cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 483   484   485   486   487 
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN (BUDIDAYA AIR PAYAU) DI KABUPATEN BANGKALAN (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT1PERMEN-KP NOMOR 49/PERMEN-KP/2014) Refri Afiladistya Fritama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refri Afiladistya Fritama, Agus Yulianto, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: refriafiladistya@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dalam Pasal 11 ayat 1 tersebut mengatur mengenai kewajiban memiliki izin usaha budidaya perikanan. Namun dalam pelaksanaan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Budidaya Air Payau) di Kabupaten Bangkalan tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dilakuan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan dan kurangnya motivasi dan kesadaran pemilik usaha budidaya perikanan akan adanya kewajiban memiliki izin usaha budidaya perikanan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosio legal dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai implementasi kewajiban memiliki izin usaha perikanan bidang pembudidayaan (budidaya air payau) di Kabupaten Bangkalan (studi implementasi Pasal 11 Ayat 1 PERMEN-KP NOMOR 49/PERMEN-KP/2014). Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pemilik usaha budidaya yang tidak memiliki izin, koordinator statistik budidaya perikanan Kabupaten Bangkalan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi kewajiban memiliki izin usaha perikanan bidang pembudidayaan (budidaya air payau) di Kabupaten Bangkalan (studi implementasi Pasal 11 Ayat 1 PERMEN-KP NOMOR 49/PERMEN-KP/2014) belum berjalan dengan baik karena terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Pembudidayaan, Perizinan, Usaha, Implementasi ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of Article 11 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 49/PERMEN-KP/2014 concerning Fish Farming. This Article regulates permits allowing fish farming businesses to operate. However, Article 11 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding brackish water fish rearing in the Regency of Bangkalan is not effectively implemented due to several factors such as the lack of effective introduction given by the Fisheries Agency of the Regency of Bangkalan and lack of the motivation and awareness of fish farmers regarding the permits required in the business. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches that required direct observation to get the data relevant to the research topic. The data collection involved interviews with the owners of fish farming businesses having no permits, statistics coordinators of fish farming in the Regency of Bangkalan, and the Head of Fisheries Agency in the Regency of Bangkalan. The data were analyzed based on descriptive analysis of the object observed with the help of the data or samples collected without further analyses before a general conclusion was drawn. The research results reveal that Article 11 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries requiring the business permits in brackish fish rearing in the Regency of Bangkalan is not effectively implemented due to some impeding factors. Keywords: fish farming, permit, business, implementation
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN JUALBELI IKAN HIAS MELALUI PLATFORM (E-COMMERCE) Sandy Erdi Bimantara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sandy Erdi Bimantara, Djumikasih, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sandyerdi98@gmail.com ABSTRAK Maraknya kasus kematian ikan diperjalanan yang menyebabkan kerugian konsumen karena tidak adanya pertanggungjawaban pihak penjual ikan hias online atau pihak ekspeditur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah legal research dengan metode pendekatan conceptual approach dan statued approach. Bahan primer diperoleh dengan cara analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bahan sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan online. Bahan hukum tersier berupa KBBI dan Black Law Dictionary. Kemudian, seluruh bahan yang diperoleh diolah dengan teknik Interpretasi Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pihak penjual apabila ikan mati karena sebab penyakit, stress dan kemasan rusak. Sedangkan pihak ekspeditur bertanggung jawab apabila ikan mati dikarenakan keterlambatan pengiriman dan kemasan rusak Bentuk pertanggungjawaban penjual ikan hias dapat berupa pengembalian pembayaran ataupun berbentuk penggantian ikan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pihak ekspeditur berupa sejumlah uang yang sesuai nilai taksasi barang atau dengan jumlah lain yang setara 10 kali biaya ongkir. Apabila tidak terjadi itikad baik dari pihak penjual ikan hias ataupun ekspeditur, maka pihak konsumen dapat mengajukan gugatan lewat BPSK sebelum menggunakan jalur litigasi Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ikan Hias, E-Commerce ABSTRACT This research studies the growing issue of aquarium fish dying on the way to the customers with no responsibilities given by the online fish seller. This legal research employed conceptual and statutory approaches. The primary materials were obtained from the analysis of a related law; the secondary data were from online library research, and the tertiary data were collected from KBBI and Black Law Dictionary. All the data were processed based on the technique of the interpretation of the law. The research results reveal that the sellers are responsible for the dead fish due to stress, sickness, and damaged packing, but this is the responsibili
IMPLEMENTASI PASAL 71 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT WAKTU KERJA BAGI ANAK YANG BEKERJA UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT (STUDI PADA TIM-TIM ESPORT DI MALANG RAYA) Sarlitania Astari Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarlitania Astari Putri, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang e-mail: sarlitaniaastari@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status ketenagakerjaan pemain esport yang berusia di bawah 18 tahun di Malang Raya dalam pembuatan perjanjian kerja ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan menganalisis implikasi status ketenagakerjaan pemain esport anak di Malang Raya terhadap keberlakuan Pasal 71 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait waktu kerja bagi anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penggumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap pemain esport selaku pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya pada tim-tim esport di Malang Raya khususnya terkait waktu kerja tidaklah efektif. Waktu kerja/latihan pemain esport didasarkan pada kesepakatan dan kesanggupan di awal dengan ketentuan melebihi waktu kerja seharusnya. Walau pemain esport anak senang melakukan pekerjaan tersebut dengan jam kerja melebihi ketentuan seharusnya, jika hal ini dilakukan dalam jangka panjang mampu memberi pengaruh pada psikis dan kesehatan anak. Sehingga perlu pengawasan dan pemahaman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaran kegiatan esport ini untuk lebih memperhatikan waktu kerja bagi pemain esport anak selaku “pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kata Kunci: Waktu kerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, esport, perjanjian kerja ABSTRACT This research aims to analyze the status of those working as export players who are under eighteen in Malang Raya regarding a working contract seen from the perspective of law and to analyze the implication of the status as young esport players in Malang Raya regarding the enforcement of Article 71 Paragraph (2) letter b of Law Number 13 of 2003 concerning Employment in terms of the working hours for children working to develop their talent and interest. This research employed socio-juridical methods. Data were collected from observation and interviews and analyzed using qualitative-descriptive analysis methods. The research results conclude that the implementation of legal protection for esport players as mentioned earlier is not effective. The working or training time the esport players are bound to is based on the agreement made in advance and it exceeds the standard working time. Although children mostly enjoy what they are doing as esport players, long working hours can, in a long run, affect their psychological conditions and health quality. Thus, they have to be supervised and the working time must be taken into consideration although in this case, they work to develop their talent and interest. Keywords: working time for children developing their talent and interest, esport, working contract
EKSISTENSI BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA APARATUR SIPIL NEGARA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Tiur Azliani Pambajeng
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tiur Azliani Pambajeng, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: tiurazp@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang belum memberikan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Hal tersebut dilihat dari ketidak selarasan penyelesaian sengketa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaburnya kewenangan dan kedudukan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Sehingga dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa kepegawaian di Indonesia dan menganalisis eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa telah mengalami perubahan baik di tingkat undang-undang dan peraturan di bawah undang undang. Akan tetapi pengaturan yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum sehingga perlu adanya pengaturan tambahan. Eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dapat ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengatur, kewenangan, serta kedudukan. Kata kunci: aparatur sipil negara, sengketa kepegawaian, upaya administratif, badan pertimbangan aparatur sipil negara ABSTRACT This research topic departed from Government Regulation Number 79 of 2021 concerning Administrative Measures and Judgement Agency for State Apparatuses that is perceived to have not given any legal protection to state civil apparatuses in dispute resolutions. This situation is obvious in the disharmony of dispute resolutions set forth in Government Regulation Number 79 of 2021 and Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. moreover, the authority and the position of the judgement agency for state apparatuses are considered vague. Due to this issue, this research aims to analyze the regulations addressed to resolutions of the dispute arising among state apparatuses in Indonesia and the existence of Judgement Agency for State Apparatuses. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The results indicate that the regulations governing dispute resolutions mentioned earlier are deemed to show improvement within the scope of the law and other regulations under it. However, existing regulations have not given any legal protection, and this weakness indicates that additional regulation is required. The existence of the Judgement Agency for State Apparatuses can refer to related laws and regulations, authorities, and status. Keywords: state apparatuses, disputes among employees, administrative measures, judgement agency for state apparatuses
ANALISIS PENGATURAN ANONIMITAS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA MARKETPLACE DI INDONESIA Zhafran Valdano Wahyushahensa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zhafran Valdano Wahyushahensa, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: zhafvaldano@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai anominitas menjadi komponen penting untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi sebagai derogable rights. Permasalahan kebocoran data pribadi dalam marketplace menjadikan perlu adanya anonimitas yang sebagai langkah mengatasi potensi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Adanya isu anonimitas ini menjadi menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan kebebasan berekspresi serta terdapat banyak perdebatan antara hak untuk tidak beridentitas atau anonimitas dan kepatuhan identitas untuk mendapatkan validitas identitas pengguna khususnya dari marketplace. Pelapor Khusus PBB menyatakan bahwa internet yang terbuka dan aman harus diperhitungkan di antara prasyarat untuk menikmati kebebasan berekspresi saat ini, dan oleh karena itu harus dilindungi oleh pemerintah. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis keterkaitan Anonimitas sebagai Derogable Rights dalam perspektif transaksi elektronik? (2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum anonimitas dalam transaksi elektronik pada marketplace di Indonesia? Dari hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban anonimitas sebagai bentuk hak asasi manusia dengan sifat derogable rights dalam penerapannya masih dapat dibatasi. Hingga saat ini di Indonesia belum mengatur terkait anonimitas dalam pemilihan penggunaan data pribadi. Dalam hal perlindungan atas data pribadi tidak ada mengatur mengenai penyelesaian atas kebocoran data pribadi serta kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna. Kata Kunci: Derogable Rights, Anonimitas, Data Pribadi, Marketplace ABSTRACT This research discusses anonymity as a vital component in protecting the freedom of expression and the right to privacy as derogable rights. The leak of personal data in the marketplace indicates that anonymity is necessary to prevent theft and misuse of personal data. Anonymity-related issues are always interesting to be further discussed since they are linked to the freedom of expression and there have been some debates on the right to not reveal any identity, commonly known as anonymity, and the obedience of identity to get the validity of identity, especially in the marketplace. A special report issued by the UN states that open and safe internet should be guaranteed among other requirements that ensure that people have the freedom to express themselves these days, and therefore, this freedom must be protected by the government. This research employed: (1) how is the analysis of anonymity as derogable rights conducted according to the perspective of electronic transactions? (2) how is the regulation concerning the legal protection of anonymity implemented in electronic transactions in the marketplace in Indonesia? The research results reveal that anonymity represents human rights with the nature of derogable rights and the implementation can still be limited. To date, Indonesia has not set any regulations concerning anonymity in personal data use, and there have not been any regulations governing personal data leaks and the loss that consumers or users have to take. Keywords: derogable rights, anonymity, personal data, marketplace
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 266K/AG/2010 DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2212/Pdt.G/2017/Pa.Sda (Relevansi Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kompilasi Hukum Islam) Muhammad Aris Hafidhisna
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Aris Hafidhisna, Rachmi Sulistyarini, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hafidhisna@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengenai pembagian harta perkawinan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 266K/AG/2010 dan Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2017/Pa.Sda, dan ditemukan dua putusan pengadilan yang berbeda pendapat. bertentangan dengan ketentuan tentang Pembagian Harta Perkawinan setelah terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, secara khusus mewajibkan pembagian harta perkawinan setengahnya untuk suami dan setengahnya lagi untuk istri. Sebaliknya, Putusan Nomor 266K/AG/2010 menyatakan bahwa istri menerima sedangkan suami hanya berhak , dan Putusan Pengadilan Nomor 2212/PdtG/2017/Pa.Sda mengatur bahwa istri dan suami menerima 2/3 dan 1/3 masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pembagian harta perkawinan sebagaimana disebutkan dalam kedua putusan di atas menunjukkan bahwa hakim tidak dengan tepat mengacu pada peraturan yang bersangkutan dan mereka melakukan kontra legem dari hukum yang berlaku seperti dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kontra hukum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penerapan Pasal 97 dalam hal ini akan terkesan tidak adil bagi kedua belah pihak dan diyakini dapat menimbulkan ketidakadilan. Kata Kunci: Putusan Hakim, Kontra Legem ABSTRACT This research aims to investigate the basic consideration of the judge regarding the distribution of marital assets as in Court Decision Number 266K/AG/2010 and Decision Number 2212/Pdt.G/2017/Pa.Sda, and these two dissenting court decisions were found contrary to the regulation concerning Distribution of Marital Assets following a divorce as this matter is outlined in Article 97 of Islamic Law Compilation, specifically requiring the marital assets to be distributed half for the husband and the other half for the wife. On the contrary, Decision Number 266K/AG/2010 declared that the wife receives ¾ while the husband is only entitled to ¼, and Court Decision Number 2212/PdtG/2017/Pa.Sda outlines that the wife and husband receive 2/3 and 1/3 respectively. This research employed normative-juridical methods. Such a distribution of the marital assets as mentioned in both decisions above indicates that the judges did not appropriately refer to the regulation concerned and they did the contra legem of the current law as in Article 97 of Islamic Law Compilation. This contra legel was based on the consideration viewing that the implementation of Article 97, in this case, would seem unfair for both parties and it was believed that it could lead to injustice. Keywords: judges’ decision, contra legem
ANALISIS HUKUM PERBUATAN PENCURIAN KUOTA INTERNET WIFI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Nia Alicia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nia Alicia, Masruchin Ruba’i, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: Nnyak417@gmail.com ABSTRAK Pencurian Kuota Internet Wifi milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya jelas sebuah melanggar hukum sebab merugikan hak orang lain. Secara culture atau budaya memang masih banyak masyarakat Indonesia yang menyepelekan dan berusaha mentoleransi kejadian ini dan menganggap hal ini sebagai hal lumrah dikarenakan memang impact dan kerugiannya tidak dirasakan secara langsung oleh pemiliknya. Kondisi tersebut mungkin tidak terlalu menjadi masalah bagi golongan menengah ke atas yang berlangganan layanan internet wifi rumahan dengan akses internet super cepat dan kuota tidak terbatas. Akan tetapi, akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat menengah ke bawah, oleh karenanya penelitian ini penting untuk diangkat untuk mengetahui pengaturan dan konsekuensi hukum pencurian kuota internet wifi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait objek kajian. Berdasarkan hukum positif Indonesia, sejatinya telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana terkait pencurian dan Pasal 30 UU ITE. Kata Kunci: Pencurian kuota Internet, Hukum Positif Indonesia, Wifi ABSTRACT Using a Wi-Fi connection without any consent of the owner is deemed to be a theft and a violation considering that it disadvantages another party, contrary to the fact that people in Indonesia mostly take this case for granted due to insignificant effects caused. This may cause no concern to those of upper-class society with unlimited Wi-Fi service access, but not for low-income people. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The legal materials were analyzed based on a descriptive analysis to settle the problem concerned. This case is regulated within the scope of positive law in Indonesia, specifically in Article 362 of the Penal Code concerning Theft and Article 30 of Electronic Information and Transactions Law. Keywords: internet data plan theft, positive law in Indonesia, Wi-Fi
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN GANGGUAN KEJIWAAN TANPA DISERTAI SURAT KETERANGAN DOKTER Ni Ketut Ayu Pradnyani Shanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Ketut Ayu Pradnyani Shanti, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang. e-mail: ayu.pradnyani14@gmail.com ABSTRAK Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam KHI dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Adanya percekcokan-dan perselisihan terus menerus akibat salah satu pihak mengidap gangguan kejiwaan bisa menjadi faktor perceraian. Salah satu pihak yang mengalami gangguan kejiwaan perilakunya akan berdampak pada kelangsungan hubungan rumah tangga, maka pembuktian dari keadaan medis inilah yang harusnya dibuktikan menggunakan Surat Keterangan Dokter (SKD). Surat Keterangan Dokter bisa menjadi bukti surat yang valid agar Hakim memiliki bukti kuat untuk menjatuhan putusan yang ia hadapi ini. Tanpa surat Keterangan Dokter, valid atau tidaknya keadaan medis seseorang dapat dipertanyakan dan bisa jadi disalahgunakan kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum bagi Hakim apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen nomor 251/Pdt.G/2012/MS-Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 577/Pdt.G/2016/PN.Sgr yang berupa putusan perceraian sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Majelis hakim pada akhirnya mnggunakan Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perceraian karena ketidakmampuan pasangan karenanya cacat badan atau cacat mental dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dimana keadaannya antara pasangan ada pertengkaran tanpa henti dan tidak ada harapan untuk hidup sebagai satu lagi. Jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode yuridis normatif. Kata kunci: alasan perceraian, gangguan kejiwaan, bukti surat keterangan dokter ABSTRACT Article 1 of the Law concerning Marriage implies that marriage is intended to build a happy and everlasting family in adherence to the Almighty God. However, several factors causing divorce are sometimes inevitable. Disputes and fights sparked by the situation where one of the married couples suffers from mental illness could also contribute to divorce. A statement from a competent doctor stating the illness is necessary considering that mental illness, in this case, may affect the marriage relationship. This written statement from the doctor also serves as valid proof for a judge to deliver a judgment. The absence of a health statement could also lead to unfair intents. This research is intended to analyze the legal consideration made by the judge in terms of whether it is relevant to law Number 1 of 1974 and to analyze whether the Decision of Syar’iyah Court of Bireuen Number 251/Pdt.G/2012/MS-Bir and the District Court Decision of Singaraja Number 577/Pdt.G/2016/PN.Sgr concerning Divorce comply with law Number 1 of 1974. The judge referred to Article 19 Letter (e) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Divorce linked to the incapability to settle issues that cause divorce due to mental or physical illness of one of the married couples and Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 highlighting endless quarrel and no hope of reconciliation between the two. This research employed normative-juridical methods. Keywords: grounds for divorce, mental illness, doctor’s statement
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGATURAN RANGKAP JABATAN MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DAN NEGARA LAIN Muhammad Daffa Masqurai
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Daffa Masqurai, Moch. Zairul Alam, Ranintya Ganindha Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: daffamasqureii@gmail.com ABSTRAK Pada Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, mengatur rangkap jabatan dimana seorang pelaku usaha dilarang menduduki posisi sebagai komisaris atau direksi di beberapa perusahaan, Rangkap jabatan tingkat direksi dan dewan komisaris mampu menghambat persaingan usaha secara horizontal yang dapat melahirkan pembentukan strategi bersama diantara perusahaan yang berkaitan dengan penentuan harga, pengaloakasian pasar dan penetepan jumlah produksi, pada cara vertikal dapat menimbulkan integrasi kegiatan vertikal dimana kegiatan diantaranya para pemasok dengan membuat persetujuan timbal balik antara pelaku usaha. Pengaturan dari beberapa negara lain yang sudah lebih lama mengatur praktik rangkap jabatan seperti Amerika Serikat memiliki pengaturan tentang rangkap jabatan yang diatur dalam Clayton Act Section 8 sedangkan untuk Uni Eropa diatur secara umum dalam Treaty in the Functioning of the European Union 101. Penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis pengaturan tentang rangkap jabatan menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Bagaimana Perbedaan penaturan tentang rangkap jabatan menurut pengaturan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sehingga penulis mendapatkan hasil bahwa baik di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa praktik rangkap jabatan tidak secara mutlak dilarang. Rangkap jabatan baru akan dilarang apabila dianggap telah menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli namun beberapa yurisdiksi menggunakan pendekatan dan pengaturan yang berbeda-beda untuk menentukan pelaku usaha telah melanggar ketentuan atau tidak. Praktik rangkap jabatan sudah kerap terjadi pada sektor perusahaan di Indonesia yaitu terdapat pada Perkara Nomor 1/KPPU/L/2003 dimana Direksi Garuda Indonesia yaitu Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka melakukan praktik rangkap jabatan di perusahaan PT Abacus sebagai komisaris dan Perkara KPPU No.04/KPPU-I/2003 yang dilakukan Wibowo S Wirjawan yang menjabat sebagai Presiden Direktur di kedua perusahaan yang sama yaitu PT. JICT dan PT. Ocean Terminal Peti Kemas Kata Kunci: Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999, Rangkap Jabatan, Persaingan Usaha ABSTRACT Article 26 of Law Number 5 of 1999 governs dual official positions in which the person concerned is positioned as a commissary or a director for some companies, while dual positions could horizontally impede business competition, leading to sharing strategies among related companies to set prices, allocate market, and set production quantities. Vertically, it could lead to the integration of vertical activities in which suppliers may make an agreement with the business people concerned. Dual official positions in the US are governed in Clayton Act Section 8 and European Union governs this matter in Treaty in the Functioning of the European Union 101. This research investigates the analysis of the regulation concerning dual positions according to Law Number 5 of 1999 and how it is different from the regulatory provision in the US and European Union. The investigation results reveal that dual positions in Indonesia, the US, and European Union are not prohibited unless they cause unfair business competition and monopolistic practices. However, some jurisdictions refer to varied approaches to find out if a person has committed the violations. Having dual positions is common in companies in Indonesia, like the case Number 1/KPPU/L/2003 in which the directors of Garuda Indonesia, Emirsyah Satar and Wiradharma Bagus Oka were found to be assigned to dual positions in PT Abacus as a Commissary a
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Dinas Bayu Adji Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bayu Adji Nugroho, Agus Yulianto, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: bayu.adji1997@gmail.com ABSTRAK Pada penelitiani ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kemudian penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis data kualitatifnya, melalui tahap reduksi data, penyajian, dan kemudian menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonogiri oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dialihkan kepada pihak ketiga melalui tender kepada CV. Karya Angkasa, kerjasama dilakukan antara CV. Karya Angkasa dengan Dinas Perhubungan melalui Surat Perjanjian No : 511.2/667/2021 selama 1 (satu) tahun kerja. Pengalihan pengelolaan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dimana disebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Retribusi, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ABSTRACT This research discusses the implementation of the collection of levies charged in parking service that takes place on the roadside according to the Regional Regulation of Wonogiri Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 1 of 2012 concerning Public Service Levies. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques by presenting the data before they were qualitatively analyzed. The analysis stages consisted of data reduction, presentation, and conclusion. The research results reveal that the levy charged for roadside parking service was transferred to CV. Karya Angkasa as the third party by tender. The partnership was between CV. Karya Angkasa and Transportation Agency under Agreement number 511.2/667/2021 paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Regional Regulation of the Regency of Wonogiri Number 1 of 2012 concerning Public Service Levies, implying that levy collection cannot be outsourced. Keywords: implementation, levy, roadside parking

Page 485 of 563 | Total Record : 5629

 483   484   485   486   487 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue