cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 481   482   483   484   485 
TINJUAN YURIDIS PASAL 10 HURUF (t) BAB VIII DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT PENGADAAN TANAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Angga Gema Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Gema Pratama, Imam Koeswahyono, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: anggagemapratama@gmail.com ABSTRAK Intensi penelitian ini untuk mengetahui kriteria dari kepentingan umum yang terkadung dalam peraturan pengadaan tanah untuk pembangunan yang digunakan sebagai tolak ukur jenis kegiatan kepentingan umum yang terdapat dalam Bab VIII Pengadaan Lahan pada UUCK, untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum diaturnya kawasan ekonomi khusus masuk sebagai jenis kegiatan pembangunan guna kepentingan umum dalam Bab VIII tentang Pengadaan Lahan dalam UUCK. permasalahan hukum terkait tolak ukur kepentingan umum dalam bidang pengadaan tanah pasca diberlakunya UUCK dan akibat hukum dimasukannya Kawasan ekonomi Khusus dalam jenis kegiatan pembangunan kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan Konsep dan pendekatan sejarah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif dan penafsiran deskriptif. Jawaban permasalahan bahwa kriteria kepentingan umum dalam perspektif pengadaan tanah guna pembangunan bagi kepentingan umum pasca diundangkan UUCK memiliki batasan kriteria luas dalam melakukan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. diaturnya Kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai kepentingan dalam peraturan pengadaan tanah berakibat hukum terhadap konsep kepentingan umum antara lain: (1) Badan Usaha yang mengusulkan kawasan ekonomi khusus dapat menggunakan prinsip-prinsip pengadaan tanah dalam UU PTUP, (2) Terjadinya pergeseran tujuan kepentingan umum dalam bidang pengadaan tanah, (3) terbuka kemungkinan-kemungkinan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditujukan untuk mengambil keuntungan Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kriteria Kepentingan Umum, Kawasan Ekonomi Khusus ABSTRACT This research delves into the murky definition of public interest in land procurement following the effectuation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as outlined in Article 1 point 7 of Government Regulation Number 19 of 2021 linked to the public interest of speci
PELAKSANAAN PENGAJUAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Annisa Firdausa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Firdausa, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: annisafirdausa871@gmail.com ABSTRAK Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait pelaksanaan pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa pandemi covid-19 di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), serta mengetahui dan mengidentifikasi apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajuan restitusi di lembaga tersebut. metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, dimana peneliti akan menguraikan data atau informasi yang diperoleh selama kegiatan penelitian lapang. Yang kemudian diuraikan dalam bentuk narasi, tabel, dan juga bagan. Berdasarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwasannya dalam pelaksanaan pengajuan restitusi selama pandemi covid-19 tidak terdapat banyak perbedaan dalam pelaksanaan pengajuan restitusi oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam pelaksanaan daripada restitusi itu sendiri masih belum maksimal dikarenakan adanya ketidak efektifitasan hukum, adanya ketidakefektifan hukum itu sendiri disebabkan oleh faktor dari penegak hukum, ataupun faktor lain yang berkaitan dengan korban. Kendala yang dihadapi oleh LPSK sendiri didasarkan pada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi anggaran dan SDM, sedangkan faktor eksternal meliputi disharmonisasi penegak hukum dan pandemi covid-19. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, LPSK memberlakukan beberapa upaya seperti melakukan penghematan biaya perlindungan, mengajukan ABT, merekrut tenaga kontrak, mematuhi protokol kesehatan. Kata Kunci: Pengajuan restitusi, anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pandemi covid-19 ABSTRACT This research aims to find out and identify the request for restitution for a child as a victim of sexual violence amidst the Covid-19 pandemic in the Witnesses and Victims Protection Agency (henceforth referred to as LPSK) and to identify what have been the impeding factors in the request for the restitution in the agency. This research employed empirical-juridical m
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGURANGAN JENIS PAJAK DAERAH DALAM PERDA KABUPATEN MALANG NO 1 TAHUN 2019 DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aprilia Niken Sridarwanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aprilia Niken Sridarwanti, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MT. Haryono No.169 Malang e-mail: aprilianiken77@gmail.com ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalah terkait Analisis Yuridis terhadap pengurangan jenis pajak daerah dalam perda Kabupaten Malang No 1 Tahun 2019 ditinjau dari peaturan perundang-undangan. Dilihatnya dari tema ini oleh penulis dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan terkaitan penghapusan jenis objek pajak di Kabupaten malang yaitu terkait dengan pajak sarang burung walet. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan pengurangan objek jenis pajak dalam perda kabupaten malang no 1 tahun 2019 ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan apa implikasi hukum terhadap pengurangan objek jenis pajak daerah dalam perda kabupaten Malang No 1 tahun 2019 ditinjau dari peraturan perundangundangan. Selanjutnya, penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan metode Yuridis Normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisi bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisi yuridis kumulatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang digunakan di atas, penulis menumukan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini yaitu bila di tinjau dari Hirarki peraturan perundang-undangan suatu perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun dalam pasal 2 undang-undang nomer 28 tahun 2009 Daerah memiliki hak khusus untuk mengatur sendiri urusan wilayahnya, bila dalam suatu daerah tersebut tidak memiliki potensi terhadap jenis pajak yang terkait maka daerah dapat menghapuskan jenis objek pajak. Kata kunci: Pengurangan jenis Pajak , Perda, Undang-Undang ABSTRACT Tax payment is under the supervision of the state and every citizen is required to pay tax as governed in the legislation. Tax is binding and tax paying indicates the compliance of an Indonesian citizen with the current law. Regional areas have the right to collect taxes from the members of the public. Regarding this tax collection, swift nest business operating in the Regency of Malang is taxable. The tax imposed on swift nest business is potential to regional areas, but its imposition is revoked recalling that the sale of the nest has been falling. Departing from this condition, this research aims to delve into the legal aspect of tax type reduction from the perspective of the legislative hierarchy. From the above elaboration, this research studies the following two problems: What is the main consideration underlying tax type abolishment as in Regional Regulation of the Regency of Malang Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010 concerning Regional Tax? What is the legal implication of the tax type abolishment as governed in Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010 concerning Regional Tax? This is normative-juridical research employing a statutory approach. The data involved primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. All the data were further analyzed based on juridical-cumulative analysis techniques. Keywords: Reducing of tax type, Regional Regulation, Statutory Legislations
TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI ASI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF Dhiliandra Angella
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhiliandra Angella, Yuliati, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: dhiliandra@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kategorisasi ASI pada tubuh menurut Undang-Undang Kesehatan dan untuk mengetahui apakah jual beli ASI merupakan suatu tindak pidana. PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Namun dalam pelaksanaannya banyak dijumpai orang-orang yang memperjualbelikan ASI. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa ASI tidak dapat dikategorikan sebagai organ tubuh, jaringan tubuh, maupun darah. Karena ketiga hal tersebut merupakan bagian-bagian tubuh yang sangat berbeda dengan ASI. Memperjualbelikan ASI merupakan perbuatan yang dilarang oleh PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana yang terdapat pada Pasal 11 Ayat (2) Huruf e. Begitu juga menurut hukum islam terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (Istirdla’) sebagaimana terdapat pada Pasal 8. Kemudian apabila praktik jual beli ASI dipandang dari segi hukum pidana, memperjualbelikan ASI merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kecuali frasa “terhadap yang melanggarnya diancam pidana” karena belum ada peraturan lanjutan mengenai akibat hukum dari perbuatan tersebut. Namun menurut pendapat Schaffmeister yang pendapat tersebut telah diterapkan pada hukum positif di Indonesia dan menurut Pasal 204 KUHP, memperjualbelikan ASI dapat diancam pidana. Kata Kunci: ASI, Larangan Praktik Jual Beli ASI, PP Nomor 33 Tahun 2012 ABSTRACT This research aims to find out the categorization of breast milk in the body according to Health Law and to find out if selling breast milk is considered a criminal offense. Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding states that breast milk is not for sale, contrary to the fact that selling breast milk is getting more common than ever before these days. With normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches, this research obtained primary, secondary, and tertiary data analyzed according to documentation study where data were collected from reading literature, journals, books, and legislation related to the legal issue studied. The research results reveal that breast milk cannot be categorized as a body organ, a body tissue, or blood, since these three organs are far different from breast milk. However, selling breast milk is prohibited by Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding as elaborated in Article 11 Paragraph (2) letter e. Similarly, Islamic Law Compilation sets forth the Fatwa of MUI Number 28 of 2013 concerning Breast Milk Donor (istirdla’) of Article 8. From the perspective of criminal law, selling breast milk is considered a criminal offense since this practice meets the aspects of criminal offense except for the phrase “whoever commits the crime is punishable by a criminal sentence”. There is no further regulation regarding this act, but Schaffmeister argues that this matter has been app
ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL BERDASARKAN DOKTRIN INTENT TO USE IN COMMERCE DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS URBAN REVIVO DALAM PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 01/PDT.SUS-MEREK/2 Gede Aditya Perdana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gede Aditya Perdana, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: gedeadityap@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait kasus sengketa merek terkenal Urban Revivo yang mendapatkan Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penulis melakukan analisa dengan doktrin intent to use in commerce yang berasal dari Amerika Serikat yang memberikan perlindungan tidak hanya dari pendaftaran tetapi juga dari pemakaian dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan hal yang sudah penulis uraikan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal pada sengketa merek antara merek “URBAN REVIVO” asal China dengan merek “URBAN REVIVO” asal Indonesia? (2) Bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Merek “URBAN REVIVO” Asal China terhadap Merek “URBAN REVIVO” Asal Indonesia dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.? (3) Bagaimana analisa perlindungan merek dagang URBAN REVIVO jika ditinjau menggunakan prinsip Intent to Use In Commerce?. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Lantas mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan kerugian kepada pihak Urban Revivo asal China yang mereknya ditiru oleh Chou Ling Ling asal Indonesia dan kemudian penulis melakukan analisa terhadap merek Urban Revivo ditinjau dari ketentuan intent to use in commerce ditemukan bahwa penggunaan yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan yang diberikan oleh ketentuan tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Intent to Use in Commerce. ABSTRACT This research studies the Commercial Court Decision of Central Jakarta Number 01/Pdt.Sus[1]Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst over the dispute of popular brand Urban Revivo imposed with the court decision not relevant to the current law, and this research aims to give an analysis based on the doctrine of intent to use in commerce of the US that gives protection covering not only the registration but also the use in commerce. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) what legal protection should be applied for the popular mark in the dispute of marks between Urban Revivo from China and Urban Revivo from Indonesia? (2) how was this case analyzed under the consideration of the judges as in the court decision regarding the mark “Urban Revivo” from China against “Urban Revivo” from Indonesia in Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.pst? (3) how was trademark protection for Urban Revivo analyzed according to the principle of intent to use in commerce? This research employed normative-juridical methods and statutory, analytical, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The results reveal that the decision delivered by the panel of judges was incongruent with the current law, leading to losses to the party in charge of Urban Revivo of China; this mark was copied by Chou Ling Ling from Indonesia. This issue was analyzed based on the principle of intent to use in commerce, revealing that the use has met the requirements concerned. Keywords: legal protection, popular mark, intent to use in commerce
IMPLEMENTASI PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 31 KUHAP (Studi di Kejaksaan Negeri Tuban) Ghulam Ikhsanul Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghulam Ikhsanul Hakim, Pridja Djatmika, Solehuddin Faculty of Law, Universitas Brawijaya e-mail: ghulamikhsanul@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan yang di latar belakangi oleh keadaan bahwa telah terjadi perbedaan keputusan yang diberikan oleh jaksa pada kejaksan negeri tuban terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh beberapa tersangka, yakni terdapat 3 pemohon namun memperoleh keputusan yang berbeda terkait permohonan penangguhannya. Terhadap tersangka kasus pencurian dengan pemberatan memperoleh penangguhan penahanan sedangkan 2 tersangka pada kasus pencurian biasa dan penganiayaan yang juga memohonkan penangguhan penahanan justru mengalami penolakan oleh jaksa. Sehingga perlu sekiranya untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang digunakan jaksa dalam menerima dan menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana implementasi penangguhan penahanan oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 31 KUHAP? (2) Apa dasar pertimbangan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam menerima dan menolak penangguhan penahanan?. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Dari rumusan masalah dan metode penelitian yang telah ditetapkan diatas, penulis kemudian dapat memahami bahwa pada proses pengajuan permohonan penangguhan penahanan tersangka pada kejaksaan negeri tuban dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan mekanisme yang melibatkan berbagai pihak seperti PTSP, Kepala Kejaksaan, Kepala Bidang, Jaksa Penuntut Umum hingga Pemohon itu sendiri. Kemudian dalam hal pertimbangan yang digunakan jaksa dalam menerima dan menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka, terdiri dari beberapa hal anatara lain: Pertimbangan jaksa dalam menerima permohonan penangguhan penahanan, (a) Pertimbangan yang didasarkan pada penilaian subjektif Jaksa, (b) Pertimbangan berdasarkan kepentingan tersangka dalam memohonkan penangguhan penahanan. Pertimbangan jaksa dalam menolak permohonan penangguhan penahanan, (a) Pertimbangan terhadap keberlangsungan perkara bila penangguhan penahanan diberikan, (b) Pertimbangan berdasarkan jenis tindak pidana yang diajukan penangguhan penahanan. Kemudian dari berbagai macam bentuk pertimbangan tersebut dapat diklasifikasikan pertimbangan jaksa penuntut umum kedalam pertimbangan objektif dan subjektif. Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Pertimbangan Jaksa ABSTRACT This research departed from opposing decisions issued by the District Prosecutor General Office of Tuban regarding the three requests for bail applied by different defendants and these requests received different responses from the prosecutors. A defendant involved in the case of theft with aggravation was granted bail, while the requests of the other two defendants involved in an ordinary theft case and violence were rejected. Departing from these opposing responses, this research aims to find out the considerations of the judges to grant or reject the requests for bail. In detail, this research aims to investigate: (1) how is the bail considered by general prosecutors according to Article 31 of Penal Code Procedures and (2) what is the basic consideration of the general prosecutors in granting or refusing bail? this research employed an empirical method and socio-juridical and conceptual approaches. The research results reveal that granting or refusing bail requires several mechanisms involving some parties such as PTSP, Chief Prosecutor, Section Head, general prosecutors, and the applicants concerned. Granting and refusing the b
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM INOVASI KEUANGAN DIGITAL CLUSTER CREDIT SCORING Hernindyo Bagaskhara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hernindyo Bagaskhara, Reka Dewantara, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bagaskhara05@gmail.com ABSTRAK Inovasi melalui perkembangan teknologi yang tidak ada batasnya membutuhkan suatu payung hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya disebut dengan POJK IKD) berlaku sebagai Payung Hukum terhadap seluruh kegiatan Inovasi yang ada di Indonesia. Kegiatan Credit Scoring masuk di dalam salah satu Klaster Inovasi Keuangan Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi nasabah pada Inovasi Keuangan Digital Credit Scoring dan Batasan tanggung jawab penyelenggara dalam melakukan perlindungan data pribadi nasabah. Dalam melakukan penelitian, Penulis menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi dan Pendekatan Perbandingan dengan Hukum yang berlaku di Uni Eropa terkait pelaksanaan Credit Scoring dan instrumen perlindungan data Pribadi. Di Indonesia, Innovative Credit Scoring hanya dilatur dan dilindungi oleh POJK IKD yang pengaturannya masih secara umum, dan dalam pelaksanaann Inovative Credit Scoring POJK IKD belum memuat secara khusus pasal mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Peraturan terkait perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan, sedangkan perlindungan data pribadi diperlukan sebagai usaha pengawasan dan perlindungan perkembangan teknologi dalam aktivitas keuangan digital. Sejauh ini hanya ada beberapa peraturan terkait perlindungan data pribadi yang sudah ada di Indonesia, yaitu Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19 tahun 2017 tentang Teknologi Finansial. Kedua aturan tersebut belum mengakomodir secara penuh dalam melindungi data pribadi nasabah Credit Scoring, sehingga diperlukan pengesahan secepatnya untuk Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi. Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital, Credit Scoring, Perlindungan Data Pribadi, Ketidaklengkapan Norma ABSTRACT Limitless development of technology requires legal protection. The Regulation of Financial Services Authority Number 13 of 2018 concerning Digital Financial Innovation (henceforth referred to as POJK IKD) serves as legal protection for all forms of innovation in Indonesia, and credit scoring is within the scope of digital financial innovation. This research aims to analyze the legal protection of the personal data of the clients in credit scoring digital financial innovation and the scope of responsibilities of the providers regarding the provision of the legal protection of the clients’ personal data. This research employed a statutory approach regarding personal data protection and a legal approach regarding applicable law in the European Union concerning credit scoring and instrument of personal data protection. In Indonesia, innovative credit scoring is only governed and protected by POJK IKD but the regulatory scope is too general, where no specific articles are set forth by POJK IKD regarding clients’ personal data protection. The provisions of personal data are set forth in several regulations, while personal data protection is required in the supervision and protection of the development of technology in digital financial activities. So far, there have been several regulations concerning personal data protection in Indonesia, including Permenkominfo Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection and the Regulation of Bank Indonesia Number 19 of 2017 concerning Financial Technology, both of which do not fully accommodate personal data protection of credit scoring clients. Thus, the validation of the bill concerning Personal Data Protection is urgently needed. Keywords: digital financial innovation, credit scoring, personal data protection, incompleteness of norms
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang) Iik Kamilatul Musafiroch
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iik Kamilatul Musafiroch, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: iikkamilatul@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitian ini dilatarbelakangi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam memanfaatkan jaringan teknologi yang dibentuk dalam suatu website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Bagian Hukum Kota Malang dan adanya Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia server. Dari kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Malang. Dengan adanya website tersebut Pemerintah Daerah Kota Malang dapat mempertanggung jawabkan isi dari peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam website JDIH Kota Malang tersebut. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang sudah diundangkan oleh Bagian Hukum kemudian diunggah ke dalam website JDIH Kota Malang, masih terdapat beberapa Peraturan Walikota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih belum tersedia di dalam website tersebut. Dan masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan analisis. Karena permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis ini berdasarkan masalah yang terjadi. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pihak Bagian Hukum Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Kata Kunci: Implementasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ABSTRACT This research departs from the policy of the regional government of Malang in utilizing a technological network on a website to allow access for people to legal documentation and information network (JDIH) managed by the Law Agency of Malang along with the Communication and Information Agency as a server. This policy aims to allow people to access regional regulations in Malang. With this website, the regional government of Malang could be accountable for all the regulatory provisions displayed on the website. However, not all the regulations stipulated by the unit concerned are uploaded on the website. Several regulations of the Mayor of Malang and other regional regulations of Malang are not available on the website due to several factors. This is a socio-legal study employing social science for the analysis. Primary data were obtained from interviews involving several officials in the Law Agency of Malang as the informants and the secondary data were sourced from laws, official documents, books, and the Internet. Keywords: implementation, documentation network, and legal information
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN FORCED DELISTING DALAM KASUS PT BERAU COAL ENERGY TBK BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR: KEP-308/BEJ/07/2004 DAN POJK NOMOR 3/POJK.04/2021 Joni Marcopolo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joni Marcopolo, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: sinagajoni16@gmail.com ABSTRAK Pasar modal adalah tempat berkumpulnya dana dari masyarakat yang menekankan kepercayaan terhadap kegiatan yang ada pada pasar modal. Kegiatan yang dimaksud yang bersangkutan dengan Penawaran Umum, Permintaan Efek, dan Perdagangan Efek. Pasar modal memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sehingga pemerataan, pertumbuhan, dan perekonomian dapat meningkat dan berjalan dengan stabil sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dalam Undang-Undang Pasar Modal dipersyaratkan untuk melakukan keterbukaan. Kewajiban tersebut sangatlah berimplikasi untuk perusahaan tersebut. Hubungan perusahaan dengan prinsip keterbukaan tersebut dapat menilai keberlangsungan atau kemampuan untuk tetap bertahan (going concern) usaha emiten tersebut. Forced delisting adalah salah satu yang menandakan bahwa perusahaan tidak sehat sehingga adanya kebijakan dari bursa untuk melakukan penghapusan pencatatan saham dari bursa. Hal ini merupakan peristiwa hukum yang sangat berdampak dengan emiten dan para investor. Hal tersebut dikarenakan investor dapat kehilangan nilai investasi atau pengurangan nilai investasi karena forced delisting dapat menghapus hal tersebut dan bisa jadi perusahaan akan ditutup. Berdasarkan Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) saham di bursa, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Pasal III.3.1., Delisting atas suatu saham dari daftar Efek yang dilakukan oleh bursa terjadi jika Perusahaan Tercatat mengalami kondisi atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai atau Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Sesuai dengan peraturan diatas bahwa terdapat frasa “Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif” sehingga dapat dinilai tidak adanya batasan terkait dengan “pengaruh negatif” pada peraturan tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu untuk lebih mendetailkan terkait dengan pengaturan forced delisting untuk menjamin kepastian para pihak dalam pasar modal. Kata kunci: forced delisting, pasar modal, perusahaan, kelangsungan usaha ABSTRACT The capital market is where funds are collected and it is focused on trust in capital market-related activities including public offerings, securities requests, and securities trading. The capital market is intended to support national development to ensure that distribution, growth, and economy are improving and stable to guarantee the welfare of the people. Law concerning Capital Market requires openness principle. This obligation seriously affects the company concerned. The connection between openness and a company could determine the sustainability or capacity to survive (going concern) for issuers. Forced delisting indicates that a company is not in a good condition, and thus, there should be a policy made by the exchange company to erase securities records from the exchange. This is a legal phenomenon that is influential to issuers and investors because investors could lose the investment values or these values could decrease. Forced delisting could erase the value, which may close down the company. In Regulation Number I-I concerning delisting and relisting of securities in a stock exchange, the Decision issued by PT Bursa Efek Jakarta Number Kep-308/BEJ/07-2004, Article III.3.1. implies that securities delisting from the securities list performed by the exchange company only takes place when a company is listed as the company with a condition that significantly has negative influences on the continuity of the listed company, either financially or legally or on the continuity of the company listed as an open company, and the listed company fails to show any indication of appropriate recovery or the securities of the listed company, due to suspension in regular and cash market. The decision also mentions “only traded in the negotiated market at least in the last 24 months”. The above statement consists of the phrase “mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif” (with a condition that significantly has negative influences). This phrase indicates that the statement does not set any specific scopes of the term “negative influences”. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches, suggesting that the regulation regarding forced delisting need to be elaborated more to guarantee certainty for all parties in the capital market. Keywords: forced delisting, capital market, company, business continuity
PENERAPAN ATURAN TATA CARA PEMUATAN BARANG BAGI PEMILIK ANGKUTAN BARANG DITINJAU DARI KETERTIBAN UMUM DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR POJOK TULUNGAGUNG (Studi pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angk Kuncoro Dwi Irjayanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kuncoro Dwi Irjayanto, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kuncorodwi5555@gmail.com ABSTRAK Tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan yang terdiri dari alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional. Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah serta dalam pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah. Tata cara pemuatan barang adalah kendaraan bermotor yang mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda. Angkutan barang adalah kendaraan yang memiliki rangka landasan berbentuk ruang muatan yang di desain sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Ketertiban umum adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Kata Kunci: Tata cara pemuatan, Angkutan Barang, Ketertiban Umum ABSTRACT The procedures of cargo handling, payload, dimension of vehicle, and road hierarchy are all subject to the supervision of cargo handling that involves the use of built-in scaling equipment or moveable one. Vehicle scaling may take place in several scale terminals available along the national roads and national strategic roads. The establishment and the closedown of the scale terminals are under the control of the Government, while the operation and maintenance are performed by a scaling unit appointed by the government. The scaling procedures take into account the placement of loaded goods in cargo space, weight distribution, cargo tying, packaging, and labeling or marking for cargo transporting. Public order is dynamic, and public chaos is set fo

Page 483 of 563 | Total Record : 5629

 481   482   483   484   485 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue