cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 484   485   486   487   488 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRE PROJECT SELLING PERUSAHAAN PENGEMBANG PROPERTI YANG DINYATAKAN PAILIT Nawal Zidan El Muniefiy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nawal Zidan El Muniefiy, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Kota Malang e-mail: elmuniefiy@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam pailit, konsumen Pre Project Selling berada dalam posisi yang paling lemah, karena selain menjadi kreditor yang paling akhir, kalau tidak ada AJB konsumen belum pemilik dari tanah itu, Sedangkan tindakan Kurator memasukkan gedung Apartemen kedalam pailit sudah sesuai dengan ketentuan undang- undang. Perlindungan hukum memiliki dua macam. Salah satunya adalah perlindungan hukum preventif dan yang lainnya adalah perlindungan hukum represif. Sebagai tindakan preventif, kontrak PPJB yang dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dianggap sebagai hukum para pihak dalam kontrak. Perjanjian PPJB yang mengikat konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dimengerti dan ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen adalah menerima obyek rumah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu, Undang-undang mewajibkan pelaku usaha ekonomi untuk melakukan usaha dengan itikad baik. Kemudian, pengusaha yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang melanggar janji pelaksanaan dan/atau prestasi, serta memberikan ganti rugi. Kemudian secara represif, terdapat 3 cara untuk mendapatkan hak ganti rugi. Ganti rugi dengan cara melalui pengadilan niaga, ganti rugi konsumen perusahaan melalui kedudukannya sebagai kreditor konkuren, atau ganti rugi perusahaan melalui gugatan perdata konsumen. UU kepailitan dan UUPK memiliki solusi yang berbeda satu sama lain, tetapi jelas bahwa kedua peraturan tersebut saling mempengaruhi dan terkait ketika perusahaan pengembang dinyatakan pailit. Kata kunci: Pre Project Selling, Perlindungan Konsumen, Kepailitan, Kreditor Konkuren, PPJB ABSTRACT In bankruptcy cases, pre-project selling consumers are vulnerable because they are often the last creditors, or several consumers with sale deed do not have any rights to the land concerned, while the measures taken by a trustee to list an apartment as a bankrupt asset complies with the provisions of Law. Legal protection involves both preventing and repressive protections. In terms of preventive action, the sale and purchase agreement (PPJB) legally made according to Article 1338 of Civil Law serves as the law governing all parties in the contract. The PPJB which is binding to both consumers and business people sets forth rights and obligations that both have to understand. The rights of the consumers involve receiving the house as the object within the time as agreed upon. Moreover, the law requires the business people to run the business in good faith. The parties responsible to provide goods and/or services according to the orders made must not break the terms set out in a contract and must provide redress. This redress consists of that given through commercial court, consumer redress according to the position as concurrent creditors, or redress of the company through civil lawsuits. Law concerning bankruptcy and Consumer Protection Law have different solutions, but these two laws affect each other and are connected when a property company is declared bankrupt. Keywords: Pre-project selling, consumer protection, bankruptcy, concurrent creditor, PPJB
KEABSAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT BRI MEDIKA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Nadyah Maylika Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadyah Maylika Rahmawati, Shinta Hadiyantina, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Kota Malang e-mail: nadyahmaylika_@student.ub.ac.id ABSTRAK Setiap pembangunan membutuhan perizinan baik perizinan secara formil maupun materil. Rumah Sakit (RS) BRI Medika Kota Malang dalam pembangunan nya juga membutuhkan perizinan. Perizinan yang diurus oleh pihak RS BRI Medika Kota Malang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengatur mengenai izin dalam melakukan pembangunan. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memenuhi unsur prosedural, substansial, dan sesuai kewenangan. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut tidak memenuhi ketiga unsur tersebut maka, KTUN tersebut dianggap tidak sah. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan Miliki Rumah Sakit BRI Medika Kota Malang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Teori Keabsahan Philipus M Hadjon. Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ABSTRACT Building development requires permits in both formal and material scopes. The development of BRI Medika Hospital in Malang requires a building permit (IMB) as a decision issued by State Administration that must meet procedural, substantial, and authoritative principles. The decision issued is deemed to be invalid when it fails to meet these three principles. The documents required in the administration of the building permit for the development of BRI Medika Hospital were taken from the Regional Regulation of Malang Number 1 of 2012 concerning Buildings and Validity Theory by Philipus M Hadjon. Keywords: Building Permit (IMB), State Administrative Decision
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKSI OLEH DEWAN KOMISARIS DALAM PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Nomor: 60/PID/2021/PT DPS) Wiranata Wija Kumara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wiranata Wija Kumara, Reka Dewantara, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: wiranatawk@gmail.com ABSTRAK Pemberhentian sementara yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah kewenangan yang diberikan oleh dewan komisaris untuk melakukan tindakan berupa memberhentikan direksi secara sementara dengan menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut. Selain itu tujuan dibentuknya pasal ini dikarenakan pemberhentian direksi yang diselenggarakan ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membutuhkan waktu untuk melaksanakannya, sedangkan kepentingan perseroan yang tidak dapat ditunda. Namun semakin berkembangnya hukum perseroan terbatas, pengaturan ini perlu adanya pembaharuan dikarenakan tidak mengatur terkait pemberhentian sementara secara berulang yang dilakukan oleh dewan komisaris. Hal inilah yang membuat dewan komisaris dapat melakukan pemberhentian sementara berulang-ulang meskipun RUPS sudah atau belum adanya keputusan terkait pemberhentian sementara direksi tersebut. Dalam artikel ini akan dijelaskan terkait tindakan dewan komisaris dalam pemberhentian sementara secara berulang yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dan juga implikasi yuridis dari tindakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan juga menggunakan pendekatan kasus. Hasil penilitian menunjukan bahwa perbuatan dewan komisaris dalam melakukan pemberhentian sementara secara berulang belum tentu sebagai perbuatan melawan hukum, tergantung pada alasan dan mekanisme pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan atau tidak. Kata kunci: pemberhentian sementara, direksi , perbuatan melawan hukum dewan komisaris ABSTRACT Suspension governed in Article 106 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 is within the authority delegated by the board of commissaries along with the reasons for the suspension. This Article is necessary because the suspension of a director that takes place in the General Meeting of Shareholders (henceforth referred to as RUPS) takes time, while the interest of the company cannot wait. However, as the law develops, related regulatory provisions need some amendments considering that suspension that takes repeatedly is not governed yet. This loophole lets the board of commissaries suspend a person repeatedly although RUPS has not issued any decision regarding the suspension. This research discusses the issue where the board of commissaries delivered repetitive suspension that is seen as a tort and the juridical implication of this act. This research employed normative-juridical and case approaches. The research results reveal that this repetitive suspension done by the commissaries does not always represent a tort, depending on the grounds and the mechanism of the suspension and whether this suspension complies with the law and the articles of association of a limited liability company. Keywords: suspension, director, tort, the board of commissaries
URGENSI PENGATURAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM SUPER HOLDING BUMN Amelia Rihana Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amelia Rihana Putri, Reka Dewantara, Shanti Rizkawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145 e-mail: rihanaamelia@gmail.com ABSTRAK Pembentukan Super Holding BUMN sebagai perusahaan negara mengakibatkan dalam pelaksanaannya membutuhkan pijakan hukum yang kuat. Dengan Super Holding BUMN, BUMN diharapkan lebih menjalankan good corporate governance, tidak lagi bersifat birokratis dan bebas dari campur tangan pihak luar. Kepastian hukum dengan diberikannya pijakan hukum yang kuat bagi perusahaan BUMN dalam dibentuknya Super Holding BUMN diperlukan dalam hal pemenuhan atas jaminan kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Ketentuan terkait BUMN yang mengikat saat ini, mengakui keberadaan holding company serta anak perusahaan. Akan tetapi, dalam aturannya tidak diketahui secara pasti makna serta kedudukan dari induk dan anak perusahaan dalam dilakukannya holdingisasi menjadi Super Holding BUMN. Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, antara lain, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan teknik analisis gramatika dan sistematis. Dari hasil tinjauan sesuai definisi masalah dan teknik yang digambarkan diatas, pengaturan terkait kedudukan hukum induk dan anak perusahaan dalam super holding BUMN perlu dibentuk agar terpenuhinya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait, berkontribusi dalam pertumbuhan BUMN, serta agar lebih berlakunya good corporate governance dalam BUMN. Konpsetualisasi pengaturan terkait kedudukan hukum induk dan anak perusahaan dalam Super Holding BUMN ini mengacu pada ketentuan yang telah berlaku di Temasek yang merupakan Super Holding BUMN, dimana nantinya akan dihapuskan peran Menteri BUMN serta lebih diberikannya kemandirian yang dijalankan oleh unsur profesional. Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Super Holding, Kedudukan hukum ABSTRACT The establishment of super-holding BUMN as a state company requires a strong legal basis. With the existence of Super Holding BUMN, BUMN (State-Owned Enterprises) is expected to perform good corporate governance and should be no longer bureaucratic and free from any interference from external parties. Legal certainty, however, is required in the establishment of super holding BUMN as outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The binding provisions set by BUMN recognize the existence of a holding company and its subsidiaries, but there is an uncertain definition in terms of the meaning and the stance of both the parent and subsidiary companies in the shift to Super Holding BUMN. This research employed statutory, conceptual, and comparative approaches with primary, secondary, and tertiary data analysed based on grammatical and systematic interpretations. From the above issue, this research concludes that the regulation regarding the legal standing of parent and subsidiary companies in super holding BUMN needs to be formed to give legal certainty to all related parties, contribute to the growth of BUMN, and implement good corporate governance in BUMN. The conceptualisation of this legal standing refers to the provisions applied in Temasek, Singapore, a super holding, where it will revoke the role of the minister of BUMN and the company will be more independent under the management of professional parties. Keywords: State-Owned Enterprises (BUMN), Super Holding, legal standing
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN KEPADA PENGUNGSI ANAK DITINJAU DARI KEWAJIBAN INDONESIA SEBAGAI PESERTA KONVENSI HAK ANAK Ariel Ebenhaizer Tandian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ariel Ebenhaizer Tandian, Anak Agung Nanda Saraswati, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arieltandian@gmail.com ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan kepada Pengungsi anak Ditinjau dari Kewajiban Indonesia sSebagai Peserta Konvensi Hak Anak”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ketentuan hukum nasional Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan kepada pengungsi anak sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak? (2) Bagaimana perbedaan implementasi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional Indonesia dengan hukum nasional Malaysia dan Thailand?. Dari penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumusan masalah pertama, hukum nasional Indonesia belum harmonis dengan Konvensi Hak Anak karena masih ada beberapa ketentuan terkait pemenuhan hak atas pendidikan kepada pengungsi anak yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Konvensi hak Anak. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa hukum nasional Thailand merupakan hukum nasional yang paling mendekati stander yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak, sehingga Indonesia dapat menjadikan hukum nasional Thailand sebagai percontohan dalam memperbaiki hukum nasionalnya agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan Konvensi Hak Anak. Kata Kunci: Pengungsi anak, Indonesia, Konvensi Hak Anak ABSTRACT This research employed a normative method and comparative, conceptual, and statutory approaches to investigate: (1) what provisions of national law of Indonesia are referred to in fulfilling the rights to education for child refugees according to the Convention on the Rights of the Child? (2) what are the differences in the implementation of the principles implied in the Convention on the Rights of the Child between the national law in Indonesia and Malaysia and Thailand? This research concludes that the national law in Indonesia is not congruent with the Convention on the Rights of the Child due to several provisions concerning the fulfillment of the child's rights to education not complying with the standards set forth in the convention. Regarding the second problem, the national law of Thailand is closest to the standard set forth by the convention, and, thus, it can be referred to by Indonesia as an example to help with the improvement of the national law to meet the standards as set forth in the Convention on the Rights of the Child. Keywords: child refugees, Indonesia, the Convention on the Rights of the Child
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT LEMBAGA PERADILAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN BAGI PELAKU USAHA YANG MENCARI KEADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU) Agustinus Secunda Filius
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agustinus Secunda Filius, Abdul Rachmad Budiono, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: filius28@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum dari pejabat lembaga peradilan terhadap eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu. Tidak dilaksanakannya Eksekusi Putusan yang nyatanya sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan menimbulkan kerugian bagi pemohon eksekusi baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif-deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan terhadap eksekusi putusan yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Negeri Indramayu disebabkan oleh adanya kendala berupa berkas yang belum diserahkan, bilamana terjadinya kendala tersebut disebabkan adanya kelalaian dari pejabat lembaga peradilan maka dapat diberikan sanksi administratif berdasarkan sidang kode etik. Kata Kunci: Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum, Pejabat Lembaga Peradilan, Eksekusi Putusan ABSTRACT This research studies the liability of an official working in a judicial institution regarding the verdict not executed in the District Court of Indramayu. Not executing the verdict that has been legally declared by the court has caused material and immaterial loss the applicant has to take. This is socio-legal research employing socio-juridical approaches. The research data involved both primary and secondary materials, which were further analyzed based on qualitative-descriptive techniques. The research has found that some verdicts were not executed at the court due to incomplete document submissions. This indicates there is the carelessness of the official concerned and, thus, an administrative measure can be imposed as a sanction in compliance with the code of conduct. Keywords: enforcement of liability, official of judicial institution, verdict execution
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN CYBERPORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) Alvira Puspa Wardhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvira Puspa Wardhani, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: alvirapuspa@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyberpornography dengan motif balas dendam (revenge porn). Revenge Porn diartikan sebagai suatu kekerasan seksual berbasis online dengan tujuan balas dendam yang merupakan bentuk ancaman atau tindakan dan pemaksaan pada orang terutama perempuan untuk menyebarkan sebuah konten pornografi berbentuk video dan foto tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Pelaku bisa saja mantan pacar atau orang yang tidak diketahuinya. Tindakan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengekspresikan rasa kekesalan serta mengintimidasi agar menuruti kemauannya. Adapun jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan berdasarkan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian studi kepustakaan. Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode sistematis dan gramatikal. Dari hasil penelitian dengan penulis mendapatkan jawaban bahwa perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyber pornography dengan motif balas dendam (revenge porn) belum sepenuhnya dilakukan masih saja kasus tersebut diacuhkan. Oleh karena itu, terdapat UU yang dapat menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis online yaitu UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan. Perlindungan hukum tindak pidana terhadap korban cyberpornography dengan motif balas dendam (revenge porn) adalah perlindungan yang wajib dan harus didapatkan dikarenakan perlindungan hukum merupakan suatu HAM serta tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum atau dalam memperoleh perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (revenge porn), Korban ABSTRACT This research aims to analyze the legal protection against cyberpornography intended for revenge porn. Revenge porn is defined as sexual violence committed online with the intention of taking revenge, involving a force against a woman to spread a video with pornographic contents and photos without any consent of the victims concerned. The force can come from an ex-boyfriend or an unknown person. This act is usually done with force and intimidation as part of the expression of disenchantment. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The data were obtained from library research. Research data consisted of primary, secondary, and tertiary data which were further analyzed with grammatical and systematic methods. The research results reveal that the legal protection against cyberpornography involving revenge porn is not appropriately provided, and this case has not received attention. Regarding this issue, Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Provisions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law concerning Sexual Violence that has been passed recently can serve as references to deal with this crime. The legal protection against criminal offense over cyberpornography with the intention of revenge porn is regarded as essential, considering that this protection is part of human resources, and men and women receive an equal portion of legal protection. Keywords: legal protection, pornography with intention of revenge porn, victim
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN IN ABSENTIA TERHADAP PERKARA LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT Anisa Lintangsari Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Lintangsari Putri, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anisalintang@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari putusan In Absentia apabila bertentangan dengan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta untuk mengetahui kesesuaian putusan In Absentia dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan sistem persidangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data terdiri atas data primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang dapat diperoleh dari bahan bahan tertulis seperti undang-undang, buku dan dokumen. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa memang terdapat adanya pertentangan atau konflik norma antara Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (2) serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA, hakim melewati tahapan pemeriksaan secara langsung, yang menjadikan pelanggar lalu lintas tidak hadir dalam persidangan atau di putus secara in absentia karena hanya melakukan pemeriksaan administratif surat berdasarkan bukti pelanggaran yang diajukan dengan barang bukti yang disita dan kemudian membacakan putusan, yang dimana proses tersebut berbeda dengan konsep pemeriksaan pada KUHAP yang menghendaki adanya pemeriksaan secara langsung terhadap terdakwa atau wakilnya di persidangan. Adanya konflik norma tersebut menjadikan adanya akibat hukum yaitu putusan menjadi batal demi hukum berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior. Kata Kunci: Putusan In Absentia, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pertentangan Norma ABSTRACT This research aims to find out and analyze the legal consequences of the decision In Absentia in terms of whether this decision contravenes Article 267 Paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Law Number 8 of 1981 and to investigate the relevance of the decision In Absentia in Article 7 Paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures of Settlement of Traffic Violation Cases and the judicial system as governed in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport. This research employed normative juridical methods with primary, secondary, and tertiary data that were further analyzed based on a qualitative method. The data were obtained from laws, books, and other documents. The research results reveal that there is a conflict of norms between Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court Number 12 of 2016 and Article 267 of Law Number 22 of 2009 Paragraph (2) and Article 214 Paragraph (1) and (2) of Criminal Code Procedure. The judges, however, skipped direct investigation as governed in Article 7 Paragraph (1) of Regulation of Supreme Court, where the violator was absent from the court trial, or the case proceeded In Absentia because it only took administrative assessment based on the ticket as proof of violation along with another item confiscated as proof before the decision was read. This process is different from the concept of the investigation regulated in the Crimina
ALTERNATIF PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PENJUAL KOSMETIK ILEGAL ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 1555/PID.SUS/2019/PN.SBY) Annisa Ratihayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Annisa Ratihayu, Yuliati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisaratihayu@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan pada Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby sehingga terpidana divonis ringan, selanjutnya juga memiliki tujuan untuk mengetahui alternatif penjatuhan sanksi pidana bagi penjual kosmetik ilegal online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan undang-udndang dan metode pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Kurang tepatnya pertimbangan hakim pada tindakan terpidana mengedarkan kosmetika yang mengandung bahan merkuri, yang pengaturan bahayanya ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016. Selain itu juga kurang terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang juga mengatur tindakan terpidana, dengan berasaskan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Berdasarkan penjatuhan hukuman pidana yang ringan kepada terdakwa, penulis berpendapat bahwa masih belum tepat, dikarenkan terdapat perbuatan terdakwa lainnya, yaitu mempromosikan kosmetika ilegalnya yang pengaturannya telah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga, rekonstruksi yang dapat penulis berikan berupa terlibatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penjatuhan kasus serupa serta diberikannya penjatuhan pidana yang setimpal. Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi Pidana, Kosmetika Ilegal, Perlindungan Konsumen, Promosi Produk Ilegal ABSTRACT This research aims to investigate the issue as highlighted in Decision Number 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby regarding lenient criminal punishment imposed on the defendant concerned. This case not only dealt with the case mentioned in the verdict, but there was also a violation of Consumer Protection Law, and this act was not outlined in the consideration of the judges in delivering the criminal verdict for the defendant. This research employed normative-descriptive methods, and statutory and case approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials further analyzed by using grammatical interpretation. According to the court decision mentioned above, that the consideration made by the judges were regarded as inappropriate in the case of selling cosmetics containing mercury. The harm it causes is regulated in Regulation of Health Minister Number 57 of 2016. Moreover, the Law concerning Consumer Protection was rarely referred to in the consideration within the scope of the safety of the consumers. The punishment imposed is seen as too lenient, considering that this illicit act is set forth in Penal Code, Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law. Therefore, Consumer Protection law should be more involved in such a case to impose appropriate punishment. Keywords: Criminal Sanction, Illegal Cosmetics, Consumer Protection, Illegal Product Endorsement.
URGENSI PENGATURAN MENGENAI KEPAILITAN BUMN PERSERO Baitiya Muharrami Ardinuri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Baitiya Muharrami Ardinuri, Reka Dewantara, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: amikbm@student.ub.ac.id ABSTRAK Persero merupakan salah satu bentuk BUMN selain Perum, yang penyertaan modal dari Kekayaan Negara. Persero tidak akan luput dari terkena risiko kerugian yang memiliki potensi pailit. Namun tidak adanya pengaturan mengenai batasan permohonan pailit bagi Persero sehingga menyebabkan terjadi perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Pada pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi Persero dapat menjadi acuan namun hal ini masih harus disesuaikan mengingat urgensi BUMN memiliki karakteristik khusus yang cukup mendasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero (2) Bagaimana konstruksi hukum pengaturan mengenai kepailitan BUMN Persero?. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan mengenai kewenangan permohonan kepailitan bagi Persero diperlukan dalam upaya dalam mencegah adanya multitafsir terhadap parameter dari batasan pada BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dan kewenangan oleh Menteri terhadap permohonan pailit bagi Persero mencegah menyebabkan terjadi perbedaan pendapat yang akan mengakibatkan penyimpangan hukum pada praktiknya. Kemudiаn dаlаm UU Kepailitan mengаkomodir аdаnyа pengaturan kepailitan BUMN tetаpi tidak mengatur mengenai kewenangan permohonan pailit khususnya bagi Persero sehingga perlu diubah atau ditambahkan. Mengenai kepailitan Persero dengan menganalisis undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kebijakan Menteri dalam kewenangan permohonan pailit terhadap Persero. Terdapat 2 model permohonan pailit yang melihat dari subyek hukum atau kedudukan dari perusahaan yang diajukan sebagai objek pailit. Sehingga dapat diketahui bahwa permohonan pailit untuk Perum tetap Menteri Keuangan, sedangkan Persero apabila kepemilikan saham 100% atau seluruhnya dimiliki oleh Negara yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan namun apabila sahamnya tidak 100% berlaku UU Kepailitan. Kata kunci: BUMN Persero, Kepailitan, Kerugian Negara, Kekayaan Negara ABSTRACT Persero or generally translated as a limited liability company is categorized as State-Owned Enterprises (BUMN) other than a public company whose equity participation comes from the state. Persero is potentially faced with the risk of loss that can lead to bankruptcy. The absence of the regulation regarding the request for bankruptcy for Persero, however, could spark different perspectives that are prone to legal deviation in its application. The regulation regarding the request for bankruptcy can serve as the reference but it only needs some adjustment, considering that BUMN have different special characteristics in terms of urgency. This research employed normative-juridical methods and statutory, analytical, and conceptual approaches to investigate: (1) the urgency in the regulation regarding bankruptcy in BUMN Persero and (2) the legal construction regarding the regulation concerning the bankruptcy faced by BUMN Persero. The research results reveal that the authority of Persero to request the declaration of bankruptcy is required to pre-empt multi-interpretations about the parameter of the scopes of BUMN in terms of public interests and authorities. Moreover, Bankruptcy Law regulates bankruptcy in BUMN but not the authority to request bankruptcy declaration, especially for Persero, and, thus, an addition or amendment should be made. Law Number 37 of 2004 served as a reference to analyze the ministerial policy regarding the authority to request bankruptcy declaration in Persero. The request could be made by seeing from two perspectives, namely the legal subject and the standing of the company requested for bankruptcy. As a result, the request for bankruptcy for a Public Company is within the authority of the Finance Minister. Similarly, for Persero with 100% share owned by the state, the bankruptcy can be requested by the Finance Minister, but not for below 100% share ownership where Bankruptcy Law can be referred to. Keywords: BUMN PERSERO, bankruptcy, state loss, state asset

Page 486 of 563 | Total Record : 5629

 484   485   486   487   488 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue