya kelembagaan Inspektorat dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan tindakan-tindakan pemerintahan yang mempunyai keabsahan, dan masih adanya kepercayaan dari masyarakat maupun dari unit/instansi pemerintahan dengan masih banyaknya pengaduan dan konsultasi yang ditujukan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengefektifkan perannya sebagai pengawas, antara lain masih kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dan masih adanya Pejabat Pemerintahan yang belum memahami mengenai penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Pasal, Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang ABSTRACT This research seeks to see the implementation of Article 20 Paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration in the Perspective of the effectiveness of Supervision of the Inspectorate of the Province of the Capital City of Jakarta regarding the Prevention of the Abuse of Authority by Regional Government officials. The article states that the supervision over the prohibition of the abuse of authority committed by regional government officials is conducted by Internal Supervisory Apparatuses (henceforth referred to as APIP). This research aims to find out whether the supervision conducted by the Provincial Inspectorate of the Capital City of Jakarta is effective in preventing the abuse of authority committed by government officials. The issue in the implementation of Article 20 Paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 mentioned earlier is linked to the condition where the existence of the supervisory apparatuses is deemed to play no role. The execution of tasks, functions, and the authority of
ANALISIS YURIDIS BATASAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM Muhammad Dimas Andriyan Sheva
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Dimas Andriyan Sheva, Yuliati, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: dimassheva23@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum bagi konsumen dalam mempertahankan hak-haknya. Kedudukan Hukum LPKSM sejatinya telah tertuang didalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam bentuk hak gugat organisasi, walaupun secara formill hak gugat organisasi belum diatur dalam peraturan di Indonesia. Namun, hingga saat ini gugatan yang diajukan oleh LPKSM selalu dinyatakan tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan tersebut, seperti halnya dalam Putusan Nomor 581/Pdt.G/2018/Pn.Tng, Putusan Nomor 746/Pdt.G/2019 /Pn.Tng, Putusan Nomor 788/Pdt.G/2020/Pn.Tng, dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Tng yang dalam gugatanya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Analitis Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa terdapat beberapa hal yang belum menjadi kepastian hukum terkait dengan batasan kedudukan hukum lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Batasan, LPKSM, Legal Standing, Kepastian Hukum ABSTRACT This research seeks the scope of the legal standing of self-reliance consumer protection agency (henceforth referred to as LPKSM) as a legal subject to file a lawsuit in a court as a manifestation of legal certainty for consumers to fight for their rights. The legal standing of LPKSM is principally governed in Article 46 Paragraph (1) letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the form of the right to file a lawsuit of an organization despite the fact that the right to do so is not formally regulated in Indonesia. However, to date, the lawsuits filed by LPKSM have always been rejected or declared absent from legal capacity every time a lawsuit is filed. Decision Number 581/Pdt.G/2018/Pn.Tng, Decision Number 746/Pdt.G/2019 /Pn.Tng, Decision Number 788/Pdt.G/2020/Pn.Tng, and Decision Number 214/Pdt.G/2021/Pn.Tng represent the rejections given by judges. This research employed a normative method involving statutory, case, and analytical approaches. the results reveal that some aspects are not taken as the manifestation of legal certainty regarding the scope of legal standing in the case mentioned earlier. Therefore, supplementary rules and legal mechanisms must be formally established so that LPKSM are aware of how how to act before judges as the manifestation of legal certainty. Keywords: restriction, LPKSM, legal standing, legal certainty
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL INSES SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN T Muhammad Divardo Surya Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Divardo Surya Aji, Prija Djatmika, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-email: vardo.aji@gmail.com ABSTRAK kasus kekerasan seksual inses dengan mayoritas anak perempuan sebagai korban yang masih sering terjadi setiap tahunnya. Untuk itu suatu upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual inses bernilai penting, dimana tentunya secara normatif diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas, efektif sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual inses. Selain itu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual inses juga merupakan aspek yang sangat penting, mengingat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut turut menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, menentukan sanksi yang diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah, dan memberikan perlindungan terhadap korban atas penderitaan yang telah dialaminya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual inses dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum bagi korban serta bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan putusan tindak pidana kekerasan seksual inses pada Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496K/Pid.Sus/2017., Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, dan Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Trg dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pertama, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada bahwa secara konsepsi normatif, konstruksi dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara spesifik mengarahkan perbuatan tersebut ke dalam kejahatan kekerasan seksual inses. Dengan demikian tidak adanya perincian yang jelas tentang tindak pidana kekerasan seksual inses secara khusus dapat menimbulkan konsekuensi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, khususnya anak, belum sempurna. Kedua, putusan-putusan hakim dalam pengadilan yang memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual inses yang digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa hanya satu putusan pengadilan yang memberikan perlindungan hukum dengan berorientasi pada penderitaan korban. Hal tersebut dapat menjadi contoh fenomena perlindungan hukum di Indonesia yang seringkali hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku untuk memberikan efek jera namun luput pada penderitaan yang dialami oleh korban. Kata Kunci: perlindungan hukum, inses, ratio decidendi ABSTRACT The incidence of sexual violence of incest mostly against girls as the victims rises every year. Legal protection of the victims is necessary and valuable along with the assertive and effective legislation that regulates this case that grows in line with the development of society. Sanctions that deter sex offenders must also be taken into account, in addition to other paramount aspects such as the judges’ consideration in delivering verdicts over sexual violence of incest, considering that their decisions prove whether a defendant is guilty, help determine sanctions imposed on a defendant, and give legal protection to a victim for the suffering that the victim has to take. This research aims to investigate whether the implementation of the regulation concerning sexual violence of incest in the legislation in Indonesia gives legal protection to the victims and what consideration was taken by the judges in delivering verdicts over this case as in Supreme Court Decision Number 496K/Pid.Sus/2017., Decision Number 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, and Decision Number 319/Pid.Sus/2020/PN Trg to give legal protection to the victims. This normative research employed statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that, in conception-normative scope, the construction in Article 76D and Article 76E of Child Protection Law does not specifically refer to sexual violence of incest, or there are no details given regarding sexual violence of incest that may lead to the consequence of the legal protection given to the victims, especially children. Second, among court decisions delivered by the judges regarding sexual violence of incest, only one court decision gives legal protection that is oriented to the suffering experienced by the victims in Indonesia, contrary to what has been the focus in most court decisions: the sentence intended to deter sex offenders without heeding the consequences taken by the victims. Keywords: legal protection, incest, ratio decidendi
EFEKTIVITAS PELAYANAN PERANGKAT DESA AKIBAT RANGKAP JABATAN DI DALAM BUMDES SIDORUKUN MENURUT PASAL 51 UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidorukun Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik) Muhammad Faris Septiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Faris Septiawan, Iwan Permadi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: faris_sept@student.ub.ac.id ABSTRAK Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, perangkat desa merukan pegawai atau pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap pelayanann kepada masyarakat serta membantu kepala desa dala menjalankan tugasnya. Salah satu program pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yakni pembentukan Bumdes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Dalam pengelolaan Bumdes di Desa Sidorukun mengalami ketidak sesuaian karena adanya rangkap jabatan, dimana rangkap jabatan tersebut mengakibatkan ketidak efektivan dalam pengelolaan Bumdes. Rumusan masalah dalam penelitia ini adalah bagaimana pelayanan perangkat desa terkait rangkap jabatan di Bumdes Sidorukun dan bagiaman efektivitas pelayanan di Desa Sidorukun. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Socio Legal. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier, teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dokumentasi, internet. Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Rangkap Jabatan ABSTRACT With its essential role in national development, a village operates with the help of village instruments consisting of staff and public service officials performing their tasks and responsibilities to give services to the people and to assist a village head to perform his/her duties. The establishment of Village-Owned Enterprises (henceforth referred to as BUMDes) is one of the government’s programs to support national development by developing the rural economy and rural businesses, and managing the potential of the rural economy. The operation of BUMDes in Sidorukun is not relevant to the standard set due to double official positions, contributing to the ineffectiveness of the administration of BUMDes. This research investigates the services given by the village instruments amidst double official positions in BUMDes in Sidorukun and the effectiveness of the services given by the village instruments in the village. This research employed socio-legal methods. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from observation, interviews, documentation, and the internet. Keywords: effectiveness, services, double official positions
PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DALAM SITUASI INTERNAL DISTURBANCE PADA KUDETA SUDAN 2021 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Muhammad Hanif Adhiperdana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Hanif Adhiperdana, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: hanipadh@student.ub.ac.id ABSTRAK Menyusul pengumuman keadaan darurat nasional dan penangkapan anggota-anggota senior Pemerintah Sipil Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan kemudian mendeklarasikan adanya pengambilan kekuasaan. Masyarakat Sudan yang tidak terima dengan keputusan tersebut kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Sudan, terutama di ibukota Khartoum. Angkatan bersenjata Sudan yang menganggap protes tersebut sebagai perlawanan terhadap rezim yang sedang berkuasa kemudian menembaki demonstran dengan peluru hidup. Selain itu, banyak dari rakyat sipil tersebut yang juga ditangkap dan disiksa pada saat interogasi serta penahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana tindakan angkatan bersenjata Sudan terhadap demonstran yang melawan Pemerintah memenuhi kategori pelanggaran berat HAM serta menganalisis dan membandingkan ketentuan mengenai penanganan pelanggaran berat HAM di Kudeta Sudan 2021 menurut Konstitusi Sudan dan instrumen Hukum HAM Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dimana penelitian ini dilaksanakan dengan adanya analisis terhadap ketentuan-ketentuan di dalam instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional serta perjanjian-perjanjian internasional melalui prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan angkatan bersenjata Sudan terhadap demonstran yang melawan Pemerintah merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan (murder) dan penyiksaan (torture) serta penyerangan terhadap rakyat sipil yang termasuk ke dalam aspek-aspek pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, ketentuan-ketentuan mengenai penanganan pelanggaran berat HAM dalam Konstitusi Sudan memiliki prinsip-prinsip yang paralel dengan instrumen Hukum HAM Internasional, utamanya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). Kata Kunci: Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Internal Disturbance, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ABSTRACT Following the declaration of national emergency and the capture of the senior member of the Civilian Government of Sudan, General Abdel Fattah Al-Burhan declared a seizure of power. The people of Sudan standing against the declaration staged a massive protest in some cities in Sudan, especially in the capital of Khartoum. Sudanese armed forces saw this protest as a fight against the ruling regime; the protesters were shot alive. Civilians were captured and tortured during the interrogation and detention. This research aims to identify and analyze how the attitude of the Sudanese armed forces toward the protesters standing against the government meets the category of a human rights serious violation and to analyze and compare the provisions regarding the handling of a serious human rights violation during the coup of Sudan 2021 according to the Constitution of Sudan and International Human Rights Instruments. This research employed normative-juridical methods requiring the analysis of the provisions in international human rights law and international conventions through the principles of international and national laws. Thus, this research concludes that the actions taken by Sudanese armed forces toward the protesters fighting against the Government is a crime violating humanity, including murder, torture, and attack against civilians, and this crime is deemed to be a serious human rights violation. Moreover, the provisions regarding the handling of a serious violation of human rights in the Constitution of Sudan demonstrate the principles congruent with the instrument of international human rights law such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). Keywords: human rights serious violation, internal disturbance, crime against humanity
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN KEWENANGAN PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DARI PEMERINTAH KEPADA PRESIDEN Muhammad Hanif Alfarisi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Hanif Alfarisi, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mhalfarisi@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengangkat tema berjudul Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Dari Pemerintah Kepada Presiden. Penulis mengambil tema ini dikarenakan adanya pembentukan Undang-Undang baru oleh para pembentuk undang-undang yakni, “Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”. Pasal 12 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa, perubahan APBN dapat dilakukan berdasarkan peraturan presiden bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan konflik norma. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik norma yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferior. Penyelesaian konflik norma tersebut diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari penyelesaian konflik norma tersebut adalah bahwa pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Konflik Norma, Keuangan Negara ABSTRACT This research studies the juridical analysis of shifting authority in changing details of the state budget from the government to the President. This research topic departs from the enactment of Law Number 2 of 2020 concerning the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning Policies of State Finance and Financial System Stability as a Mitigation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or as a defense against possibilities threatening national and/or financial system stability enacted to Law. Article 12 Paragraph (2) of Law states that the change in the State Budget can be made according to Presidential Regulation, contravening Article 23 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and this contravention sparks conflict of norms. With a statutory approach, this research concludes that conflict resolution can refer to the principle of lex superior derogate legi inferior. The settlement has to go through judicial review at Constitutional Court. The legal consequence of this conflict resolution is that Article 12 Paragraph (2) of Law Number 20 can be declared invalid since it contravenes the provision of Article 23 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. Keywords: juridical analysis, conflict of norms, state finance
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI RUANG LINGKUP INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Muhammad Iqbal Zuman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Iqbal Zuman, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: iqbalzoeman@gmail.com ABSTRAK Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak – pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Pasar modal baik di Indonesia maupun di negara lain sangatlah rawan terhadap berbagai macam dan bentuk tindak pidana pasar modal, tindak pidana di bidang ini punya karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek adalah informasi. Dengan merujuk negara Amerika Serikat sebagai salah satu pasar modal paling aktif, terbesar dan berpengaruh di dunia serta memiliki pengaturan terkait mislead information yang lebih ketat, dan sanksi yang lebih berat maka oleh karena itu penulis ingin melakukan perbandingan pengaturan terhadap informasi yang menyesatkan dalam pasar modal negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dampak yang ditimbulkan oleh misleading information ini akan mengakibatkan salahnya informasi yang diterima oleh umum atau perseorangan yang berniat menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut dan akan menimbulkan kerugian baik bagi emiten maupun investor. Rumusan masalah pertama yaitu terkait apa saja yang menjadi ruang lingkup informasi yang menyesatkan dalam pasar modal di negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pengaturan informasi yang menyesatkan yang seharusnya diterapkan dalam Undang – Undang pasar modal negara indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Pasar modal di Indonesia dan Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder dari diperoleh dari buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Serta bahan hukum tersier dari penelitian terkait, makalah, kamus, bahasa hukum, materi seminar dan internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa, UUPM dan Security Exchange of Act 1934 memiliki kesamaan mengenai fakta material, pihak pelanggar, dan tujuan dari pemberian informasi yang menyesatkan serta security exchange of act sudah melakukan pembaharuan akan tetapi UUPM masih belum. Sedangkan untuk sanksi remedi di Indonesia tidak diatur secara detail, di Amerika serikat mengatur secara detail tata cara dan sanksi remedi. Melalui penjelasan tersebut Undang-Undang Pasar Modal segera diperbaharui salah satu contohnya mengambil contoh dari peraturan Amerika Serikat dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IOSCO (International Organization of Securities Commission) Kata Kunci: Perbandingan informasi yang menyesatkan, ruang lingkup informasi yang menyesatkan, sanksi informasi yang menyesatkan ABSTRACT As an economic instrument, misuse in the capital markets by irresponsible parties for illicit personal gain seems inevitable. The capital markets in Indonesia and several countries are always prone to crimes, where information is often the object of the crimes in the capital markets. This research took the US as an example of the country with its most active and biggest capital market in the world. It has stricter and more serious sanctions imposed on misleading information. Departing from this example, the capital markets in both Indonesia and the US are to be compared in this research. It is commonly known that misleading information leads to false information received by the members of the public or individuals willing to invest their money in companies, and this information can cause losses for both issuers and investors. The research is intended to find out what serves as the scope of misleading information in capital markets in Indonesia and the US and how this misleading information should be implemented in Capital Market Law in Indonesia in the time to come. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The primary legal materials included laws concerning capital markets in both Indonesia and the US, while the secondary materials were from books, journals, and court decisions, and the tertiary data were from papers, dictionaries, legal terms, and seminars on the Internet. The research reveals that Capital Market Law in Indonesia and the Security Exchange Act of 1934 have similarities in terms of the facts of materials, violators, and the intention of giving misleading information. Moreover, the Security Exchange Act has made some amendments but Capital Market Law does not. Remedial sanctions in Indonesia are not regulated in detail, but the US elaborates on the detailed sanctions. It is recommended that the Capital Market Law be revised by referring to the Act in the US and the principles set by IOSCO (International Organization of Securities Commission) be implemented. Keywords:
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT SAMPAH PADA ANGKUTAN KOTA (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) Muhammad Is’ro Novradika Asmara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Is’ro Novradika Asmara, Iwan Permadi, Dewi Cahyandari Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: misro_na@student.ub.ac.id ABSTRAK Tulisan ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pasal 20 ayat 1 peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungn terkait penyediaan fasilitas tempat sampah pada angkutan kota. Dimana dalam peraturan daerah tersebut terdapat perbedaan antara das sollen (peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan pasal 20 ayat 1 dan das sein (kenyataan dilapangan). Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data-data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Efektivitas pelaksanaan pasal 20 ayat 1 peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait penyediaan fasilitas tempat sampah pada angkutan kota tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih mengamati banyaknya sopir armada angkutan kota yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung hanya faktor hukum dan faktor prasarana,sedangkan yang menjadi faktor penghambat yakni faktor penegakan hukum,faktor masyarakat dan faktor budaya. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan darerah tersebut diantaranya yakni minimnya jumlah personel,kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas atau personel, melakukan sosialisasi kepada seluruh sopir armada angkutan kota, memberikan pemahaman terkait pentingnya dalam melakukan pengendalian sampah, dan melibatkan peran serta masyarakat untuk dapat memberikan pengaduan. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Angkutan Umum, Sampah ABSTRACT This research studies the effectiveness of the implementation of Article 20 Paragraph 1 of Regional Regulation of Malang Number 2 of 2012 concerning Public Order and Environment regarding the provision of trash bins in public vans. This issue departs from the incongruence between what is governed in Regional Regulation Number 2 of 2012, Article 20 Paragraph 1 (das sollen) and what really takes place in society (das sein). The research employed socio-legal methods and statutory and socio-juridical approaches. Research data were analyzed based on qualitative-descriptive methods to give solutions to the problems. The research results reveal that the Regional Regulation of Malang Number 2 of 2012 is not effectively implemented since van drivers do not provide any trash bins in their vans. Both law and infrastructure contribute to the supporting factors, while law enforcers, society, and culture still become impeding factors. Moreover, issues such as lack of personnel, lack of introduction, and lack of awareness of the law also interrupt the implementation. To tackle the issues, adding more personnel members, giving an introduction to all the drivers of the vans, and encouraging them to be more aware of the importance of waste management and people to submit their complaints over this trash problem can be taken into account. Keywords: effectiveness of the law, public van, trash
PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF G PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati) Muhammad Nabila Yudi Saputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Nabila Yudi Saputra, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: mnabilayudisaputra@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanan pasal 4 huruf G Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 4 huruf G Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mengatur mengenai kewajiban dari pegawai negeri sipil untuk merawat serta menggunakan barang milik negara dengan sebaik- baiknya, barang milik negara dalam hal ini dikhususkan pada kendaraan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dimana hal ini dapat dilihat bagaimana kendaraan dinas yang merupakan fasilitas penunjang kegiatan kedinasan ini dapat dirawat dan digunakan sebaik baiknya oleh pegawai negeri sipil tersebut.Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana metode tersebut berupa mengkaji peraturan yaitu pasal 4 huruf G Perauran Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku serta pengaplikasikan bagaimana peraturan yang berlaku tersebut.Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada penanggung jawab asset badan perencanaan daerah kabupaten Pati.Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data berupa uraian dalam bentuk teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pasal 4 huruf G peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dapat sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal karena adanya beberapa factor yang menjadi kendala. Kata kunci: Pelaksanaan, Pegawai Negeri Sipil, Barang Milik Negara, Kendaraan Dinas ABSTRACT This research aims to find out the implementation of Article 4 letter G of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline among Civil Servants which governs the obligations of the civil servants to maintain and use state assets properly. The state assets refer to official vehicles in Regional Development Planning Agency in the Regency of Pati. This research employed empirical-juridical methods by studying the Government Regulati

Page 477 of 563 | Total Record : 5629

 475   476   477   478   479 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue